Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tanggal 4 november 2016 dan 2 desember 2016 terjadi aksi serentak yang dilakukan oleh masyarakat muslim Jakarta dan sekitarnya karena kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Tetapi aksi ini tidak merepresentasikan seluruh dukungan politik ulama di jabodetabek. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai peran ulama yang mendukung pasangan calon Ahok-Djarot terlepas dari kasus yang menimpa Ahok. Fokus penelitian ini akan ditempatkan di Kelurahan Penggilingan, di mana merupakan tempat tinggal Kiai. Metodologi penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah metodologi kualitiaf, sehingga data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder, dimana data primer berasal dari indepth interview dan data sekunder berasal dari jurnal, berita, media, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Khan (1964), yang dalamnya mengandung dua unsur yaitu Role-set dan Role-facilities. Role-set berhubungan dengan peran Kiai sebagai tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat dan role-facilites berhubungan dengan wadah yang dimiliki oleh Kiai yang dapat mendukung peran Kiai. Hasil dari penelitian ini adalah Kiai berperan dalam menghimpun suara namun perannya tidak dapat dilakukan secara maksimal karena beberapa faktor yang ditemui.

---

ABSTRACTOn November 4, 2016 and December 2, 2016 there was a simultaneous action carried out by the Muslim community in Jakarta and surrounding areas due to the blasphemy case carried out by Ahok. But this action does not represent all the political support of ulama in Jabodetabek. This study will explain the role of ulama who support the Ahok-Djarot candidate pair regardless of the case that befell Ahok. The focus of this research will be placed on TPS 11 in the Kelurahan Penggilingan, which is where Kiai live. The research methodology used in compiling this research is the kualitiaf methodology, so that the data used comes from primary data and secondary data, where primary data comes from in-depth interviews and secondary data comes from journals, news, media, and so forth. This research uses role theory proposed by Khan (1964), which contains two elements, namely Role-set and Role-facilities. Role-sets relate to the role of Kiai as religious leaders as well as community leaders and role-facilites related to the container owned by Kiai who can support the role of Kiai. The results of this study were that Kiai had a role in gathering voters but their role could not be carried out optimally because of several factors encountered."

"ABSTRACTSetiap kandidat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 melakukan kampanye untuk meningkatkan preferensi masyarakat kepada dirinya. Pesan kampanye yang dilakukan oleh kandidat hadir dalam bentuk pujian, serangan, dan pembelaan serta membahas topik kebijakan atau karakter kandidat. Studi tentang hubungan antara kampanye dan perilaku memilih telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih belum banyak yang membahas proses terjadinya hubungan tersebut. Studi ini berusaha menambah pemahaman di bidang ini. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, studi ini mengambil kasus pemilih korban penggusuran yang terjadi di Bukit Duri mendekati masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017, karena penggusuran merupakan salah satu topik serangan yang digunakan dalam kampanye. Teori Affective Intelligence digunakan untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam hubungan antara kampanye dan perilaku memilih melalui peran emosi. Affective Intelligence menyatakan bahwa individu memiliki dua sistem, disposition system dan surveillance system, untuk menilai informasi disekitarnya dan mempertimbangkan untung rugi yang didapat. Disposition system menilai informasi berdasarkan predisposisi atau serangkaian keyakinan yang dimiliki individu. Penilaian ini ditandai dengan emosi antusias untuk hasil yang menguntungkan, dan emosi marah untuk hasil yang merugikan. Sementara surveillance system bekerja ketika informasi asing muncul dan tidak bisa dinilai berdasarkan predisposisi, yang ditandai dengan emosi gelisah atau takut. Hasil studi ini menunjukkan informan memiliki predisposisi yang terdiri dari; kecurigaan pada kampanye dan politik, kepercayaan pada program kerja terbukti dan karakter pemimpin ideal, dan pandangan akan hubungan agama dan politik. Informan menunjukkan emosi antusias pada pesan kampanye yang sesuai dengan predisposisi mereka, terutama pada kampanye memuji dari kandidat yang didukung. Sementara reaksi mencibir dan emosi marah ditujukan pada kampanye dari kandidat lawan dan kampanye menyerang. Emosi gelisah atau takut tidak ditunjukkan oleh informan, yang berarti surveillance system tidak menemukan adanya informasi asing. Emosi antusias juga ditunjukkan informan pada kandidat yang sesuai dengan predisposisinya, dan dilanjutkan dengan meningkatnya preferensi pada kandidat tersebut. Sementara emosi marah dan cibiran ditujukan pada kandidat yang tidak sesuai dengan predisposisinya, dilanjutkan dengan menghindari atau tidak memilih kandidat tersebut. Temuan ini membantu menjelaskan alasan kampanye ditemukan memiliki pengaruh tertentu pada perilaku memilih, serta alasan pemilih menentukan kandidatnya berdasarkan penilaian emosional.

---

ABSTRACTEvery candidate on DKI Jakarta 2017 Governor Election did campaign to increase voter rsquo s preferences toward them. Campaign messages that were made by candidate can occur on the form of acclaim, attack, defense and discuss about certain issue or candidate rsquo s character. The studies of relationship between campaign and voter rsquo s behavior has been widely practiced in Indonesia, but there are little discussion on the process of the relationship itself. This study seeks to increase our understanding in this field. To gain that insight, this study takes the case of voters from evicted Bukit Duri resident, because eviction is one of attack topics used in the campaign. Affective Intelligence Theory is used to describe the process that occur in the relationship between campaign and voting behavior through the role of emotion. Affective Intelligence states that individual has dual system, disposition system and surveillance system, to appraise informations around individual and consider profit and loss one might gain. Disposition system appraises information based on predisposition or a set of individual rsquo s beliefs. This appraisal is marked by enthusiastic emotions for profitable results and anger for potential loss. While surveillance system works when novel informations arise and cannot be appraised by predisposition, which is marked by anxiety or fear. The results of this study show that informant has a predisposition consisting of suspicion and disbelief on campaigns and politics, confidence in goverment policy which was proven and ideal leadership characters, and views of religious and political relationship. Informant showed enthusiasm on campaign messages that fit their predisposition, especially on acclaim messages by prefered candidates. While showing disdain and anger to campaign messages from opposing candidates and attack message. Anxiety and fear were not shown by informant, which means that surveillance system did not find any novel information. Enthusiasm also shown by informant on the candidates that fit their predisposition, and followed by increase of preference on the candidates. While anger and disdain were aimed at candidates who did not fit their predisposition, which followed by aversion. These findings help explain why campaign was found to have certain influence on voting behavior, as well as the reasons why voters sometimes determine candidate based on emotional assessment. "

"ABSTRAKBagi masyarakat daerah kota, personal characteristic merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memilih pemimpin, etnis salah satunya Lieske, 1989 . Etnis bagi individu bukan hanya sebagai kelompok sosial saja, namun sebagai bagian dari identitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai peran ethnic identity sebagai moderator hubungan antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Putaran kedua. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 286 orang yang terdiri dari 115 orang dengan latar belakang etnis Tionghoa dan 171 orang dengan latar belakang etnis Jawa. Data dalam penelitian ini diambil secara online sebelum pemilihan berlangsung. Hasilnya membuktikan bahwa ethnic identity tidak memiliki efek moderasi antara kelompok etnis dengan perilaku memilih dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Namun terdapat perbedaan perilaku memilih yang signifikan antara kelompok etnis Tionghoa dan Jawa dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

---

ABSTRACTFor urban people, personal characteristic is one of the factors considered for choosing a leader, ethnic one of them Lieske, 1989 . Ethnicity for every individual is not a social group, but one is able to further assess its attachment to the ethnic group they have. This study to assess the role of ethnic identity as a moderator relationship between ethnic groups and voting behavior in the 2017 Jakarta Gubernatorial Election. This study involved two ethnic groups to the background of the candidate for governor to be elected. Participants in the study numbered 286 people consisting of 115 people with Chinese background and 171 people with Javanese ethnic background. The data in this study was taken online before the election took place. The result present that ethnic identity has no moderate effect between ethnic group and voting behavior in Jakarta 2017 Governor Election. However, there were significant differences in voting behavior between Chinese and Javanese ethnic groups in the 2017 Jakarta Gubernur election."

"Tesis ini tentang Pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Perhatian utama dari tesis ini adalah kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan aktifitas di Perkampungan Industri Kecil (PIK).Tujuan tesis ini adalah untuk menunjukkan kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Satpam dalam mengamankan Perkampungan industri Kecil (PIK). Kegiatan pengamanan tersebut dapat dijadikan contoh dan pedoman oleh Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri di wilayah lain.Masalah penelitian dalam tesis ini adalah pengamanan di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Dalam mengkaji pengamanan yang dilakukan oleh Satpam di Perkampungan Industri Kecil (PIK) digunakan pendekatan kualitatif dengan metodologi etnografi yang dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara dengan pedoman dan dokumentasi untuk mengungkapkan kegiatan Satpam dalam melakukan pengamanan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkampungan Industri Kecil dibangun berdasarkan Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomer 532 tahun 1981, merupakan upaya pemerintah DKI Jakarta dalam rangka pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil. Untuk mengelola Perkampungan Industri Kecil dibentuk badan yang dinamakan Badan Pengelolaan Lingkungan Industri dan Pemukiman (BPLIP) yang bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Didalam mengelola Perkampungan industri Kecil Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer : 078.I/III/2000. tanggal 27 Maret 2000. tentang Penyempurnaan Seksi-seksi dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab pada Struktur Organisasi dan tata kerja BPLIP dan didalam Surat keputusan tersebut mengatur tugas, kedudukan maupun kewenangan Satpam.Didalam menjalankan tugas pengamanan, Satpam PIK melakukan hubungan, koordinasi dan kerjasama yang dilakukan baik secara vertikal, horizontal dan diagonal dengan Satpam perusahaan, Satpam SLTPN 236, Hansip RW X, Satgas Linmas, pihak Kepolisian dan Koramil Cakung. Kegiatan pengamanan dapat bejalan dengan baik, didukung adanya imbalan dari para pengusaha di wilayah Perkampungan Industri Kecil. Untuk menjaga kekompakan, memudahkan koordinasi dan kerjasama di bentuk suatu wadah dengan nama Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP).Didalam melakukan pembinaan terhadap Satpam PIK, Kepala BPLIP mengeluarkan Surat Keputusan nomer 120.1/111/2002, tanggal 14 maret 2002, untuk menunjuk anggota Polri dari Polsek Cakung sebagai Tim Asistensi Permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat di areal Perkampungan industri Kecil. Didalam melaksanakan tugas Tim Asistensi tersebut mengadakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Satpam di Perkampungan Industri Kecil.Implikasi dari tesis ini adalah pemberdayaan potensi masyarakat didalam melakukan kegiatan Kamtibmas Swakarsa, melalui pembinaan Satuan pengamanan. Keberhasilan melakukan pembinaan terhadap Satuan Pengamanan, dapat membantu tugas Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, khususnya di lingkungan dimana Satuan Pengamanan tersebut bertugas.Tindakan yang dilakukan dalam pemberdayaan potensi masyarakat adalah dikembangkan kegiatan Pemolisian Masyarakat (Community Policing) dalam program pembinaan Kamtibmas, sehingga masyarakat dapat memahami dan merencanakan kebutuhannya dalam mengamankan diri sendiri, barang-barang maupun usahanya. Perlu disempurnakan dan dikembangkan suatu wadah yang dibentuk oleh pihak-pihak terkait dalam pengamanan Perkampungan Indutri kecil, berupa Persatuan Sosial Satuan Pengamanan (PSSP), untuk menjaga kekompakan, koordinasi dan kerjasama sehingga tugas pengamanan dapat berhasil. PSSP dapat dijadikan contoh dan pedoman bagi Satpam dalam melakukan pengamanan tempat-tempat industri diwilayah lain."

"ABSTRAKIsu penistaan agama yang ilakukan oleh petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Ahok Tjahaja Purnama menjelang Pilkada DKI Jakarta di tahun 2017 sempat menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Perdebatan tersebut ramai terjadi di media sosial, menunjukkan adanya kontestasi pro dan kontra terkait penetapan Ahok sebagai penista agama di ranah pidana. Kontestasi wacana di media sosial tersebut terus berlangsung sehingga menyebabkan polarisasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya perpecahan di masyarakat. Dari kajian-kajian sebelumnya, diketahui bahwa terjadinya kontestasi dapat disebabkan oleh ekspresi kebangkitan identitas kepentingan pragmatis elit politik serta perkembangan media baru. Namun, studi-studi tersebut cenderung membahas kontestasi secara parsial dan tidak melihat adanya keberagaman aktor serta kepentingan yang melatarbelakanginya. Maka, dalam menjelaskan kontestasi wacana penistaan agama di media sosial, tulisan ini berargumen bahwa kontestasi wacana penistaan agama di media sosial disebabkan oleh adanya isu identitas yang di bingkai melalui media sosial dengan tujuan untuk memobilisasi pemilih dalam pemilihan. Pihak-pihak yang berkontestasi dalam pemilihan menggunakan strategi pembingkaian framing dengan memanfaatkan aktor-aktor di media sosial relawan, buzzer dan juga selebritis mikro sehingga menyebabkan terjadinya aktivitas saling membingkai di media sosial.

---

ABSTRACTThe issue of religious blasphemy carried out by DKI Jakarta Governor, Basuki 39 Ahok 39 Tjahaja Purnama before elections of DKI Jakarta in 2017 had become a heated debate among the people of Indonesia. The debate is rife in social media, indicating the existence of pros and contras contestation related to Ahok 39s determination as a religious blasphemy defendant in the criminal realm. Contestation of discourse in social media continues to cause polarization that has the potential to cause division in society. From previous studies, it is known that the occurrence of contestation can be caused by the expression of identity resurgence the pragmatic interests of the political elite as well as the development of new media. However, these studies tend to discuss partial cause and do not see any diversity of actors and the underlying interests. Thus, in this paper argues that the discourse contestation of religious blasphemy in social media is caused by the issue of identity that is framed through social media with the aim to mobilize voters in the election. Election winning parties use framing strategies by utilizing actors in social media volunteers, buzzers and micro celebrities, leading to framing activities in social media. "

"Penelitian ini mengungkapkan strategi berkampanye sekelompok masyarakat sipil melalui organisasi non-partai politik. Tidak hanya mengapa, tetapi juga bagaimana strategi tersebut dibentuk untuk mengumpulkan dukungan KTP sehingga seseorang bisa menjadi calon kepala daerah secara independen. Peneliti mengambil kasus Teman Ahok, sebuah organisasi yang berupaya mengusung Basuki Tjahja Purnama disapa Ahok menjadi kandidat independen dalam proses pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Batasan waktu penelitian ini adalah sampai pada saat Ahok diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Argumen penulis dalam penelitian ini adalah, membangun organisasi merupakan strategi yang tepat untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah melalui jalur independen dalam arena politik seperti Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mewawancara pendiri dan beberapa anggota Teman Ahok. Teori Arena, Habitus, dan Modal dari Pierre Bourdieu penulis jadikan pisau analisis untuk melihat secara sosiologis latar belakang mereka mendirikan Teman Ahok serta posisi mereka dalam Arena politik. Sementara Teori Framingdari William A. Gamson menjadi pisau analisis Framingyang dilakukan oleh Teman Ahok. Penelitian ini mendukung pendapat Bourdieu bahwa Modal sosial dan habitus sangat menentukan keberhasilan agen dalam persaingannya di Arena politik. Persaingan di arena politik dianalogikan oleh Bourdieu sebagai pasar dimana para agen memperebutkan posisi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik. Selain itu, untuk melakukan framingdalam persaingan politik, agen harus memiliki informasi dan data yang kuat. Sebab dalam era digital, data dapat dengan mudah disalahgunakan bahkan menjadi acuan.

---

This research reveals the strategy of campaign by civil society through non political party organizations. Not only why, but also how the strategy was formed to collect the support so that someone can become independent candidate for Regional Election. Author took the case of Teman Ahok, an organization that seeks to carry Basuki Tjahja Purnama known as Ahok to be an independent candidate in DKI Jakarta Governor Election 2017. Time limit of this research is until Ahok carried by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. The argument of this research is, building an organization is the right strategy to carry someone to become candidate in Regional Election through independent path in political arena. Using qualitative descriptive approach, author interviewed the founders and member of Teman Ahok. With theory of Arena, Habitus, and Capital by Pierre Bourdieu author saw sociologically their reason to established Teman Ahok as well as their positions in the Political Arena. FramingTheory of William A. Gamson became the tools for framinganalysis. This study supports Bourdieu 39 s theory that said social capital and habitus determine the success of agents in their competition in the political arena. Competition in the political arena analogous to Bourdieu as a market where agents compete for position power. This study found that organizations are needed in political contestation. In addition, to conduct framing in political competition, agents must have strong information and data. Because in the digital age, data can be easily misused, even become a reference."

"ABSTRAKIsu etnisitas dan agama (SARA), yang muncul di media sosial Twitter, dilekatkan pada Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat selama Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung. Perihal konten atau pesan politik, hingga mereka yang disebut sebagai influencer telah menjadi variabel-variabel penting dalam upaya penanganan isu tersebut. Pertanyaan penelitian dalam penulisan ini adalah, seperti apa bentuk konten yang dihasilkan? Bagaimana peran influencer selama kampanye berlangsung? Dengan metode kualitatif, penulis melakukan berbagai kajian literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, data monitoring media sosial, dan pemberitaan media daring, hingga wawancara mendalam dengan sejumlah tim pemenangan Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konten atau pesan politik, serta influencer telah membentuk persona pasangan petahana sebagai sosok "bineka". Dengan key message seputar keberagaman, sosok Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat dibangun dalam citra sebagai pelayan rakyat yang bekerja untuk semua kalangan. Hal ini dibentuk dalam rangka diferensiasi dengan pasangan calon lainnya. Namun demikian, pesan politik akan keberagaman ini sendiri telat disampaikan secara eksplisit, dan baru lebih gencar ketika memasuki kampanye putaran kedua. Walaupun sejak putaran pertama telah ada upaya netralisasi terhadap isu SARA, kampanye yang dilakukan pun masih bersifat parsial. Pada akhirnya, tolak ukur keberhasilan suatu strategi kampanye dilihat dari tujuan utama kampanye tersebut dilakukan. Bila dilihat dari persebaran sentimen pada masa akhir, kampanye media sosial yang dilakukan oleh tim pemenangan dapat dikatakan berhasil. Namun demikian, hal ini tentunya tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan hasil akhir pemilu.

---

ABSTRACTThe ethnicity and religion issue, which appeared on Twitter, was attached to Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat during the 2017 Regional Election of DKI Jakarta underway. The content or political message, and those called as influencers had become important variables in handling the issue. The research questions in this writing are, What was the form of the contents? How was the role of influencers during the campaign? By using the qualitative method, the researcher did literature studies, to the in-depth interviews with some members of the campaign team of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat. The result of this research shows that the content or political message and the influencer had formed the image of this candidate as the "bineka" persons. In the key message of diversity, the image of Basuki T. Purnama - Djarot S. Hidayat was built as the servant of the people that work for all circles in DKI Jakarta. It was formed in order of differentiation with the other candidate. Nevertheless, this political message of diversity was too late to be delivered explicity, and getting more intensified when the campaign was entering its second round. Although there were efforts to neutralize the ethnicity and religion issue on the first round, the campaign was done partially. In the end, the benchmark of success of a campaign strategy can be seen from the main purpose of the campaign itself. As it is seen from the sentiment deployment in the last moment, the social media campaign which was done by the winning team, could be deemed successful. But however, it can't be automatically linked to the final result of the election."

"Penelitian ini membahas efektivitas kebijakan Program Raskin. Penelitian ini dilakukan di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur dilihat dari efektivitas implementasi kebijakan publik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan, kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, efektivitas kebijakan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Program Beras Miskin (Raskin) di RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dalam penelitian ini berupa studi lapangan yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden dan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data instansi terkait, buku, karya akademis, media internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efektivitas implementasi Kebijakan Program Raskin pada tahun 2010 sudah dapat dikatakan efektif, walaupun memiliki keterbatasan dalam pelaksanaan pendistribusiannya.

---

The research explains the effectiveness of the policy of Raskin Program. This research conducted in RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur by virtue of effectiveness of public policy implementation. Theory used in this research is the theory of policy, public policy ,implementation of public policy, effectiveness of public policy. The purpose of the research is to describe the effectiveness of policy implementation of Raskin Program in RW 08 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung Jakarta Timur. The research used a type of research approaches to quantitative descriptive method. Primary data in this research is from field research conducted by the respondents distribute questionnaires and interviews to the parties relating to the research, while secondary data in this research is from literature study conducted by collecting data of government institutions, books, academic works, internet media. By this research, found that the effectiveness of policy implementation in 2010 Raskin Program can already be said to be effective, though it has limitations in the implementation of its distribution."

"Teori agenda setting yang menyatakan bahwa media massa mampu membentuk isu publik dan menggiring opini publik diuji kembali dalam penelitian ini. Teori yang berangkat dari media massa konvensional, yakni televisi, radio, dan surat kabar, kini menemui tantangan baru pada era digital. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah mengetahui apakah agenda media massa portal berita online Kompas.com mempengaruhi agenda publik yang ada. Menggunakan analisis konten berkaitan 8 isu keutamaan yang telah dinyatakan oleh Kompas.com berkaitan dengan Pilkada DKI Jakarta 2017, dan survey terhadap 100 responden. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ranking isu yang dibentuk oleh portal berita online Kompas.com tidak sama dengan ranking isu yang dimiliki oleh publik. Tujuan lain dari penelitian ini adalah mengetahui dampak dari efek priming dan framing karakteristik pribadi suatu figur politik dalam pemberitaan terhadap intensi memilih publik. Survey yang dilakukan terhadap 100 responden atas sosok Basuki Tjahaya Purnama kandidat petahana dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mengukur tingkat kepuasan publik atas kinerjanya, serta kesukaan publik terhadap karakteristik kepribadiannya. Hasilnya menunjukkan bahwa evaluasi kinerja yang baik dan penilaian positif atas karakteristik pribadi seorang figur politik memperkuat intensi publik untuk memilih figur politik tersebut. Penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa agenda media massa tidak lagi terlalu mempengaruhi agenda publik. Namun efek-efek lain dari agenda media massa, berkaitan dengan efek priming dan framing karaktersitik kepribadian masih memiliki pengaruh pada intensi memilih publik terhadap figur politik.

---

This study will test agenda setting theory that states mass media was able to form public agenda and lead public opinion. This theory depart from the conventional mass media, as television, radio, and newspapers, are now facing new challenges in the digital age. The first objective of this research is to find out whether the news agendas of Kompas.com affect the existing public agenda. To achieve this objective, we use content analysis of the eight issues that have been stated by Kompas.com related to DKI Jakarta governor election 2017, and using survey of 100 respondents. The result shows that the ranking of issues formed by Kompas.com isn rsquo t same as the issue ranking owned by public.

Another purpose of this research is to know the effects of priming, and personal characteristics frame of a political figure towards voters intention. A survey that conducted on 100 respondents about Basuki Tjahaya Purnama was used to measure public satisfaction on his performance, as well as the public's fondness for the characteristics of his personality.

The results show that a good performance evaluation and a positive assessment of the personal characteristics reinforce voters intention to choose the political figure. This study then concludes that mass media agenda no longer affects the existing public agenda. Yet other effects of the mass media agenda, related to the priming and framing effects of characteristic personality still have an influence to the voters intention."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kebijakan Program Kesehatan Ketuk Pintu Layani Dengan Hati. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data. Triangulasi data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Penelitian diukur dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan masih banyak kesenjangan dari keempat variabel tersebut. Komunikasi belum berjalan secara efektif, petugas KPLDH hanya paham sebatas teknis. Sumber daya dari sisi staf, informasi, wewenang dan fasilitas tidak adekuat dalam mendukung kebijakan. Disposisi dari pelaksana kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya tersebut. Adapun struktur birokrasi yang tidak terintegrasi. Total pendataan KPLDH di wilayah Kecamatan Cakung per Juni Tahun 2018 sebesar 40,15 dari target total 538.262 jiwa penduduk.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse the implementation of the ldquo Ketuk Pintu Layani Dengan Hati rdquo health program. The type of research used is qualitative with in depth interview methods and data analysis. Data triangulation is done by triangulating methods and sources. Research is measured by communication variables, resources, disposition and bureaucratic structure. The results of the study show that there are still many gaps between the four variables. Communication has not been effective, KPLDH officers only understand the technical extent. Resources in terms of staff, information, authority and facilities are inadequate in supporting policies. These resources influence the disposition of policy implementers. The bureaucracy structure is not integrated. Total data logged for KPLDH in Cakung Sub District per June 2018 is 40,15 of the total target population 538.262 inhibitants."