Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTugas karya akhir ini membahas mengenai kinerja Komisi Kejaksaan RI yang tidak efektif dari tahun 2015-2017 sebagai pemicu terjadinya kejahatan negara. Ketidakefektifan ini akan ditinjau menggunakan perspektif kriminologi kritis. Kriminologi kritis akan melihat negara sebagai kelompok yang berkuasa telah membuat aturan instrumental dan melakukan kejahatan. Berdasarkan laporan tahunan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan terdapat 812 laporan pada tahun 2015, 1048 laporan tahun 2016 dan 878 laporan pada tahun 2017. Jumlah laporan pengaduan ini akan penulis analisis untuk melihat efektifitas dari kinerja Komisi Kejaksaan dalam mengawasi pelanggaran jaksa. Penulis akan menggunakan konsep crime triangle untuk menganalisis Komisi Kejaksaan yang memiliki pengawasan tidak mumpuni. Selain itu, penulis juga akan mengaitkan kinerja Komisi Kejaksaan dengan state crime yang berupa crime dan hubungannya dengan masyarakat sebagai korban kejahatan. Tugas karya akhir ini diharapkan dapat menjelaskan signifikansi kelemahan dari Komisi Kejaksaan yang mempengaruhi efektivitas dan kaitannya dengan state crime.

---

ABSTRACTThe task of this final paper discusses the performance of the Indonesian Prosecutors Office which was ineffective between 2015-2017 as a trigger for the occurrence of state crime. This ineffectiveness will be reviewed using a critical criminology perspective. Critical criminology will see the state as a ruling group making instrumental rules and committing crimes. Based on the annual report of publik complaints received by the Prosecutors Commission, there were 812 reports in 2015, 1048 reports in 2016, and 878 reports in 2017. The number of complaints reports will be analyzed by the author to see the effectiveness of the Prosecutors Commission in monitoring prosecutors violations. The author will use the Crime Triangle to analyze the Prosecutor's Commission that has inadequate supervision. In addition, the author will also link the performance of the Prosecutor's Commission to state crime in the form of crime of omission and its relationship with the society as victims of crime. The task of this final work is expected to explain the significance of the weaknesses of the Prosecutor's Commission that affect its effectiveness and relation to state crime."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai privatisasi tanah di dalam proyek pertambangan dan pembangunan pabrik semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan perspektif kriminologi kritis state crime dan welfare criminology , penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia terkait pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam karst, kekerasan dan intimidasi terhadap warga yang dilakukan oleh aparat negara dan preman, serta kriminalisasi terhadap warga. Tidak terwujudnya kesejahteraan warga dan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia merupakan sebuah kejahatan negara

---

ABSTRACTThis thesis discusses the privatization of land in the mining project and the construction of a cement plant in the North Kendeng Mountain Area, Rembang Regency, Central Java. This study was authored by using critical perspectives in criminology state crime and welfare criminology, this study used a qualitative approach with case study research type. Ultimately, the study found that there have been various forms of human rights violations related to the utilization and protection of karst natural resources, violence and intimidation against citizens committed by state apparatus and civilian, and criminalization of citizens. No realization of the welfare of citizens and the occurrence of violations of human rights is a state crime. "

"Tulisan ini menggunakan temuan data inkuiri nasional Komnas HAM sebagai data sekunder untuk memperlihatkan konflik hak atas hutan dan permasalahan kriminalisasi di dalamnya. Kriminalisasi masyarakat adat di kawasan hutan merupakan hasil dari penguasaan dan pengelolaan hutan yang cenderung kapitalis. Ekologi Marx dalam hal ini memberikan argumentasi bahwa kriminalisasi masyarakat adat tidak berdasar. Keduanya justru bermetabolisme dalam menjaga keberlangsungan ekologi. Penelusuran, tradisi pemikiran Marx dan Quinney dalam payung kriminologi kritis serta ekologi politik memberikan gambaran situasi dan kerentanan masyarakat adat terutama untuk dikriminalisasi.

---

This paper is using National Human's Rights Commission finding inquiry data to show up the rights conflict towards forest area and the criminalization in it. The criminalization of indigenous peoples in the forest areas is the result of the control and authority of the forests that tend to be capitalist. Marx's ecology, in this case argues that indigenous peoples criminalization is insubstansial. Both are metabolized to maintain the ecological substainability. An investigation, Marx and Quinney's thought in critical criminology area along with political ecology display a situation and vulnerability of indigenous peoples, especially for the criminality."

"Pengambilan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menyebabkan masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran aspirasi yang ada. Akan tetapi, terbatasnya ruang berpendapat dan berekspresi masyarakat pada masa pandemi menyebabkan munculnya mural-mural bernada kritik sosial terkait dengan penanganan pandemi. Namun, pemerintah merespons kritik tersebut dengan tindakan penghapusan terhadap mural serta ancaman kriminalisasi pembuatnya yang dapat dikatakan sebagai tindakan represif. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nyatanya menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser kemudian menggunakan istilah Repressive State Apparatus untuk mengelompokkan aparat negara yang menjalankan tugasnya menggunakan tindakan represif. Penghapusan serta ancaman kriminalisasi ini kemudian dikatakan sebagai tindakan politics of exception yaitu tindakan framing dengan menggunakan peraturan istimewa terhadap aksi protes atau kritik sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas negara terutama terkait dengan pandemic covid-19. Orang yang melakukan protes ini kemudian dianggap sebagai others yaitu orang yang tidak terlibat dalam partisipasi politik dan bermaksud untuk menghancurkan negara. Kriminologi kritis melihat fenomena pendefinisian arti terhadap mural secara sepihak ini sebagai salah satu cara agen penguasa membentuk sebuah realitas sosial kejahatan. Teori social reality of crime dari Richard Quinney kemudian menjelaskan bagaimana kejahatan merupakan pendefinisian terhadap perilaku seseorang yang diciptakan oleh penguasa. Unit analisis pada tulisan ini berfokus pada pewacanaan yang ada pada tindakan aparat negara dalam melakukan penghapusan mural serta ancaman kriminalisasi terhadap pembuatnya. Teknik analisis wacana Foucault digunakan untuk melihat pewacanaan pada tindakan ataupun ucapan dari aparat negara terkait dengan mural-mural kritik ini. Hasilnya, terdapat unsur-unsur represif di dalam tindakan aparat negara terhadap kasus mural ini. Selain itu, pewacanaan yang terjadi akibat tindakan tersebut menyebabkan negara terlihat anti-kritik, dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

---

The policy-making process that is considered not to prioritize the interests of the society during the COVID-19 pandemic has caused the public to criticize the government through criticism protected by law. However, the limited space for people to express their opinions and expressions during the pandemic has led to the emergence of murals containing social criticism related to the government’s handling of the pandemic. Yet, the government responded to this criticism mural by removing the mural and threatening of its maker by the state apparatus such as the police and satpol pp. Freedom to express oppinions in publis is actually a citizen’s right that is protected by the Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser then created the term ‘Repressive State Apparatuses’ that categorize state apparatus that use repressive measures in carrying out their duties. The removal of murals and threat of criminalization of criticism can be said as politics of exception which is an act of framing against protests or criticism as something that can disrupt the stability of the country, especially related to the COVID-19 pandemic. People who protest then considered as ‘others’ that is people who are not involved in political participation and intend to disrupt the state. Critical criminology sees this phenomenon as one of the ways the agents of power shape the social reality of crime. The social reality of crime from Richard Quinney explains that crime is a definition of a person’s behavior that created by the authorities. The focus of analysis in this paper is on the discourse on the actions of the state apparatus in removing murals and threatens to criminalize murals. This paper used Foucault’s discourse analysis technique to see the existing discourse on actions and words of the state apparatus towards these criticism mural. As a result, there are repressive elements in the actions of the state apparatus against murals. Moreover, the discourse that occurs as a result of these actions causes the state to be seen as anti-criticism and limiting the freedom of expression of its citizens."

"Tugas karya akhir ini meninjau terkait kejahatan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan jumlah kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dalam menganalisis fenomena pencemaran limbah B3 slag aluminium ini, penulis menggunakan perspektif green criminology untuk menelaah jenis kejahatan yang dilakukan ini. Tulisan ini menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang dilakukan secara singkat pada saat penulis melakukan kegiatan magang, data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif green criminology. Tulisan ini berfokus pada fenomena pencemaran lingkungan limbah B3 slag aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang telah berlangsung lama lebih dari 40 tahun dan jumlah limbah yang tersebar secara sembarangan di area lahan terbuka mencapai 100 juta ton hingga menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup lainnya. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan bahwa kegiatan produksi slag aluminium yang terdapat di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

---

This final project reviews environmental crimes that have occurred over the years to cause enormous amounts of damage and losses. In analyzing the phenomenon of aluminum slag hazardous waste pollution, the authors use the perspective of green criminology to examine the types of crimes committed. This paper uses secondary data and field observations which were carried out briefly when the author was doing an internship, the data obtained was then further analyzed using a green criminological perspective. This paper focuses on the environmental pollution phenomenon of hazardous aluminum slag waste in Sumobito District and Kesamben District, Jombang Regency, East Java, which has been going on for more than 40 years and the amount of waste that is spread haphazardly in open land areas reaches 100 million tons, causing losses to other living things. The results of this analysis will show that aluminum slag production activities in Kesamben and Sumobito Districts, Jombang Regency, East Java are activities that produce hazardous waste which causes environmental pollution."

"Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture.

---

Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture."

"enomena klitih sebagai salah bentuk dari kejahatan kekerasan telah mengakibatkan banyaknya korban luka serta menyebabkan rasa aman masyarakat Yogyakarta menjadi terancam secara luas. Pelaku klitih yang mayoritas berjumlah lebih dari 2 orang, tidak secara spesifik menargetkan siapa korbannya serta menyerang secara acak dengan niat untuk melukai. Lebih dari itu, salah satu karakteristik dari klitih adalah terjadi di ruang publik atau di jalan, maka dari itu reaksi terhadap kejadian ini seringkali menekankan pada pencegahan kejahatan yang bersifat situasional (situational crime prevention). Situational crime prevention merupakan pencegahan yang berfokus pada intervensi jangka pendek serta menjanjikan untuk menghasilkan hasil praktis. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana analisis situational crime prevention terhadap kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY (sebagai pihak berwajib) dalam menghadapi kejahatan kekerasan klitih di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 – 2022. Metode dalam penulisan ini menggunakan analisis kualitatif dan data kebijakan bersumber dari tinjauan berbagai media online nasional serta lokal. Hasil analisis menunjukan bahwa kebijakan Polda DIY dan Pemda DIY telah mengadopsi berbagai teknik yang terdapat pada situational crime prevention yakni, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove target), reduce provocations (reduce emotional arousal) dan remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Meskipun begitu, tetap diperlukan kajian yang mendalam terhadap aspek psikologis pelaku klitih, untuk dapat menghadirkan intervensi yang tepat dalam mencegah terjadinya klitih.

---

The phenomenon of klitih as a form of violent crime has resulted in many injured victims and caused the sense of security of the people in Yogyakarta to be widely threatened. The majority of the perpetrators of Klitih numbered more than 2 people, did not specifically target the victims and attacked randomly with the intention to injure. Moreover, one of the characteristics of klitih is that it occurs in a public space or on the street, therefore reactions to this incident often emphasize situational crime prevention. Situational crime prevention is prevention that focuses on short-term interventions that promise to produce practical results. This writing aims to look at how situational crime prevention analyzes the policies of the DIY Regional Police and the DIY Regional Government (as the authorities) in dealing with violent crimes of klitih in the Special Region of Yogyakarta in 2020 – 2022. The method in this writing uses qualitative analysis and policy data sourced from reviews various national and local online media. The results of the analysis show that the DIY Regional Police and DIY Regional Government policies have adopted various techniques contained in situational crime prevention, namely, increase the effort (control tools/weapons), increase the risk (extend guardianship, assist natural surveillance, strengthen formal surveillance), reduce the rewards (remove targets), reduce provocations (reduce emotional arousal) and remove excuses (post instruction, control drugs and alcohol). Even so, an in-depth study of the psychological aspects of the perpetrators of klitih is still needed, in order to be able to provide appropriate interventions to prevent klitih from occurring.

"

"Violence against women migrant domestic workers is not a new discourse in Indonesia. The types of violence which have always been for public consumption are matters relating physical violence, psychological, sexual, and economic. Therefore, the study seeks to uncover the abuses faced by them from another viewpoint, namely critical criminology, to see that the violence experienced by them is more due to the imbalance of power between the government with them, there is also framework of criminology and public policy, economic political crimes, and state crime. Varieties of research studies and field-explanatory types of research had been selected researcher to analyze the existing problems by using the above framework by. The result showed that the Government participated in the structural violence implicatd to them through policy making."