Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTStress test pada sistem keuangan dan perbankan menjadi topik pembahasan yang berkembang pesat setelah dunia mengalami krisis besar yang terjadi seperti krisis 2008. Dalam penelitian ini menjelaskan penggunaan stress test dengan menggunakan metode sistem dinamis yang diberikan pada sistem perbankan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketahanan struktur dasar sistem keuangan perbankan Indonesia dalam menghadapi skenario krisis KPR yang merupakan plausible evet karena telah terjadi pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Dalam penelitian ini juga membahas bagaimana skenario kebijakan pemerintah tentang pengurangan loan to value dan financing to value yang memungkinkan perbankan untuk memberikan down payment sebesar 0% untuk KPR dan peningkatan sekuritisasi aset KPR perbankan memberikan efek terhadap ketahanan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTStress tests on the financial and banking system became a topic of discussion that developed rapidly after the world experienced a major crisis that occurred like the 2008 crisis. In this study explains the use of stress tests using the dynamic system method given to the Indonesian banking system. The purpose of this study is to explain the resilience of the basic structure of the Indonesian banking financial system in the face of the mortgage crisis scenario which is plausible evet because it has occurred in 2008 in the United States. This study also discusses how government policy scenarios on reducing loan to value and financing to value enable banks to provide down payments of 0% for mortgages and increasing securitization of bank mortgages has an effect on the resilience of Indonesian banks."

"ABSTRAKKrisis Perbankan yang terjadi pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa berbagai permasalahan pada sektor perbankan yang tidak dapat di deteksi secara dini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada industri perbankan. Di perlukan koordinasi yang baik oleh setiap lembaga keuangan untuk mendeteksi indikator krisis secara dini untuk mencegah krisis. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penangan Krisis Sistem Keuangan di harapkan dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani krisis di Indonesia. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan di harapkan dapat menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga Indonesia dapat bertahan dari faktor-faktor krisis baik secara internal maupun eksternal. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisa undang-undang yang ada untuk menentukan cara pencegahan dan penganan krisis dalam sistem perbankan di Indonesia. Dari hasil penelitian, Undang Undang Nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan hukum yang kuat untuk di gunakan dalam mencegah dan mengangani krisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa di perlukannya peraturan lanjutan untuk lembaga keuangan dalam menangani krisis agar dapat berkoordinasi dengan baik.

---

ABSTRAKThe Banking Crisis that occurred in 1997 1998 proves that various problems in the banking sector that cannot be early detected will result in loss of public confidence in the banking industry. The need of good coordination between each financial institution to detect early crisis indicators to prevent a crisis is important for the stability of financial system. With the issuance of Act of Republic of Indonesia No. 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Crisis in Financial System is expected to be a legal foundation to prevent and handle the crisis in Indonesia. The Financial System Stability Committee which consist of Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Agency is expected to maintain the stability of the financial system so that Indonesia can survive from both internally and externally crisis factor. This thesis uses normative judicial method by analyzing existing laws to determine the prevention and handling of crisis in Indonesian Banking System. From the results of the thesis, Law No. 9 of 2016 can be considered as strong legal basis to prevent and handle the crisis. The study suggested there must be a new issuance of further regulations for financial institutions in dealing with the crisis in order to maintain good coordination between them. "

"Sebagai salah satu kontributor utama gas emisi yang mengakibatkan perubahan iklim, industri energi semakin didorong untuk beralih ke penggunaan energi terbarukan. Di Indonesia, PLTS atap rumah tangga diharapkan pemerintah untuk menjadi penopang utama upaya transisi industri energi bahan bakar fosil ke energi baru terbarukan. Sayangnya, upaya tersebut menemui beberapa hambatan, utamanya dari kondisi sosial dan kondisi PLN, BUMN yang mengendalikan industri kelistrikan di Indonesia. Maka dari itu, dilakukan analisis skenario dengan basis model sistem dinamis untuk mengkaji dampak penetrasi PLTS atap rumah tangga dalam beberapa kondisi terhadap PLN dan bagaimana Pemerintah dapat mencapai target bauran energi dan juga lingkungan yang ditetapkan. Analisis pada penelitian menunjukkan bahwa resiliensi PLN terhadap adopsi PLTS atap rumah tangga jauh lebih tinggi dari prakiraan, sedangkan target bauran energi dengan PLTS atap rumah tangga sama sekali tidak tercapai. Hal ini menimbulkan sebuah gagasan rekomendasi akan bagaimana Pemerintah Indonesia harus merancang kebijakan pada kedepannya untuk mengejar target Indikator adopsi PLTS atap rumah tangga dan target indikator lingkungan sembari tetap menjaga keberlanjutan PLN.

---

As one of the main contributors of gas emissions that cause climate change, the energy industry is increasingly being encouraged to switch to the use of renewable energy. In Indonesia, the government expects household rooftop PVs to become the main support for the transition of fossil fuel energy industry to renewable energy. Unfortunately, these efforts encountered several obstacles, mainly from social barriers and PLN, the state-owned enterprise that controls Indonesia’s electricity industry. Therefore, a scenario analysis was carried out on the basis of a system dynamics model to examine the impact of household rooftop PV – under several conditions – on PLN and how the Government can achieve its energy mix and environmental targets. The analysis in the study shows that the resilience of PLN is much higher than forecasted, while the energy mix target with household rooftop PV is not achieved at all. This gave rise to a recommendation on how Indonesia’s government should design policies in the future to pursue the target of household rooftop PV adoption indicators and environmental indicators targets while maintaining the sustainability of PLN."

"ABSTRAKKebijakan kepemilikan asing pada Perbankan Indonesia telah diatur oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.Melalui undang-undang ini, kesempatan bagi investor asing untuk memiliki saham perbankan ataupun mendirikan bank di Indonesia semakin terbuka. Kuatnya kepemilikan asing pada suatu bank berpotensi menghambat proses pengawasan pada bank yang bersangkutan serta berlangsungnya praktik good governance. Lebih jauh, praktik tersebut juga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan mengancam bagi ketahanan ekonomi negara Indonesia. Penelitian melakukan analisis terhadap kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan di Indonesia terhadap ketahanan ekonomi negara dengan melakukan narrative policy framework analysis dan stakeholder analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risalah Rapat Proses Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penelitian bersifat deskriptif analitik terhadap data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, dan analisis terhadap subyek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembukaan kesempatan kepemilikan asing dalam perubahan undang-undang merupakan solusi jangka pendek yang diberikan pemerintah. Kondisi krisis yang dialami negara Indonesia memaksa pemerintah untuk segera melakukan perubahan undang- undang untuk dapat menarik investor asing, dengan tujuan memperkuat struktur permodalan perbankan. Kebijakan kepemilikan asing pada perbankan Indonesia yang terlalu terbuka dapat menimbulkan beberapa peluang resiko bagi ketahanan ekonomi negara. Kekhawatiran adanya dominasi oleh pihak asing juga telah disampaikan oleh fraksi-fraksi yang tidak sependapat dengan pemerintah terhadap perubahan undang-undang perbankan. Analisis resiko yang dilakukan dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa skala tingkat resiko kebijakan kepemilikan asing hingga 99 persen berada pada tingkat resiko yang menengah dan tinggi. Analisis stakeholder menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR merupakan pihakyang memiliki kepentingan dan kekuatan yang besar dalam kebijakan kepemilikan asing pada sektor perbankan Indonesia. Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian kembali terhadap undang-undang perbankan yang saat ini sudah digunakan selama 21 tahun.

---

ABSTRACTForeign ownership policy in Indonesian Banking has been regulated by theGovernment through Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Through this law, the opportunity for foreign investors to own banking shares or establish a bank in Indonesia is increasingly open. The strong foreign ownership in a bank has the potential to hinder the supervision process of the bank concerned and the practice of good governance. Furthermore, this practice also has the potential to disrupt financial system stability as a whole and threaten the economic resilience of the Indonesian state. Research conducted an analysis of foreign ownership policies in the Indonesian banking sector towards the country's economic resilience by conducting a narrative policy framework analysis and stakeholder analysis. The data used in this study is the Minutes of Meeting on the Process of Amending Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 into Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Research is descriptive analytical on data obtained from the results of observations, interviews, documentation, and analysis of research subjects. Based on the results of the study it was found that the opening of opportunities for foreign ownership in changing laws was a short-term solution provided by the government. The crisis conditions experienced by the Indonesian state forced the government to immediately amend the law to be able to attract foreign investors, with the aim of strengthening the banking capital structure. Foreign ownership policies in Indonesian banks that are too open can pose several risk opportunities for the country's economic resilience. Concerns about domination by foreign parties have also been conveyed by factions who disagree with the government regarding changes to the banking law. The risk analysis carried out in this study has shown that the scale of the risk level of foreign ownership policy up to 99 percent is at the level of medium and high risk. Stakeholder analysis shows that the Government and Parliament are parties that have a large interest and strength in foreign ownership policies in the Indonesian banking sector. Thegovernment and the House of Representatives need to review the banking laws that have been used for 21 years."

"Skripsi ini membahas tentang analisis rancangan kebijakan REDD+ dalam mencapai target pengurangan emisi CO2 di Indonesia. Model sistem dinamis digunakan untuk mendapatkan proyeksi dari setiap alternatif kebijakan. Selain itu teori analisis kebijakan menjadi dasar dalam menganalisis setiap alternatif kebijakan dan dampaknya terhadap indikator keberlanjutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedua alternatif kebijakan tidak mencapai target pengurangan emisi CO2 pada tahun 2020.

---

The focus of this study is to analyze policy design for REDD+ in achieving Indonesia goal to reduce CO2 emission. System Dynamis model is used to obtain projection of every alternative policy. Besides that, policy analysis is a basic to analyze every alternative policy and its outcome as sustainable indicators. This study shows that alternative policy for REDD+ did not achieve the government goal in reducing CO2 emission by 2020."

"Indonesia mengalami peningkatan konsumsi listrik karena pertumbuhan populasi. Sebagian besar listrik yang dihasilkan menggunakan sumber daya batubara. Muncul urgensi untuk mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) agar dampak dari emisi karbon tidak meningkat. Salah satu alternatif EBT yang hadir di Indonesia adalah tenaga surya, namun sayangnya masih memiliki adopsi yang rendah di Indonesia meskipun potensinya besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam rangka meningkatkan adopsi rooftop PV untuk mengurangi emisi karbon. Melalui metode sistem dinamis, model dikonstruksi untuk menguji tiga alternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan net metering merupakan kebijakan yang dapat memberikan stimulus paling baik pada rumah tangga untuk mengadopsi rooftop PV. Pada skenario kebijakan ini, jumlah rumah tangga yang mengadopsi rooftop PV adalah sebesar 5.346. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menekan jumlah emisi paling besar, yakni adalah sebesar 1.037 juta kgCO.

---

Indonesia experiences rapid increase in electricity consumption due to its increasing population. Coal is still become dominant contributor in Indonesias energy mix. The development of new and renewable energy becomes an important issue to reduce the carbon emission. One of the alternatives of new and renewable energy is solar photovoltaic. Unfortunately, the amount of adopters of this type of energy is still low, despite of its great potential. The aim of this research is to analyze policy alternatives to increase the adoption of rooftop PV in order to reduce carbon emission. System dynamics model is used to simulate three policies alternatives.

Result shows that net metering policies is the best alternative to be implemented, since its produces the highest result in terms of amount of household that adopts rooftop PV, which gives value 5.346 household. More than that, net metering acts as the best policy to gives the highest amount of avoided carbon emission (1.037 million kgC"

"Pandemi COVID-19 yang melanda dunia mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan sebagai upaya untuk memperlambat laju penyebaran virus. Di Indonesia, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 dilakukan dengan menerapkan pembatasan jarak sosial dan pembatasan waktu operasional pada tempat publik. Kendati memiliki tujuan yang baik, kebijakan ini berdampak buruk bagi pelaku usaha, dilihat dari menurunnya pendapatan di berbagai sektor yang berdampak negatif pula bagi perekonomian nasional. Salah satu sektor usaha yang terdampak ialah industri perbankan, yang mempunyai peranan penting dalam membantu pertumbuhan ekonomi sektor usaha lainnya, terutama dalam memberikan kelonggaran kredit bagi pelaku usaha yang gagal membayar pinjamannya tepat waktu akibat pandemi. Meningkatnya jumlah nasabah yang mengalami gagal bayar juga mengakibatkan penurunan pada pendapatan dan performa rasio perbankan lainnya. Hal ini mendorong pihak pemerintah untuk melakukan intervensi dalam bentuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penelitian ini berupaya untuk mempelajari fenomena tersebut pada salah satu bank pemerintah yaitu Bank X dengan fokus utama kredit pada segmen korporasi menggunakan metode sistem dinamis. Dua indikator utama yang dijadikan bahan penilaian dampak ialah rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio (CAR). Keluaran dari penelitian ini berupa evaluasi terhadap dampak pandemi COVID-19 untuk mengetahui seberapa efektif dampak intervensi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk dana PEN terhadap indikator kredit korporasi.

---

The COVID-19 pandemic hits the world and prompted governments to carry out various policies in an effort to slow down the spread of the virus. In Indonesia, the implementation of Large-Scale Social Restrictions since April 2020 has been carried out by implementing social distancing restrictions and operating time restrictions in public places. Despite having good intentions, this policy has a negative impact on business actors, seen from the decline in income for various sectors, which also has a negative impact on the national economy. One of the affected business sectors is the banking industry, which has an important role in helping the economic growth of other business sectors, especially in providing credit concessions for business actors who fail to pay their loans on time due to the pandemic. The increasing number of customers experiencing default also resulted in a decrease in income and the performance of other banking ratios. This prompted the government to intervene in the form of granting Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) fund. This study attempts to study this phenomenon at one of the state-owned banks, namely Bank X, with the main focus of credit on the corporate segment using dynamic system method. The two main indicators used as material for the impact assessment are Non-Performing Loan (NPL) ratio and Capital Adequacy Ratio (CAR). The output of this research is an evaluation of the impact of the COVID-19 pandemic to find out how effective the government's intervention in the form of PEN funds is on corporate credit indicators."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetisi dan risiko terhadapprofitabilitas perbankan di Indonesia dari tahun 2001-2014. Penelitian ini menggunakanmetode panel dengan data tahunan selama 14 tahun 2001-2014 . Penelitian ini menemukanbahwa industri perbankan di Indonesia sejalan dengan teori Contestable Market dikarenakantemuan bahwa konsentrasi tidak relevan bagi pebankan dalam meningkatkan profitabilitas. Pengaruh kompetisi menggunakan lerner index mengkonfirmasi pengaruh negatif kompetisiterhadap profitabilitas. Untuk risiko sendiri ditemukan bahwa sebelum krisis finansial 2008,perbankan secara umum dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan cara meningkatkan risk-taking miliknya. Setelah 2008, risiko malah cenderung berpengaruh negatif pada profitabilitasperbankan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh dari risiko insolvensiterhadap profitabilitas bank, namun pengaruhnya tidak sekuat pengaruh risiko kredit.

---

ABSTRACTThis study aims to examine the impact of competition and risk on the profitability of Indonesianbanking industry in 2001 2014. This study use panel data method with annual data for 14 yearsperiod 2001 2014 . The result of the study show that Indonesian banking industry are in linewith the contestable market theory because finding shows that concentration is not relevant fora bank to increase their profitability. Using lerner index, it is confirmed that competition havenegative impact to bank profitability. For risk. It is founded that before the 2008 financialcrisis, a bank can increase their profitability by higher their risk taking. But after the 2008financial crisis, it is founded that risk have a negative impact to a bank profitability. This studyalso found that insolvency risk have a significant impact to bank profitability, although theimpact is not as significant as credit risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh krisis pandemi Covid-19 (The Great Lockdown) dan status kepemilikan bank terhadap pertumbuhan kreditnya. Kredit dalam penelitian ini dispesifikasi berdasarkan jenis tujuan penggunaannya, yang mencakup kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Dengan menggunakan sampel 75 bank komersial di Indonesia periode 2019-2020, penelitian ini menggunakan metode regresi panel untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat penurunan pertumbuhan yang signifikan pada kredit total perbankan Indonesia saat periode pandemi Covid-19. Jika ditinjau lebih spesifik berdasarkan jenis kredit, kredit konsumsi didapati menurun signifikan selama pandemi, sedangkan kredit modal kerja dan kredit investasi pertumbuhannya menurun namun tidak signifikan. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kepemilikan bank asing terhadap pertumbuhan kredit, spesifiknya pertumbuhan total kredit, pertumbuhan kredit modal kerja, dan pertumbuhan kredit konsumsi. Dalam hal ini, pertumbuhan kredit bank asing lebih rendah dibandingkan bank domestik untuk ketiga kategori kredit tersebut. Namun di sisi lain, penelitian ini tidak mendapati perbedaan yang signifikan antara bank asing dan bank domestik dalam hal pertumbuhan kredit investasi.

---

This study aims to analyze the effect of the Covid-19 pandemic crisis (The Great Lockdown) and bank ownership status on its credit growth. Credit in this study is specified based on the type of purpose for which it is used, which includes the working capital, investment, and consumption credit. Using a sample of 75 commercial banks in Indonesia for the period of 2019-2020, this study uses the panel regression method to test the hypothesis. This study finds that there is a significant decline of total credit growth during the Covid-19 pandemic period. More specifically, consumption credit growth declines significantly during pandemic, while working capital and investment credit growth also decline but insignificant. This study also finds that there is a significant difference between foreign bank ownership and credit growth, specifically for the total credit, working capital, and consumption credit growth. In this regard, foreign bank credit growth is lower than that of domestic banks for those three types of credit categories. However, on the other hand, this study doesn’t find a significant difference between foreign and domestic banks as for the investment credit growth."

"ABSTRAKPotensi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia belum dapat mengungguli tantangan yang dihadapi oleh perbankan Syariah Indonesia ditunjukkan oleh ketidaktercapaian sejumlah indikator pertumbuhan perbankan Syariah, salah satunya pangsa pasar yang memiliki target terdekat sebesar 11% pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perbankan Syariah dan mengeksplorasi alternatif kebijakan untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan Syariah dengan metode sistem dinamis mengingat kompleksitas sistem, perilaku dinamis, dan kemampuan untuk mengintervensi area permasalahan. Skenario yang mungkin terjadi pada sistem adalah Banking Escalation, Utopia, Falling Over, dan The Slump yang merupakan kombinasi aktivitas organik nasabah dan tingkat kompetisi perbankan Nasional sebagai variabel skenario dengan pembobotan tertentu. Alternatif kebijakan yang diformulasikan antara lain skema penyaluran dana BPKH, peningkatan kualitas layanan, insentif untuk inovasi perbankan, dan kombinasi dari ketiga kebijakan. Hasil uji kebijakan terhadap skenario menunjukkan bahwa kombinasi ketiga kebijakan membuat capaian target pangsa pasar 11% terjadi paling cepat dan mendorong sistem mampu meraih persentase pangsa pasar tertinggi pada Januari 2025. Menurut perspektif skenario, Utopia merupakan kondisi paling ideal bagi sistem dalam menumbuhkan pangsa pasar perbankan Syariah Indonesia."