Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSudah sepatutnya Pemerintah memperhatikan pemenuhan hak-hak anak, karena nantinya mereka yang akan menentukan nasib bangsa dan negara di masa depan. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan menyelanggarakan Kota Layak Anak. Salah satu klaster yang penting terkait dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak adalah klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kesehatan melakukan berbagai upaya untuk mendukung terwujudnya Kota Layak Anak di bidang kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Berdasarkan hasil penelitian, melalui pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas organisasi oleh S.B Lubis dan Martani Huseini, Dinas Kesehatan telah melampaui sasaran-saran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Pencapaian sasaran tersebut tidak terlepas dari faktorfaktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan kinerjanya. Berdasarkan teori dari McKinsey, ada 7 faktor yang mempengaruhi Dinas Kesehatan untuk mendukung Kota Layak Anak, dua diantaranya sudah berjalan dengan baik yaitu, pemimpinan yang memotivasi para bawahannya dan anggaran dan teknologi yang mendukung untuk menyelenggarakan Kota Layak Anak. Namun lima faktor lainnya belum berjalan dengan baik, yaitu Dinas Kesehatan belum memiliki strategi khusus terkait dengan Kota Layak Anak, koordinasi yang belum berjalan dengan maksimal, kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang dimilki serta tidak adanya budaya organisasi yang ditetapkan secara khsusus bagi Dinas Kesehatan dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan perlu melakukan perbaikan dari faktor yang yang belum berjalan dengan baik tersebut agar Kota Depok dapat mewujudkan Kota Layak Anak.

---

ABSTRACTGovernment have to pay attention to the fulfillment of childrens rights, because later they will determine the fate of the nation and state in the future. One of the things that can be done by the Government is by organizing a Child Friendly City. One important cluster related to the implementation of a Child Friendly City is a cluster of basic health and wellbeing. The Depok City Government through the Health Office has made various efforts to support the realization of a Child Friendly City in the health sector. The research method used in this study is qualitative with a post-positivism approach. Based on the results of the study, through the target approach in measuring organizational effectiveness by S. B Lubis and Martani Huseini, the Health Office has exceeded the goals set out in the Medium Term Development Plan. The achievement of these targets is inseparable from the factors that influence the organization in carrying out its performance. Based on McKinsey's theory, there are 7 factors that influence the Health Office to support Child Friendly Cities, two of which have gone well, namely, leader who motivate their subordinates and the budget and technology that supports the implementation of Child Friendly Cities. But the other five factors have not gone well, namely the Health Office does not yet have a specific strategy related to Child-Friendly Cities, coordination that has not run optimally, lack of Human Resources both in terms of numbers and competencies and the absence of organizational culture specifically for the Office of Health in carrying out its functions. Therefore, the Health Office needs to make improvements from the factors that have not gone well so that Depok City can be a ChildFriendly City."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community."

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB dan merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis interpretasi kebijakan KLA di tingkat kota dan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW. Penelitian menghasilkan tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari interpretasi di tingkat kota dan implementasi di lingkungan RW, dimana penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi bisa dicapai bila interpretasi di tingkat kota berkembang dengan baik dan partisipasi masyarakat di lingkungan RW tinggi, sehingga komunitas menjadi kreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak. Penelitian juga menghasilkan ‘Model Peneyelenggaraan Kebijakan KLA’ sebagai implikasi praktis.

---

Policy of Child Friendly City (CFC) is developed as the follow up of Convention on the Rights of the Child initiated by UN, and as Government initiative to improve child welfare. This research is a social policy study which analyse policy interpretation in city / government level and policy implementation in the community. The research brought about typology of CFC implementation, where the integrated CFC policy implementation can be reached if the implementation in city level goes accordingly and the level of community participation is high, so that they can run creative activities to fulfill children’s rights. The research also have the ‘Model of CFC Implementation’ as it’s practice implications."

"Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan program Kota Layak Anak. Pentingnya partisipasi masyarakat ini ditunjukkan oleh ditetapkannya masyarakat sebagai salah satu pihak yang berperan dalam pendekatan yang dipakai pemerintah kota Depok dalam mengembangkan kebijakan kota layak anak. Kota Depok adalah salah satu kota di Jabodetabek yang menduduki peringkat pertama dalam penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Dalam waktu yang bersamaan angka kasus perlindungan anak di kota Depok menduduki peringkat ketiga se-Jabodetabek. Kelurahan Abadijaya adalah kelurahan dengan angka kasus perlindungan anak paling tinggi di kota Depok. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mencoba meneliti mengenai kecenderungan partisipasi masyarakat dalam program Kota Layak Anak di Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dengan menggunakan model partisipasi CLEAR dari Lowndes, Pratchett, dan Stocker. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode campuran. Data diperoleh melalui survei dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dapat memperkaya hasil penelitian. Secara umum, hasil penelitian mengenai kecenderungan partisipasi masyarakat di kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa barat dalam penyelenggaraan program kota layak anak dengan menggunakan model CLEAR dan nilai batas kecenderungan sebesar 50% atas penggunaan skala Likert pada analisis menunjukkan hasil yang rendah yakni sebesar 41,30% masyarakat berpartisipasi aktif dalam program kota layak anak.

---

Public participation is an important aspect in supporting the success of the Child Friendly City program. The importance of public participation is indicated by the establishment of the community as one of the parties who play a role in the approach used by the city government of Depok in developing the city's decent child policy. Depok City is one of the cities in Jabodetabek which ranked first in the award of the Children's Worthy Town (KLA). At the same time the number of child protection cases in the city of Depok was ranked third in Jabodetabek. Kelurahan Abadijaya is the village with the highest number of child protection cases in Depok city. Based on these problems, this research tries to examine the tendency of community participation in the program of Child Friendly City in kelurahan Abadijaya, kecamatan Sukmajaya, Depok City by using CLEAR participation model from Lowndes, Pratchett and Stocker. This research belongs to qualitative research with mixed method. Data is obtained through surveys and interviews with relevant parties that can enrich the results of the study.In general, the results of research on the tendency of public participation in Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok city, West Java province in the implementation of child friendly city program using CLEAR model and the trend limit value of 50% on Likert scale use in the analysis showed low result 41.30% of the people participate actively in child friendly city program."

"Kebijakan kota layak anak di kota Depok merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak ini muncul akibat dari semakin banyaknya tindak kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran- pelnggaran hak anak di kota Depok. Dari berbagai sumber refrensi yang didapatkan oleh peneliti, kota Depok merupakan kota satelit jakarta dimana tngkat laju penduduknya paling tinggi diantara kota-kota lain yang menjadi satelit jakarta sehingga dirasa penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan utnuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak-hak anak yang di Implementasikan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan Positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam Program Kota Layak Anak di kota depok sudah cukup berhasil karena sudah adanya sosialisasi mengenai hak-hak anak, sudah adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, dukungan dari masyarakat dan pihak swasta.

---

Child-friendly city policies in Depok is a manifestation of the commitment of local government to provide protection to the rights of the child. This child-friendly city policies arising from the increasing number of acts of violence against children and child rights violations pelnggaran in Depok. References from various sources obtained by the researchers, is a satellite city of Depok Jakarta where tngkat rate of population is highest among the other cities that became satellites jakarta thus considered important to resolve cases of child rights violations that occurred. Based on this, researchers primary objective is to determine how the application of the protection of the rights of children in Deploys in Depok. This study uses the theory of policy implementation with Positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descriptive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the Child Friendly Cities Program in the city of Depok has been quite successful because it is the socialization of the children's rights, has been a high commitment from the government, the support of the public and private sectors."

"Implementasi e-kesehatan di Indonesia tahun 2013 masih menemui kendala pada komponen kebijakan, infrastruktur, aplikasi, standar, tata kelola, dan pengamanan data Kemenkes, 2015. Langkah-langkah prioritas yang dilaksanakan untuk penguatan SIK di Indonesia adalah pembenahan sistem informasi non elektronik menjadi SIMPUS/SP2TP/SP3 Sedangkan untuk aliran dan integrasi data dilakukan optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui aplikasi komunikasi data. Pusat Data dan Informasi, 2017. Kota Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang melaporkan data kesehatan prioritas bulanan, triwulan, dan tahunan pada tahun 2017 secara lengkap, namun belum tepat waktu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kerangka Performance Routine Information System Management PRISM. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor input dari segi teknis, organisasi, dan perilaku, mengetahui faktor proses pelaksanaan pelaporan dan umpan balik, serta mengetahui faktor output laporan dari sistem informasi kesehatan. Subyek penelitian adalah koordinator pelaporan/SIK dan penanggung jawab program di Puskesmas.Penelitian menunjukkan kekurangan dalam kinerja sistem informasi kesehatan yakni puskesmas melakukan pencatatan ganda dengan banyak formulir yang tersedia, belum semua puskesmas menerapkan SIMPUS, masih ditemukan puskesmas yang belum memiliki SOP dan alur pelaporan/kegiatan SIK, SIMPUS error dan jaringan yang belum stabil, belum adanya penunjukkan tertulis untuk petugas pelaporan atau tim pelaporan, pengawasan dari manajemen bersifat insidentil, puskesmas belum memiliki rencana pelatihan yang terjadwal, belum ada kesadaran petugas akan pentingnya pelaporan, dan alur pelaporan yang masih terfragmentasi. Hal ini menyebabkan pelaporan yang dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Bogor mengalami keterlambatan dan menghambat pelaporan/komunikasi data prioritas kesehatan ke Pusdatin Kemenkes RI.

---

The implementation of e health in Indonesia in 2013 still faces constraints on policy components, infrastructure, applications, standards, governance and data security Ministry of Health, 2015. The priority step implemented for strengthening Health Information System HIS in Indonesia is the improvement of non electronic information system to SIMPUS SP2TP SP3, improve flow and data integration by optimizing data reporting from districts through data communication application. Data and Information Center 2017. Bogor city is one of the cities in West Java that report health data monthly, quarterly, and yearly complete in 2017, but not yet timely. This is a qualitative research with Performance Routine Information System Management PRISM framework approach.

The research aims to know the input factors technical, organizational and behavioral aspect, to know the process factor of reporting and feedback, and to know the output factor of health information system. The subjects of the study were the reporting coordinator HIS and the person in charge of the program at Public Health Centre PHC. The study shows that PHC has double recording and reporting with many forms available, some PHC do not implement SIMPUS, PHC do not have SOP of reporting HIS, SIMPUS error and unstable network, no statement of reporting officer or reporting team, supervision from management is incidental, PHC do not have a scheduled training plan, there is no awareness of the importance of reporting officers, and fragmented reporting flows. These are causes of reporting submitted to the Bogor City Health Office not timely and inhibit reporting communication of priority health data to Data and Information Centre of Health Ministry RI."

"Tesis ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Perda No 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak dengan melihat tahap pengembangan KLA yang dalam hal ini tahap persiapan berupa adanya perda pembentukan gugus tugas dan pengumpulan data Sedangkan untuk tahap perencanaan yaitu terkait penyusunan rencana aksi daerah RAD KLA Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk segera melakukan tahap perencanaan yaitu menyusun RAD KLA dan mewujudkan sistem pelayanan terpadu crisis centre untuk pemenuhan kebutuhan anak di Kota Depok Kata kunci tahap persiapan dan tahap perencaan.

---

This thesis discusses the implementation of the Regional Regulation Perda No 15 of 2013 on the implementation of child friendly cities by looking at the development stage of the KLA were in this stage of the preparation in the form of the regulation the establishment of a task force and data collection But for the planning phase of the action plan is related to the area RAD KLA This research is qualitative research withs descriptive design The results of this research suggest that for conduct the planning phase for preparing a RAD KLA and realizing a system of integrated services crisis centers immediately to meet the needs of children in Depok Keywords preparation and planning stage"

"ABSTRAK Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arusbarang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatansalah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkansehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upayapemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkanpermasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadikorban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anakkorban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teorianalisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik,psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dariKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektifsebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak MembutuhkanPerlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan,kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anakbelum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antaralain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hakpendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan sertaketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melaluiproses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerahsetempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klatendilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal diwilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadipadanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu,anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebihekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/KotaLayak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancamanstabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya.Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikandampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaranmasyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagairelawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanansosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or servicesin two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions putKlaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quitealarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill therights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the researchfocused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of ChildFriendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regionalresilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. Theresearch used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimizedchildren of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, childfriendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’sEmpowerment and Child Protection of Republic of Indonesia.The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for childfriendly city task force in handling children in need a special protection particularly thevictimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairsand children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for thevictimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to behandled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse whobecame pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse throughthe mediation process. The barriers need attention from the Local Government consideringthe complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by theenvironmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quietand cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. Whilethe victimized children were growing in central region district tend to be more expressive inresponse to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of theGovernment of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from childabuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Programcontributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. Theincreased awareness of the public to report child abuse and community participation as avolunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience incommunities that lead to regional resilience in Klaten Regency"