Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstitusi ekonomi merupakan garis besar utama negara dalam menentukan arah kebijakan dalam penyusunan, pelaksanaan dan perlindungan ekonomi negara dan warga negara. Pemikiran yang tertuang dalam konstitusi di bidang ekonomi akan menjadi pedoman dalam pembangunan ekonomi negara serta pembentukan kebijakan perekonomian. Pentingnya keberadaan ekonomi di dalam konstitusi, akan menjadi zona pertahanan di tengah semakin majunya perkembangan perekonomian negara-negara maju dan berkembang dalam rangka persiapan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Konsep MEA merupakan bentukan berupa pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. MEA sendiri bertujuan untuk meningkatkan kompetisi dan meningkatkan kualitas warga ASEAN untuk mampu memiliki daya saing dengan masyarakat di luar ASEAN. Selain itu dengan adanya MEA diharapkan mampu menarik masuk investasi di ASEAN sehingga dapat memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ASEAN. Dengan adanya MEA memberikan alternatif jalur yang lebih muda dimana suatu negara mampu menjual produk baik barang maupun jasa"

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakan Ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam' ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan in; membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan bidang investasi, asing langsung {foreign direct investment}. Metode kajian adalah metode yuridis normanf. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia memgenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-Iangkah yang telah atau perlu dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan Pemerintah semestinya mendorong berbaga; peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi.

---

Indonesia's commitment in the ASEAN Economic Community (AEC) or MEA as outlined in the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) is an effort to create a more conducive investment climate for ~he business world. This study discusses the readiness of Indonesia in facing the AEC in 2015, especially in terms of legislation on foreign direct investment. The method used is the normative juridical method. Analyses are conducted on the provisions of nationalla~ especially con'cerning investment and regional authorities in the context of decentralization; and the provisions of international la~ namely the ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). These are conducted by ouWning the legal framework for investment in the ACIA) then linking it with the Indonesian national provisions regarding foreign investment; and finally formulating the steps taken or need to be taken by the government in the context of the ACIA. The study shows 'that the government should encourage various regulations/policies that can create the investment climate in favor of Indonesia's competitiveness by stregthening the concept of regional development and the improvement of inter-institutional coordination."

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN economic community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan ini membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi asing langsung (foreign direct investment). Metode kajian adalah metode yuridis normatif. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia mengenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-langkah yang telah atau perlu dilakukan oelh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan pemerintah semestinya mendorong berbagai peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi"

"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."

"Penelitian ini melihat UKM sebagai sektor yang mampu bertahan pada krisis ekonomi 1997 dan 2008 serta memiliki kontribusi dalam pertumbuhan GDP dan penyerapan tenaga kerja. Dalam upaya meningkatkan peran UKM di tingkat regional, ASEAN memasukkan UKM sebagai salah satu sektor dalam cetak biru MEA, sehingga dapat mendorong integrasi sektor UKM antar anggota ASEAN. Selanjutnya penelitian ini fokus melihat persiapan UKM, dalam hal ini kebijakan UKM, untuk menghadapi MEA 2015. Secara spesifik, ASEAN telah memberikan empat target utama yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh negara anggota. Oleh karena itu rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah ?bagaiman kebijakan Indonesia dalam mempersiapkan sektor UKM menghadapi MEA 2015.? Metode yang digunakan adalah descriptive case study yang menggunakan dokumen dari peristiwa penting yang memberikan pengaruh bagi pembuat kebijakan, pelajar dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan tiga konsep yaitu regionalisme ekonomi, kerjasama internasional dan kepatuhan, serta kebijakan industri sektor UKM. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa persiapan sektor UKM Indonesia masih belum maksimal, meskipun aspek dokumen legal dapat dikatakan telah tercapai. Namun, implementasi di lapangan masih belum sepenuhnya dilaksanakan.

---

This research studies about SMEs as a sector that is able to stand in economic crisis of 1997 and 2008 and has contributed to GDP growth and employment. In order to increase the role of SMEs at the regional level, ASEAN put SMEs as the one of the sectors in the AEC blueprint and encourage the integration of the SME sectors among ASEAN members. Furthermore, this research focused to look at the preparations of SMEs, SME policy in this case, to face the AEC 2015. Specifically, ASEAN has four main targets are expected to be implemented by member states. Therefore the research question is "how Indonesian policies in the preparation of the SME sector face the AEC 2015." The method used is descriptive case study that used the documents of important events that give effect to the policy makers, students and the community.

This research uses three concepts namely economic regionalism, international cooperation and compliance, industrial policy of SME sector. In the end, the research found that preparation of the SME sectors in Indonesia is still not optimal, although aspects of the legal documents have been achieved. However, implementation on the ground is still not fully implemented both in national and regional policies."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

ABSTRACT

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."