Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Teka-teki stabilitas dan keamanan Asia Timur sebagian besar ditimbulkan oleh keengganan Korea Utara untuk membongkar persenjataan nuklirnya walaupun telah mendapat tekanan dunia internasional. Meski demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa sikap Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un mulai melunak, terbukti dengan ditandatanganinya Deklarasi Panmunjom pada tanggal 27 April 2018. Dengan menggunakan kerangka kerja analisis Regional Security Complex Theory (RSCT) sebagaimana dituliskan oleh Buzan dan Waver (2003), artikel ini berargumentasi bahwa perubahan kebijakan tersebut merupakan bagian dari respon Korea Utara terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Tulisan ini menganalisis empat variabel esensial di security complex Asia Timur, yaitu batas geografis, struktur anarki, polaritas, dan konstruksi sosial. Penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan persepsi Korea Utara terhadap pola amity-enmity, yakni konstruksi sosial di kawasan. Dengan tingginya kompleksitas keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur, Korea Utara memilih untuk terus melakukan pengembangan nuklirnya dan uji coba rudal balistik. Korea Utara mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai strategic equalizer. Dengan demikian, keamanan Korea Utara dapat terus terjamin dari ancaman eksternal seperti Amerika Serikat dan sekutunya.

---

The East Asian stability and security conundrum is partially caused by the unwillingness of North Korea to dismantle its nuclear armaments despite international pressure. However, recent development shows that North Korean Supreme Leader Kim Jong Un has adopted a milder stance as he signed Panmunjom Declaration on 27 April 2018. Using Regional Security Complex Theory (RSCT) prescribed by Buzan and Waver (2003) as the framework of analysis, this paper argues that the unprecedented change of policy is a part of North Korean response towards the dynamics of regional security in East Asia. In this paper, the four essential variables of East Asia security complex are being analyzed, namely geographical boundary, anarchic structure, polarity and social construction. It is found that there has been a change in North Koreas perception of the amity-enmity pattern, that is, the social construction of the region. With the high complexity of security in East Asia, North Korea chose to continue developing its nuclear and ballistic missile tests. North Korea issued that policy as a strategic equalizer. Thus, North Korea can be guaranteed to secure their security from external threats such as the United States and its allies.

"

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihankebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh KoreaUtara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan AsiaTimur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatanmiliter AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebutmengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur.Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara,Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negaraaliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkokmenolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalamtesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yangmendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakanpenelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis inimenggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam prosespengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklirKorea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir KoreaUtara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan.Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukungproliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akanhancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagiTiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan.

---

This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's

foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the

Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear

proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan.

This situation has threatening China as a new regional power in East Asia.

Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China

consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis

questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical

framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors

underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research

using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because

of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects

North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North

Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained.

Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's

nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US

military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its

calculation to strategic interests and national interests as a whole."

"Kajian ini menganalisis faktor-faktor yang mendorong Korea Utara menangguhkan uji coba persenjataan mereka selama tahun 2018. Pada tahun 2011 hingga 2017 adanya eskalasi uji coba persenjataan yang dilakukan oleh Korea Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan instabilitas kawasan Semenanjung Korea dan potensi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara yang terus memantau situasi kawasan Semananjung Korea khususnya sikap provokasi Korea Utara berupaya menerapkan diplomasi koersif melalui kebijakan ‘maximum pressure and engagement’ untuk menangani situasi tersebut. Dengan menggunakan teori efektivitas diplomasi koersif (ideal policy) dan metode penelitian analisis deskriptif, kajian ini menemukan bahwa penangguhan uji coba persenjataan oleh Korea Utara didorong oleh beberapa faktor yaitu ancaman (a threat of force), tenggat waktu (deadline), jaminan (assurance) dan imbalan (offer of carrots).

---

This study analyzes the factors that prompted North Korea to suspend their weapons tests during 2018. From 2011 to 2017 there was an escalation of weapons tests carried out by North Korea. This then causes instability in the Korean Peninsula region and a potential threat to the United States. The United States as a country that continues to monitor the situation in the Korean Peninsula region, especially North Korea's provocation, seeks to implement coercive diplomacy through the policy of 'maximum pressure and engagement' to deal with the situation. Using the theory of the effectiveness of coercive diplomacy (ideal policy) and descriptive analysis research methods, this study found that the suspension of weapons testing by North Korea was driven by several factors, a threat of force, deadlines, assurance and offer of carrots."

"Hanya dengan suatu bentuk organisasi publik antar negara dapat tercapai suatu sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi masyarakat internasional dari bencana perang. Perserikatan Bangsa Bangsa merupakan organisasi internasional yang dirasa perlu dalam melaksanakan sistem keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam menjalankan tugas tersebut kemudian dibentuklah DK-PBB sebagai organ PBB yang secara khusus bertugas untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. DK-PBB dalam hal memelihara perdamaian dan keamanan dunia dari ancaman, pelanggaran maupun agresi dapat memberikan sanksi terhadap suatu negara maupun terhadap aktor nonnegara. Pada praktiknya tidak sedikit negara melanggar ketentuanr esolusi sanksi yang diberikan oleh DK-PBB. Salah satu negara yang secara konsisten melanggar ketentuan Resolusi DK-PBB adalah Korea Utara. Korea Utara sudah diberikan sejumlah sebelas resolusi di mana tujuan diberikannya rezim sanksi tersebut untuk menghentikan praktik uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat di dalam NPT. Korea Utara sendiri awalnya merupakan negara pihak dalam NPT yang kemudian mengundurkan diri pada tahun 2003 diikuti dengan menyatakan kepemilikannya atas senjata nuklir dan dilaksanakannya uji coba senjata nuklir. Penelitian ini kemudian menilai bentuk implementasi dan kepatuhan terhadap resolusi sanksi yang diberikan oleh DK-PBB. Penelitian ini kemudian menyarankan tindakan yang dapat dilaksanakan agar sanksi yang diberikan oleh DK-PBB dapat terimplementasikan dan tujuan diberikannya sanksi dapat tercapai khususnya dalam kasus rezim sanksi DK-PBB atas uji coba nuklir Korea Utara.

---

Only with a form of public organization between countries can a collective security system be achieved that can protect the international community from the disaster of war. The United Nations is an international organization that is deemed necessary in implementing a collective security system to maintain international peace and security. In carrying out this task, the UN Security Council was formed as a UN organ specifically tasked with maintaining world security and peace. The UN Security Council in terms of maintaining world peace and security from threats, violations and aggression can impose sanctions on a country as well as against non-state actors. In practice, not a few countries violate the provisions on the resolution of sanctions provided by the UN Security Council. One of the countries that consistently violates the provisions of the UNSC Resolution is North Korea. North Korea has been given a number of eleven resolutions in which the aim of the sanctions regime is to stop North Korea's nuclear test practices. The North Korean nuclear test violated the provisions contained in the NPT. North Korea itself was originally a party to the NPT which later withdrew in 2003 followed by declaring its ownership of nuclear weapons and carrying out nuclear weapons tests. This study then assesses the form of implementation and compliance with the sanctions resolution given by the UN Security Council. This study then suggests actions that can be taken so that the sanctions imposed by the UN Security Council can be implemented and the objectives of the sanctions can be achieved, especially in the case of the UN Security Council sanctions regime for North Korea's nuclear tests."

"Sejak detonasi senjata nuklir pertama, komunitas internasional telah mengakukan potensi yang dimilikinya. Hal tersebut menimbulkan inisiatif untuk membentuk hukum internasional dan peraturan untuk meregulasi senjata-senjata tersebut. Perjanjian internasional pertama yang mengatur tentang senjata nuklir ini adalah Partial Test Ban Treaty 1963, yang melarang pengujian senjata nuklir dalam atmosfer. Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1968 melanjutkannya dan merupakan perjanjian penting dalam bidang pengendalian senjata nuklir. Perjanjian tersebut mengatur proliferasi senjata nuklir dan memberi kewenangan kepada IAEA untuk menjadi badan pengawas tenaga nuklir internasional. Pembuatan beberapa wilayah bebas senjata nuklir mengikuti semangatnya komunitas internasional dari suksesnya NPT ini. Tujuan komunitas internasional berikutnya adalah untuk membuat suatu perjanjian internasional yang melarang pengujian senjata nuklir secara komprehensif, yaitu yang tidak hanya melarang pengujian dalam atmosfer, tetapi juga dibawah tanah. Dari segi pelucutan senjata nuklir, Amerika Serikat dan Rusia telah mengadakan perundingan dengan tujuan melimitasi senjata nuklirnya SALT I dan II, dan pada akhirnya berhasil membetnuk perjanjian INF 1987 dan NEW START 2010, yang berhasil mengurangi senjata nuklir milik kedua negara tersebut. Selain itu, dalam skala global, Nuclear Weapons Prohibition Treaty 2017 bertujuan untuk mengurangi senjata nuklir secara multilateral dan komplit, walaupun kesuksesannya sangat terbatas. Penelitian ini menganalisis berbagai perjanjian internaional yang berlaku dan belum berlaku yang mengatur tentang non-proliferasi dan pelucutan senjata nuklir. Penulis juga akan menganalisis berbagai kasus tentang pelanggaran dan praktik negara terkait dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku, dan menunjukkan efektifitas, atau ketidak efektifitas, perjanjian-perjanjian tersebut.

---

Since the first detonation of a nuclear weapon, the international community has recognized its dangerous potential. This sparked the initiative to form legal international regulations regarding such weapons. The first of these regulations came in the form of the Partial Test Ban Treaty 1963, which banned the testing of nuclear weapons in the atmosphere. The Non Proliferation Treaty followed and became a landmark treaty in the world of nuclear non proliferation and disarmament. Said treaty regulated the proliferation of nuclear weapons and gave power to the IAEA to become the international nuclear watchdog. The NPT would become the most adopted treaty to regulate nuclear weapons. The formation of numerous nuclear weapon free zones followed the renewed spirit of nuclear non proliferation caused by the implied success of the NPT. A Comprehensive Test Ban Treaty, a treaty which bans nuclear testing underground in addition to the atmosphere, became the next target for the international community, which as of now has not yet entered into force. The efforts to reach nuclear disarmament was continued by the owners of the largest nuclear weapon arsenals, U.S and Russia, through diplomatic talks on limitation of strategic arms SALT I and II and culminated in the Intermediate Nuclear Forces Treaty and the NEW START, which aimed to reduce nuclear weapons of all forms. On a global scale, the Nuclear Weapons Prohibition Treaty aimed to achieve nuclear disarmament multilaterally, although its success has been very limited. This Research analyzes the many treaties in force and subsequent treaties regarding nuclear non proliferation and disarmament. The Writer also discusses cases of violations and practice regarding nuclear non proliferation and disarmament and notes the effectiveness, and ineffectiveness, of the treaties."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengapa Korea Utara melakukan pengembangan senjata nuklir periode 2003-2010. Analisa penelitian ini menggunakan teori nuclear deterrence strategy untuk menjelaskan bentuk pengembangan senjata nuklir yang dilakukan sebuah negara dan implementasi pengembangan nuklir untuk memproduksi berbagai senjata nuklir yang ditujukan untuk membangun kekuatan penangkalan nuklir. Imbas dari pengembangan senjata nuklir tersebut, pada akhirnya, tidak hanya bersifat defensif atau penangkalan dalam mempertahankan keamanan nasional saja, juga memiliki kekuatan ofensif, yaitu kekuatan untuk memberikan pengaruh di dalam interaksi antar negara. Analisa penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan pola sebab akibat antar dua variabel yang diteliti. Penelitian ini menggambarkan pola interaksi antar dua variabel, yaitu variabel pengembangan senjata dan variabel strategi nuklir sebagai langkah perimbangan kekuatan Korea Utara terhadap Amerika dan aliansinya. Interaksi antar dua variable ini mengindikasikan bahwa terdapat bentuk pengembangan nuklir yang dimulai pada paska keluarnya Korea Utara dari perjanjian NPT (Non Proliferation Treaty) tahun 2003. Paska keluarnya Korea Utara dari NPT, negara tersebut memulai pengembangan nuklirnya untuk menghasilkan berbagai uranium sebagai bahan utama dalam menghasilkan senjata-senjata nuklir. Kepemilikan senjata nuklir ini kemudian menjadi sebuah strategi penangkalan nuklir Korea Utara dalam menghadapi permusuhan dengan Amerika Serikat. Senjata nuklir yang dijadikan sebagai kemampuan penangkalan mengindikasi bentuk strategi penangkalan yang bersifat defensif dan ofensif. Kemampuan defensif Korea Utara terletak pada pembangunan senjata nuklir yang berimplikasi pada pembangunan kredibilitas kekuatan nuklir yang dapat membuat pihak lawan mengurungkan niat untuk melakukan invasi mengingat bentuk serangan balasan atas invasi yang jauh lebih destruktif. Sedangkan kemampuan ofensifnya terletak pada besaran pengaruh dan intimidasi yang dilakukan Korea Utara di dalam interaksi yang dapat mendegradasi dominasi Amerika dan aliansinya dalam konteks perundingan dan diplomasi.

---

This analysis stands to answer research question which states that why North Korea did the development of nuclear weapons in 2003-2010 period. To do the analysis, this research uses nuclear deterrence strategic theory to explain the development of nuclear weapons done by country and its implementation in producing any weapons which is purposed to create nuclear deterrence strategy. To do such analysis, this research lies on quantitative method which focuses on the interaction between two variables to explain the causality or resiprocal interaction between variables. Empirically, this research is done to figure out about interaction pattern of two variables, namely the development of nuclear and nuclear strategy as the strategy to reach equilibrium power of North Korea toward America and its ally. The interaction between two variables indicate that North Korea begun its nuclear development program in 2003 after its turning out to leave the NPT. After leaving NPT, it started to begin the development of uranium enrichment to create certain nuclear weapons. These nuclear weapons purposed to increase its defensive and ofensive capability are restored as a part of deterrence strategy implemented by North Korea as strategy to face America, South Korea, and Japan. In summary, North Korea defensive capability has great implication to prevent any military invasion attack from its enemy, considering the second strike capability of nuclear attack which can employ great destruction. On the other side, ofensive capability of North Korea can boost up its influence among parties interaction. Its ofensive capability lies on the way of North Korea getting involved in diplomatic activity and negotiation and the degradation of America?s domination to intimidate and influence North Korea."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai aplikasi dan analisa proliferasi nuklir Korea Utara pada masa forum dialog Six Party Talks dalam teori permainan deterent asimetris dengan Amerika Serikat. Pada permainan deterent asimetris tersebut kedua negara pemain memiliki preferensi hasil akhirnya masing-masing berdasarkan asumsi permainan dan ketersediaan kelengkapan informasi dalam permainan. Terkait empat hasil akhir yang berupa status quo, keunggulan bagi negara penantang, keunggulan bagi negara bertahan dan konfrontasi atau konflik, Korea Utara sebagai negara penantang dan Amerika Serikat sebagai negara bertahan akan menggunakan kredibilitas deterentnya masing-masing guna mendapatkan hasil akhir sesuai yang diinginkan oleh negaranya sekaligus menghindari konfrontasi atau konflik sebagai hasil terburuk.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the application and analysis of the North Korean nuclear proliferation during the Six Party Talks in asymmetric deterrence game theory with United States. On the asymmetric deterrence game both of country players have its own final results preference based on the games assumption and the availability of the complete information in the game. Four related outcome such as the status quo, advantage for challenger state, advantage for defender state and confrontation or conflict, North Korea as a challenger state and United State as a defender state will use its credibility of deterrence in order to get the desired final results of its country preference and avoiding confrontation or conflict as the worst result at once."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Jepang terhadap isu nuklir Korea Utara. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dalam menghadapi isu nuklir Korea Utara untuk mencapai kepentingan strategis jangka pendek dan jangka panjangnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Kebijakan-kebijakan luar negeri Jepang terhadap Korea Utara dideskripsikan kemudian dianalisa dengan metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat sehingga menghasilkan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi Jepang dalam menciptakan dan menjalankan kebijakan luar negeri terhadap Korea Utara, serta kepentingan nasional apa yang mendasari kebijakan luar negeri Jepang. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori diplomasi, kebijakan luar negeri, dan keamanan (security). Keamanan dilakukan karena adanya ancaman. Persepi akan ancaman menimbulkan perasaan tidak aman (insecurity). Menurut Daniel S Pap persepi dibangun dan komponen nilai, keyakinan, dan pengamatan. Setelah dilakukan analisis metode deskriptif diketahui bahwa Jepang menjalankan diplomasi dialog, tekanan, dan diplomasi ekonomi terhadap isu nuklir Korea Utara. Diplomasi dialog dijalankan dengan dialog bilateral dan multilateral yang saling melengkapi, diplomasi tekanan dengan pemberian sanksi, dan diplomasi ekonomi dengan pemberian bantuan luar negeri kepada Korea Utara. Motivasi Jepang dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut adalah karena merasa keamanannya terancam, agar dapat melakukan dialog dengan Korea Utara mengcnai isu nuklir; yang merupakan kepentingan strategis jangka pendek, dan dapat mengusahakan normalisasi hubungannya dengan Korea Utara; yang merupakan kepentingan strategis jangka panjang. Kepentingan nasional yang ingin dicapai Jepang adalah tercapainya resolusi isu penculikan dan terbebas dari ancaman nuklir. Implikasi kebijakan luar negeri yang dijalankan Jepang dinilai kurang efektif karena Jepang rnenuntut pembahasan isu penculikan dan Korea Utara tetap bertahan dengan sikap tidak konsisten serta tidak terpengaruh tekanan dari Jepang.

---

The focus in this thesis is Japan?s foreign policies toward North Korea nuclear issue. Problems discussed hereby are foreign policies applied by Japan in facing North Korea`s nuclear issue to gain both strategic short and long term interests. This research is in a qualitative form with descriptive design and library-study data-collecting technique. Japan's foreign policies toward North Korea are described and then analyzed with descriptive method; which describes data systematic and accurately to result in conclusion.

The purpose of this research is to find out Japan's motivation in creating and applying foreign policies toward North Korea, and also other national interests which base those of Japan?s foreign policies. This research is based upon diplomacy, foreign policy and security theories. Security is applied because of existing threat, whilst the perception of threat causes insecurity feeling. According to Daniel S. Pap; perception is built from components of values, beliefs, and cognition.

After conducting the analysis with descriptive method, it is discovered that Japan has been running all three kinds of dialogue, pressure and economic diplomacies towards North Korea?s nuclear issue. Dialogue diplomacy is done with both completing bilateral and multilateral dialogues, pressure diplomacy is done by giving sanctions, and economic diplomacy is carried out with foreign aid grants to North Korea.

Japan's motivation in conducting such foreign policy is based on the nature of its alerted sectuity threat, as to be able to open the dialogue with North Korea about the nuclear issue; which was Japan?s strategic short term interest. Such motivation also provides a probable step to the effort of Japan-North Korea's relations non-nalization; which is Japan?s long term interest.

Japan's national interest in this scheme is to obtain a resolution of abduction issues and to be freed of nuclear threat. There is a nuisance of ineffectiveness in Japan?s foreign policy implications; because the country strongly demands to discuss thoroughly on abduction issues while North Korea remains in its inconsistency as if North Korea has never been afflicted by any pressure put by Japan."