Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPT Len Industri (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Analisis dilakukan terhadap laporan hasil asesmen penerapan GCG dari lembaga independen dan laporan keuangan yang juga telah diaudit oleh auditor independen. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan laporan asesmen GCG dan kinerja keuangan perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan GCG dengan baik sehingga memiliki kontribusi positif dalam hal kinerja keuangan. Hal tersebut dilihat berdasarkan permasalahan kinerja keuangan yang dihadapi perusahaan yang kemudian GCG dapat merespon dengan baik atas permasalahan tersebut.

---

ABSTRACTPT Len Industri (Persero) is one of the State-Owned Enterprises (SOEs). The analysis was carried out on the assessment report on the implementation of GCG from independent institutions and financial reports which were also audited by an independent auditor. This research is intended to analyze the relationship between GCG assessment reports and company financial performance. The results of the study show that the company has implemented GCG well so that it has a positive contribution in terms of financial performance. This is seen based on the financial performance problems faced by the company which then GCG can respond well to these problems."

"Tesis ini membahas tentang analisis Good Corporate Governance, khususnya perihal informasi dan transparansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Seiring dengan meningkatnya penyampaian informasi serta transparansi, maka suatu institusi telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan utama PT. PLN (Persero) dalam menjamin pengungkapan informasi serta transparansi yaitu melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012, sehingga seluruh jajarannya akan dijamin dalam keterbukaan informasi maupun transparansinya, dan sedikit kekurangan yang dilakukan yaitu terletak pada kebijakan pengelolaan website dan penyebaran informasi Job Posting.

---

This thesis discusses the analysis of Good Corporate Governance, especially regarding information and transparency carried out by Pt. PLN (Persero). Along with the increasing delivery of information and transparency, an institution has implemented Good Corporate Governance well. The results of this study indicate that the main reference Pt. PLN (Persero) in ensuring the disclosure of information and transparency, namely through the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 501.K/DIR/2012, so that all staff will be guaranteed information disclosure and transparency, and a slight deficiency that is carried out lies in the website management policy and dissemination of Job Posting information."

"Isu mengenai tata kelola perusahaan menjadi bahasan yang menarik dalam beberapa dekade terakhir. Salah satunya adalah mengenai hubungan perusahaan dengan stakeholder-nya dan bagaimana perusahaan memenuhi kebutuhan stakeholder, namun tetap sejalan dengan strategi perusahaan. Stakeholder mapping, sebagai tahapan dalam stakeholder engagement, merupakan hal yang krusial bagi perusahaan untuk mengetahui siapa key stakeholder perusahaan agar pembuatan dan penerapan strategi dapat berjalan dengan baik. Obyek penelitian pada skripsi ini adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk, yang merupakan strategic holding BUMN di industri semen. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan pemberian kuesioner kepada manajemen perusahaan, serta tinjauan literatur dan dokumen perusahaan. Dengan menggunakan indikator penilaian atas stakeholder salience, hubungan ketergantungan antara stakeholder dan perusahaan, power dan interest stakeholder, dan potensi kerja sama atau ancaman, ditemukan bahwa key stakeholder Semen Indonesia adalah konsumen akhir, distributor, dan Pemerintah Indonesia. Dengan mengelola stakeholder dan key stakeholder-nya, Semen Indonesia mendapatkan manfaat secara finansial, seperti pencapaian laba optimal, dan secara non finansial, seperti citra positif di mata masyarakat dan menghindari tuntutan hukum dari para stakeholder-nya.

---

Issues regarding corporate governance have been an interesting topic over few decades. One of the topics is about firm rsquo s relationship with its stakeholder and how to fulfill stakeholder needs, and still in line with overall firm rsquo s strategic plan. Stakeholder mapping, as a step of stakeholder engagement, plays a crucial part for firms to identify the key stakeholder in order to plan and implement its strategy effectively. The object of research is PT Semen Indonesia Persero Tbk, a strategic holding State Owned Enterprise in cement industry. Research data gathered by conducting interviews and distributing questionnaires to management, doing literature study, and analyzing company rsquo s related documents. Using indicators of stakeholder salience, resource dependency theory, stakeholder power and interest, and stakeholder potency to cooperate or become a threat, it can be concluded that Semen Indonesia rsquo s key stakeholder are costumer, distributor, and Pemerintah Indonesia. By managing its stakeholder and key stakeholders, Semen Indonesia gained financial benefit, such as optimum profit, and also non financial benefit, such as positive images in public and avoid litigation from its stakeholder."

"Penelitian yang dilakukan dengan tujuan menganalisis seberapa besar pengaruh dari penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG) terhadap kinerja usaha yang diukur dengan konsep Balanced Scorecard pada PT PNM (Persero), menggunakan metode survei dengan instrumen kuesioner yang disebarkan kepada sejumlah jajaran manajemen perusahaan dengan jumlah 38 responden dengan hasil seperti yang dipaparkan berikut ini.Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada PNM berdasarkan hasil survei adalah sebagai berikut: (1) Transparansi, mendapatkan nilai tanggapan sebesar 3.68, nilai ini mengindikasikan tanggapan yang baik terhadap penerapan prinsip transparansi; (2) Kemandirian, untuk prinsip ini responden memberikan nilai tanggapan sebesar 3.20, yang artinya penerapan prinsip kemandirian sudah berjalan cukup baik; (3) Akuntabilitas, penilaian responden terhadap prinsip keadilan diberikan nilai sebesar 3.74 yang artinya responden menilai penerapan prinsip akuntabilitas di PNM sudah berjalan dengan baik; (4) Tanggung Jawab, penilaian responden terhadap prinsip tanggungjawab diberikan nilai sebesar 3.67 yang artinya responden menilai penerapan prinsip tangungjawab di PNM sudah berjalan dengan baik; dan {5) Kewajaran, penilaian responden terhadap prinsip kewajaran diberikan nilai sebesar 3.56 yang artinya responden menilai penerapan prinsip kewajaran di PNM sudah berjalan dengan baik;Tanggapan responden terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan menggunakan konsep Balanced Scorecard adalah sebagai berikut: (1) Kinerja perusahaan berdasarkan perspektif keuangan menunjukkan nilai sebesar 3.18, artinya respond en memberikan tanggapan terhadap keuanganperusahaan dalam kondisi cukup baik; (2) Perspektif pelanggan mendapatkan nilai sebesar 3.39, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif pelanggan sudah berjalan cukup baik; (3) Perspektif internal bisnis proses mendapatkan nilai sebesar 3.26, artinya responden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan cukup baik; dan {4) Untuk Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran mendapatkan nilai sebesar 3.55, artinya respoden menilai kinerja perusahaan berdasarkan perspektif ini sudah berjalan dengan baik;Untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh dari penerapan prinsipprinsip good corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada PNM dapat dilihat melalui hasi uji statistik berikut ini, yaitu: (1) Koefisien korelasi sebesar 0.851, yang mengindikasikan hubungan yang sang at erat antara GCG dengan BSC. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 0.725 atau 72.5%, yang mengindikasikan sebesar 72.5% perubahan yang terjadi pada BSC lebih dipengaruhi oleh GCG, sisanya 27.5% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang belum diketahui dalam penelitian ini; (2) Persamaan penelitian adalah Y= 2.557 + 2.984 X, interpretasi persamaan tersebut jika nilai X adalah nol maka variabel dependen Y yaitu BSC akan mendapatkan nilai sebesar 2.557. Sedangkan jika nilai variabel X berubah menjadi satu, maka variabel Y (BSC) akan mengalami perubahan meningkat menjadi 5.541; (3) Hasil pengujian dengan menggunakan uji ANOVA ditunjukan nilai signifikansi uji F sebesar 0.00 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, artinya penelitian ini menyatakan menolak pernyataan Ho, sehingga penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara GCG terhadap BSC.Berdasarkan hasil penelitian seperti yar.g dipaparkan di atas pelaksanaan GCG pada PT PNM (Persero) sudah berjalan baik dengan adanya komitmen dari Direksi, Komisaris, dan Manajemen PNM. Hal ini ditunjukkan dengan telah adanya seluruh perangkat ketentuan yang berkaitan dengan GCG seperti code of Corporate Governance, Code of Conduct, Pedoman Penyusunan Annual Report berbasis GCG, Program Pengenalan Direksi dan Komisaris serta adanya Statement of Corporate Intent. Namun, untuk meningkatkan penerapan GCG agar lebih baik lagi beberapa pain penting sebagai masukan bagi perusahaan adalah (1) Perlu adanya komisaris independen hal mana sesuai dengan ketentuan SK Meneg BUMN Nomor 117 Tahun 2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN; (2) Perlu dibentuk Komite GCG sebagai unit kerja yang permanen untuk memantau efektivitas implementasi GCG di perusahaan; (3) Pelaksanaan GCG agar dikembangkan kepada anak perusahaan dan afiliasi di lingkungan PNM; (4) Memberlakukan persyaratan kepada pihak ketiga yang akan bekerja sama dengan PNM agar memiliki komitmen terhadap prinsip-prinsip GCG; (5) Melakukan sosialisasi GCG kepada seluruh lapisan karyawan di lingkungan perusahaan; (6) Melengkapi komite-komite yang diperlukan, seperti komite remunerasi, komite nominasi, komite investasi, komite asuransi dan lain-lain; (7) Melakukan publikasi secara transparan kepada pihak eksternal tentang kinerja perusahaan secara periodik, baik melalui media website maupun media cetak; dan (8) Menerapkan dan mensosialisasikan code of conduct kepada seluruh karyawan secara periodik. "

"ABSTRAKGood Corporate Governance (GCG) merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh BUMN sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-117/M-MBU/2002, tentang penerapan GCG pada BUMN. Dalam jangka panjang, penerapan GCG diharapkan akan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk meningkatnya kinerja serta citra perusahaan. Assessment terhadap penerapan GCG menjadi relevan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG disamping untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan. Hasil assessment dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil keputusan dibidang perbaikan penerapan GCG di masa yang akan datang, sehingga manfaat dari diterapkannya GCG tersebut dapat diperoleh secara optimal. Didasari oleh alasan tersebut, maka penulis memandang perlu adanya pengukuran sampai sejauhmana penerapan GCG dilaksanakan oleh PT Pupuk Sriwidjaja dengan menggunakan suatu metode pegukuran yang praktis, sederhana dan dapat dengan mudah dilakukan oleh pihak internal perusahaan sehingga pengukuran tersebut dapat secara kontinyu dilakukan oleh manajemen. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dari manajemen PT Pupuk Sriwidjaja untuk dapat melakukan perbaikan dalam praktik penerapan GCG pada waktu yang akan datang adalah sebagai berikut: a) Sistem pengangkatan Komisaris agar dilakukan secara transparan melalui fit and proper test, seperti yang sudah dilakukan terhadap para anggota Direksi.b) Pemegang Saham agar dapat mengangkat 1 orang Komisaris Independen untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, pengungkapan, kemandirian, akuntabilitas serta praktik keadilan dan kewajaran menurut ketentuan yang berlaku. c) Penilaian kinerja Komisaris dan Direksi agar dapat dilakukan secara individual selain secara kolektif. d) Selain Komite Audit yang sudah terbentuk, disarankan agar dibentuk komite penunjang yang saat ini masih ditangani langsung oleh komisaris sehingga fungsinya kurang optimal. Komite penunjang tersebut adalah Komite Renumerasi, Komite Nominasi, Komite Asuransi dan Risiko Usaha. e) Pelaksanaan seleksi Auditor Eksternal dapat dilakukan secara transparan oleh Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan masukan dari Komite Audit. f) Komite Audit yang semuanya punya keterikatan dengan para pemegang kepentingan hendaknya ditambah dengan anggota yang independen. 7. Direksi agar dapat mensosialisasikan pedoman Corporate Governance dan Kode Etik ke seluruh jajaran perusahaan sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan. 8. Beberapa hal agar di dalam Laporan Tahunan berikutnya dapat dicantumkan mengenai: a) Ada tidaknya kepemilikan saham Direksi, beserta keluarga dekatnya pada perusahaan lain yang terafiliasi. b) Besarnya nilai kompensasi Direksi dan Komisaris, pekerjaan utama lainnya dari Komisaris. c) Potensi benturan kepentingan yang ada. d) Kasus yang sedang diselesaikan melalui jalur hukum.e) Jumlah dan tingkat Kehadiran Komisaris pada Rapat Komisaris f ) Jumlah dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat Direksi g) Auditor eksternal yang terpilih 9. Adapun terhadap area dari berbagai aspek pengujian yang sudah baik mendekati atau mencapai praktik-pratik penerapan GCG untuk dipertahankan dan dioptimalkan."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance serta struktur dan mekanisme Corporate Governance pada PT. Atlas Resources, Tbk dengan melihat kontribusi dari dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), struktur dan mekanisme Good Corporate Governance sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance dari KNKG, dan kendala-kendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan melakukan observasi dan wawancara melalui pemberian kuisioner kepada perwakilan dari komisaris, direksi, dan komite audit berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance PT. Atlas Resources, Tbk dengan pertanyaan yang bersumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor:SK-16/S.MBU/2012, dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari KNKG 2006.Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT. Atlas Resources, Tbk yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Dalam struktur dan mekanisme Good Corporate Governance, perusahaan memiliki organ perusahaan, dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit. Perusahaan juga membuat Good Corporate Governance Policy dan Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan. Selain itu, kendala yang kerap ditemui diantaranya berkenaan dengan budaya perusahaan yang merupakan salah satu kendala yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan peranan perusahaan sebagai perusahaan publik, serta manajeman waktu yang dianggap masih kurang berjalan dengan efektif berkaitan dengan kecepatan dalam pelaporan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga belum menerapkan self assessment untuk menilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena saat ini penilaian tersebut masih bernilai subjektif.

---

ABSTRACTThis study discusses about the implementation of Good Corporate Governance and the company’s corporate governance’s structure and mechanism in PT. Atlas Resources, Tbk focusing on the contribution of the board of commissioners, directors and audit committee in implementing the concept of Good Corporate Governance to create additional value for the company. Measurements on the implementation of good corporate governance of the company include conformity to the principles of corporate governance that apply from National Governance Policy Committee (KNKG), structure and mechanisms of good corporate governance in accordance with the general guidelines of good corporate governance of the National Governance Policy Committee (KNKG), and constraints in the implementation of Good Corporate Governance. The methodology used is survey by conducting observations and interviews through filling questionnaires addresed to representatives of the commissioners, directors, and audit committee relating to the implementation of Good Corporate Governance of PT. Atlas Resources, Tbk with questions derived from the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises Decision, number : SK-16/S.MBU/2012, and the Indonesia’s Code of Good Corporate Governance from KNKG 2006.Based on the research results, the implementation of Good Corporate Governance have been carried out by PT. Atlas Resources, Tbk that the company comply with the legislation in force and the principles of corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, but it has not completely worked yet so it still require improvement evaluation. In the structure and mechanisms of good corporate governance, the company has a company’s organ, and other supporting elements such as the audit committee, internal audit and corporate secretary. The company also makes Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct as a guideline in the course of corporate governance. Moreover, constraints that are often encountered such as corporate culture is one of the obstacles that should be improved and developed in accordance with the company's role as a public company, as well as time management that are considered less effective related to velocity in reporting financial statement to those concerned. The company also has not implemented a self-assessment to assess the actual performance of the company, because the current performance assessment is still subjective."

"BUMN memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Menyadari akan hal tersebut, maka pemerintah, melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 Tanggal 1 Agustus 2002, yang telah diperbaharui dengan Per-01/MBU/2011, tanggal 1 Agustus 2011, mewajibkan penerapan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten oleh BUMN dan menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasional BUMN. Data hasil assessment atas 109 BUMN sampai dengan akhir tahun 2009 menunjukkan bahwa dalam periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 penerapan GCG pada BUMN secara umum masih perlu ditingkatkan agar bisa memperoleh predikat "sangat baik" atau sesuai dengan best practices penerapan GCG. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penerapan GCG pada BUMN diambil contoh PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau disingkat PT KBI, sebagai studi kasus. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan hal-hal yang harus dilakukan agar dapat memacu percepatan penerapan GCG di BUMN yaitu: (i) dorongan peraturan (regulatory driven) dari Kementerian BUMN. Untuk itu disarankan agar Kementerian BUMN menyempurnakan peraturan-peraturan GCG beserta petunjuk teknis pelaksanaannya; (ii) meningkatkan komitmen seluruh organ GCG BUMN untuk menindaklanjuti hasil assessment GCG dan proaktif dalam melakukan benchmarking terkait perannya masing-masing dalam GCG; (iii) me-refresh peranan masing-masing organ dalam GCG; (iv) menerapkan sistem reward and punishment terkait penerapan GCG.

---

SOEs have an important role in the national economy. Considering this, the government, through SOE Minister Decree No. Kep-117/M-MBU/2002, on August 1, 2002, which has been updated with Per-01/MBU/2011, on August 1, 2011, requires the application of the Good Corporate Governance (GCG) consistently by the state and make the principles of GCG as the foundation of operational state.

Data assessment results over 109 SOEs by the end of 2009 showed that in the period of 2007 until 2009 the implementation of GCG in SOEs in general still needs to be improved in order to earn the title of "very good" or in accordance with the application of GCG best practices. To determine the constraints on SOEs GCG taken sample of PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) or abbreviated PT KBI, as a case study. This type of research is qualitative research.

The results suggest things to do in order to encourage the acceleration of the implementation of GCG in SOEs, that is: (i) regulatory driven from Ministry of SOEs. It is recommended that the Ministry of SOEs to improve the rules of GCG and their technical implementation guide. (ii) Enhance the commitment of all state organs to follow up the results of assessment and proactive in benchmarking related to their respectives roles in GCG. (iii) Refresh the roles of each organ in the GCG; (iv) Implementing the systems of reward and punishment related to the implementation of GCG."

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas tentang proses asesmen Konsultan terhadap peninjauan efektivitas implementasi ERM yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal PT XYZ sebagai fungsi Third Line of Defense. Pembahasan dimulai dengan pemaparan risiko-risiko yang dihadapi PT XYZ, proses manajemen risiko yang dilakukan, dan analisis atas proses asesmen yang dilakukan oleh Konsultan. Dari hasil gap analysis menunjukkan bahwa penguatan fungsi Third Line of Defense dalam proses manajemen risiko PT XYZ menjadi inisiatif prioritas 1 yang perlu dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaa risiko secara keseluruhan pada First Line dan Second Line di PT XYZ.

---

ABSTRACTThis report discusses the Consultant 39 s assessment process for reviewing the ERM implementation function performed by Internal Audit Division as a Third Line of Defense function at PT XYZ. The discussion begins with the exposure to the risks that PT XYZ deal with, the risk management process undertaken, and the analysis of assessment process undertaken by the Consultant. From the results of the gap analysis shows that reinforcement of the Third Lne of Defense function in PT XYZ 39 s risk management process become 1st priority of the initiative that needs to be done to conduct a whole monitoring on the risk management implementation in the First Line and Second Line at PT XYZ"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis dampak penerapan manajemen risiko terhadap prinsip Good Corporate Governance di perusahaan perasuransian yang dilakukan dengan studi kasus pada perusahaan PT. XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko perusahaan dan kesesuaiannya dengan POJK No.1/POJK.05/2015 serta perbandingannya dengan sebelum adanya peraturan tersebut. Hasil dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ dilihat kaitannya terhadap prinsip Good Corporate Governance untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai perusahaan perasuransian sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan baik sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.05/2015 dengan adanya peningkatan sebesar 4,76 . Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlunya penyesuaian dari ketentuan prinsip penerapan manajemen risiko yaitu struktur organisasi dan sistem informasi manajemen risiko.

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the analysis of the effect of risk management implementation on the Good Corporate Governance principles in insurance company, which in this case study is conducted at PT. XYZ. The purposes of this study are to observe the risk management implementation in the company and its compliance with POJK No.1 POJK.05 2015 and also its comparison before the regulation was released. Then, the effect of risk management implementation in PT. XYZ will be interpreted through the lens of Good Corporate Governance principles, in order to see the implication that an effective risk management implementation can have on the Good Corporate Governance principles. Based on author rsquo s results, risk management implementation in PT. XYZ as an insurance company has done well in its compliance to POJK No.1 POJK.05 2015 evidenced by the 4,76 increase of implementation. However, there are still incomplete in implementation and adjustment is also needed in order to improve the compliance to the POJK such as organizational structure and risk management information system."

"Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, dan skala operasinya memiliki risiko terjadinya fraud. Untuk itu diperlukan adanya strategi anti fraud untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dalam penerapan strategi anti fraud dan penerapan strategi anti fraud yang dimiliki oleh PT. XYZ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan. Dalam menganalisa, penelitian ini menggunakan 4 strategi anti fraud yaitu whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee dan fraud risk assessment. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal berperan aktif dalam menerapkan strategi anti fraud dan secara umum strategi anti fraud PT. XYZ telah memenuhi aspek dekteksi, pencegahan, dan investigasi.

---

Any type, scale, or shape of organization has risks of fraud. For that required anti fraud strategy to detect and prevent the occurrence of fraud. This final paper aims to analyze the role of internal audit in the implementation of anti fraud strategy and the implementation of anti fraud strategy of PT. XYZ. This study used a qualitative approach with field study data collection techniques. This research uses 4 anti fraud strategies that are whistle blowing system, code of conduct, fraud training for employee and fraud risk assessment. The results of this study indicate that internal audit plays an active role in applying anti fraud strategy and generally anti-fraud strategies of PT. XYZ has met the aspects of decteksi, prevention, and investigation."