Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017, cukup berbeda dengan pemilihan lain di banyak daerah. Dengan adanya kandidat yang dipromosikan oleh partai politik daripada kader partai dan juga status DKI Jakarta sebagai ibu kota negara dan memiliki masyarakat yang heterogen membuat pemilihan DKI Jakarta menjadi perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk partai politik nasional besar, pemilihan DKI Jakarta jelas merupakan target yang harus dimenangkan. Pemilihan DKI Jakarta tahun 2017 juga digunakan oleh parpol sebagai ajang 'pemanasan' menjelang Pemilihan Umum 2019. Pencalonan Basuki Tjahaya Purnama cukup kontroversial karena awalnya Basuki tidak mau bergabung dengan parpol karena menurut dia selalu ada mas kawin, serta memberikan sinyal ke depan secara mandiri. Penolakan di internal PDIP terasa dengan kader kader terutama dari dewan DPD PDIP DKI Jakarta. Juga, dugaan korupsi dan reklamasi  juga menjadi kontroversi. Karena keputusan PDIP untuk mendukung Basuki Tjahaya Purnawa menjadi fokus utama, para peneliti ingin tahu bagaimana konflik politik partai PDI-P dan juga apa faktor di balik PDI Perjuangan membawa Basuki Tjahaya Purnama sebagai calon Gubernur di Jakarta 2017 Jakarta Pemilihan. Sumber data penelitian ini dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara. Data sekunder yang digunakan sendiri dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung seperti dokumen, media atau literatur sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Informan yang menjadi sasaran peneliti untuk melihat dinamika yang terjadi di internal PDIP adalah pengurus DPP, pengurus DPD dan pihak yang keluar dari PDI Perjuangan. Untuk menyeimbangkan informasi, peneliti juga mencari informasi dari beberapa media (cetak atau elektronik) yang terkait dengan diskusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika politik internal yang disebabkan oleh Basuki Tjahaya Purnama, khususnya DPD DKI yang menginginkan kader yang menjadi calon peserta lomba dalam pemilihan DKI Jakarta, Basuki juga memiliki karakter keras dan menganggap partai politik tidak penting. , kebijakan buruk dan komunikasi yang buruk, juga tidak mau ikut seleksi oleh DPD DKI Jakarta. Rekrutmen Basuki adalah dominan, dimana pengusungan Basuki merupakan hak prerogatif dari Megawati Soekarno Putri, meskipun terdapat achievement oriented.

---

The DKI Jakarta Pilkada in 2017 is quite different from other elections in many regions. The presence of candidates promoted by political parties rather than party cadres as well as the status of DKI Jakarta as the capital city of the country and having heterogeneous communities makes the election of DKI Jakarta a concern for all the people of Indonesia. For large national political parties, the election of DKI Jakarta is clearly a target that must be won. The election of DKI Jakarta in 2017 is also used by political parties as a 'warming up' event ahead of the 2019 General Election. Basuki Tjahaya Purnamas candidacy is quite controversial because Basuki initially did not want to join political parties because according to him there were always dowry, as well as independently providing forward signals. The internal PDIP rejection was felt with cadre cadres, especially from the council of the DKI Jakarta PDIP. Also, allegations of corruption and reclamation have also been controversial. Because the PDIP's decision to support Basuki Tjahaya Purnawa was the main focus, the researchers wanted to know how the political conflict of the PDI-P party and also the factors behind PDI Perjuangan brought Basuki Tjahaya Purnama as the Governor candidate in Jakarta 2017 Jakarta Election. The source of this research data is by collecting primary and secondary data. Primary data, namely data obtained directly through interviews. Secondary data used alone in this study are data obtained indirectly such as documents, media or literature in accordance with the research objectives. Data collection techniques used by researchers are in-depth interviews and literature studies. The informants who were the target of the researchers to see the dynamics that occurred inside the PDIP were DPP administrators, DPD administrators and those who left PDI Perjuangan. To balance information, researchers also seek information from several media (print or electronic) related to the discussion. The results of this study indicate that there has been an internal political dynamics caused by Basuki Tjahaya Purnama, especially the DKI DPD who wants cadres who are candidates in the DKI Jakarta election contest, Basuki also has a strong character and considers political parties not important. , bad policies and poor communication, also do not want to participate in the selection by the DKI Jakarta DPD. Basuki Recruitment is a dominant Ascrieptive Style, where Basukis support is a prerogative of Megawati Soekarno Putri, even though there is achievement oriented."

"Makalah non-seminar yang bertajuk “Analisis Komunikasi Politik (Studi Kasus pada Video Rapat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama / Ahok dengan Jajaran Dinas DKI yang Diunggah di Youtube Melalui Akun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)” mengambil teori lima unsur komunikasi politik yang terdiri atas komunikator politik, pesan, media, komunikan, dan efek.Makalah ini digali melalui berbagai studi literatur dan studi kasus mengenai cara kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin Indonesia. Pada 2012 pasangan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok pun mulai mendongkrak kinerja pemerintahan melalui cara memimpinnya yang terstruktur dan terkoneksi oleh media sosial. Setiap rapat birokrasi yang dilakukan Ahok bersama jajaran dinas, disebarluaskan melalui Youtube (media global tanpa batas) agar bisa dilihat oleh tak hanya warga Jakarta dan Indonesia, tetapi juga masyaakat dunia.Kesimpulan dari makalah ini, budaya tranparansi yang diterapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah membangun berbagai opini publik dari berbagai kalangan, baik yang mendukung maupun tidak mendukung, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai. Memanfaatkan media baru seperti Youtube, merupakan hal mutakhir yang baru diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam hal ini Youtube menjadi salah satu media kampanye dapat mendongkrak sosok Ahok dalam meraih dukungan atau simpati massa dari berbagai kalangan, usia, kelas sosial, dan lintas batas.

---

This paper that entitled “Political Communication Analysis (case study on the Video meeting of the Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama/Ahok lined with Department of DKI Services which uploaded on Youtube Through Government Accounts DKI Jakarta)” takes the five elements theory political communications unsure consisting of political communicators, message, media, receiver, and effects.

This paper was dug through the various studies of the literature and case studies on how the leadership of Indonesia previously had occurred in Indonesia's leadership crisis. In 2012 the Governor's spouse Joko Widodo and Ahok began to boost the performance of the Government through a structured and directed it connected by social media. Each meeting bureaucracies that led by Ahok, disseminated via Youtube (global media without boundaries) to be seen by not only the citizens of Jakarta and Indonesia, but also the world.

The conclusion of this paper is transparent culture applied to Vice Governor of DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama(Ahok) is builds a wide range of public opinion from many quarters, both in favor of and does not endorse, either liked or disliked. By utilizing new media like Youtube, the new cutting-edge applied a system of Government in Indonesia. In this case Youtube became one of the media campaign could boost the figure within the mass Ahok grabbed from various backgrounds, ages, social classes, and cross-border."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan mengenai pembentukan relasi saling menguntungkanantara partai politik dengan konsultan politik. Studi kasus yang diteliti adalahrelasi partai pengusung Joko Widodo-Basuki T. Purnama (PDIP dan Gerindra)dengan PolMark Indonesia dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta 2012. Skripsiini menggunakan allied view dalam menjelaskan relasi saling menguntungkanantara konsultan politik dengan partai politik. Temuan yang didapat adalahterdapat pembagian kerja dan interaksi intensif antara PDIP-Gerindra denganPolMark Indonesia. Hubungan saling menguntungkan dapat terbentuk karenapartai pengusung membutuhkan PolMark Indonesia untuk mengefektifkan danmengefisienkan kampanye mereka, sementara PolMark Indonesia diuntungkandengan makin kokohnya nama mereka dalam bidang pemasaran politik.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the establishment of symbiotic partnership betweenpolitical party and political consultant. The case of this study is the relationshipbetween Joko Widodo-Basuki T. Purnama’s bearer parties (PDIP and Gerindra)with PolMark Indonesia. This thesis uses allied view to examine the symbioticpartnership between them. The result of this thesis is that both of parties and theconsultant have their own roles that complement each other. Symbioticpartnership can take place between them because PDIP-Gerindra acknowledgethat PolMark Indonesia is able to make the campaign effective and efficient, whilePolMark Indonesia gains a more reputable image in the area of political marketing."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye campuran yang digunakan oleh Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan strategi kampanye campuran atau kampanye post-modern. Kampanye post-modern adalah campuran antara kampanye pra-modern dan kampanye modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dilengkapi dengan penelusuran data sekunder melalui buku, jurnal, artikel online dan sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dipilihnya strategi kampanye campuran pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi-Ahok ditentukan oleh keterampilan kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran media dan lanskap politik.

---

This thesis discusses about campaign strategy which used by Jokowi-Ahok during the Jakarta?s Governor Election 2012. This thesis focused to explain that Jokowi-Ahok?s campaign strategy is mixed campaign strategy or post-modern campaign. Post-modern campaign is acombination between pra-modern and modern campaign. This research is a qualitative methods with primary data collected in-depth interview and secondary data collected books, journals, online articles and other sources as a data collection techinques. The result of this thesis is the mixed campaign strategy by Jokowi-Ahok as a Governor and vice Governor is determined by personal skill of candidates, skill of campaign team, the media?s image and political landscape."

"ABSTRAKIsu etnisitas dan agama (SARA), yang muncul di media sosial Twitter, dilekatkan pada Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat selama Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Perihal konten atau pesan politik, hingga mereka yang disebut sebagai influencer telah menjadi variabel-variabel penting dalam upaya penanganan isu tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah, seperti apa bentuk konten yang dihasilkan? Bagaimana peran influencer selama kampanye berlangsung? Dengan metode kualitatif, penulis melakukan berbagai kajian literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, data monitoring media sosial, dan pemberitaan media daring, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah tim pemenangan Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten atau pesan politik, serta influencer telah membentuk persona pasangan petahana sebagai sosok "bineka". Dengan key message seputar keberagaman, sosok Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat dibangun dalam citra sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk semua kalangan. Hal ini dibentuk dalam rangka diferensiasi dengan pasangan calon lainnya. Namun demikian, pesan politik akan keberagaman ini sendiri telat disampaikan secara eksplisit, dan baru lebih gencar ketika memasuki kampanye putaran kedua. Walaupun sejak putaran pertama telah ada upaya netralisasi terhadap isu SARA, kampanye yang dilakukan pun masih bersifat parsial. Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan suatu strategi kampanye dilihat dari tujuan utama kampanye tersebut dilakukan. Bila dilihat dari persebaran sentimen pada masa akhir, kampanye media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, hal ini tentunya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan hasil akhir pemilu.

---

ABSTRACTThe ethnicity and religion issue, which appeared on Twitter, was attached to Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat during the 2017 Regional Election of DKI Jakarta underway. The content or political message, and those called as influencers had become important variables in handling the issue. The research questions in this writing are, What was the form of the contents? How was the role of influencers during the campaign? By using the qualitative method, the researcher did literature studies, to the in-depth interviews with some members of the campaign team of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. The result of this research shows that the content or political message and the influencer had formed the image of this candidate as the "bineka" persons. In the key message of diversity, the image of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat was built as the servant of the people that work for all circles in DKI Jakarta. It was formed in order of differentiation with the other candidate. Nevertheless, this political message of diversity was too late to be delivered explicity, and getting more intensified when the campaign was entering its second round. Although there were efforts to neutralize the ethnicity and religion issue on the first round, the campaign was done partially. In the end, the benchmark of success of a campaign strategy can be seen from the main purpose of the campaign itself. As it is seen from the sentiment deployment in the last moment, the social media campaign which was done by the winning team, could be deemed successful. But however, it can't be automatically linked to the final result of the election."

"Penelitian ini mendeskripsikan model komunikasi politik yang dilakukan oleh humas politik pasangan Anies Baswedan - Sandiaga Uno dalam pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Model komunikasi politik sebagai satu panduan utama dalam setiap langkah komunikasi politik pasangan calon, melahirkan turunan bagan sebagai strategi komunikasi politik maupun penyusunan komunikasi strategis. Penelitian dengan pendekatan kualitatif serta desain deskriptif ini, memberikan sebuah hasil penelitian yang menunjukan proses perumusan sebuah model komunikasi politik yang melahirkan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh tim pemenangan Anies-Sandi dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Meski terjadi simplifikasi dalam kajian strategi komunikasi politik yang hanya berfokus pada optimalisasi dan evaluasi penggunaan media sebagai pintu informasi dengan muatan komunikasi politik, dalam pelaksanaannya tim pemenangan melalui Media Center Anies-Sandi memberikan pandangan bahwa landasan strategi komunikasi politik berangkat dari sebuah rancangan dalam merumuskan sebuah Grand Design atau paradigma sebagai penentu alur komunikasi politik yang efektif, efisien dan tepat sasaran serta melahirkan tujuan komunikasi yang sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Penelitian hanya berfokus pada pemaparan mengenai perumusan model komunikasi politik dan strategi komunikasi politik pada masa pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

---

This study describes the political communication model wich conducted by the political public relations of  Anies Baswedan-Sandiaga Uno in the 2017 DKI Jakarta Regional Election. Political communication model as a main guide in each step of political communication of the candidate, defining the strategy of politics and strategic communication. This research with a qualitative approach and descriptive design give the result that shows the process of formulating a political communication model  bring forth political communication strategy conducted by Anies-Sandis political PR in the 2017 DKI Jakarta regional election and contestation. Despite has a simplification in the study of political communication strategies which only focuses on optimizing and evaluating the use of media as an information with political communication content, in the implementing the winning team through Media Center Anies-Sandi gives the view that the foundation of political communication strategy departs from a design in formulating a Grand Design or paradigm as a determinant of political communication effective, efficient and right on target made up the goals that are in accordance with what has been previously designed. The research only focuses on the presentation of the formulation of the political communication model and political communication strategy in the 2017 DKI Jakarta regional election."

"Dengan bergantinya sistem politik, maka jumlah partai di Indonesia pun semakin menjamur. Tidak disangkal secara nasional Indonesia mengalami krisis kepemimpinan yang cukup akut, yang pada gilirannya mempengaruhi kepemimpinan di dalam partai itu sendiri. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab seberapa besar keterkaitan kepemimpinan terhadap proses pengambilan keputusan dan seberapa besar keterkaitan kemajemukan di dalam partai itu terhadap proses pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengerti lebih jauh keterkaitan kesemuanya itu dengan proses pengambilan keputusan. Masalah kepemimpinan dikupas oleh White dan Lippitt yang membagi tipe-tipe kepemimpinan sebagai berikut: autocratic leadership, yang kepemimpinan yang cenderung menyelesaikan seluruh masalah secara sendiri; democratic leadership, yang mengambil keputusan melalui proses diskusi kelompok dan laissez-faire, dimana pemimpinnya cenderung untuk menghindar dari tanggung jawabnya. Penelitian ini memakai metode deskriptif, dimana yang menjadi objek penelitiannya adalah DPP PDI Perjuangan. Dari hasil penelitian didapat keterangan bahwa ada keterkaitan antara tipe kepemimpinan yang otokratik dengan kecenderungan pengambilan keputusan secara otokratik juga. Di samping itu ada keterkaitan antara kemajemukan anggota DPP dengan proses pengambilan keputusan. Dimana keterkaitan itu melahirkan kecenderungan keputusan yang mengabaikan aspirasi lembaga lain, tetapi ada kesempatan dimana proses aktualisasi diri terjadi. Dari penelitian ini diharapkan PDT Perjuangan khususnya DPP mampu untuk merubah tipe kepemimpinan agar kontroversi seputar keputusan DPP dapat diredam. Hal ini juga nantinya akan berdampak pada image partai sendiri."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam penerapan dan penegakan kebijakan di propinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Beberapa kebijakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tersebut adalah program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, Pembukaan Gerai Samsat di setiap kecamatan di wilayah DKI Jakarta, Relokasi warga Kampung Pulo, Jakarta Timur dan Penertiban Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada petugas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, petugas Polri dan warga masyarakat. Hasilpenelitian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Basuki Tjahaja Purnama, seperti: (1) Program Kartu Jakarta Pintar dan Program Jakarta Smart City dikaitkan dengan teori perubahan sosial, merupakan perubahan yang terjadi pada masyarakat di kota Jakarta mengenai nilai-nilai sosial, norma dan berbagai pola dalam kehidupan manusia; (2) Pembukaan Gerai Samsat di Setiap Kecamatan di Seluruh Wilayah DKI Jakarta dikaitkan dengan teori Koordinasi, merupakan bentuk kerjasama antar instansi dalam menjalankan roda organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik; dan (3) Relokasi Warga Kampung Pulo, Jakarta Timur serta Penertiban dan Penutupan Lokalisasi Kalijodo, Jakarta Barat dikaitkan dengan teori kepemimpinan, bahwa kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain, sedangkan dikaitkan dengan teori dimensi budaya, kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari teori Low Context, yakni perkataan atau sebuah pernyataan yang tidak mengandung candaan dan langsung menjelaskan maksud atau arti sebenarnya. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dalam prakteknya dapat berhasil berkat adanya peran dari aparat kepolisian dalam penerapan program tersebut.

---

This Tesis is discuss the leadership analysis Jakarta Governor Basuki Tjahaja Purnama in the application and enforcement of policies in the province of DKI Jakarta 2012-2017 period. Some policies Governor Basuki Purnama Tjahaja among others Program Jakarta Pintar, Program Jakarta Smart City, opening outlets Samsat in every sub-district in Jakarta, relocation of residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Control Localization Kalijodo, West Jakarta. This research was conducted with methods of field observations are supported by the method of interview and gather related documents. Interviews were conducted to Jakarta Education Department officials, police officers and citizens. This research was conducted by descriptive qualitative.

The results showed that the various policies that have been issued by Basuki Tjahaja Purnama, such as: (1) Program Jakarta Pintar and Program Jakarta Smart City associated with the theory of social change, is a change that occurred in the community in the city of Jakarta on social values, norms and various patterns in human life; (2) The opening of outlets SAMSAT in each sub-district in the entire Territory of Jakarta is associated with the theory of coordination, is a form of inter-agency cooperation in running the organization so that it can run well; and (3) Relocation of Residents of Kampung Pulo, East Jakarta and Controlling and Closing Localization Kalijodo, West Jakarta is associated with leadership theory, is that these activities can only be done by someone in leading, guiding, influencing or controlling their thoughts, feelings, or behavior of others, whereas is associated the theory of cultural dimensions these activities is the elaboration of the theory of Low Context, is words or a statement that does not contain jokes and directly explain the meaning or the true meaning. Various policies have been issued by the Governor Basuki Tjahaja Purnama, in practice can be managed to the role thansk of the police in the implementation of the program."

"Keberadaan perempuan sebagai mayoritas dalam masyarakat Indonesia nyatanya berbanding terbalik dengan jumlah perwakilan perempuan di dalam parlemen. Dicanangkannya Affirmative action yang merupakan kebijakan khusus untuk mendukung jumlah keterwakilan perempuan nyatanya tidak serta-merta menghasilkan tingginya angka keterpilihan perempuan, terutama pada politik tingkat lokal di Indonesia. Terkait permasalahan tersebut, peran partai politik sebagai gerbang utama kader perempuan untuk menjadi perwakilan politik dinilai memiliki andil besar. Di lain sisi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan hadir sebagai partai dengan jumlah perwakilan perempuan terbanyak pada Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014, dengan perolehan 10 dari total 20 orang anggota legislatif perempuan. Pencapaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibanding Pemilu 2009, dimana PDI Perjuangan hanya memperoleh 3 kursi. Terkait dengan hal tersebut, seleksi kandidat birokratik yang dilakukan PDI Perjuangan menjadi penentu utama dalam pencalonan perempuan sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Melalui tinjauan teori candidate selection, tugas akhir ini membahas bagaimana pelaksanaan proses birokratik pada seleksi calon anggota perempuan PDI Perjuangan untuk Pemilu DPRD DKI Jakarta Tahun 2014.

---

The existence of women as a numerically superior group in Indonesian society is in contrast with the number of women rsquo s representative on the parliament. The implementation of affirmative action as a special policy to support the increase the number of women rsquo s representation in parliament is in fact does not contribute towards the high number of Women Member of Parliaments, especially in local politics level. Regarding this problem, the importance of political party as the main entrance for woman cadres towards their being elected as Member of Parliaments MP has become more significant. As an example, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI Perjuangan was a political party with the largest number of women representations rsquo number being elected in Legislative Election for DKI Jakarta in 2014, with 10 from 20 of its women MP candidates elected. This achievement was a significant increase from the previous election in 2009, in which PDI Perjuangan only got 3 of its women MP candidates elected. On these matters, bureaucratic candidate selection process done by PDI Perjuangan had become the main determinant in placing women rsquo s names in the list of candidate for DPRD DKI Jakarta rsquo s MP. By using candidate selection theory, this thesis discussed about the implementation of bureaucratic process on PDI Perjuangan rsquo s women candidate selection for DKI Jakarta Legislative Election in 2014."