Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendapatan premi neto pada PT LZZ sesuai dengan PSAK 36 yang mengatur perlakuan akuntansi terkait dengan asuransi jiwa. Selain itu, laporan ini menjabarkan prosedur atas pencatatan pendapatan premi PT LZZ. Pendapatan premibrutoPT LZZ dicatat secara cashdan accrual basis. PPT LZZ menggunakan dua sistem software untuk mencatat pendapatan premi bruto.Penyajian dan pengakuan pendapatan premi neto PT LZZ telah sesuai dengan ketentuan PSAK 36 Asuransi Jiwa mengenai pendapatan premi bruto, premi reasuransi dan Pendapatan Yang Belum Merupakan Pendapatan (PYBMP).

---

ABSTRACT

 

 

---

This Internship Report aims to analyse the application of net premium income on PT LZZ in accordance with PSAK No. 36 which regulates the accounting treatment related to life insurance. This report also describespremium income recording procedures.PT LZZ is using two software systems to record gross premium income. PT LZZ records premium income in cash and accrual basis.Representation and recognitionof netpremium incomePT LZZ accordingly as required PSAK 36about gross premium income, reinsurance premium and unearned premium.

 

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas penerapan pengakuan pendapatan program keanggotan klub golf pada PT XYZ sesuai PSAK 23 dan PSAK 72 pada tahun 2019 dan 2020. Objek penelitian adalah pendapatan yang terkait dengan program keanggotaan yaitu pendapatan atas keanggotaan dan iuran anggota. Pendapatan tersebut termasuk dalam nonrefundable upfront fees. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengambilan data langsung ke perusahaan. Sumber data sekunder dilakukan melalui studi pustaka. Studi kasus ini menemukan bahwa penerapan pengakuan pendapatan program keanggotaan PT XYZ belum sesuai dengan PSAK 23 untuk tahun 2019 dan PSAK 72 untuk tahun 2020. Entitas mengakui pendapatan atas program sebagai pendapatan langsung saat kas diterima. Sementara menurut ketentuan PSAK 23 dan PSAK 72 pendapatan tersebut dialokasikan sesuai dengan periode manfaatnya. Perbedaan pengakuan pendapatan tersebut berdampak pada laporan keuangan.

---

This research aims to evaluate the implementation of revenue recognition for the golf club membership program at PT XYZ in accordance with PSAK 23 and PSAK 72 in 2019 and 2020. The object of research is income related to membership programs, that is income from membership and member fees. This income is included in the type of non-refundable upfront fees. The research uses qualitative methods with a case study approach. The data source consists of primary data obtained through interview techniques and direct data collection from the company. Secondary data sources were carried out through library research. The research uses qualitative methods with a case study approach. Primary data sources were obtained through interview techniques and data collection directly from the company. Secondary data sources were obtained through literature study. This case study finds that the implementation of revenue recognition for the PT XYZ membership program is not in accordance with PSAK 23 for 2019 and PSAK 72 for 2020.The entity recognizes income from the program as direct income when cash is received. Meanwhile, according to the provisions of PSAK 23 and PSAK 72, income is allocated according to the benefit period. These differences in revenue recognition have an impact on financial statements."

"Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengamati dampak kebijakan PSAK 1 (Revisi 2009) terhadap reaksi volume perdagangan saham di seputar penerbitan laporan keuangan tahun 2011. PSAK 1 (Revisi 2009) mengharuskan perusahaan untuk menyajikan bottom-line income dalam bentuk Laba Rugi Komprehensif, yaitu angka yang merangkum seluruh perubahan ekuitas perusahaan, kecuali perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Sampel penelitian terdiri dari 44 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode Februari hingga Agustus 2012, dengan total observasi sebanyak 88 pengumuman laba tahunan. Temuan menunjukkan bahwa pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk Laba Rugi Komprehensif sebagai bottom-line income, memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan Laba Bersih.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengamati dampak kebijakan PSAK 1 (Revisi 2009) terhadap reaksi volume perdagangan saham di seputar penerbitan laporan keuangan tahun 2011. PSAK 1 (Revisi 2009) mengharuskan perusahaan untuk menyajikan bottom-line income dalam bentuk Laba Rugi Komprehensif, yaitu angka yang merangkum seluruh perubahan ekuitas perusahaan, kecuali perubahan yang berasal dari transaksi dengan pemilik. Sampel penelitian terdiri dari 44 perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ45 periode Februari hingga Agustus 2012, dengan total observasi sebanyak 88 pengumuman laba tahunan. Temuan menunjukkan bahwa pengumuman laba yang disajikan dalam bentuk Laba Rugi Komprehensif sebagai bottom-line income, memiliki kandungan informasi yang lebih tinggi dibandingkan Laba Bersih."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan kebijakan insentif PPh 21 (DTP) pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah pada PMK Nomor 82/PMK.03/2021 ditinjau dari compliance cost pada PT Tirta Fresindo Jaya. Konsep-konsep yang digunakan antara lain konsep pajak penghasilan, konsep kebijakan pajak, konsep biaya kepatuhan pajak, konsep administrasi pajak. Pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Hasil dari penelitian ini adalah dari tiga dimensi biaya kepatuhan, terdapat biaya kepatuhan pada dimensi time cost. Selain itu, kebijakan insentif PPh 21 kurang tepat sasaran, dikarekanan karyawan yang mendapatkan manfaat besar adalah karyawan yang berpenghasilan 10 sampai 16 juta per bulan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi terhadap kebijakan insentif khususnya PPh 21 agar dapat meminimalisir biaya kepatuhan pada masa yang akan datang, pemerintah juga perlu membuat kebijakan baru pengganti insentif PPh 21, seperti memberikan bantuan langsung tunai kepada karyawan yang terdampak pandemi Covid-19

---

This Study discusses the application of income tax on employment incentive policy in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta Fresindo Jaya The purpose of this study is to find out how the income tax on employment incentive policy is applicated in PMK number 82/PMK.03/2021 in terms of compliance costs at PT Tirta

Fresindo Jaya. The concept used in this study is include the concept of income tax, tax policy, tax compliance costs, and the tax administration.This study is using the qualitative research approach with a postpositivism approach the results of this study are of the three dimensions of compliance costs, there are compliance costs on the time cost dimension. In addition, the PPh 21 incentive policy is not on target, because employees who get the most benefits are employees who earn 10 to 16 million per month. Therefore, the government needs to socialize incentive policies, especially PPh 21 in order to minimize compliance costs at the In the future, the government also needs to make a new policy to replace PPh 21 incentives, such as providing direct cash assistance to employees affected by the COVID-19 pandemic"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PSAK 69 pada perusahaan sektor agrikultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PSAK 69 mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan terkait aktivitas agrikultur yang berlaku efektif 1 Januari 2018. Penelitian ini menganalisis karakteristik perusahaan kaitannya dengan kecenderungan untuk melakukan penerapan PSAK 69 dalam laporan keuangan interim. Terdapat 13 dari 23 perusahaan menerapkan PSAK 69 sampai dengan laporan keuangan Triwulan 3 tahun buku 2018. Perusahaan yang telah menerapkan cenderung memiliki karakteristik ukuran total aset yang besar, memiliki produk kelapa sawit atau mix product memiliki ukuran aset biologis dan tanaman produktif yang material serta diaudit oleh KAP Big Four. Penyajian dan pengungkapan aset biologis dan tanaman produktif pada perusahaan beragam.

---

This research aims to analyze the application of PSAK 69 on agricultural sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. PSAK 69 regulates the accounting treatment and disclosures related to agricultural activities effective January 1, 2018. This research analyzes the characteristics of the company and its relation to the tendency to implement PSAK 69 in the interim financial statements. There are 13 of 23 companies have applied PSAK 69 to financial statements Quarter 3 year 2018. Companies that have implemented tend to have characteristics of a large total asset size, owning palm oil products or mix products, having material size of biological assets and bearer plants and audited by Big Four Public Accountant Firm. Presentation and disclosure of biological assets and bearer plants are relatively diverse."

"Laporan ini membahas evaluasi proses pendampingan PT RPP terhadap keberatan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan ekspatriat pada PT NRD serta proses rekapitulasi dokumen yang digunakan sebagai bagian dari proses keberatan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, PT RPP sudah melakukan pendampingan keberatan tersebut dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PT RPP juga telah melakukan rekapitulasi dokumen dengan efektif, yang mampu mengakomodasi kebutuhan dari peneliti keberatan.

---

This report discusses the evaluation of PT RPP's assistance process against the objection of Article 21 Income Tax on expatriate income to PT NRD and the document recapitulation process used as part of the objection process. Based on the results of the evaluation, PT RPP has assisted the objection well and in accordance with the laws and regulations. PT RPP has also recapitulated the documents effectively, which is able to accommodate the needs of tax authorities."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan PPh Badan terhadap permintaan tenaga kerja pada industri manufaktur di Indonesia sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian dilakukan dengan unit analisis perusahaan menggunakan data survei industri besar dan sedang dari Badan Pusat Statistik. Estimasi dilakukan dengan teknik unbalanced panel fixed effect model. Secara umum hasil estimasi menunjukkan pajak penghasilan PPh Badan mempunyai hubungan negatif terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal dan tenaga kerja di industri manufaktur bersifat komplemen yang berarti kenaikan modal mengakibatkan kenaikan permintaan tenaga kerja. Tetapi secara statistik, pajak penghasilan PPh Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pajak penghasilan PPh Badan bukan merupakan pertimbangan penting bagi perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerjanya. Penurunan statutory tax rate berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tidak mengakibatkan perusahaan menambah jumlah tenaga kerjanya sehingga pemerintah tidak perlu lagi menurunkan tarif pajak penghasilan PPh Badan.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of corporate income tax CIT on labor demand in the manufacturing industry in Indonesia before and after the enactment of Law No.36 of 2008 about Income Tax. The study was conducted with a unit of company analysis using large and medium industry survey data from the Central Bureau of Statistics. Estimation is done unbalanced panel fixed effect model technique. In general, the estimation results show the corporate income tax CIT has negative relationship to labor demand. It shows that capital and labor in the manufacturing industry are complementary, which means the increase in capital causes an increase in labor demand. But statistically, corporate income tax CIT has no significant effect on labor demand. This indicates that corporate income tax CIT is not an important consideration for the company in determining the amount of its laborforce. Decrease in statutory tax rate based on Law No.36 of 2008 does not result in the company increase the number of its laborforce so that the government no longer need to lower the income tax rate CIT ."

"Karya Akhir ini memiliki tujuan untuk mengetahui latar belakang dilakukannya proses pemeriksaan dengan metode ekualisasi pada suatu perusahaan. Proses ekualisasi dilakukan oleh konsultan pajak untuk menggali potensi pajak yang dilakukan suatu perusahaan. Penulis berfokus kepada Pajak Penghasilan Pasal 15 terkait pengangkutan. Proses ekualisasi dilakukan dengan menandingkan angka antara SPT dengan buku besar. Hasil pemeriksaan oleh konsultan digunakan mengetahui faktor yang menyebabkan selisih antara SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dengan laporan keuangan. Melalui proses analisis, ditemukan bahwa faktor yang menyebabkan selisih perhitungan antara SPT dengan laporan keuangan adalah adanya selisih kurs antara DPP yang tercatat dalam buku besar dengan yang dilaporkan, kesalahan dalam melakukan penjurnalan, dan potensi tidak lapor oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar perusahaan melakukukan penjurnalan dengan sebaik mungkin dan lebih patuh dalam peraturan akuntansi dan perpajakan.

---

This study aims to determine the background of the tax audit by equalization method. The objective of equalization carried out by the tax consultants is to explore the tax potential of the company. In this process, author focused on the Article 15 of Income Tax related to freight. The process of equalization is done by comparing the numbers between the tax return (SPT) and general ledgers. Tax examination by the consultant is conducted to find the differences between the SPT submitted by the taxpayer with the general ledger.

Through the process, it was found that the factors that led to the differences between the SPT and general ledger were the use of different foreign exchange in DPP calculation in general ledgers, errors in journalizing, and underreporting potential by the company. Therefore, the author recommend that the company should carry out more accurate journalizing and be more compliant to various regulations in taxation."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis prosedur audit yang dilakukan oleh KAP QWE dalam proses auditnya atas akun pendapatan jasa manajemen investasi PT ABC. Analisis dilakukan dengan berdasarkan kepada PSAK 23 dan ISA terkait. Secara garis besar, prosedur audit yang dilakukan oleh KAP QWE telah mengikuti standar audit yang berlaku di Indonesia. Pengakuan pendapatan jasa yang dilakukan oleh PT ABC sebagai manajer investasi juga telah sesuai dengan ketentuan PSAK 23.

---

This report aims to discuss and analyze audit procedures performed by KAP QWE in the audit process of PT ABCs investment management fees. The analysis is performed based on PSAK 23 and relevant ISAs. In sum, KAP QWE have shown compliance with the applicable audit standards in Indonesia. The recognition and measurement of investment management fees made by PT ABC as an investment manager are also in accordance with the provisions of PSAK 23."