Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKHAI DJPb merupakan layanan IT helpdesk terintegrasi yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh Ditjen Perbendaharaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-428/PB/2016 untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh mitra kerjanya. Sebagai organisasi sektor publik, kepuasan pelanggan menjadi salah satu elemen kunci dalam kesuksesan penerapan model bisnis berbasis software-as-a-service. Saat ini layanan HAI DJPb membuka empat kanal layanan yaitu portal, call center, web chat, dan email. Dalam kegiatan operasional sehari-hari kinerja HAI DJPb masih kurang optimal, hal ini ditunjukkan dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan layanan HAI DJPb. Salah satu akar masalah yang ditarik peneliti menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan evaluasi berdasarkan praktik terbaik dalam layanan HAI DJPb. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap layanan HAI DJPb dan memberikan rekomendasi perbaikan layanan. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap HAI DJPb dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, pertanyaan yang terdapat di dalamnya diajukan kepada pengelola HAI DJPb, dari hasil jawaban dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung. Hasil dari analisis penelitian ini adalah dari sembilan level yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, empat level dapat dilewati, sedangkan lima level belum dapat dilewati. Dari hasil penilaian tersebut penulis memberikan rekomendasi untuk untuk digunakan sebagai peningkatan kualitas layanan HAI DJPb.

---

ABSTRACTHAI DJPb is an integrated IT helpdesk service launched in 2016 by the Directorate General of Treasury through Director General of Treasury Decree Number KEP-428/PB/2016 to support the implementation of duties in providing services to all its partners. As a public sector organization, customer satisfaction is one of the key elements in the successful implementation of a software-as-a-service based business model. Currently HAI DJPb services open four service channels, namely portals, call centers, web chat and e-mail. In the day-to-day operational activities of HAI DJPb's performance is still not optimum, this is indicated by various problems that arise in the management of the HAI DJPb service. One of the root causes of the researcher showed that evaluations had not been carried out based on best practices in the HAI DJPb service. This study aims to evaluate the HAI DJPb service and provide recommendations for service improvements. This study assessed HAI DJPb by using ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, the questions contained therein were submitted to the manager of the HAI DJPb, and the results of the questions were observed to look for supporting evidence. The results of the analysis of this study are from nine levels found in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, four levels is pass, while five levels are fail. From the results of the assessment, the authors provide recommendations to be used as an increase in the quality of HAI DJPb services."

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara SPAN adalah sebuah sistem yang dirancang dengan mengintegrasikan proses penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan negara. Kepuasan pengguna layanan SPAN masih di bawah target yang ditetapkan 3,54 dari 4,06 . Salah satu penyebabnya adalah kecepatan respon service desk yang masih rendah. Kinerja service desk dipengaruhi kondisi proses manajemen pengetahuan yang belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan penerapan manajemen pengetahuan di Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan SITP dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja pengukuran kesiapan manajemen pengetahuan Direktorat SITP menggunakan Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF yaitu budaya organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, kepemimpinan dan strategi, dan lingkungan fisik. Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner berskala likert survey research yang ditujukan kepada pegawai Direktorat SITP sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil analisis dengan metode statistik deskriptif, Direktorat SITP mempunyai nilai rata-rata sebesar 4.05368 ready but needs a few improvement . itu berarti Direktorat SITP telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan, namun masih perlu melakukan beberapa perbaikan.

---

The Treasury System and State Budget SPAN is a system designed to integrate the process of budgeting, implementation and reporting of state finances. User satisfaction SPAN is still below the target set 3.54 from 4.06 . One reason is the speed of response service desk is still low. Performance of service desk is affected by conditions of knowledge management process that has not run optimally. This study aims to measure the level of readiness of implementation of knowledge management in the Directorate of Technology Treasury and Information System SITP and provide recommendations in the form of improvement strategies if there are factors that are not ready. The level of readiness is measured using a knowledge management Knowledge Management Critical Success Factor KMCSF ie organizational culture, organizational structure, human resources, information technology, leadership and strategy, and the physical environment. Research carried out quantitatively using a Likert scale questionnaire survey research , addressed to the employees of the Directorate SITP as research objects. According to analysis by descriptive statistical methods, Directorate SITP has an average value of 4.05368 ready but needs a few improvement . These values indicate that the Directorate of SITP ready to implement knowledge management, but still need to do some improvement"

"Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, global ekonomi, dan perkembangan teknologi seperti big data, data analytics, open data, semantic web yang mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, cybersecurity, menuntut pemerintah untuk selalu beradaptasi. Kementerian Keuangan merupakan organisasi yang terbuka atas perubahan, menempatkan data sebagai bagian dari budaya kerja, akan bertransformasi menjadi data driven organization termasuk unit-unit di bawahnya, salah satunya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB). Salah satu permasalahan di bidang SI/TI yang disebutkan dalam rencana strategis DJPB 2020-2024 adalah belum maksimalnya pemanfaatan informasi data keuangan negara yang dihasilkan dari database yang terpusat sebagai modalitas penyusunan analisis dan kebijakan fiskal. Penelitian ini bertujuan melakukan perancangan tata kelola data menggunakan framework DMBOOK V2. Penelitian ini merupakan studi kasus pada DJPB dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan thematic analysis, sedangkan metode kuantitatif dilakukan dengan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini berupa carter, rancangan kerangka kerja dan model operasi, strategi dan roadmap tata kelola data. Terdapat 16 strategi dan rekomendasi terkait tata kelola data yang dapat diaplikasi di DJPB. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan kepada DJPB terkait rancangan tata kelola data, dan manfaat dari sisi akademis adalah menjadi salah satu referensi penerapan teori tata kelola data pada sektor pemerintahan.

---

Changes in the environment, expectations from constituents, the global economy, and technological developments such as big data, data analytics, open data, semantic web which affect social values, privacy, cybersecurity, require the government to always adapt. The Ministry of Finance is an organization that is open to change, placing data as part of its work culture, and will transform into a data driven organization including its subordinate units, one of which is the Directorate General of Treasury (DJPB). One of the problems in the IS/IT sector mentioned in the DJPB 2020-2024 strategic plan is the inadequate use of state financial data information produced from centralized databases as a modality for preparing fiscal analysis and policy. This research aims to design data governance using the DMBOOK V2 framework. This research is a case study at DJPB using a qualitative and quantitative approach. The qualitative approach was carried out using interview methods and thematic analysis, while the quantitative method was carried out using descriptive statistics. The results of this research are in the form of charters, framework designs and operating models, data governance strategies and roadmaps. There are 16 strategies and recommendations related to data governance that can be applied at DJPB. The benefit of this research is to provide suggestions to the DJPB regarding data governance design, and the benefit from the academic side is that it becomes a reference for the application of data governance theory in the government sector."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tiga permasalahan dalam pelaksanaan belanja negara, yaitu menumpuknya penyaluran dana pada akhir tahun anggaran, rendahnya tingkat penyerapan belanja yang terjadi dari tahun ke tahun, dan penggunaan kemampuan belanja negara yang belum optimal. Untuk hal ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun strategi baru dalam rangka mengatasi ketiga masalah tersebut yaitu dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan belanja negara yang menggambarkan kondisi pengelolaan di lingkup Satuan Kerja maupun Kementrian/Lembaga. Akan tetapi data indikator yang dibutuhkan tersebar dalam lima aplikasi yang berbeda, sehingga pimpinan membutuhkan waktu untuk membuat laporan indikator tersebut.Untuk mendapatkan laporan dari indikator keberhasilan pelaksanaan belanja negara dalam satu tempat maka diperlukan sebuah data warehouse yang dapat menjadi pusat penyedia informasi sebagai pembuatan laporan indikator dan bahan analisis pelaksanaan belanja negara. Data warehouse dirancang dengan menggunakan metodologi Kimball untuk untuk mengintegrasikan data dari aplikasi transaksi yang digunakan untuk pelaksanaan belanja negara. Metode Bottom-Up digunakan dalam melakukan eksplorasi proses bisnis dan pembuatan fakta dan metode Top-Down digunakan dalam melakukan pembuatan dimensi. Data warehouse dibuat dengan menggunakan alat bantu berupa Oracle Data Integrator sebagai alat bantu integrasi data dan Oracle Business Intellegence Enterprise Edition sebagai alat bantu menampilkan data. Hasil dari penelitian ini adalah data warehouse pelaksanaan belanja negara menghasilkan sepuluh tabel fakta dan enam tabel dimensi. Data yang terdapat pada tabel fakta mampu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan indikator dan bahan analisis pelaksanaan belanja negara. Melalui uji verifikasi dan validasi, informasi tersebut diakui dapat membantu menanggulangi permasalahan pelaksanaan belanja negara.

---

ABSTRACTDirectorate General of Treasury has three issues in state expenditures execution that is the accumulation expenditures execution at the end of the fiscal year, poor level of expenditures absorption occurring from year to year, and the use of state expenditures capabilities that have not been optimal. For this problems, Directorate General of Treasury has devised a new strategy in order to overcome by using state expenditure execution indicators that describe the conditions of expenditures execution management of Work Unit or Ministry Institution. However, the required indicator data is scattered across five different applications, so the executive management takes time to produce the indicator report.To obtain a report of state expenditure execution indicators in one database, Directorate General of Treasury need data warehouse that can become the center of information providers. This data warehouse prepare reports of indicators and materials analysis of the state expenditure excecution. The data warehouse is designed using the Kimball methodology to integrate data from transaction applications. The Bottom Up method is used in exploring business processes and identified fact grain and Top Down methods used in identified dimensions grain. Data warehouses are created using Oracle Data Integrator as a tool for data integration and Oracle Business Intellegence Enterprise Edition as a tool to display data.The result of this research is data warehouse of state expenditures excecution produce ten fact table and six dimension table. The data contained in the facts table is able to provide the information needed for the preparation of state expenditure execution indicators reports and materials analysis of state expenditure execution. Through the verification and validation test, the information is recognized to help overcome the problems of state expenditure execution."

"Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai perpanjangan fungsi dari Menteri Keuangan dalam bidang pelaksanaan anggaran, saat ini sedang melakukan proses piloting aplikasi SAKTI. Aplikasi SAKTI merupakan sebuah sistem aplikasi berbasis ERP yang merangkum proses perencanaan anggaran sampai dengan proses pelaporannya. Sebagai aplikasi yang digunakan oleh mitra kerja, SAKTI memiliki data secara mendetail atas kinerja pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada tingkat satuan kerja. Dikarenakan data yang tersimpan cukup besar, diperlukan suatu sistem yang dapat digunakan untuk melakukan analisis serta menampilkan data historis yang terdapat pada aplikasi SAKTI. Penggunaan data warehouse dapat menjadi alat untuk melakukan analisis atas data yang tersimpan. Selain itu dengan penggunaan teknologi business intelligence seperti Dashboard dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan baik dari sisi DJPb sebagai pemangku kebijakan maupun dari sisi satuan kerja sebagai pengguna SAKTI. Metodologi yang digunakan dalam proses pengembangan data warehouse adalah metodologi Kimball. Proses analisis kebutuhan dilaksanakan dengan pendekatan campuran dimana kebutuhan organisasi yang tercantum pada rencana strategis disandingkan dengan kebutuhan pengguna. Alat bantu pada penelitian ini adalah Talend Open Studio untuk melakukan integrasi data dan Metabase sebagai alat presentation view. Proses integrasi atas data SAKTI maupun dari data pendukung seperti data RKAKL menghasilkan sebuah prototype DW yang dapat digunakan untuk menampilkan data maupun melakukan analisis atas data pelaksanaan anggaran. Presentation view yang dibuat dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan anggaran pada data sistem SAKTI.

---

Directorate General of Treasury is an extension of the function of the Minister of Finance in the budget execution process, currently conducting a pilot process of SAKTI. SAKTI is an ERP based system that will summarize the budget management from planning process up to the reporting process. The application will be used by partners, SAKTI will have detailed data on the performance of implementation and budget reporting at the unit level.With considerable data stored, we need a system that can be used to perform analysis and display existing historical data in SAKTI. Data warehouse can be used as a tool to perform analysis of stored data. In addition, the use of business intelligence technology such as dashboard can be an input for policy makers both from the side of DJPb as a decision maker as well as from the work unit as a user of SAKTI.The methodology used in the data warehouse development process is the Kimball methodology. The needs analysis process is carried out with a mixed approach whereby the organizational needs listed on the strategic plan are juxtaposed with the needs of the users. The tool in this research is Talend Open Studio to perform data integration and Metabase as presentation view tool. The integration process of SAKTI data as well as from supporting data such as RKAKL data resulted in a DW prototype that can be used to display data as well as to analyze data on budget execution. The presentation view created can be used to provide an overview of budget execution on the SAKTI system data."

"ABSTRAKMenteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengelola keuangan negara yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga, termasuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak serta mengurangi biaya menghimpun dana, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinisiatif membangun Treasury Dealing Room TDR . Penggunaan anggaran untuk investasi sistem informasi/teknologi informasi SI/TI mencapai 74 dari total anggaran proyek.Penelitian ini bertujuan melakukan analisis manfaat ekonomi dan identifikasi risiko investasi sistem TDR. Mengingat biaya investasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penelitian ini juga melakukan identifikasi manfaat investasi bagi negara. Identifikasi manfaat bisnis bagi organisasi dilakukan dengan menggunakan tabel manfaat bisnis SI/TI generik. Hasil identifikasi kemudian dianalisis berdasarkan keterkaitan atau hubungan sebab akibat menggunakan pendekatan system dynamics dengan tujuan menghilangkan duplikasi manfaat serta memperoleh manfaat bisnis utama. Manfaat bisnis utama selanjutnya dipetakan menggunakan kerangka pikir kesejahteraan digital untuk mendapatkan manfaat investasi bagi negara. Nilai ekonomi investasi sistem TDR diperoleh melalui kuantifikasi manfaat bisnis utama berdasarkan metrik TI dan asumsi-asumsi perhitungan nilai dana TDR. Penelitian ini juga melakukan identifikasi risiko menggunakan COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework untuk menunjang pencapaian manfaat investasi. Analisis tematik digunakan untuk mengolah data yang bersumber dari wawancara, diskusi, dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi sistem TDR mampu mengurangi biaya uang/bunga pinjaman RCO-09 , meningkatkan pendapatan yang disebabkan oleh meningkatnya kapasitas bisnis IRE-01 dan segmentasi pasar IRE-04 . Total nilai manfaat ekonomi selama lima tahun sebesar Rp655.294.873.957. Manfaat investasi sistem TDR bagi negara yaitu meningkatkan efisiensi dan pasar yang lebih luas dan efisien. Berdasarkan identifikasi risiko, diperoleh sebelas potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian manfaat investasi sistem TDR meliputi kategori peraturan, koordinasi, teknologi, dan Sumber Daya Manusia SDM .

---

ABSTRACTMinister of Finance as State General Treasurer has the authority to manage state finance covering cash and securities management, including overcoming cash shortage or optimally utilizing cash surplus. To increase Non-Tax State Revenue and reduce the cost of funding, Directorate General of Treasury took the initiative to build Treasury Dealing Room TDR . The use of budget for information system/information technology IS/IT is 74 of the total project budget.This study aims to analyze the economic benefits and risk identification of TDR system investment. Considering the investment costs sourced from the State Budget, this research also identifies the benefit for the country. The identification of business benefits for the organization is conducted using generic IS/IT business value table. The identification results are then analyzed based on causality using system dynamics approach with the goal of eliminating duplicate benefits and obtaining key business benefits. Key business benefits are then mapped into digital prosperity framework to get the benefits for the country. The economic value of TDR system investment is obtained through quantification of key business benefits based on IT metrics and assumptions on calculating the value of TDR funds. This study also identifies risks using COSO Enterprise Risk Management-Integrated Framework to support the achievement of investment benefits. Thematic analysis is used to process data derived from interviews, discussions, and document studies.The results show that investment of TDR systems can reduce the cost of money RCO-09 , increase revenue caused by increasing business capacity IRE-01 and widening market segment IRE-04 . The total value of the benefits for five years amounted to Rp655.294.873.957,-. The investment of TDR system also generates benefits for the country, that are increasing efficiency and a larger and more efficient market. Based on risk identification, eleven potential risks that can inhibit the achievement of TDR system investment benefits, including categories of regulations, coordination, technology, and Human Resources HR . "

"Dalam rangka mencapai tujuan, pimpinan organisasi selalu berusaha mengelola SDM dan potensi yang dimilikinya secara optimal, namun upaya mengelola SDM tersebut bukanlah hal yang mudah, karena tidak semua pimpinan memiliki dan memahami strategi menggerakan bawahan, sehingga yang timbul kemudian adalah hal-hal yang kontraproduktif dan benturan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan pegawainya. Sering terjadi pula, karena kurangnya sosialisasi dan pendekatan kepada pegawai mengenai tujuan organisasi, maka tercapainya tujuan organisasi dianggap sebagai prestasi pimpinan dan bukan tanggungjawab seluruh pegawai organisasi tersebut.Beberapa variabel sentral yang sangat mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu antara lain perilaku atau gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi, ia baik masing-masing maupun secara bersama-sama dapat mempengaruhi kinerja pegawai.Pokok permasalahan yang diteliti, adalah menyangkut apakah variabel-variabel bebas seperti gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi tersebut, dapat mempengaruhi kinerja pegawai baik masing-masing atau secam bersama-sama. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini, adalah bahwa kinerja yang baik seharusnya dilandasi antara Iain oleh gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi yang baik pula.Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan unit eselon I baru Departemen Keuangan, yang dibentuk sebagai amanat reformasi manajemen keuangan dan mempunyai tugas pokok dan fungsi yang strategis di bidang keuangan negara khususnya yang menyangkut perbendaharaan negara. Tugas pokok dan fungsi yang strategis tersebut seyogianya didukung dengan SDM yang berkemampuan baik secara konseptual maupun teknis.Hal-hal tersebut di atas menarik untuk diteliti, sehingga dalam penulisan tesis ini mengambil judul "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan". Penelitian ini, adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu untuk menjelaskan apakah variabel-variabel bebas gaya kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi mempunyai hubungan/pengaruh terhadap kinenja Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan jumlah 2.152 pegawai, dan yang diambil sampel sebanyak 240 pegawai dengan teknik cluster random sampling.Hasil penelitian secara keseluruhan, temyata persepsi responden menyatakan bahwa terdapat pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Persepsi responden yang menyatakan skor kurang baik hanya sebagian kecil, yaitu sekitar kurang lebih 3 %. Namun, walaupun persepsi negatif tersebut hanya sebagian kecil, hal ini perlu mendapat perhatian pimpinan agar dikemudian hari tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontraproduktif.

---

In the attainment of organizational goals, the management always attempted to manage its human resources and all its potentials optimally. However, it was not an easy task because not all management possessed and understood the strategies to actuate their subordinates. Instead they caused such problems as counterproductive acts, and conflicts of interests between those of the organization and those of the individual employees. This was often caused by the lack of communication and approach to the employees about the organizational goals. This resulted in the employees having false perceptions towards the organizational goals achievement, i.e. they thought that it only benefitted the management not them. This false perceptions caused them to deny their responsibility to achieve the organizational goals.

Several central variables that really influenced the employees' performance, i.e. amongst others were leadership styles or behaviours, motivation and organizational culture either individually or simulatenously they could influence the employees' performance.

The key issues researched were related with as to whether such free variables as leadership styles, motivation and organizational culture could influence their employees' performance either individually or simultaneously. The concept of this research was good performance should be based amongst others on the good leadership styles, motivation and conducive organizational culture.

The Directorate General of Treasury as one of the new echelon I work units in the Ministry of Finance, which was established as a mandate of the finance management reform and has strategic tasks and functions in controlling State Finance particularly anything that are related with state treasury. Such strategic tasks and functions should be supported by skilled manpower both conceptually and technically.

The above mentioned aspects were worth researching. Therefore the thesis entitled ?Impacts of Leadership Styles, Motivation and Organizational Culture Towards Employees? Performance in the Directorate General of Treasury".

The method used in this research was descriptive correlational that was intended to justify such free variables as leadership styles, motivation and organizational culture having some impacts towards the employees' perfomiance in the Directorate General of Treasury. The population of the research were 240 out 2,152 (11.15%) personnel ofthe Directorate General of Treasury at the central level as samples with cluster random sampling.

The research findings as a whole showed that the free variables of leadership style, motivation and organizational culture proved to have significant impacts towards the employees' performance. The respondents who gave low scores were the minority, i.e.. approximately 3%. Although the percentage was small, the management should necessarily pay attention to it, so that it would not create counterproductive matters in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim kerja organisasi, sistem karier dan employee engagement pada pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, penelitian ini juga mencoba menganalisis pengaruh variabel iklim kerja organisasi dan sistem karier masing-masing terhadap dimensi employee engagement menurut Schaufeli and Bakker (2003), yaitu vigor, dedication dan absorption. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berdasarkan metode area / cluster sampling kepada pegawai pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian diolah dan dianalisa menggunakan bantuan program SPSS versi 18.0 dengan memakai metode descriptive statistics dan regresi linear untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang kondisi iklim kerja organisasi, sistem karier dan employee engagement pada pelaksana Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata iklim kerja organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap dua dimensi employee engagement, yaitu vigor dan dedication, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap absorption. Sedangkan sistem karier hanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap satu dimensi employee engagement, yaitu vigor dan tidak berpengaruh terhadap dimensi dedication dan absorption.

---

This study aims to determine the conditions of organizational work climate, career systems and employee engagement in practice for the staff of the Regional Office of Directorate General of Treasury. In addition, this study also attemp to analyze the influence of organizational work climate and career system to the dimensions of employee engagement by Schaufeli and Bakker (2003), namely vigor, dedication and absorption. Data was collected by distributing questionnaires based on the method area / cluster sampling to employees / staff at the Regional Office of Directorate General of Treasury, then processed and analyzed by using SPSS program (version 18.0) using descriptive statistics and linear regression formula to address existing problems.

The results of this study could provide a picture of the conditions of organizational work climate, career systems and employee engagement in practice for the staff of the Regional Office of Directorate General of Treasury. In addition, the results of this study also reveal that the organizational work climate has a significant effect on the two dimensions of employee engagement, the vigor and dedication, but no significant effect on the absorption. While the career system only has a significant effect on vigor and no significant effect on dedication and absorption."

"Permasalahan dalam keamanan informasi sebuah instansi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi juga berkaitan dengan sumber daya manusia yang merupakan unsur penting dalam sebuah instansi. Pada tanggal 30 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan surat pengumuman kepada masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang sedang beredar dalam bentuk phishing yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya edukasi keamanan informasi kepada masyarakat, khususnya pegawai instansi pemerintah yang sering bersinggungan dengan data pemerintah yang bersifat rahasia. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai di instansi pemerintah dengan mengambil studi kasus pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini menggunakan dua metode, pendekatan perilaku melalui phishing assessment dan pendekatan pengetahuan melalui kuesioner dengan skala Likert. Hasil simulasi dianalisis pada skala persentase dan dibandingkan dengan hasil kuesioner untuk menentukan tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai dan menentukan metode mana yang terbaik. Hasil menunjukkan hubungan yang signifikan antara hasil simulasi dan hasil kuesioner. Di antara pegawai yang membuka email, 80% mengklik tautan yang mengarah ke halaman kamuflase dan melalui kuesioner, ditemukan bahwa tingkat kesadaran keamanan informasi pegawai Ditjen Perbendaharaan berada pada level 79,32% yang merupakan batas bawah dari kategori BAIK.

---

As an important institutional element, government information security is not only related to technical issues but also to human resources. Various types of information security instruments in an institution cannot provide maximum protection as long as employees still have a low level of information security awareness.

This study aims to measure the level of information security awareness of government employees through case studies at the Directorate General of Treasury (DG Treasury) in Indonesia. This study used two methods, behavior approach through phishing simulation and knowledge approach through a questionnaire on a Likert scale.

The simulation results were analyzed on a percentage scale and compared to the results of the questionnaire to determine the level of employees information security awareness and determine which method was the best. Results show a significant relationship between the simulation results and the questionnaire results. Among the employees who opened the email, 80% clicked on the link that led to the camouflage page and through the questionnaire, it was found that the information security awareness level of DG Treasury employees was at the level of 79.32% which was the lower limit of the GOOD category."