Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini memaparkan bahwa kecamatan Rungkut, Surabaya mendapatkan perhatian khusus melalui adanya zonasi parkir sebagai teritorialisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Zonasi parkir di Kecamatan Rungkut tidak memiliki dampak. Zonasi parkir parkir tetap berjalan tetapi dihadapkan dengan munculnya penguasa dan parkir tidak resmi. Di sisi lain, Pemerintah Kota mendorong kelompok parkir tidak resmi untuk diresmikan tetapi Pemerintah Kota Surabaya absen dalam hal teknis. Zonasi parkir dianggap sentralistik tetapi munculnya kelompok parkir etnis Madura di aras lokal menjadi tandingan bagi anggapan tersebut. Dari latar belakang saya menggunakan teritorialisasi negara untuk membedah zonasi parkir. Saya berargumentasi bahwa zonasi parkir merupakan praktik teritorialisasi negara yang pada penjelasannya menyanggah teritorialisasi berjalan sentralistik. Perlu untuk menempatkan diskusi ini dalam konteks lokal atau berbasis etnisitas sehingga menghasilkan sintesa bahwa negara kurang mapan dalam membentuk teritori bagi zonasi parkir lantaran arus peranan etnisitas dalam konteks kelompok usaha parkir etnis Madura di Kecamatan Rungkut yang begitu kuat. Kurang mapannya teritori diikuti dengan adanya akses dan relasi kuasa oleh kelompok etnis Madura dalam penguasaan wilayah yang formal dan informal sehingga membuat ruang kelompok lainnya menjadi terbatas. Berbagai mekanisme akses muncul disini. Saya mendiskusikan mereka yang mampu mengontrol maupun mempertahankan akses sebagai upaya dalam melakukan strategi bertahan. Metode etnografi memungkinkan untuk eksplorasi tentang relasi kuasa, jaringan sosial dan etnisitas. Selanjutnya, saya mempertanyakan mengapa lahan parkir terkonsentrasi pada kelompok parkir etnis Madura. Saya menjawabnya dengan memaparkan dari kelompok parkir yang memenangkan distribusi akses dan melihat kelompok ini mendistribusikan demi keuntungan kelompok.This thesis explained that Rungkut sub-district, Surabaya, received special attention through the existence of zoned parking as territorialization to increase Own-Source Revenue. Zoned Parking in Rungkut Subdistrict have no impact. Zoned Parking continues to run but is faced with the emergence of rulers and unofficial parking. On the other hand, the city government pushed for unofficial parking to be inaugurated but Municipal Administration was absent in technical matters. Zoned parking is considered a centralistic assumption, but the emergence of Madurese ethnic parking groups at the local level is a match for this assumption. From the background I used territorialization state to zoned parking. I argue that zoned parking is a practice of territorialization of the state which, in its pursuit, denies territoriality to be centralized. It is necessary to place this discussion in a local context or based on ethnicity so as to produce a synthesis that the country is less well established in the territory for parking zoning because of the role of ethnicity in the context of the Madurese ethnic parking group in Rungkut District which is so strong. The lack of well-established territory is followed by access and power relations by Madurese ethnic groups in formal and informal territorial control, which makes the other group space limited. Various access mechanisms appear here. Here I discuss those who are able to control and maintain access as an effort to carry out a defense strategy. Ethnographic methods allow for exploration of power relations, social networks and ethnicity. Next, I questioned why parking lots were concentrated in the ethnic Madurese parking group. I answered it by presenting the life history of the parking group who winner the access distribution and saw this group distributing it for group profits."

"Pelaksanaan pengembangan ekowisata mangrove tidak sesuai dengan konsep ekowisata yaitu konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rumusan masalah penelitian ini adalah belum adanya pelaksanaan pengembangan ekowisata karena pengelolaan Hutan Mangrove Wonorejo (HMW) yang belum maksimal terutama akibat dari pemahaman pengelola Ekowisata Mangrove Wonorejo (EMW) yang belum diaplikasikan dalam pengelolaan ekowisata untuk pemberdayaan masyarakat.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis vegetasi mangrove di HMW, menganalisis pemahaman pengelola EMW, menganalisis pemberdayaan masyarakat, dan menganalisis pelaksanaan pengembangan ekowisata di EWM. Hasil penelitian menunjukan kategori pohon INP tertinggi pada jenis Avicennia marina (251,22%), hal ini menunjukkan bahwa Avicennia marina adalah jenis mangrove yang paling dominan. Pemahaman pengelola EMW mengenai pengelolaan mangrove (96%), konsep ekowisata (86,67%), dan pelaksanaan ekowisata (83,33%). Masyarakat belum memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekowisata di EMW dilakukan melalui prinsip-prinsip ekowisata hanya tercapai satu indikator (11,11%) dan delapan indikator tidak tercapai.

---

Implementation of mangrove ecotourism development which is not suitable with ecotourism concept namely conservation and improvement of people's well-being. The research problems is the lack management of Mangrove forest Wonorejo it caused by manager?s understanding Mangrove Wonorejo Ecotourism (EMW) which has not been applied in the management of the EMW activities for community development.

The purpose of this study is to analyze mangrove vegetation in Wonorejo mangrove forest, to analyze understanding EMW manager, analyze community empowerment, and analyze the implementation of ecotourism development in EWM. The results showed the highest IVI species in tree category is Avicennia marina (251.22%), indicating that Avicennia marina is the most dominant mangrove species. EMW managers understanding about mangrove management (96%), the concept of ecotourism (86.67%), and the implementation of eco-tourism (83.33%). People did not have the ability to make decisions and applied that decisions to achieve the goal of public well-being and evaluation of the ecotourism implementation development using the principles of ecotourism only 1 indicators (11.11%) were achieved, while 8 other indicators have not been achieved."

"Berangkat pengalaman riil perempuan Tionghoa tentang adanya ketidakadilan gender dalam perkawinan beda etnis, maka penelitian ini membahas tentang posisi dan peran perempuan Tionghoa dalam perkawinan beda etnis dengan laki-laki Jawa secara spesifik di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis dan memilih secara purposif empat perempuan Tionghoa sebagai subjek penelitian. Teori interseksionalitas dari Kimberle Crenshaw digunakan sebagai kerangka analisis terkait posisi dan peran gender, relasi gender, ketidakadilan gender, dan etnisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas perempuan Tionghoa dapat menentukan posisi mereka dalam relasi gender pada perkawinan beda etnis dengan laki-laki Jawa melalui pertemuan (interseksionalitas) dari beragam identitas yang menghasilkan kondisi tertentu dalam struktur perkawinan, representasi nilai di mata keluarga, serta peraturan dan kebijakan terkait perkawinan. Dengan identitas yang cair, situasional, dan beragam, interseksionalitas identitas menghasilkan pengalaman ketidakadilan gender pada perempuan Tionghoa baik sebagai kelompok minoritas juga sebagai kelompok superior. Pengalaman ketertindasan nyatanya juga dialami oleh laki-laki Jawa sebagai suami mereka berupa pemberian stereotip dan subordinasi. Dalam situasi tertentu, interseksionalitas identitas perempuan Tionghoa secara bersamaan dapat menjadi strategi memperjuangkan keadilan. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan perlunya pemberdayaan diri pada perempuan, pengembangan perspektif adil gender pada pasangan, keluarga, dan institusi terkait, serta pengembangan teoritis dan metodologis pada penelitian lanjutan.

---

Based on the prejudice and real experiences of Chinese women about the existence of gender injustice in inter-ethnic marriages, this study discusses the position and roles of Chinese women in inter-ethnic marriages with Javanese men specifically in Gresik, Sidoarjo, and Surabaya. This study used a qualitative method with a feminist perspective and purposively selected four Chinese women as research subjects. Kimberle Crenshaw's theory of intersectionality is used as a framework for analysis related to gender roles and roles, gender inequality, and ethnicity. The results show that the identity of Chinese women can determine their position in gender relations in ethnic marriages with Javanese men through a meeting of various identities that produce certain conditions in the structure of the marriage, representation of values in the eyes of the family, and regulations and policies related to marriage. With a fluid, situational, and diverse identity, identity intersectionality results in experiences of gender injustice in Chinese women both as a minority group as well as a superior group. The experience of oppression in fact also followed by Javanese men as their husbands in the form of stereotyping and subordination. In certain situations, the simultaneous intersectionality of Chinese women's identities can be a strategy for fighting for justice. Based on these results, which are based on the need for self-empowerment in women, the development of a gender perspective in partners, as well as theoretical and methodological development in further research."

"Skripsi ini menjelaskan tentang konflik etnis yang terjadi di Sampit. Kalimantan Tengah pada 18 Februari 2001 yang melibatkan dua kelompok etnis yaitu Suku Dayak dan Madura. Konflik antara dua kelompok etnis ini telah berulang kali terjadi pada masa Orde Baru, tetapi konflik terbuka baru meledak pada era Reformasi. Banyak faktor yang menjadi pemicu konflik diantaranya yang utama adalah sosial-budaya. Benturan antara kedua kelompok etnis ini telah menyebabkan banyak korban jiwa dari pihak Suku Madura dan membuat mereka harus meninggalkan Kalimantan Tengah. Mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian di Jawa Timur. Pemerintah telah melakukan beberapa usaha rekonsiliasi untuk kedua pihak yang berkonflik. Setelah melakukan beberapa perjanjian perdamaian, warga dari suku Madura boleh kembali lagi ke Kalimantan Tengah dengan beberapa persyaratan. Mereka yang diijinkan kembali tersebut diantaranya haruslah yang tidak terlibat tindak kriminal dan telah lahir dan tinggal di Kalimantan Tengah dalam waktu yang lama.

---

This thesis describes about an ethnic conflict which occured in Sampit, Central Kalimantan on February 18th 2001, involving two ethnic groups which were Madurese and Dayaks. The conflict had been many times happened in the New Order era, but exploded in the Reformation era. There were motives on the conflict, including socio-culture. The clash between the two causing many victims from Madurese. They also had to leave Central Kalimantan. They had to live in evacuation areas in East Java. The government tried some efforts to do reconciliation for them. After some agreements they have done, the Madurese could come back to Central Kalimantan with conditions. They who were allowed to coming back were They who were not involved in crime and have born and lived in Central Kalimantan for a very long time.;"

"Skripsi ini meneliti Keberadaan kelompok Baalwi dan Masaikh dalam komunitas Etnis Arab di Surakarta serta hubungan kedua kelompok tersebut dalam kehidupan sosialnnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian ethnografi, dimana peneliti melakukan observasi langsung terhadap subjek yang ditelitinya dan mencoba mengkaji pengalaman-pengalaman subjektif dari subjek tersebut secara sosiologis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa upaya produksi dan reproduksi identitas antara kelompok Baalwi dan Masayikh dilanggengkan melalui institusi pendidikan, pernikahan endogami, serta ritual keagamaan. Hal tersebut membawa pengaruh pada relasi sosial kedua kelompok dalam kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosialya. Upaya-upaya regenerasi ideologi kedua kelompok, mencerminkan adanya jarak sosial yang terjalin di antara kedua kelompok.

---

This Study attempts to explain the identity of Baalwi and Masayikh existence and how the social dynamic relation between that two group within Arab community in Surakarta. The approach was used in this study is qualitatve with ethnographic method.

The result show us that the construction of identity between them was formed in educational institution, pernikahan sekufu, and religi ritual. Those are bring influence of dynamic relationship betwen them. There are several efforts to regenerate the ideology of them which show there social distance in their dynamic relationship."

"This research was conducted at the RW Sub - District VIII Tegalsari, Distric Tegalsari Surabaya which is poor area in urban and inhabited by several tribes. The research objective was to determine patterns of social interaction in socio economic and cultural inter - Javabnese and Madurese are the majority tribe in the area...."

"Kemiskinan di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan. Pentingnya pengentasan kemiskinan di Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat pendekatan baru dalam rangka mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan kelompok. Saat ini, Program KUBE yang dijalankan di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor sudah sangat berkembang. Namun, jumlah penduduk miskin di kecamatan tersebut masih cukup banyak. Skripsi ini membahas dampak program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, dilakukan survey kepada 80 orang responden yang terdiri dari 40 orang responden kelompok sasaran dan 40 orang responden non kelompok sasaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dimensi-dimensi dampak program oleh Anderson (1984). Terdapat 7 dimensi dari dampak program yang dikemukakan oleh Anderson. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa dari 7 dimensi dampak program yang ada, 4 dimensi bernilai positif, 2 dimensi bernilai negatif, dan 1 dimensi memiliki nilai yang seimbang antara positif dan negatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program KUBE di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor memberikan dampak positif terhadap masyarakat penerima program.

---

Poverty in Indonesia has been existed since colonial times. Therefore, the importance of poverty alleviation is explicitly included in the preamble of The Constitution of The Republic of Indonesia. The Government through The Ministry of Social Affairs makes a new approach in order to overcome its poverty, namely the empowerment group approach. Joint Business Group is poverty reduction program using the empowerment group approach. Currently, Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district highly developed. However, the poor people in the sub district are still quite a lot. This script describes the impact of Joint Business Group Program in Tenjolaya, Bogor sub district. By using quantitative research methods, the research conducted a survey to 80 respondents consisting of 40 people target group and 40 people non-target group. Theory of dimensions of program impact by Anderson (1984) is used in this study. There are seven dimensions of program impact proposed by Anderson, and the results obtained from this study are four dimensions has a positive value, two dimensions has a negative value, and one dimension has a value balance between positive and negative. From this study, it can be concluded that Joint Business Group program in Tenjolaya, Bogor sub district has a positive impact on the beneficiaries of the program."

"ABSTRAKPT Rungkut Megah Sentosa mengadakan kerjasama pemanfaatan swasta yangmerupakan kerjasama pengelolaan barang milik daerah dengan Pemerintah Kota Surabaya atas tanah yang menjadi asetnya tersebut dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Permasalahan terjadi ketika PT Rungkut Megah Sentosa memperpanjang HGB di atas HPL tersebut sedangkan Kementerian Dalam Negeri melarang perpanjangan tersebut karena tidak sesuai dengan kerjasama pemanfaatan swasta dimana kerjasama tersebut tidak dapat diperpanjang jika melihat bahwa tanah tersebut merupakan tanah aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, sehingga menghasilkan gambaran secara umum mengenai materi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Menjawab permasalahan tersebut pengaturan pertanahan mengenai perpanjangan HGB di atas HPL tetap merujuk pada UUPA dan PP No. 40 Tahun 1996, meskipun tanah tersebut aset daerah yang pengaturannya diatur oleh UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan kedudukan kemendagri hanyalah sebatas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian barang milik daerah jika antara kerjasama dengan pihak ketiga tersebut memiliki indikasi menimbulkan kerugian daerah.

---

ABSTRACTPT Rungkut Megah Sentosa has made a private utilization cooperation agreement, pertaining to cooperation on sectoral asset management with Surabaya Government City over its land, in the form of The Right To Build on the Management Rights Over Land. Problem has been arised when PT RungkutMegah Sentosa had intended to extend of the right to build on the management rights over land, but the Ministry of Internal Affair issued a letter of warning about that extension because it did not comply with the agreement which was prohibit the extension because the land was an asset of Surabaya City Government. The methode of this thesis was normative juridical with qualitative approach which produce an analitical descriptive which obtain general description about the responses of the problem. The answers was using the regulation of land law, on the subject of the extension of the right to build on the management rights over land and government regulation number 40 of 1996, although the asset of government was using constitution of local asset management and government regulation number 27 of 2014. Meanwhile the ministry of internal affair can only developed, supervised, and controlled the local asset to prevent the loss of the region's asset."

"Tesis membahas tentang migrasi orang Madura ke Surabaya yang dihadapkan kepada suatu tantangan untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup buatan di Surabaya. Agar bisa survive, migran harus dapat mengembangkan strategi adaptasi di Surabaya. Cara mengembangkan strategi adaptasi ini akan lebih banyak diperlihatkan dari perilaku ekonominya. Objek penelitian ini dalah warga masyarakat Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir, Kotamadya Surabaya. Penelitian ini mengacu pada teori Siagel dan Everet Lee tentang Migration theory, Donald Bogue tentang push-pull factor dan Bennet tentang Adaptive Orgamic.Dari penelitian ini telah dikemukakan bahwa: pertama, migrasi orang Madura ke Surabaya melalui expedisi militer telah terhadi sejak sebelum kerajaan Mojopahit berdiri, yaitu : bantuan pasukan Sria Wiraraja dari Madura kepada Raden Wijaya untuk mengusir tentara Tartar (Gina). Setelah jaman kemerdekaan, apalagi setelah pemerintah mencanangkan Repelita tahun 1969 dan kota Surabaya menjadi kota INDAMARDI (Industri, Dagang, Maritim dan Pendidikan) sejak tahun 1971 kepergian orang Madura semakin intensif dan menjadi pola kebiasaan yang terus mengalir melalui saluran (chanel) teman dekat, saudara atau kerabat sekampung. Faktor pendorongnya adalah (1) tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas dan bervariasai, (2) tidak ada hambatan psikologi? sosio dan budaya, (3) cerita sukses yang dibawa orang-orang Madura ketika pulang ke kampung halaman. Kedua, dalam mengembangkan strategi adaptasi, orang Madura senantiasa melakukan diversifikasi usaha dan memiliki jenis usaha atau profesi yang sesuai dengan tuntutan lingkungan serta sesuai pula potensi yang dimilki oleh orang Madura sendiri. Tiga, dalam perilaku ekonomi, orang Madura selalu menunjukkan semangat dan gairah yang tinggi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi di Surabaya terutama dalam kegiatan ekonomi sektor informal. Perilaku ekonomi (pola produski, pola distribusi dan pola konsumsi) adalah bagian dari strategi adaptasi mereka dalam upaya mengembangkan kehidupannya sacara wajar di kota Surabaya."

"Penelitian ini merupakan sebuah telaah kritis terhadap pemikiran Michel Foucault dan Anthony Synnott mengenai kepemilikan tubuh individu. Melalui Foucault tubuh diartikan sebagai hal yang patuh terhadap relasi kuasa yang dicerminkan melalui berbagai pengawasan (panopticon) sehingga tidak ada ruang gerak untuk tubuh, sementara Anthony Synnott melihat tubuh sebagai bagian dari sosial yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi sosial sehingga tubuh terbentuk sedemikian rupa dan menjadi tubuh sosial. Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan benang merah yang berada di antara tubuh yang patuh dan tubuh sosial sehingga terlihat bahwa tubuh individu tidak bisa dimiliki karena berada di dalam relasi kuasa dan sosial.

---

This undergraduate thesis is a critical analysis of Michel Foucault and Anthony Synnott's theories about the possession of individual body. Based on Michel Foucault, the body is defined as a docile entity which enslaved by power relation that can be seen through some kind of surveillances called panopticon. In consequence, there is no free space for the body. Antony Synnott sees the body as part of social relation which cannot be separated from its construction. From this point the body is being constructed to be the body social. This undergraduate thesis is a serious effort to points out the general connection between the docile body and the social body which indicate that the possession of individual body cannot be attained, because the body is being placed under power and social relation."