Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143358 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rizki Putra Pratama
Perjanjian antara bank swasta dan bank pembangunan daerah tentang kredit sindikasi = Agreemen between private banks and regional development banks about syndicated loan
"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perjanjian Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah Tentang Kredit Sindikasi. Permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kredit sindikasi antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan dua orang narasumber.
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bahwa pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah tidak ada pengaturan khusus atau sama dengan Perjanjian Kredit Sindikasi pada umumnya, yaitu mengacu pada hukum perjanjian/kontrak pada KUHPerdata dan beberapa Undang-Undang lainnya seperti UU Perbankan, PBI No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Kemudian ditemukan adanya pengecualian untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.
In this thesis will be discussed about the Agreement Between Private Banks and Regional Development Banks About Syndicated Loan. The problem in this thesis is to discuss the Arrangement of Syndicated Loan Agreements between Private Banks and Regional Development Banks and also the legal consequences if in a syndicated loan agreement between Private Banks and  Regional Development Banks violates the Legal Lending Limit. The research method used is juridical-normative research in which data collection is obtained from library studies and also through interviews with sources.
The results of this study are found that the arrangement of the Syndicated Loan Agreement between Private Banks and Regional Development Banks has no specific arrangement or the same as the Syndicated Loan Agreement in general where only refer to the contract / contract law on Civil Code and several other laws such as the Banking Act, PBI No. 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 concerning the Legal Lending Limit, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning the Evaluation of Quality of Commercial Bank Assets, and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.. Then there were exceptions for violating the legal lending limit."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hakim Anantaputra
Penggunaan intercreditor agreement dalam kredit sindikasi antara bank domestik dan bank asing dengan pihak asing dengan menggunakan dua perjanjian kredit yang berbeda = The usage of intercreditor agreement in a syndicated loan between indonesian banks and international banks with a foreign entity which uses two separated loan agreements
"Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perbankan, lembaga perbankan Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan selaku lembaga penyalur dana, salah satu usaha bank meliputi pemberian kredit. Dalam membiayai proyek yang nilainya sangat besar, kredit dapat diberikan oleh suatu sindikasi yang terdiri dari berbagai kreditur, yang memiliki keuntungan tersendiri, baik bagi debitur maupun bagi kreditur, dan dapat melibatkan berbagai macam pihak, termasuk Pihak Asing.
Untuk itu, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan hukum terkait Kredit Sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing dengan Pihak Asing. Selain itu, akan dibahas juga mengenai implikasi hukum dari penggunaan dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi antara Bank Domestik dan Bank Asing Pihak Asing. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penggunaan Intercreditor Agreement merupakan suatu bentuk implikasi hukum dari digunakannya dua perjanjian kredit yang berbeda dalam satu sindikasi, dimana penggunaannya didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Peraturan Bank Indonesia diperbaiki dengan menambahkan definisi dari Kredit Sindikasi itu sendiri, sehingga terdapat acuan yang jelas mengenai apa yang dimakud dengan Kredit Sindikasi yang berasal dari peraturan perundang-undangan.
Financial institutions in general and banking institutions specifically has a major and strategic role in driving the economy of a state. As mentioned by Indonesia rsquo s Banking Law, banking institutions rsquo primary functions is to mobilize and to channel funds from the public, and as an institution which channel funds from the public, one of the operations of a commercial bank is to extend credits. In funding projects that has gigantic values, credits may be extended in the form of syndication which is formed by several creditors, which has its own merits, for both the debtors and creditors, and may involve any kind of counterparty, including Foreign Entities.
For that particular reason, this thesis, will discusses the laws in regards to syndicated loan done between domestic banks and foreign banks with foreign entities. In addition to that, this thesis will also adresses the legal implications of the use of two separated loan agreements in a single syndication between domestic banks and foreign banks with foreign entities. This thesis uses the juridical normative study method. The research method used is a literature researchwhich delivers a descriptive research typology.
This thesis concludes that the use of Intercreditor Agreement is the legal implications in regards to the use of two separated loan agreemenents in a single syndication, in which uses the Civil Code as its legal grounds. Thus, the author suggests that Bank Indonesia rsquo s Regulation is amended by adding the definition of Syndicated Loan itself, so it serves as a clear reference to what a Syndicated Loan means, which is derived from the Law itself."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fathia Saputri Wulandewi
Analysis on sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks: case study: syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang Highway = Analisis pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dan bank konvensional: studi kasus: pembiayaan sindikasi pembangunan jalan TOLL Serang-Panimbang
"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi syariah tol Serang-Panimbang yang dibiayai antara bank sharia dan bank konvensional, antara lain terkait dengan kendala yang dilalui apabila suatu sindikasi dibiayai oleh dua bank dengan sistem yang berbeda, implementasi tanggung jawab hukum lead managers, dan pengaturan hukum terhadap pembiayaan sindikasi syariah yang diberikan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi syariah antara bank syariah dengan bank konvensional serta penyelesaiannya, tanggung jawab hukum lead managers atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku terkait dengan kesesuaian pembiayaan sindikasi baik dalam aspek pemberian pembiayaan hingga sahnya pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normaif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan bank konvensional mengalami berbagai hambatan terkait dengan jenis akad dan produk-produk yang berbeda  dapat berpengaruh terhadap perbedaan transaksi di bank syariah dan konvensional dan penyelesaian masalah dengan cara menggunakan produk yang memiliki transaksi secara komersial yang sama, sehingga penyesuaian yang dilakukan hanya terdapat dalam penyesuaian skema syariah. Terkait dengan tanggung jawab hukum lead managers adalah telah bertanggungjawab. Dan dalam hal kerjasama oleh bank syariah dengan bank konvensional serta pembiayaa sindikasi syariah kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.
This thesis discusses the legal analysis of several aspects of the syndicated financing for the construction of Serang-Panimbang highway between sharia banks and conventional banks, including the obstacles problems that will be encountered if a syndication is financed by two banks with different systems, the implementation of the lead managers legal responsibility, and legal arrangements for sharia syndicated financing provided by sharia banks and conventional banks. In analysing these aspects, the author attempts to oversee each point of the research from the perspective of the syndicated financing process and the applicable sharia banking regulations, particularly the problems in providing sharia syndicated financing between sharia banks and conventional banks followed by a solution, the legal responsibility of the lead managers for the formation of the syndication, and sharia banking regulations that are applicable to the legality of syndicated financing, both in terms of providing financing and the applicability of syndicated financing conducted by sharia banks with conventional banks. This research has a juridical-normative approach using descriptive-analytical research methodology, and the data employed are secondary data supported by interviews. According to the result of this research, syndicated financing carried out by sharia banks with conventional banks encounters various problems related to the types of akad and different products that can affect the differences in transactions in sharia and conventional banks; the solution to the problem is to use products that have the same commercial transactions, so that the adjustments made are only in the adjustment of the sharia system. Related to lead managers, legal responsibilities are performed responsibly. In addition, the syndicated financing provided between sharia banks and conventional banks, as well as sharia syndicated financing to the debtor customers, complies with apropos banking regulations. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alissa
Tinjauan yuridis penggunaan perjanjian kredit dan perjanjian pembiayaan dengan prinsip syariah dalam satu sindikasi antara bank konvensional dan bank syariah = Juridical review on the usage of loan agreement and syaria based financing agreement in one syndicated loan between conventional bank and islamic bank
"Perbankan yang dikenal saat ini memiliki peran yang penting sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, salah satu kegiatan perbankan adalah kegiatan penyaluran dana melalui pemberian Kredit ataupun Pembiayaan dengan Prinsip Syariah. Selain diberikan bagi perorangan, dana dapat pula diberikan kepada perusahaan yang hendak menjalankan suatu proyek dan membutuhkan dana yang besar. Dalam hal ini, dana dapat diberikan secara bersama-sama oleh beberapa bank sekaligus dengan menggunakan satu dokumentasi kredit. Skema seperti ini dikenal dengan Kredit Sindikasi. Namun dalam hal Kredit Sindikasi diberikan oleh Bank Konvensional bersama dengan Bank Syariah, adanya perbedaan prinsip diantara keduanya mengharuskan digunakannya dua dokumentasi berbeda yang dapat mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari masing-masing bank.
Skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan dan dampak dari penggunaan Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Ditulisnya skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan dampak dari digunakannya Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dalam satu sindikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.
Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya penggunaan Intercreditor Agreement sebagai perjanjian induk yang menjembatani ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit dan Perjanjian Pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN. Dengan demikian, Penulis menyarankan agar Bank Konvensional yang belum pernah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah sebelumnya agar tidak menjadikan perbedaan prinsip yang ada sebagai penghambat untuk menyalurkan dananya bersama-sama.
Banking as we know today holds a vital role, as they act as an intermediary between those with funds and those without and or lacking in funds. As stipulated in Indonesias Banking Law, one of Banks main activities is to channel funds between those mentioned above, by way of general Loan Credit Facility, as well as Syaria based financing. Generally, loans may be granted to both persons and legal entities, including but not limited to corporations in need of large amount of funds. Loan credit facility may be granted by one or more banks jointly using one loan agreement, such scheme is known as a syndicated loan. However, on such case where a syndicated loan is jointly granted by Conventional Banks and Islamic Banks, two separated agreements must be executed to accommodate the terms and conditions of each types of banks in accordance with its banking principles.
This thesis will elaborate and discuss the provisions and or regulations and its impact on using a general Loan Agreement as well as Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The purpose of this thesis is to find the legal basis and impact of the usage of Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan. The study method used in this thesis is the juridical normative method. This thesis uses literature research method which delivers a descriptive research typology.
This thesis concludes that the usage of Intercreditor Agreement is found to be the impact of using Loan Agreement and Syaria based Financing Agreement in one syndicated loan, as stipulated in Fatwa of National Board of Syaria. Thus, the author suggests for Conventional Banks to not make the difference of existing principles as a barrier to channel the fund together with Islamic Banks."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kathleen Cateliya
Analisa juridis tentang kredit restrukturisasi terhadap pinjaman kredit sindikasi: studi kasus: pembangunan jalan tol antara Bank X sebagai agen bank dan PT Y = Juridical analysis of credit restructuring towards syndicated loan: case study: toll road construction between Bank X as agent bank and PT Y
"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia.
Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.
This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.
Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65782
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilma Primanugraha
Studi kasus pembiayaan sindikasi antara bank syariah sebagai participant bersama bank konvensional pada pembangunan jalan tol dalam kota ruas Pulo Gebang-Semanan = A case study of a syndicated financing between sharia banks as participants with conventional banks in the toll road construction of Pulo Gebang-Semanan segment
"Pelaksanaan pembangunan jalan tol menggunakan pembiayaan sindikasi antara bank syariah bersama bank konvensional di Indonesia diperbolehkan tetapi modalnya tidak bisa dimasukkan kedalam satu rekening saja. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas Pokok Permasalahan terdiri dari sisi proses pembiayaan sindikasi dari kasus dan peraturan perbankan yang berlaku, terutama mengenai pengaturan Bank Syariah sebagai Participant, kesesuaian hak dan kewajiban bank syariah sebagai participant, dan upaya bank syariah sebagai participant mengatasi kendala yang timbul. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan bank syariah sebagai bank anggota sebenarnya tidak diatur, bank syariah dapat saja bergabung asal pembiayaan tersebut tidak melewati Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dari POJK serta kerjasama dengan bank konvensional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, pelaksanaan hak dan kewajiban pembiayaan sindikasi antara beberapa bank syariah dan bank konvensional telah sesuai berdasarkan praktek dalam pembiayaan sindikasi, dan dalam kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dengan memaksimalkan komunikasi dengan sesama bank peserta, melaksanakan rapat antara bank-bank peserta, penyediaan uang oleh nasabah debitur, pembuatan Security Safe Agreement, dan apabila ada sengketa diselesaikan dengan Pengadilan Negeri. Saran dari skripsi ini adalah sebaiknya financial clause dalam perjanjian sudah diatur terlebih dahulu dan diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian sindikasi.
The implementation of toll road construction using syndicated financing between Islamic banks and conventional banks in Indonesia is permitted but the capital cannot be included in one account. Based on this matter, the author discusses the Principal Issues consisting of the syndicated financing process from the applicable banking cases and regulations, especially regarding the regulation of Islamic Banks as Participants, conformity of the rights and obligations of Islamic banks as participants, and the efforts of Islamic banks as participants to overcome the obstacles. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, it was explained that the regulation of Islamic banks as member banks was actually not regulated, Islamic banks could join as long as the financing did not exceed the Financing Provision of POJK and cooperation with conventional banks is more clearly regulated in Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, the implementation of syndicated financing rights and obligations between several Islamic banks and conventional banks is appropriate based on practices in syndicated financing, and in the obstacles that arise can be overcome by maximizing communication with fellow participating banks, conducting meetings between participating banks, providing money by debtor customers, making a Security Safe Agreement, and if there is a dispute resolved with the District Court. The suggestion of this thesis is that the financial clause in the agreement should have been arranged in advance and agreed before the signing of the syndication agreement."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Vicia Dwiartha Rini
Analisis Pengaruh Pertumbuhan Kredit terhadap Risiko Kredit dan Risiko Likuditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia = The Effect of Credit Growth on Credit Risk and Liquidity Risk at Regional Development Banks in Indonesia
"Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel pada 21 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dengan data yang bersumber dari laporan tahunan keuangan pada masing – masing bank. Hasil analisis data memperlihatkan pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit namun tidak berpegaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh fenomena pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit maupun gambaran risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.
Credit risk and liquidity risk are important indicators to determine the health of banks. This research aims to investigate the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia. The study utilizes a panel data regression method on 21 Regional Development Banks in Indonesia during the period from 2011 to 2021, using data sourced from the annual financial reports of each bank. The results of the data analysis show that credit growth has a significant effect on credit risk but does not have a significant effect on liquidity risk. This research provides information on the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia, which serves as the basis for information and policy considerations in optimizing the level of credit as well as the overview of credit risk and liquidity risk in Regional Development Banks."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Akbar Pradhityo
Legal Aspek Manajemen Risiko Terhadap Sindikasi Kredit (Studi Kasus: Pembuatan Jalan Tol Antara Bank X Sebagai Agen dan PT Y) = Legal Aspect of Risk Management Towards Syndicated Loan (Case Study: Toll Road Construction Between Bank X as Agent and PT Y)
"Skripsi ini membahas tentang kredit sindikasi, sebagai salah satu metode kredit yang diberikan oleh Bank X sebagai kreditur kepada PT Y sebagai debitur. Sebagai proyek pembuatan jalan tol yang membutuhkan sistem kredit yang memberikan kredit besar, dalam pemberian kredit sindikasi terdapat banyak sekali risiko yang dapat terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ketentuan kredit sindikasi sudah sesuai dengan undang-udang perbankan dan bagimana implementasi manajemen risiko terhadap sindikasi kredit yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian adalah deskriptif-analisis, yaitu peneliatan yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian adalah bahwa proses sindikasi kredit yang terdapat dalam dalam perjanjian diantara Bank X dan PT Y adalah sama dengan proses pemberian kredit secara umum terdapat dalam kegiatan perbankan, sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan UU Perbankan. Proses manajemen risiko yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y juga sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Serta untuk meningkatkan performa manajemen risiko, Bank X dapat melakukan studi komparatif dengan bank lain, dan terhadap perjanjian yang diberikan oleh Bank X terhadap PT Y ini dapat dijadikan contoh untuk proyek sindikasi kredit yang akan datang.
This thesis discusses the syndicated credit, as one of credit given by Bank X as the creditor to PT Y as the debtor. The process of making toll roads that require large credit, in the syndicated credit awards there are many risks that can happen. The purpose of this study is to determine whether the syndicated credit provisions are in accordance with the banking law and how implementation of risk management to credit syndication provided by Bank X to PT Y. The research method used in this study is qualitative method, with the form of research results is a descriptive-analysis, namely the analysis that provides an overview and assessment based on the analysis conducted in this study. The result of this research is the syndicated credit process in agreement between Bank X and PT Y same as voting process in operational regulation. The risk management process provided by Bank X to PT Y is also in accordance with Bank Indonesia regulations. As well as to improve the performance of risk management, Bank X may conduct comparative study with other banks, and to the agreement given by Bank X to PT Y this can be an example for the next syndicated credit project."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eveline
Pengaruh diversifikasi usaha bank terhadap risiko bank pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2005-2009 = The effects of business diversification for banks towards bank risk for regional development banks in Indonesia for the period 2005-2009
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari diversifikasi usaha yang dilakukan oleh bank pembangunan daerah di Indonesia terhadap risiko yang dihadapinya pada periode 2005-2009. Metode yang digunakan adalah metode balanced panel. Pada penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan non-bunga bersih (NNII) terhadap risiko (yang diukur dengan proksi SDROA, SDROE, LLP, dan ADZ) yang dihadapi oleh bank pembangunan daerah skala kecil dan bank pembangunan daerah skala besar. Pendapatan komisi (COM) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko (yang diukur dengan proksi SDROA, SDROE, LLP, dan ADZ) hanya pada bank pembangunan daerah skala kecil.
The purpose of this study is to get the understanding about the effects of business diversification that is done by regional development banks in Indonesia towards the risk that the banks face for period 2005 - 2009. The method used is balanced panel method. In this study, it was found that there is significant effect of Net Non-Interest Income (NNII) towards risk (measured by SDROA, SDROE, LLP, and ADZ as proxies) that is faced by regional development banks in small scale and large scale. Commission Income (COM) has significant effect towards risk (measured by SDROA, SDROE, LLP, and ADZ as proxies) only in small scale regional development banks"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45272
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosita Cintya Hapsari
Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank pembangunan daerah di Indonesia (studi empiris pada BPD tahun 2001-2014) = Analysis of factors affecting credit distribution on regional development banks Indonesia (empirical study on regional development banks for the period of 2001-2014)
"Sebagai agent of regional development, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan daerah setempat guna membantu perkembangan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu upaya BPD dalam membantu pembangunan daerah adalah dengan memanfaatkan tugas utamanya sebagai sebuah lembaga keuangan, yakni menyalurkan dana himpunan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, terutama pada sektor produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh impor non-migas, PDRB, PAD, ROA, CAR, NPL, DPK, size, dan suku bunga kredit terhadap penyaluran kredit dan kredit produktif BPD di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh jumlah impor non-migas, PAD, CAR, NPL, size, dan suku bunga kredit. Sedangkan penyaluran kredit produktif dipengaruhi oleh PDRB, CAR, DPK, dan size
As agent of regional development, Regional Development Banks should be able to stimulate the development of local area in order to increase national development in Indonesia. One thing that Regional Development can do in order to stimulate the regional development is maximize its main duty as financial institution, which has to distribute funds from third party in the form of credit, especially in productive sector. This research is focusing on the effect of non-oil and gas import, Gross Domestic Regional Product, and Own-Source Revenue, ROA, CAR, NPL, Third Party Funds, size, and interest rate toward credit and productive loan distribution of Regional Development Banks in Indonesia. The result shows that credit distribution is affected significantly by non-oil and gas import, Own-Source Revenue, CAR, NPL, size, and interest rate. Meanwhile, productive loan distribution is affected by Gross Domestic Regional Product, CAR, Third Party Funds, and size."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>