Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACTThere are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. "

"Skripsi ini mengkaji mengenai dampak dari dibatalkannya akta kelahiran seorang anak angkat. Identitas anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi dan tercermin pada suatu akta kelahiran. Pada skripsi ini, penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu Bagaimana pengaturan mengenai pengangkatan anak dan pembatalan akta kelahiran di Indonesia khususnya pada anak angkat. Bentuk penelitian dalam skripsi ini bersifat doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Di Indonesia, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang praktik pengangkatan anak. Praktik pengangkatan anak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak beserta SEMA dan Peraturan pelaksana lainnya. Akta kelahiran dan pembatalannya diatur dalam UU Administrasi Kependudukan dan Peraturan pelaksananya. Praktik pembatalan akta kelahiran anak angkat ini dianalisis melalui dua penetapan pembatalan akta kelahiran yang mana dengan dikabulkannya permohonan tersebut melahirkan suatu dampak dan akibat hukum terhadap anak angkat serta penulis mengkaji mengenai upaya hukum yang ditempuh.

---

This bachelor thesis examines the impact of canceling the birth certificate of an adopted child. A child's identity is one of the child's rights that must be fulfilled and reflected in a birth certificate. In this thesis, the author raises the subject matter, namely how the regulation of child adoption and cancelation of birth certificates in Indonesia, especially for adopted children. The form of research in this thesis is doctrinal with a qualitative approach. In Indonesia, there is no law that specifically regulates the practice of child adoption. The practice of child adoption is regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption along with SEMA and other implementing regulations. Birth certificates and their cancellation are regulated in the Population Administration Law and its implementing regulations. The practice of canceling the birth certificate of an adopted child is analyzed through two stipulations of canceling the birth certificate, which with the granting of the application gives birth to an impact and consequences. The author also examines the legal remedies taken."

"Skripsi Ini membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak dicatat studi kasus penetapan pengadilan agama Tangerang Nomor 46-IDT/2008-PA. Penelitian ini menggunakan metodologi normative dan empiris. Penelitian meneliti bagaimana undang-undang mengatur mengenai perkawinan dan pencatatan perkawinan Hasil penelitian menemukan akibat hukum yang kurang adil khususnya pada penetapan pengadilan agama Tangerang Nomor 46-IDT/2008-PA. Penelitian meneliti bagaimana undang-undang mengatur mengenai perkawinan dan pencatatan perkawinan.

---

This thesis discusses the legal consequences arising from the marriage was not recorded a case study of religious court Tangerang Number 46-IDT/2008-PA. This study uses normative and empirical methodology. The study examined how the laws governing marriage and marriage records found results that are less fair legal consequences, especially in the religious court Tangerang Number 46-IDT/2008-PA. The study examined how the laws governing marriage and marriage records."

"Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada pembatalan, Putusan Pengadilan Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Adoption of a child by court order will provide a clear legal standing for the adopted child. In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children must be accompanied by a birth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by a birth certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg to resolve this problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses qualitative data analysis methods because the data obtained is in the form of descriptive data from interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg is still valid and legally valid. So that the position of adopted children still has legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations."

"Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, tetapi kadang-kadang takdir Ilahi menentukan lain. Sehingga berbagai usaha dilakukan untuk mempunyai anak, antara lain dengan cara mengangkat anak. Pada masa pemerintahan Belanda dahulu, penduduk Indonesia dibagi atas 3 golongan, yang diatur dalam Pasal 163 ayat (1) Indische Staatsregeling. Pemerintah Belanda memberlakukan Staatsblad 1917 Nomor 129 yang mengatur tentang anak angkat untuk WNI keturunan Tionghoa. Staatsblad tersebut sekarang ini tidak lagi diperhatikan oleh Pengadilan di Indonesia karena tujuan pengangkatan anak adalah demi kepentingan kesejahteraan anak. Penulis ingin mengetahui pengangkatan anak dan kedudukan anak angkat menurut Penetapan Pengadilan Negeri, hak mewaris anak angkat setelah tidak diterapkannya Staatsblad 1917 nomor 129 oleh pengadilan, dan sikap notaris terhadap pengangkatan anak dan hak mewaris anak angkat tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Pengangkatan anak untuk WNI keturunan Tionghoa sudah tidak menggunakan Staatsblad 1917 Nomor 129 lagi karena pada saat ini sudah tidak ada penggolongan penduduk dan ketentuan dalam staatsblad tersebut bersifat diskriminasi, hal ini terlihat dalam Penetapan Pengadilan Negeri yang lebih menitikberatkan pengangkatan anak pada kesejahteraan anak tanpa perbedaan anak laki-laki atau perempuan. Kedudukan anak angkat adalah sebagai anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya, maka anak angkat berhak mewaris dari orang tua yang mengangkatnya. Terhadap pengangkatan anak, para notaris masih mempunyai perbedaan sikap, yaitu ada yang menggunakan staatsblad tersebut dan ada yang sudah tidak menggunakannya."

"Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karenanya dalam Undang-Undang yang sama diatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Permasalahan yang akan diteliti adalah Apakah alasan para pihak dalam mengajukan permohonan penetapan Pengadilan Negeri untuk mancatatkan perkawinan beda agama dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bogor pemberian izin perkawinan beda agama antara Tuan X dan Nona Y, dan Bagaimanakah kedudukan hukum mengenai perkawinan beda agama setelah adanya penetapan No. 111/Pdt.P/2007/PN. BGR. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian normatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder yang akan di gunakan terdiri dari Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundangundangan, Bahan hukum sekunder, yakni Bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia, Bahan hukum tersier yang dalam penelitian ini dianggap perlu juga dipakai, misalnya: kamus-kamus yang di gunakan jika terdapat kesukaran-kesukaran dalam menterjemahkan sesuatu kalimat dalam penulisan penelitian ini. kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analitis data secara kualitatif sehingga hasil penelitiannya akan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum mengenai akibat hukum mengenai perkawinan beda agama yang di langsungkan di indonesia. Maka perkawinan berbeda Negara dapat dilaksanakan, selama mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam kasus ini dapatlah dilaksanakan perkawinan berbeda agama antara Tuan X yang memeluk agama Islam dengan Nona Y yang memeluk agama Katolik. Dengan melihat pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006. Karena mereka telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bogor. Jadi dapat pula dikatakan bahwa keputusan hakim dapatlah dipertanggung jawabkan, dengan melihat dasar-dasar hukum yang dipakai oleh hakim. Dan keputusan hakim telah sesuai dengan dasar hukum yang ada saat ini. Sehingga perkawinan berbeda agama dapat dilaksanakan tetapi dengan tidak mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan haruslah terlebih dahulu memohon penetapan ke Pengadilan Negeri.

---

Marriage in Indonesia is stipulated by Law No 1 Of 1974 of Marriage. The Law defines marriage as material and conjugal bond between a man and a woman as a married couple intended to form a happy and everlasting family or household based on the One Supreme God. Therefore, the Law stipulates that marriage is lawful if held according to the same religion and faith and recorded according to the applicable law and legislation. But what if the marriage is held between a man and a woman with different religions. Official interpretation of Law of Marriage only acknowledges that a marriage is held based on the same religion and faith of a man and a woman intending to marry. In a pluralistic community like in Indonesia, a marriage between a man and a woman with the different religions can possibly occur. The problems to study are the reasons(s) of the parties in the filling of petition for District Court?s adjudication to register the marriage with the different religions with the Municipal Office of Demography and Vital Statistics Bogor, the Consideration(s) of Judges of Bogor District Court to permit a marriage with the different religions after adjudication No. 111/Pdt.P/2007/PN.BGR. In this case, normative study and secondary data are used in this study. Secondary data used herein consists of binding Primary Legal Materials in the form of laws and legislation and collected Secondary Legal Materials in the form of books and articles relating to the marriage with the different religions held in Indonesia, tertiary Legal Materials considered necessary herein, for example: dictionaries in case of difficulties to translate a sentence in the writing of this study. They are further analyzed by using qualitative data analysis method to produce descriptive-analytic study results thereby giving a general description of legal consequences of marriage with the different religions held in Indonesia. A marriage with the different Nationality can be held if receiving Adjudication from District Court. In this case, a marriage between Mr. X embracing Islam and Ms. Y embracing Catholic with the different religions can be held by referring to article 35 of Law number 23 of 2006 because they have received adjudication from Bogor District Court. So, it can be said that the judge's decision can be accounted for by referring to legal bases used by the judge and the Judge's decision has complied with the current legal bases. Therefore, a marriage with the different religions can be held without waiving the existing provisions and by first petitioning for adjudication to District Court."

"Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini memberikan sikap landasan tegas bahwa untuk menentukan sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing -masing agama dan kepercayaannya. Ada juga asas dalam perkawinan, yaitu asas kekal abadinya perkawinan, penyimpangan dari asas tersebut selain perceraian adalah pembatalan perkawinan yang merupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak pernah ada. Ada syarat dan alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan dan hanya orang-orang tertentu yang diberikan hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dengan memenuhi batas waktu pengajuannya. Pembatalan tersebut berakibat terhadap kedudukan (status) anak. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan tanya jawab spontan kepada instansi yang terkait untuk mencari jawaban terhadap masalah yang ada. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan dilakukan bila perkawinan tidak memenuhi syarat materi dan formil, dan diajukan dengan memenuhi alasan sebagaimana ditetapkan undang-undang. Adanya batas waktu pengajuan hanya bila perkawinan dilakukan di bawah ancaman dan adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri sebelum perkawinan, sedangkan untuk alasan lain tidak ada batas waktu. Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, sehingga mereka tetap berkedudukkan (berstatus) sebagai anak sah dan tetap mendapat haknya sebagaimana anak sah."

"ABSTRAKPasal 29 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan penyampaian laporan adanya perjanjian perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat mengikat dan berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ditemukan akta Perjanjian Perkawinan yang terlambat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disamping itu ditemukan pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyatakan terdapat pengoperan hak-hak atas saham suami dan isteri dalam keadaan Akta Perjanjian Perkawinan mereka belum disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan adanya penyimpangan tersebut, maka terdapat ancaman kebatalan atas akta Perjanjian Perkawinan dan pengoperan hak-hak atas saham tersebut.

---

ABSTRACTArticle 29 (1), Law of Republic of Indonesia No 1 of 1974, obliges the delivery report to the Officer of the Civil Registry Office as binding conditions and the occurrence of Prenuptial Agreement for the third parties, at the time of or before the marriage take place, but in fact there is a Prenuptial Agreement that late to be reported and verified by the Officer of the Civil Registry Office. Beside that, there is a Deed of Resolutions of Extraordinary General Meeting of Shareholders which stated there was transfer of rights of the shares between husband and wife in the condition that their Prenuptial Agreement has not been verified by the Officer of the Civil Registry Office. With deviation described above mention, then there is threat of nullification on the Prenuptial Agreement and transfer the rights of the shares.

---

"

"ABSTRAKSkripsi ini berisi tentang akibat hukum pembatalan perkawinan karena hubungandarah terhadap kedudukan anak berdasarkan analisis Putusan Pengadilan AgamaSidoarjo Nomor: 978/Pdt.G/2011/Pa.Sda. Pokok permasalahan membahasbagaimana kedudukan anak yang dilahirkan setelah perkawinan kedua orangtuanya dibatalkan karena adanya hubungan darah. Penelitian ini adalah penelitianyuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dataprimer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pembatalan perkawinankarena hubungan sedarah ini tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan,sehingga dalam hal ini anak tersebut merupakan anak sah dan memiliki hubungannasab dan dapat saling mewarisi dengan kedua orang tuanya dan keluarga keduaorang tuanya.

---

ABSTRACTThis thesis describes the legal consequences of a marriage annulment by bloodrelation to the child’s legal status based on the analysis of the Religious CourtDecision Sidoarjo Number: 978/ Pdt.G/ 2011 /Pa.Sda. The issue is how the child’slegal status after the marriage of his parents was canceled because of the bloodrelation. This research is the juridical-normative research where the data sourcesobtained from secondary data and primary data. The results showed that marriageannulment decision because of the blood relation is not retroactive to childrenwho were born in a marriage, so in this case the child is legitimate and has nasabrelation and inherit each other with their parents and their parents’s families."