Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe Health Social Security Agency (BPJS kesehatan) is one of the governments efforts to provide quality healthcare for the people. To guarantee its quality and maintain efficiency, a tiered referral system is used. However, there were many problems in its implementation. One of the ways to investigate is to evaluate the non-specialist outpatient referrals (RRNS). Therefore, in March-July 2018, this research was performed in order to analyze whether the system was implemented at Beji and Depok Jaya Health Center. The method used was the qualitative research method, with primary data from in-depth interviews and secondary data from documents. It was discovered that both Centers had optimal RRNS ratios (0%). This was because the doctors at both Centers has provided referrals as indicated and there was feedback on the RRNS total. The civil servant (PNS) doctors at both centers were experienced and skillful, but the number of doctors was insufficient compared to their workload. The non-PNS doctors also were not sufficiently trained. Other problems include insufficient equipment and medication provision.ABSTRAKBadan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan adalah salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi rakyatnya. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan sekaligus menjaga efisiensi, maka diterapkan sistem rujukan berjenjang. Tetapi ini mengalami berbagai permasalahan dalam penerapannya. Untuk melihat apa permasalahannya dapat dilihat dari rasio rujukan rawat jalan non-spesialistik (RRNS). Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis apakah sistem tersebut berjalan di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya pada bulan Maret-Juli 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki rasio RRNS yang optimal (0%). Hal ini disebabkan karena dokter di kedua puskesmas memberikan rujukan sesuai indikasi dan terdapat feedback mengenai capaian RRNS. Selain itu, dokter PNS di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya merupakan dokter yang cukup berpengalaman dan terampil, walaupun jumlah dokter di kedua Puskesmas tidak sesuai dengan beban kerjanya. Dokter non PNS juga belum menerima pelatihan yang memadai. Selain itu, peralatan yang tersedia masih kurang lengkap. Obat di kedua puskesmas cukup lengkap namun terkadang terjadi kekosongan obat."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis rujukan rawat jalan kasus non spesialistik di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer berupa wawancara mendalam, dan data sekunder dengan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik yang optimal yaitu sebesar 0 , hal ini disebabkan karena dokter di kedua puskesmas memiliki kesadaran tinggi untuk memberikan rujukan sesuai indikasi, dan terdapat feedback dari BPJS terkait dengan capaian rasio rujukan rawat jalan kasus non spesialistik. Dokter di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik serta memiliki lama kerja sebagai dokter yang cukup panjang. Jumlah dokter di Puskesmas Beji dan Puskesmas Depok Jaya masih belum cukup sesuai dengan analisis beban kerja. Pelatihan dibutuhkan oleh dokter non PNS. Peralatan di kedua puskesmas masih kurang lengkap. Obat di kedua puskesmas sudah lengkap namun terkadang terjadi kekosongan obat.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze non specialist referral cases at Beji Puskesmas and Puskesmas Depok Jaya.This study uses a qualitative approach, by using secondary data from primary care and in depth interviews. The results of this study found that Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya have good non specialist referral ratio, which is 0 . This due to doctors in both puskesmas have high awareness to give referrals according to patient rsquo s diagnosis, and there is Feedback from BPJS related to the achievement of non specialist referral ratio. Doctors at Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya have good skills and knowledge, and have long working period as a doctors. Amount of doctors at Puskesmas Beji and Puskesmas Depok Jaya is still not ideal.Training is required by non civil servant physicians. Equipment at both puskesmas is still incomplete. The medicine in both puskesmas is complete but sometimes the medicine vacuum occurs. "

"Kementerian Kesehatan melaksanakan program peningkatan kinerja sumber dayakesehatan melalui pendidikan dan pelatihan; khususnya pelatihan tenaga pelayanankesehatan tradisional; melalui pelatihan pelayanan akupresur bagi Puskesmas; namunpelayanan akupresur belum berjalan di Puskesmas. Di Kota Jakarta Selatan Puskesmasyang sudah menyelenggarakan pelayanan akupresur hanya dua 2 . Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif; dan bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasipelaksanaan pelayanan akupresur di Puskesmas serta hambatannya. Informan dalampenelitian berjumlah 11 orang; yaitu Kementerian Kesehatan; Sudinkes Jakarta Selatan;Kepala Puskesmas; Dokter poli; pelaksana program. Metode pengumpulan data melaluiWM dan telaah dokumen. Hasil penelitian dari komponen input sudah berjalan; adanyadukungan Kepala Puskesmas; SOP pelayanan; dan SK penugasan namun belum optimalrotasi staf menjadi salah satu kendala; komponen output dan outcome belum optimal.Aspek komunikasi kejelasan dan konsistensi belum efektif tentang informasi regulasikebijakan yang ada dari penentu kebijakan kepada pelaksana; aspek pembiayaan belumdidukung peraturan daerah; aspek birokrasi masih kurang koordinasi dan sosialisasikebijakan dari Dinas Kesehatan ke Sudinkes dan Puskesmas.

---

The Ministry of Health is implementing programs to improve the performance of healthresources through education and training; especially training of traditional health careworkers; through the training of acupressure services for Primary Health Care; butacupressure service has not been run in Primary Health Care. In South Jakarta; PrimaryHealth Care that have been providing acupressure service are only two 2. Thisresearch is a qualitative research; and aims to analyze the policy and implementation ofacupressure service in Primary Health Care and its obstacles. Informants in the studyamounted to 11 people; namely the Ministry of Health; Sudinkes South Jakarta; Head ofPrimary Health Care; Doctor; program implementer. Methods of data collection throughWM and document review.

The result of research of input component have beenrunning; existence of support of Head of Puskesmas; service SOP; and SK ofassignment but not optimal rotation of staff become one of obstacle; component ofoutput and outcome not yet optimally. The communication aspect clarity andconsistency has not been effective about the existing policy regulation informationfrom the policy makers to the implementers; the financing aspect has not been supportedby local regulations; the bureaucratic aspects are still lacking coordination and thepolicy socialization from the Health Service to tribe of health service and PrimaryHealth Care. "

"Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu salah satu hal yang dinilai dalam Quality assurance adalah tingkat kepatuhan petugas. Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA merupakan penilaian terhadap kinerja petugas. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah proyek penerapan QA. Dan Laporan Puskesmas uji coba tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan masih rendah yaitu 56,0 %.Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan petugas standar pemeriksaan ISPA di Puskesmas Kota Bandar Lampung tahun 2002. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 102 petugas pemeriksa di Balai Pengobatan. Pengumpulan data untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, petugas diminta mengisi kuesioner, sedangkan untuk memperoleh tingkat kepatuhan petugas dengan mengamati petugas selama memeriksa pasien ISPA dengan menggunakan daftar tilik.Hasil penelitian memperlihatkan dari 102 petugas pemeriksa pasien di BP yang diteliti maka hanya 30,4 % petugas yang patuh, pendidikan berlatar belakang medis 28,4 %, yang memiliki beban kerja ringan hanya 19,6 %, kepala Puskesmas yang mempunyai kepemimpinan kondusif hanya 59,8 %, pengetahuan tentang program ISPA 55,9 % pengetahuan baik, 62,7 % petugas mempunyai motivasi baik, 40,2 % pernah mengikuti pelatihan, 40,2 % petugas mengatakan pernah memperoleh pembinaan dan sarana minimal pemeriksaan dipuskesmas yang lengkap 27,5 %. Dari 8 variabel yang diuji stastististik dengan kai kuadrat diperoleh hubungan yang bermakna antara kepatuhan dengan kepemimpinan, pengetahuan petugas, motivasi, pelatihan, pembinaan dan sarana minimal dengan nilai P < 0,05. Sedangkan untuk analisis multivariat dengan regresi logistik ganda hanya tiga variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan yaitu kepemimpinan, pelatihan dan sarana minimal, dengan nilai P<0,05. Kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan dengan OR 19,8361 kali. Untuk uji interaksi antara ketiga variabel dipemleh hasil yaitu tidak ada hubungan interaksi antara ketiga variabel tersebut.Kesimpulan secara umum kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA di Puskesmas Seluruh Kota Bandar Lampung masih rendah, disarankan kepada Depkes untuk menyederhanakan daftar tilik agar dalam penerapan dilapangan lebih operasional. Kepada Dinas Kesehatan hendaknya dalam penempatan kepala puskesmas harus benar-benar kepala puskesmas mempunyai visi untuk kemajuan puskesmas dan dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas secara rutin dan terstruktur dan untuk semua petugas harus membudayakan budaya mutu dalam setiap kegiatannya.

---

In order to improve the quality of health service the one that should be examined in quality assurance is the level of the health worker compliance. The level of health worker compliance to the examining standard of ARI patient is assessment to health worker?s performance. Lampung City is one of the rural projects in implementing the QA. Based on the report of Health Center model to the standard of examining is still low, that was 56,0%.

The objective of this study is to obtain the information on the factors that related with the level compliance of the health worker, who giving the examining standard of ARI patient at the Health Center of Bandar Lampung in 2002. This study design used cross-sectional, with qualitative and quantitative approaches. The number of sample and population was 102 examiner workers at the Health Center. The data were collected to obtain the description of factor that related with the compliance, the worker asked to fill-out the questionnaire, while to obtain the level of worker compliance by observation to the worker during the examining of ARI patient, the observation used checklist.

The result of this study shows that out of 102 patients who examining by the workers at the Health Center which studied, it was only 30,4% whose compliance. Their education background in medical was 28.4%. The ones who having light work loading are 19,6%. Head of the Health Center who's having conducive leadership only 59.8%, the knowledge on ARI program was good 55,9%. The workers who having good motivation was 62,7%, 40,2% ever followed the training, 40,2% workers said that they ever obtained the development and minimal utility of full examining at the Health Center was 27,5%.

Four variables, that are education, staffs knowledge, the facility of examining, leadership, work load, supervision, training, and motivation statistically significant associated with compliance, and minimum equipment with p<0,05. While for multivariate analysis by double logistic regression, only three variables that significantly having relationship to compliance, i.e. leadership, training and minimal utility, with p<0,05. The leadership was variable those the most dominant with OR 19,8361 times. For interaction test among the three variables, it obtained the result; i.e. there was not any relation among those three variables.

The conclusion in general, the health worker compliance to the examining standard of ARI patient at the Health Center throughout Bandar Lampung City was still low, It is suggested to the MOH to make simple the examining list in order the implementation at the field more professional. To Local Health Office, when he placed the head of Health Center should be the real of head of Health Center who's having vision to the development of the Health Center and in doing the development to Health Center routinely and structurally. For entire of the health workers should be socialized the quality in each activity."

"ABSTRAKJaminan persalinan merupakan program pemerintah yang ditujukan bagiibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir dalam rangka mengatasikendala finansial untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Agarpelaksanaan Jampersal dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukanpengembangan sistem informasi yang dapat mengintegrasikan data klaim daritempat pelayanan. Tersedianya basis data yang terintegrasi ini diharapkan jugamampu memaksimalkan penyerapan dana Jampersal. Telah dihasilkan SistemInformasi Jampersal berbasis komputer yang mempermudah pengolahan data,menghindari duplikasi data dan klaim yang tidak valid, serta menghasilkaninformasi yang cepat dan akurat terkait program Jampersal sehinggamempermudah kegiatan pelaporan, monitoring, dan evaluasi sebagai dasarpengambilan keputusan.

---

ABSTRACTMaternal health services is government program which is aimed for

pregnant mothers, mother of maternity, mother post-giving birth, and for newborn

infants in order to reducing the financial landscape for get acces to health care. In

order for the implementation of Jampersal can run effectively and efficiently,

required the development of information systems that can integrate data from

claims service. Availability of this integrated database expected to maximize

funds realization of jampersal. Information system of jampersal computer-based

that facilitates data processing, avoids duplicating data and the invalid claims, and

results the quickly and accurate information of jampersal, so that ease reporting,

activities monitoring, and evaluation as a basis decision making."

"Pembiayaan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah sakit dapat di klaimkan kepada Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 di RSUD Matraman dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan. Desain penelitian ini adalah penelitian operasional dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian meliputi jenis kelamin, usia, diagnosa, komorbid pasien, dan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan. Kemudian dilakukan analisis perbandingan biaya pelayanan pasien di rumah sakit dan tarif Kementerian Kesehatan. Biaya pelayanan pasien COVID-19 ditinjau berdasarkan perspektif rumah sakit (health provider) dengan melihat komponen tagihan biaya konsultasi, bmhp, obat, tindakan medis dan pemeriksaan penunjang. Dari 84 berkas tagihan pasien didapatkan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 yang terbesar adalah Suspek COVID-19 dengan komorbid (Rp. 654.331) dan yang terkecil pada Terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid (Rp. 330.817). Komponen biaya terbesar adalah biaya tindakan medis dan penunjang (77%). Terdapat perbedaan rata-rata biaya yang signifikan antara variable usia, jenis kelamin, diagnosa, komorbid terhadap biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 (p <0.005). Selisih antara biaya pelayanan dengan tarif kementerian kesehatan terbesar adalah pada suspek COVID-19 dengan komorbid (-) Rp. 208.069/Pasien, Evaluasi biaya pada pelayanan pasien COVID-19 sangat perlukan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit.

---

The cost of health services for COVID-19 patients in hospitals can be claimed to the Ministry of Health. This study aims to analyze the cost of outpatient services for COVID-19 at RSUD Matraman and its comparison with the Ministry of Health's rates. The design of this research is operational research by collecting quantitative and qualitative data. The research variables included gender, age, diagnosis, patient comorbidities, and the average cost of outpatient services. Then performed a comparative analysis of the cost of patient care at the hospital and the Ministry of Health rates. Covid-19 patient service costs are reviewed from the perspective of the hospital (health provider) by looking at the components of the bill for consultation fees, consumable medical cost, drugs, medical actions and supporting examinations. From 84 patient bill files, the largest average cost of outpatient services for COVID-19 was Suspect COVID-19 with comorbid (Rp. 654,331) and the smallest was Confirmed COVID-19 with comorbid (Rp. 330,817). The largest cost component was the cost of medical and supporting actions (77%). There was a significant difference in the average cost between age, sex, diagnosis, and comorbid variables on the cost of outpatient services for COVID-19 (p <0.005). The biggest difference between the service fee and the Ministry of Health's tariff is the suspected COVID-19 with comorbid (-) Rp. 208.069 / Patient, Evaluation of costs on COVID-19 patient services is urgently needed to improve quality control and cost control in hospitals."