Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan financial technology turut mendorong pertumbuhan pada sektor keuangan di Indonesia, ditandai dengan semakin maraknya perusahaan penyedia layanan peer to peer (P2P) lending termasuk yang menyediakan layanan berbasis syariah. Namun dibanding perusahaan penyedia layanan konvensional, peer to peer (P2P) lending syariah tumbuh cenderung lambat. Hal ini berkontradiksi dengan banyaknya pengguna potensial dari penduduk muslim di Indonesia, termasuk para generasi milenial muslim. Dengan menggunakan pendekatan teori The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 2, penelitan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor berupa performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, price value, perceived risk, trust in platform, dan religiosity yang memengaruhi behavioral intention generasi milenial muslim dalam menggunakan P2P lending syariah. Hasil analisis menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) menunjukkan bahwa performance expectancy, social influence, price value, religiosity dan trust in platform terhadap behavioral intention penggunaan P2P lending syariah ditemukan signifikan. Di sisi lain, faktor effort expectancy, facilitating condition, dan perceived risk terhadap behavioral intention tidak ditemukan signifikian. Selain itu, terdapat temuan bahwa terdapat perbedaan karakteristik dan signifikansi pada dua kelompok responden. Secara umum, tingkat pengetahuan generasi milenial muslim dikategorikan paham, namun hal ini belum diimbangi dengan penggunaan P2P lending itu sendiri serta masih terkonsentrasinya pengguna pada penduduk di Pulau Jawa.

---

ABSTRACTRapid development of financial technology has contributed to the growth of financial sector in Indonesia, as seen by the increasing number of peer to peer (P2P) lending providers, including those that provide sharia-based services. However, compared to conventional peer to peer (P2P) lending providers, Sharia peer (P2P) lending tends to grow more slowly. This condition contradicts with the fact that Indonesia has many potential users due to big number of Muslim population, including the millennial Muslim generations. By using The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) 2 as theoretical approach, this research aims to analyze factors which influences the behavioral intention of the millennial generation of Muslims in using sharia P2P lending, that consist of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, price value, perceived risk, trust in platform, and religiosity. The results based on Structural Equation Modeling (SEM) analysis showed that performance expectancy, social influence, price value, religiosity and trust in the platform on the behavioral intention of using sharia P2P lending were found to be significant. On the other hand, the effort expectancy, facilitating condition, and perceived risk factors on behavioral intention are not found to be significant. In addition, characteristic and significance difference were found among two group of respondents. In general, the level of knowledge of the millennials of Muslims is categorized as understand of P2P lending existence, but this has not been followed with P2P lending usage itself. As an addition, the users of this service were found to still concentrated on Java Island."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi generasi milenial di DKI Jakarta untuk berinvestasi melalui peer to peer (P2P) lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan technology acceptance model (TAM) dan dianalisis menggunakan metode structural equation modeling (SEM) dan regresi logistik untuk melihat pengaruh variabel sosio demografis (gender, agama, status pernikahan, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan) terhadap minat berinvestasi melalui peer to peer (P2P) lending. Responden dalam penelitian ini adalah 400 generasi milenial yang berdomisili di DKI Jakarta dan belum pernah berinvestasi melalui teknologi finansial tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan minat berinvestasi di peer to peer (P2P) lending berkorelasi positif dan sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, variabel sikap dipengaruhi oleh variabel persepsi kemudahan, pengetahuan, dan kepercayaan. Berdasarkan faktor sosio demografis kelompok yang paling berminat untuk berinvestasi melalui peer to peer (P2P) lending adalah gender laki-laki, belum menikah, bekerja di sektor swasta, memiliki pendidikan tinggi, berpendapatan besar dan mayoritas yang beragama islam.

---

This study aims to analyze the factors that influence millennials in DKI Jakarta to be lender in peer to peer (P2P) lending. This study used the technology acceptance model (TAM) approach. The study use structural equation modeling (SEM) and logistic regression methods to see the influence of socio-demographic variables (gender, religion, marital status, education, employment, religion and income) on investment intention through peer to peer (P2P) lending. The respondents in this study is 400 millenials who live in DKI Jakarta and have never invested through this financial technology.

The results of this study indicate that intention to invest in peer to peer (P2P) lending is positively correlated and influenced by attitude variables. Attitude variables depend on variables of perceived ease of use, knowledge and trust. Based on the socio-demographic factors of the groups most interested in investing through peer to peer (P2P) lending are male, unmarried, work in the private sector, obtain higher education, obtain large income and Muslim."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan Pajak Penghasilan atas Financial Technology ndash; Peer to Peer Lending P2P Lending . Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan peraturan yang ada, terdapat kewajiban perpajakan yang muncul baik atas fee yang diterima oleh platform maupun bunga pinjaman yang dibayarkan oleh borrower kepada lender. Namun, ditemukan adanya ketidaksenambungan antara peraturan yang ada dan fakta lapangan yang terjadi, sehingga dibutuhkan adanya suatu terobosan baru dalam mekanisme perpajakan atas transaksi p2p lending khususnya atas penghasilan bunga yang dibayarkan oleh borrower.

---

This research aims to determine the treatment of Income Tax on Financial Technology Peer to Peer Lending P2P Lending . This research was conducted using qualitative approach based on literature study and interview with the relevant sources. The results of this research is that based on existing tax regulations, there is a tax obligation that arises both on fees that received by the platform and the interest income from the lender side. However, there is a discrepancy between existing regulations and field facts, so that a new breakthrough in the taxation mechanism of p2p lending transaction, especially on interest income paid by borrower is needed."

"Pertumbuhan internet yang cepat dan kemajuan teknologi telah menyebabkan berkembangnya layanan keuangan baru dan inovatif atau disebut juga financial technology (fintech). Peer-to-Peer Lending adalah salah satu kategori Fintecth yang memfasilitasi mekanisme pinjam meminjam melalui Internet tanpa adanya jaminan dan tidak terlibatnya lembaga keuangan. Kepercayaan perlu dibangun dalam menghadapi risiko yang tinggi ketika menggunakan sistem pinjaman online. Kepercayaan antara lender dan borrower telah banyak dibahas, namun masih sedikit studi yang fokus kepada kepercayaan terhadap platform pinjaman. Studi ini dilakukan untuk memahami faktor penting yang mendorong kepercayaan lender terhadap platform untuk berinvestasi pada Peer-to-Peer Lending Platform. Penelitian ini mengumpulkan 180 responden yang memiliki pengalaman berinvestasi di Peer-to-Peer Lending Platform Indonesia. Model penelitian kemudian diuji secara empiris menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan hasil hubungan positif antara Perceived Regulatory Protection, Service Quality, dan Security Protection dengan Trust in Platform dan Trust in Platform mempengaruhi Willingness to Lend secara positif. Penemuan dari penelitian ini memberikan tambahan wawasan bagi akademis di masa depan dan sebagai pedoman bagi Peer-to-Peer Lending Platform.

---

The rapid internet growth and advancement in technology has led to the expansion of a new and innovative financial service or financial technology (Fintech). Peer-to-Peer Lending is one of the Fintech categories that facilitate lending mechanism between lender and borrower through the Internet without the involvement of collateral and financial institutions. Trust must be cultivated to tackle the high risk while using the online lending systems. Trust between lender and borrower have been discussed a lot, but there are limited studies focusing on trust towards lending platforms. This study aims to understanding the critical factors that drive lender’s trust in platform to invest on Peer-to-Peer Lending Platform. To test the model, 180 participants with investing in Indonesian Peer-to-Peer Lending experiencee were collected. The proposed model is empirically tested using Structural Equation Modeling (SEM) resulting positive effect of Perceived Regulatory Protection, Service Quality, and Security Protection on Trust in Platform and Trust in Platform positively affecting Willingness to Lend. The findings of this research provide valuable insights for future academic studies as well as practical guidance for Peer-to-Peer Lending Platform. "

"Perkembangan teknologi informasi melahirkan inovasi di bidang keuangan salah satunya Fintech Peer-to-Peer Lending syariah. Penyelenggara Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia bersaing menyediakan berbagai produk pembiayaan dengan beragam akad dan program, sedangkan ketentuan penyelenggaraannya baru diatur oleh POJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa DSN-MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini membahas mekanisme pembiayaan dan model pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, dan dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni tahapan penerimaan pembiayaan, tahapan penawaran investasi, dan masa investasi. Analisis syariah dilakukan pada tahapan penerimaan pembiayaan dan saat masa investasi berlangsung. Pengawasan Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia dilakukan oleh pihak internal dan pihak eskternal. Pengawasan internal dilakukan oleh organ perusahaan dengan pembuatan dan pelaksanaan SOP yang telah disetujui oleh OJK. Dewan Pengawas Syariah ikut melakukan pengawasan secara internal dengan pemantauan aspek syariah. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh OJK, namun OJK tidak spesifik memiliki program atau unit khusus yang mengawasi aspek syariah. Dewan Syariah Nasional juga berperan melakukan pengawasan tidak langsung dengan memberikan rekomendasi DPS, pembinaan, dan pencabutan DPS. Penyelenggara harus mengoptimalkan integrasi aspek syariah dalam SOP dan penyelenggaraannya. OJK harus mengeluarkan aturan baru yang mengakomodir Fintech Peer-to-Peer Lending Syariah serta melakukan pengawasan spesifik terhadap aspek syariah. DPS harus mengoptimalkan perannya dalam melakukan pengawasan. DSN perlu meningkatkan pelatihan dan sertifikasi untuk menambah jumlah DPS yang masih terbatas

---

The development of information technology has created innovations in financial sector, one of them is Sharia Peer-to-Peer Lending. Sharia Peer-to-Peer Lending operators in Indonesia compete to provide various financing products with various akad and programs, while rules for their implementation are only regulated by POJK NO 77/POJK.01/2016 and in the DSN-MUI Fatwa No 117/DSN-MUI/II/2018. This study discusses the financing mechanism and supervision model of Sharia Peer-to-Peer Lending in Indonesia. This research is normative research and analytical descriptive. The results showed that the financing mechanism has in accordance with DSN MUI Fatwa, and implemented in three stages; the stage of receiving financing, offering investment, and investment period. Sharia compliance is carried out within the stage of receiving financing and during the investment period. Supervision of Sharia Peer-to-Peer Lending is carried out by internal and external parties. Internal supervision is carried out by the operators by making and implementing SOPs that have been approved by the OJK. DPS participates in monitoring sharia aspects. External supervision is carried out by OJK, unfortunately OJK not yet specifically have a special program or unit that oversees sharia aspects. DSN plays a role in indirect supervision by providing DPS recommendations, coaching, and revoking DPS. Operators should optimize the integration of sharia aspects in SOPs and their implementation. OJK must issue new rules to accommodate Sharia Peer-to-Peer Lending and carry out specific supervision on sharia aspects. DPS should optimize its role in conducting supervision. DSN should continue to conduct various trainings and certifications to increase the number of DPS which is still limited"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model bisnis yang di gunakan oleh pelaku bisnis dalam industri teknologi finansial. Analisis di lihat dari elemenelemen yang tergabung dalam ekosistem fintech beserta kunci penggerak nya. Produk yang di tawarkan, permintaan pelanggan, hambatan masuk, percepatan teknologi, serta modal pendanaan usaha juga termasuk ke dalam bagian dari penelitian.

---

This study aims to analyze the influence of bussiness models that are used by peer to peer lending businesses in financial technology fintech. The analysis is viewed from the element of fintech ecosystem along with its driving key firms. Offered products, customer demands, barriers to entry, pace of acceleration technology, and funding of the bussiness are also included inside the part of research."

"Perusahaan Fintech di Indonesia yang mengalami pertumbuhan menjadi motif dalam penelitian ini. Tujuannya untuk menyelidiki tentang berbagai intensi yang mempengaruhi peminjam dalam menggunakan suatu teknologi yang berfokus pada platform peer to peer lending sebagai bisnis jasa keuangan yang berkembang di Indonesia. Literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti trust, perceived risk, utilitarian value, ease of use,dan perceived cost dapat mempengarui niat konsumen terhadap peer to peer lending. Penulis menggunakan survei dengan membagikan kuesioner online untuk mengumpulkan data sampel dan hanya 183 responden dengan status pernah menggunakan peer to peer lending yang datanya akan digunakan untuk analisis statistik. Hasil regresi linier yang telah dilakukan menunjukkan bahwa trust, perceived risk, utilitarian value, dan perceived cost memiliki perngaruh signifikan terhadap intensi untuk meminjam melalui peer to peer lending. Sedangkan ease of use menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Adapun batasan dalam penelitian ini menekankan pada 10 perusahaan peer to peer lending pertama yang terdaftar di OJK. Selain itu, penelitian ini terdiri dari lima faktor yang diukur terhadap intention to borrow melalui peer to peer lending. Faktor yang diidentifikasai memiliki pengaruh signifikan dapat dimanfaatkan bagi penyedia platform peer to peer lending, lembaga pembuat kebijakan, dan bahkan lembaga perbankan sebagai bahan pertimbangan dalam mengembangkan strategi kedepannya.

---

The Fintech company in Indonesia which is experiencing growth has become the motive in this research which aims to investigate various intentions that influence borrowers in using a technology that focuses on the peer to peer lending platform as a growing financial services business in Indonesia. Literature shows that factors such as trust, perceived risk, utilitarian value, ease of use, and perceived cost can influence consumer intentions towards peer to peer lending. The author uses a survey by distributing online questionnaires to collect sample data and only 183 respondents with status have used peer to peer lending for which data will be used for statistical analysis. The linear regression results that have been done show that trust, perceived risk, utilitarian value, and perceived cost have a significant effect on intention to borrow through peer to peer lending whereas ease of use shows insignificant results. The limitations of this study emphasize the first ten peer to peer lending companies registered with the OJK. Also, this study consisted of five factors measured against intention to borrow through peer to peer lending. Factors identified as having significant influence can be used for peer to peer lending platform providers, policy-making institutions, and even banking institutions as considerations in developing future strategies."

"Teknologi finansial peer to peer lending menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ingin mencari modal namun tidak memiliki akses untuk mendapat pinjaman dari bank konvensional. Demand yang tinggi serta Imbal hasil yang besar membuat layanan ini diminati banyak investor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum pada regulasinya serta menganalisa mengenai Pengaruh Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi yang terjadi didalam mekanisme peer to peer lending terhadap tingkat penyalurannya.. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Post-Positivist dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menyajikan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membandingkan serta menganalisis nilai transaksi peer to peer lending sejak sebelum dan setelah diberlakukannya regulasi pajak dan menganalisa aspek certainty pada regulasi yang berlaku melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dilakukan menunjukkan bahwa pengenaan pajak tidak menurunkan nilai transaksi peer to peer lending di Indonesia. Kemudian dalam menganalisa asas certainty pada PMK 69 Tahun 2022 diketahui bahwa regulasi pajak peer to peer lending di Indonesia telah memenuhi asas kepastian hukum. Namun regulasi pajak yang mengatur hanya terbatas kepada platform resmi sehingga masih terdapat dispute pada mekanisme pajak pada platform ilegal dengan borrower yang berstatus orang pribadi sehingga tidak dapat melakukan pemotongan pajak.

---

Peer to peer lending financial technology is one alternative funding for the community, especially Small and Medium Enterprises (SMEs) who looking for fund but don’t have access to loans from conventional banks. High demand and large returns make this service look attractive for many investors. This study aims to analyze aspects of legal certainty in the regulation and the analyze the impact of Income Tax (PPh) on transactions that occur in the peer to peer lending mechanism. The research methods was conducted with a PostPositivism approach and qualitative data analysis technique. The analysis was carried out by presenting statistical data from the Financial Services Authority (OJK) to compare and analyze transaction values before and after the enactment of tax regulations and analyze certainty aspects of applicable regulations through in-depth interviews. The results of this study indicate that after being carried out, it shows that the imposition of taxes does not reduce the value of peer to peer lending transaction in Indonesia. Then, in analyzing the principle of certainty in PMK 69 of 2022, supported by in-depth interviews, it is known that peer to peer lending tax regulations in Indonesia have met the principle of legal certainty. However, the tax regulations that regulate are only limited to official platforms, so there are still disputes on the tax mechanism on illegal platforms with borrowers who are private person status so they cannot withhold taxes."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan yang mencakup tiga dimensi pengukuran yaitu financial knowledge, financial behavior, dan financial attitude terhadap minat lenders untuk melakukan investasi di Peer-to-Peer Syariah dengan digital literacy sebagai variabel moderasi. Data penelitian ini diolah dengan metode regresi linear berganda menggunakan software IBM SPSS Statistics versi 29. Penelitian ini melibatkan 104 responden yang merupakan lenders aktif ALAMI Sharia dalam kurun waktu Desember 2022 – Mei 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa financial behavior memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat investasi para lenders, sedangkan financial knowledge dan financial attitude tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap minat investasi. Selain itu tidak ditemukan bukti bahwa digital literacy memoderasi secara signifikan hubungan antara financial knowledge dengan minat investasi para lenders Peer-to-Peer Lending Syariah.

---

This study aims to determine the effect of financial literacy which includes three measurement dimensions, namely financial knowledge, financial behavior, and financial attitudes on lenders' intentions to invest in Sharia Peer-to-Peer with digital literacy as a moderating variable. The research data was processed using the multiple linear regression method using IBM SPSS Statistics version 29 software. This study involved 104 active ALAMI Syariah lenders for the period December 2022 – May 2023. The results showed that financial behavior had a positive significant effect on the lender's investment intentions, while financial knowledge and financial attitudes have no significant effect on the intention of the lender. In addition, there is no evidence that digital literacy significantly moderates the relationship between financial knowledge and investment intention of the lender."

"Kemajuan teknologi telah memberikan dampak pada banyak sektor, salah satunya pada industri keuangan, instrumen pendanaan yang berbasis teknologi menjadi alternatif penyaluran dana dan akses kepada pembiayaan selain melalui perbankan. Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan salah satu platform industri keuangan berbasis Financial Technology (fintech) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pendanaan. Dari sudut pandang Syariah, melalui Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menjadi dasar diperbolehkannya secara Syariah praktik P2PL, sehingga industri P2PL yang berlandaskan prinsip Syariah atau P2PL Syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kemudahan akses pendanaan di sisi lain berimplikasi pada meningkatnya risiko pembiayaan macet, sehingga diperlukan suatu sistem yang baik dalam menyelesaikan pembiayaan macet apabila terjadi. Fatwa DSN-MUI sejatinya telah menjelaskan bahwa jika diantara para pihak terjadi perselisihan, maka musyawarah mufakat dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian perselisihan, jika mufakat tidak dicapai, maka diselesaikan sengketa tersebut melalui jalan lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tulisan ini akan mengulas lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pembiayaan macet khususnya pada PT Alami Sharia, dimana berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa secara umum terdapat dua jenis metode penyelesaian, yakni litigasi dan non-litigasi. Penggunaan metode non-litigasi diutamakan dan dilakukan sebelum metode litigasi, beberapa metode non-litigasi yang dapat dilakukan antara lain adalah musyawarah berupa mediasi, negosiasi, arbitrase serta melalui Lembaga Perlindungan Konsumen, apabila metode non-litigasi sudah ditempuh dan tidak berhasil, maka metode litigasi melalui pengadilan dapat dilakukan. Pada kasus Alami, mekanisme yang dapat ditempuh diatur dalam perjanjian pemberian kuasa antara Alami sebagai penyelenggara P2PL Syariah dengan pemberi pembiayaan sebagai pengguna adalah sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 yakni melalui musyawarah dan apabila tidak berhasil maka diselesaikan melalui pengadilan agama. Namun karena Tingkat Keberhasilan pembiayaan Alami masih 100% maka belum pernah ada kasus penyelesaian perselisihan atau sengketa di Alami.

---

Technological advances have had an impact on many sectors, one of which is the financial industry, technology-based funding instruments have become an alternative for channeling funds and access to financing other than through banking. Peer to Peer Lending (P2PL) is a Financial Technology (fintech) based financial industry platform that makes it easy for the public to access funding. From a Sharia point of view, through the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 concerning Information Technology-Based Financing Services Based on Sharia Principles is the basis for the regulation of P2PL practices in Sharia, so that the P2PL industry based on Sharia principles or Sharia P2PL grows and develops in Indonesia. Ease of access to funding, on the other hand, has implications for increasing the risk of bad financing, so that a good system is needed to resolve bad financing when it occurs. The DSN-MUI fatwa has actually explained that if there is a dispute between the parties, consensus deliberation (musyawarah mufakat) is carried out as an effort to resolve the dispute, if consensus is not reached, then the dispute is resolved through a sharia-based dispute resolution institution in accordance with applicable laws and regulations. This paper will further review the mechanism of settlement of bad financing, especially at PT Alami Sharia, based on the results of the research it was found that in general there are two types of settlement methods, namely litigation and non-litigation. The use of non-litigation methods is prioritized and carried out before litigation methods, several non-litigation methods that can be carried out include deliberations in the form of mediation, negotiation, arbitration and through consumer protection agencies, if non-litigation methods have been tried and are not successful, then the litigation method through the courts can be done. In the Alami case, the mechanism that can be followed is regulated in the power of attorney agreement between Alami as the organizer of the Sharia P2PL and the financier as the user is in line with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 namely through deliberation and if it is not successful then it is resolved through a religious court. However, because the Success Rate of Alami's financing is still 100%, there has never been a case of dispute resolution or dispute at Alami."