Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perilaku ramah lingkungan merupakan salah satu dimensi penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, perilaku ramah lingkungan harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari oleh masyarakat. Sementara itu, masyarakat DKI Jakarta cenderung tidak menerapkan perilaku ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Tujuan penelitian ini adalah 1) mengetahui profil perilaku ramah lingkungan masyarakat, 2) mengetahui penerapan perilaku ramah lingkungan dalam tempat tinggal, 3) menentukan faktor yang paling berpengaruh, dan 4) menentukan upaya yang tepat dalam upaya peningkatan perilaku ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik (uji t, uji anova, korelasi, regresi berganda, dan analisis deskriptif).Hasil penelitian menunjukkan, profil kurang baik dan cukup pada perilaku ramah lingkungan merupakan profil yang menggambarkan perilaku ramah lingkungan masyarakat DKI Jakarta. Penerapan perilaku ramah lingkungan pada pengelolaan tempat tinggal belum menunjukkan hal baik. Sikap terhadap lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi perilaku ramah lingkungan bila dibandingkan dengan fasilitas umum. Untuk itu, upaya berbasis pemberian pendidikan dan peningkatan kualitas fasilitas umum merupakan upaya yang tepat dalam peningkatan perilaku ramah lingkungan.

---

Environmental friendly behavior is one of the important dimensions in achieving sustainable development. Therefore, environmental friendly behavior must be applied in daily activities by the community. However, the people of DKI Jakarta tend not to apply environmental friendly behavior in their daily activities. The purpose of this study is 1) to discover the profile of community friendly behavior, 2) to discover the application of environmentally friendly behavior in the residence 3) to analyze the most influential factors, and 4) determine appropriate efforts to improve environmental friendly behavior. This study uses statistical analysis methods (t test, anova test, correlation, regression, and descriptive analysis).

The results of the study showed that a unfriendly and sufficient profile in environmental friendly behavior was a profile that described the environmental friendly behavior of the DKI Jakarta community. The application of environmental friendly behaviors to living quarters has not shown good results. Environmental attitude is the factor that most influence factor to develop environmental friendly behavior compared to public facilities. As a result, providing education and improve the quality of public facilities are appropriate efforts to improve environmental friendly behavior."

"Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang diundangkan pada tahun 2019. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat 190 ton rata-rata jumlah sampah plastik per hari di DKI Jakarta pada tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan persamaan IPAT, analisis WTP, Konjoin, dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 81,66% populasi penduduk, PDRB, dan produksi plastik secara simultan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik. Masyarakat sebagai konsumen bersedia untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dengan nilai WTP sebesar Rp2.380. Hasil perhitungan efektivitas kebijakan pada tahun 2020 sebesar 0,3939 (39,39%) dan tahun 2021 sebesar -0,2083 (-20,83%). Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Menetapkan target capaian pengurangan sampah kantong plastik dengan memperhitungkan prediksi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan teknologi menjadi konsep rekomendasi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

---

As a commitment to the environment, DKI Jakarta Province has a policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags which was promulgated in 2019. The problem is there will still be an average amount of 190 tons of plastic waste per day in 2021. This study aims to evaluate the mandatory use of eco-friendly shopping bags in DKI Jakarta Province. The method used is quantitative with the IPAT equation, WTP, Conjoint, and SWOT analysis. The results of this study indicate that 81,66% of the population, GRDP, and plastic production simultaneously influence plastic waste. Consumers are willing to use environmentally friendly shopping bags with WTP value of Rp2,380 per piece. The policies effectiveness value of 0,3939 (39,39%) in 2020 and -0,2083 (-20,83%) in 2021. The conclusion of this study is that the policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta Province has not been effective. Setting achievement targets for reducing plastic bag waste by calculating population growth, economic growth and the use of technologies prediction is a recommended strategy concept to increase policy effectiveness."

"Kerusakan lingkungan telah terjadi hampir di semua wilayah di dunia, terutama wilayah dengan jumlah penduduk yang tinggi seperti wilayah perkotaan. Penerapan perilaku ramah lingkungan sebagai bentuk perlindungan lingkungan perlu diterapkan oleh semua orang termasuk mahasiswa. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepedulian lingkungan dan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa masih termasuk rendah. Riset ini bertujuan untuk menganalisis hubungan faktor sosio-demografi (jenis kelamin, usia, dan pendapatan), kepedulian lingkungan, dan pengetahuan dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa, serta menyusun strategi untuk mengoptimalkan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa di wilayah kampus. Metode yang digunakan pada riset adalah metode kuantitaf dan kualitatif. Uji korelasi dilakukan dengan menggunakan Spearman test dan metode AHP untuk penentuan strategi. Hasil riset menunjukkan tidak adanya hubungan antara faktor sosio-demografi dengan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa. Kepedulian lingkungan yang dimiliki 46% mahasiswa termasuk kategori peduli dan 38% mahasiswa memiliki perilaku ramah lingkungan yang baik. Dari hasil penelitian juga ditemukan terdapat hubungan yang yang signifikan diantara kepedulian lingkungan dan perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa dengan kekuatan sedang (r=0,459). Pengetahuan tentang lingkungan memiliki pengaruh yang kecil terhadap perilaku ramah lingkungan pada mahasiswa. Strategi yang dapat diterapkan sesuai kriteria yang terpenting adalah strategi kebijakan berupa imbalan dan pinalti.

---

Environmental damage has occurred in almost all regions of the world, especially in urban areas. Pro-environmental behavior is a form of environmental protection needs to be applied by everyone including college students. However, based on previous research shows that environmental concern and pro-environmental behavior among students is still low.

This research aims to analyze the correlation of socio-demographic factors (gender, age, and income), environmental concern, and knowledge with pro-environmental behavior to students, and develop strategies to optimize pro-environmental behavior for students in the campus area.

The method used in this research is quantitative and qualitative methods. Correlation test was carried out using Spearman test and AHP method for determining strategies. The results of the research showed no correlation between socio-demographic factors with pro-environmental behavior among college students. Environmental concern of 46% of students have good category and 38% of students have good pro-environmental behavior.

The results of the study also found a significant relationship between environmental concern and pro-environmental behavior among students with moderate strength (r=0.459). Knowledge of the environment has small influence towards pro-environmental behavior among students of SIL and SKSG. The applicable stategies in accorddance with the most important criteria are implementing policy strategy in the form of reward and penalty."

"Sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik terbuka bagi masyarakat sekaligus aman bagi anak-anak, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 mulai membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektivitas dampak pembangunan RPTRA di Provinsi DKI Jakarta terhadap output dan outcome dari layanan yang disediakan di tingkat kelurahan di Provinsi DKI Jakarta sekaligus menganalisis output dan outcome mana yang paling efektif terdampak. Efektivitas dampak pembangunan RPTRA dalam penelitian ini, selain dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta, juga dibandingkan dengan kelurahan-kelurahan di kota-kota di sekitar DKI Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference (DiD), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara sebelas output dan outcome dari layanan RPTRA, pembangunan RPTRA signifikan berdampak dalam meningkatkan probabilitas keberadaan ruang publik terbuka dan taman bacaan masyarakat serta signifikan dalam menurunkan probabilitas terjadinya tindak penyalahgunaan narkoba di kelurahan-kelurahan yang dibangun RPTRA di DKI Jakarta dalam periode tahun 2015-2018. Diantara ketiga output tersebut, pengaruh terbesar pembangunan RPTRA adalah terhadap output berupa keberadaan ruang publik terbuka, baik jika dibandingkan dengan antar kelurahan di DKI Jakarta maupun jika dibandingkan dengan kelurahan-keluarahan di kota-kota sekitarnya.

---

To provide open public space for community and safety for children, DKI Jakarta Provincial Government since 2015 start to build a Child Friendly Integrated Public Spaces (RPTRA). The purpose of this study was to analyze effectiveness of the impact of RPTRA development in DKI Jakarta Province on the outputs and outcomes from the services provided at the kelurahan level in DKI Jakarta while analyzing which outputs and outcomes were most effective. The effectiveness of the RPTRA development in this study, not only being compared to between kelurahan in DKI Jakarta, but also compared to kelurahan in cities around DKI Jakarta, that is Bekasi City, Depok City, Tangerang City, and South Tangerang City. By using Difference-in-Difference (DiD) method, the results of this study indicate that among eleven outputs and outcomes of services, the development of RPTRA is significant in increasing the probability of the existence of open public spaces and public reading parks and significantly reducing the probability of abuse drugs in kelurahan where RPTRA was built in DKI Jakarta during 2015-2018. Among the three outputs, the biggest influence of the RPTRA development is on the output of the existence of open public spaces, compared to those between kelurahan in DKI Jakarta and compared to kelurahan in the surrounding cities."

"Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menghasilkan limbah medis Bahan Berbahaya Beracunterbanyak di Indonesia termasuk limbah infeksius Covid-19. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis infeksius Covid yang semakin hari semakin meningkat di DKI Jakarta. Tujuan khusus penelitian ini yaitu guna mengkaji dan meneliti kebijakan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius Covid-19 berdasarkan Undang-Undang PPLH (Nomor 32 Tahun 2009). Berdasarkan permasalahan yang teliti, bentuk atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, yangterbagi dua metode, diantaranya penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan seperti tanya jawab peneliti dengan informan, pemantauan, dan melihat arsip dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan limbah infeksius Covid-19 dilaksanakan di DKI Jakarta sudah sesuai dengan PP nomor 101 tahun 2014, Permen LHK nomor 56 Tahun 2015, serta Surat Edaran Menteri LHK tertanggal 24 Maret 2020; (2) Peran rumah sakit dalam pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius yaitu sebagai pengumpul awal limbah, dengan cara; memilah limbah, menyimpan limbah ke dalam wadah yang disediakan, dan menyerahkan limbah kepada pengelola limbah yang memiliki izin.; and (3) Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah infeksius Covid-19. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan pengelolaan limbah medis melalui pengumpulan pada tingkat rumah tangga, dipo kecamatan, dipo kota, dan diangkut oleh pihak ketiga menuju fasilitas pemusnahan di PLTSa Bantar Gebang

---

As the nation's capital, DKI Jakarta is one of the provinces that produces medical waste of Toxic Hazardous Materials in Indonesia, including Covid-19 infectious waste. There are two objectives in this research, namely general and specific objectives. The general purpose of this research is to examine and examine the role of the government in the management of Covid-infectious medical waste which is increasing day by day in DKI Jakarta. The purpose of this particular study is to examine and examine legal policies in the management of Covid-19 infectious waste based on the PPLH Law (Number 32 of 2009). Based on the problem carefully, the form or design of this research uses a qualitative approach. The typology of research used in this paper is normative empirical. The type of data used in this study is secondary data sourced from primary and secondary legal materials. The data collection in this study, which is divided into two methods, including library research and field research methods such as answering researchers with informants, asking questions, and viewing archives from related agencies. The results showed that (1) the management of the Covid-19 infectious waste carried out in DKI Jakarta was in accordance with PP 101 of 2014, Permen LHK number 56 of 2015, as well as the Circular Letter of the Minister of LHK dated March 24, 2020; (2) the role of the hospital in the implementation of liquid waste management as the initial waste collector; sorting waste, storing waste in the containers provided, and handing over waste to a licensed waste manager; and (3) Regional Governments have an important role in supervising the management of Covid-19 infectious waste. In this case, the DKI Jakarta Provincial Environmental Service (DLH) has implemented service management through collection at the household level, sub-district depots, city depots, and transported by third parties to the extermination facility at the Bantar Gebang PLTSa.

"

"Hadirnya pandemi covid-19 yang memberikan dampak besar bagi masyarakat terutama sektor kesehatan dan ekonomi, dan DKI Jakarta menjadi wilayah yang terus menerus mengalami peningkatan jumlah korban terinfeksi, menjadikan pemerintah mengambil banyak langkah salah satunya yakni upaya untuk memutus permasalahan penyebaran pandemi dengan melakukan beberapa kali PSBB. Kondisi ini memberikan dampak seperti keterbatasan aktifitas menjadi hanya di rumah saja sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat merubah perilaku seperti yang biasanya melakukan pembelanjaan secara langsung sekarang dilakukan secara online. Adanya perubahan perilaku tersebut apakah berdampak terhadap adaptasi pemuda di DKI Jakarta yang menggunakan aplikasi digital dalam sektor ekonomi. Dengan adanya peningkatan penggunaan platfom pembelian digital di masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis faktor psikologis, situasional dan sosial berhubungan terhadap perilaku pemuda dalam penggunaan aplikasi e-commerce saat pandemi covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (2) Untuk menganalisis pemanfaatan aplikasi e-commerce oleh pemuda berhubungan dengan keputusan pembelian di masa pandemi covid-19. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, metode yang digunakan adalah pendekatan metode campuran dengan teknik analisis chi square dan penyajian data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil pengolahan data menyimpulkan pertama, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian pemuda di dalam penggunaan aplikasi e-commerce di DKI Jakarta, yaitu faktor psikologis, faktor situasional, dan faktor sosial. Kedua faktor penerimaan pengguna aplikasi e-commerce yang terdiri dari 4 (empat) faktor yaitu, kebermanfaatan, tingkat kemudahan, sikap terhadap pengguna dan penggunaan secara aktual berpengaruh terhadap perubahan perilaku pemuda di masa pandemi covid-19. Sementara itu perubahan perilaku pemuda melalui pembelian menggunakan aplikasi e-commerce merupakan bentuk kontribusi pemuda terhadap Ketahanan Nasional melalui ekonomi digital, dimana membantu perputaran roda perekonomian di DKI Jakarta sehingga perekonomian dapat berjalan di masa pandemi covid-19 dan meningkatkan indeks ketahanan nasional Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic which has a major impact on the community, especially the health and economic sectors, and DKI Jakarta is an area that continues to experience an increase in the number of infected victims, making the government take many steps, one of which is an effort to resolve the problem of the spread of the pandemic by carrying out PSBB several times. This condition has an impact such as limiting activities to be only at home so that in meeting people's daily needs, people change their behavior as they usually do direct shopping now is done online. Does this change in behavior have an impact on the adaptation of youth in DKI Jakarta who use digital applications in the economic sector. With the increasing use of digital purchasing platforms during the Covid-19 pandemic.

This study aims to (1) analyze psychological, situational and social factors related to youth behavior in using e-commerce applications during the Covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province. (2) To analyze the use of e-commerce applications by youth in relation to purchasing decisions during the Covid-19 pandemic. To achieve these two objectives, the method used is a mixed methods approach with chi square analysis techniques and data presentation using descriptive qualitative analysis.

The results of data processing conclude first, there are 3 (three) factors that influence youth purchasing decisions in using e-commerce applications in DKI Jakarta, namely psychological factors, situational factors, and social factors. The two factors of acceptance of e-commerce application users consist of 4 (four) factors, namely, usefulness, level of convenience, attitudes towards users and actual use have an effect on changes in youth behavior during the Covid-19 pandemic. Meanwhile, changes in youth behavior through purchases using e-commerce applications are a form of youth's contribution to National Resilience through the digital economy, which helps the economy in DKI Jakarta to turn around so that the economy can run during the Covid-19 pandemic and increase Indonesia's national resilience index."

"Taman Lingkungan mempuyai peran sebagai ruang sosial yang berfungsi sebagai tempat dimana masyrakat dapat berekreasi, berinteraksi sosial, sebagai ruang edukasi, sampai sarana evakuasi. Begitu penting Taman Lingkungan sebagai ruang terbuka publik khusus dipermukiman tertata maupun tidak tertata harus optimal dalam pemanfaatannya. Maka diperlukan suatu kajian terkait hal pentingnya sebuah ruang terbuka public yang dapat melayani sesuai kebutuhan masyarakat yang tidak hanya sebagai ruang hijau tetapi juga sebagai ruang terbuka publik yang juga haruslah memenuhi standar ditijnjau dari luasan dan jumlah manusia berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, khusus nya di area permukiman tertata dan tidak tertata maka daripada itu diperluka suatu studi untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan dalam pemanfaatannya dengan adanya Taman Lingkungan di Permukiman dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat perkotaan. Pengukuran tingkat keberhasilan dengan kriteria aksesibilitas, dapat memberikan kesenangan dan menarik, mempunyai rasa aman dan nyaman dan juga dapat memberikan keterikatan terhadap warga. Studi ini dilakukan untuk mengukur sebarapa jauh tingkat keberhasilannya Taman Lingkungan sebagai ruang publik. Pelaksanaan studi di 11 Taman Lingkungan di Kecamatan Duren Sawit , yaitu taman Bambo Kuning, Taman Cempaka Taman Cengkir, Taman Duren Sawit Indah, Taman Jl.IG.Ngurah Rai, Taman, Taman Kesenian, Taman Lembah Palem, Taman Malaka Selatan 2, Taman Pondok Kopi 8, Taman Rusun Klender dan Taman Viaduct Klender akan dievaluasi mengukur tingkat keberhasilannya. Evaluasi didasarkan dengan persepsi masyarakat terhadap Taman Lingkungan dengan menggunakan kuesioner dengan random sampling dengan menggunakan analisis diskriptif, dengan Indeks Variasi Kualitatif untuk mengukur pencapaiannya. Dari hasil studi tingkat keberhasilan dari pemanfaatan Taman lingkungan secara keseluruhan 11 Taman Lingkungan tidak berhasil sebagai Ruang Terbuka Publik.

---

The Neighborhood Park has a role as a social space that serves as a place where society can have recreation, social interaction, as an educational space, until evacuation means. So important Neighborhood Park as a public open space specially settled orderly or unorganized must be optimal in its utilization. Therefore, a study is needed regarding the importance of an open public space that can serve the needs of the community not only as a green space but also as a public open space which must also meet the standards of the extent and number of people based on Regulation of the Minister of Public Works No. 05 PRT M2008 on Guidelines for the Provision and Utilization of Green Open Space in Urban Areas, specifically in settled and unorganized settlement areas, it is therefore required to study how much success in the utilization of Neighborhood Park in settlements can improve the quality of life of urban communities. Measuring success rates with accessibility criteria, can provide fun and exciting, have a sense of security and comfort and can also provide attachment to citizens. This study was conducted to measure how far the success rate of the Garden of the Environment as a public space. Study of 11 area Neighborhood Parks in Duren Sawit sub district, namely Bambo Kuning Park, Cempaka Park Cengkir Park, Duren Sawit Indah Park, Taman Jl.IG.Ngurah Rai, Taman , Taman Kesenian, Palem Valley Park, Taman Malaka Selatan 2, Taman Pondok Kopi 8, Klender Flat Garden and Klender Viaduct Park will be evaluated to measure the success rate. Evaluation was based on community perception on Neighborhood Park by using questionnaire with random sampling by using descriptive analysis, with Qualitative Variation Index to measure its achievement. From the results of the study the success rate of the utilization of Neighborhood Park as a whole 11 Environmental Parks did not succeed as Public Open Space. "

"Pengelolaan sampah terutama di negara-negara berkembang memiliki tantangan sendiri dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan sampah sendiri yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan penanganan sampah dimulai dari tahap pemilahan sampai dengan tahap pemrosesan akhir sampah. Pemrosesan akhir sampah sendiri tentu menjadi kegiatan pengelolaan sampah yang sangat penting dan berperan besar untuk mengetahui apakah bentuk pengembalian atau hasil pengembalian sampah yang dikembalikan ke media lingkungan dapat diproses dengan aman dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Pemrosesan akhir sampah di kota-kota besar tentu memiliki permasalahan tersendiri dalam kegiatannya, termasuk Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, perlu diingat bahwa transisi adanya perubahan paradigma pengelolaan sampah, termasuk dengan pemrosesan akhir sampah yang dulunya hanya sebatas open dumping (pembuangan terbuka), menjadi diproses dengan pengurugan di landfill atau dikenal dengan lahan urug terkendali tentu tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sampah di wilayah Provinsi DKI Jakarta sendiri mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pengelolaan sampah termasuk kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang. Dalam hal ini membuat penulis ingin meneliti bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap kegiatan pemrosesan akhir sampah wilayah Provinsi DKI Jakarta, bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan pemrosesan akhir sampah dengan metode yang tidak menyebabkan pencemaran lingkungan hidup, dan bagaimana peraturan perundang-undangan tentang persampahan mengatur mengenai kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan pemrosesan akhir sampah secara spesifik, dan bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejauh ini melaksanakan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPST Bantargebang dan bagaimana pemrosesan akhir sampah yang dilakukan di sana dengan regulasi-regulasi yang ada. Dalam menyusun penelitian skripsi ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yang dikenal dengan bentuk penelitian yuridis normatif.

---

Solid waste management, especially in developing countries, has its own challenges in its implementation. This is related to activities in solid waste management; waste reduction and waste handling. Waste handling activities start from the waste sorting to the final waste processing. The final waste processing itself is very significant in solid waste management activities and it plays a major role in determining whether the results of final waste processing returned to environmental media can be processed safely and will not cause any environmental pollutions. Final waste processing in large metropolitan areas, including DKI Jakarta Province as the capital of the country, it is necessary that there is a transition in solid waste management, including the final waste processing which was previously implemented open dumping method, being processed by landfilling the waste or known as controlled landfill, and it also has its own challenges in its implementation. The following problems in solid waste management activities in DKI Jakarta Province requires the responsible parties, mainly including the Local Government to execute solid waste management activities at Bantargebang Integrated Waste Disposal. This topic is brought up to examine the legal responsibility of the DKI Jakarta Provincial Government in final waste processing activities, how the DKI Jakarta Provincial Government conducts final waste processing activities with appropriate management methods that do not cause any environmental pollutions, and the compliance with environmental law and regulations and specifically regulate solid waste management activities and final waste processing activities in compliance with the existing regulations. A normative legal research method is used to conduct the research."

"

Upaya nasional menuju pembangunan berkelanjutan memengaruhi pemerintah daerah dalam membuat arah kebijakannya, khususnya kebijakan penganggaran. Namun, meski dianggap penting bagi, anggaran fungsi lingkungan hidup sering termarjinalisasi dalam penentuan anggaran negara. Studi ini mencoba untuk menganalisa pengalokasian dan pemanfaatan ‘anggaran hijau’ tersebut pada masa Rencana Pembangunan Jangka Mengah Provinsi DKI Jakarta (2013-2017). Metodologi yang digunakan adalah analisa konten pada dokumen APBD Provinsi DKI Jakarta dan melakukan wawancara untuk menggali potensi hambatan dan penggerak yang berimbas pada celah antara alokasi dan realisasi anggaran. Dari hasil Analisa didapatkan alokasi ‘anggaran hijau’ rata-rata sebesar 6,1% dari keseluruhan postur anggaran provinsi, yang secara signifikan lebih tinggi dari anggaran yang sama pada tingkat nasional sebesar 0,8 – 1%. Namun, realisasi rata-rata realisasi anggaran adalah rendah pada 47,1% dari anggaran yang dialokasikan. Selanjutnya, dari Analisa klasifikasi COFOG didapatkan bahwa fungsi Perlindungan Keanekaragaman Hayati dan Lahan mendapatkan porsi terbesar dalam anggaran fungsi lingkungan hidup. Hasil wawancara memperlihatkan bahwa aspek Kolaborasi adalah yang utama dalam mendukung tercapainya kebijakan urusan lingkungan, sementara aspek Kapasitas Staf Pemerintah, Kepedulian Publik, dan Keselarasan Kebijakan dianggap sebagai hambatan yang utama dalam mewujudkan kebijakan yang berpihak terhadap lingkungan sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

---

The national struggle for sustainable development influenced the sub-national governments level in composing their policy directions especially public budget policy. Nonetheless, although the environmental protection function is important, it tends to be marginalized in the national budgetary debates. This study, therefore, attempts to analyse the ‘green budget’ allocation and utilization within the Regional Medium-term Development Plan 2013 – 2017 of Jakarta Province. The methodology draws on descriptive analysis of derived data from annual provincial budget documents, and in-depth interview analysis explored potential barriers and drivers give rise to gaps in budget between the allocation and realization stage. Results show that the allocated ‘green budget’ posture of Jakarta Province was 6.1% in the five years average, significantly higher when compared to the national level at 0.8 – 1 percent. However, the realization was low with average actual spending at 47.1% of the total allocated budget. In addition, based on COFOG, the biggest function/purpose supported by the environmental affairs budget was biodiversity and land protection which are responsible for green open space provision in Jakarta Province. The interviews point to the collaboration aspect among the profound drivers to support environmental affairs policy. Meanwhile, the aspects of staff capacity, public awareness, and policy alignment are believed to be significant barriers that the government is recommended to take into consideration.

"