Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBank sebagai institusi keuagan memiliki peran penting dalam kehidupanmasyarakat. Dalam menjalankan fungsinya yaitu menghimpun dana darimasyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, bank menggunakanmetode kredit. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank memilikibatasan maksimum yang dinamakan Batas Maksimum Pemberian Kredit(BMPK).Dalam perkembangannya kredit juga dipakai untuk pembiayaanpembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar.Untuk mengatasiBatas Maksimum Pemberian Kredit, bank menggunakan metode kredit sindikasi.Kasus yang diangkat dalam skripsi ini merupakan kasus kredit sindikasi untukpembiayaan pabrik terigu didaerah Cilacap, Jawa Tengah dengan tujuh kreditur.Dalam berjalannya kredit sindikasi, kreditor atau bank karena beberapa alasantidak terlepas dari pengalihan kredit. Dalam praktek pengalihan kredit yangterhimpun dalam kredit sindikasi, ada yang mengacu pada ketentuan dalam KitabUndang-Undang Hukum Perdata mengenai cessie. Namun dalam kasus ini parapihak membuat pengaturan tersendiri dalam perjanjian mereka. Terdapat beberapamasalah dalam pengalihan seperti bank yang tidak mengacu pada perjanjian yangmereka buat namun pada ketentuan dalam pasal 613 Kitab Undang-UndangHukum Perdata mengenai cessie.Dalam skripsi ini akan dijelaskan lebih lanjutmengenai pengalihan oleh tujuh kreditur dalam kredit sindikasi ini sesuai denganhukum yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTA bank as a financial institution plays an important role in society. A bank has thefunctions of collecting and redistributing funds to society in the form of credit. Indistributing funds back to society, a bank must comply with legal lending limitprovisions. In further developments, credit has also been used to fundinfrastructure projects which require large amounts of funding. To overcome theissue of legal lending limit, banks resort to the use of syndicated credits. Thisthesis raises the case of a syndicated loan with seven creditors to fund a flour millfactory in Cilacap, Central Java. In the application of the syndicated loan, banksare inseparable with the legal concept of transfer of right or assignment. In thepractice of assignments under the syndicated loan, several parties have usedprovisions in the Indonesian Civil Code regarding assignment of receivable. Otherparties have made their own arrangements in their agreement. In some instances,banks do not comply withthe agreements reached but have instead complied withthe provisions of article 613 of the Indonesian Civil Code concerning assignmentof receivable. This thesis will explain the assignment of seven creditors in theabove syndicated loan based on the applicable laws of Indonesia."

"Pelaksanaan pembangunan jalan tol menggunakan pembiayaan sindikasi antara bank syariah bersama bank konvensional di Indonesia diperbolehkan tetapi modalnya tidak bisa dimasukkan kedalam satu rekening saja. Berdasarkan hal tersebut penulis membahas Pokok Permasalahan terdiri dari sisi proses pembiayaan sindikasi dari kasus dan peraturan perbankan yang berlaku, terutama mengenai pengaturan Bank Syariah sebagai Participant, kesesuaian hak dan kewajiban bank syariah sebagai participant, dan upaya bank syariah sebagai participant mengatasi kendala yang timbul. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa pengaturan bank syariah sebagai bank anggota sebenarnya tidak diatur, bank syariah dapat saja bergabung asal pembiayaan tersebut tidak melewati Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan dari POJK serta kerjasama dengan bank konvensional diatur dalam Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, pelaksanaan hak dan kewajiban pembiayaan sindikasi antara beberapa bank syariah dan bank konvensional telah sesuai berdasarkan praktek dalam pembiayaan sindikasi, dan dalam kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dengan memaksimalkan komunikasi dengan sesama bank peserta, melaksanakan rapat antara bank-bank peserta, penyediaan uang oleh nasabah debitur, pembuatan Security Safe Agreement, dan apabila ada sengketa diselesaikan dengan Pengadilan Negeri. Saran dari skripsi ini adalah sebaiknya financial clause dalam perjanjian sudah diatur terlebih dahulu dan diperjanjikan sebelum penandatanganan perjanjian sindikasi.

---

The implementation of toll road construction using syndicated financing between Islamic banks and conventional banks in Indonesia is permitted but the capital cannot be included in one account. Based on this matter, the author discusses the Principal Issues consisting of the syndicated financing process from the applicable banking cases and regulations, especially regarding the regulation of Islamic Banks as Participants, conformity of the rights and obligations of Islamic banks as participants, and the efforts of Islamic banks as participants to overcome the obstacles. The author uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, it was explained that the regulation of Islamic banks as member banks was actually not regulated, Islamic banks could join as long as the financing did not exceed the Financing Provision of POJK and cooperation with conventional banks is more clearly regulated in Fatwa DSN MUI No.91/DSN/MUI/IV/2014, the implementation of syndicated financing rights and obligations between several Islamic banks and conventional banks is appropriate based on practices in syndicated financing, and in the obstacles that arise can be overcome by maximizing communication with fellow participating banks, conducting meetings between participating banks, providing money by debtor customers, making a Security Safe Agreement, and if there is a dispute resolved with the District Court. The suggestion of this thesis is that the financial clause in the agreement should have been arranged in advance and agreed before the signing of the syndication agreement."

"Pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia memberikan risiko kredit yang sangat besar kepada kreditur. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai risiko proyek yang dapat memperbesar risiko kredit. Risiko kredit yang besar tersebut kemudian akan disebar kepada kreditur-kreditur lain melalui pemberian kredit secara sindikasi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pengaturan dan mekanisme project finance dan kredit sindikasi untuk pembiayaan proyek pembangkit listrik di Indonesia. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif. Project finance adalah suatu metode untuk mengalokasikan berbagai risiko proyek secara tepat kepada pihak lain melalui berbagai perjanjian kontraktual dalam skema project finance, sehingga dapat mengurangi risiko kredit kepada kreditur. Pengaturan dan mekanisme project finance belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga penggunaan project finance dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian antara para pihak dalam skema project finance. Kredit sindikasi adalah suatu metode pemberian kredit secara bersama-sama oleh beberapa lembaga perbankan untuk menyebarkan risiko kredit. Pengaturan dan mekanisme kredit sindikasi belum diatur secara spesifik dalam suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun pemberian kredit secara sindikasi harus berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit perbankan secara umum dan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Ketiadaan kerangka hukum project finance membuat para pihak harus mengatur seluruh hubungan hukum dalam seluruh perjanjian kontraktual antara para pihak yang terlibat dalam skema project finance di dalam perjanjian kredit sindikasi untuk melindungi kepentingan kreditur terhadap kemampuan pelunasan hutang debitur.

---

The financing of power plant projects in Indonesia presents enormous credit risk to a lender. It is because there are various project risks in financing a power plant project that can increase credit risk that must be borne by a lender. The credit risks must then be spread to other lenders with syndicated lending to make credit risks is not borne alone by one lender. The problem discussed in this thesis is the regulation and mechanism of project finance and syndicated lending to financing power plant project in Indonesia. The research method used is normative juridical, and the data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Project finance is a method for appropriately allocating various project risks to other parties within a project finance scheme to reduce credit risk to lenders through various contractual agreements. Project finance regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, so the use of project finance is based on agreements between the parties in the project finance scheme. Syndicated lending is a method of joint crediting by several banking institutions to spread the credit risk. Syndicated lending regulation and mechanism have not regulated under Indonesian laws, but syndicated lending must comply with several regulations regarding lending regulations by banks in general and the Legal Lending Limit. The absence of project finance legal frameworks requires the parties to regulate all legal relationships based on all contractual agreements between the parties involved in the project finance scheme within the syndicated loan agreement to protect the interests of the lenders against the debt repayment ability of the debtor."

"ABSTRAKKredit Investasi adalah mekanisme pembiayaan Pesawat Udara yang menjadi pilihan Maskapai di Indonesia. Pengaturan perbankan tentang Kredit di atur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, serta Undang-Undang Perbankan lain dalam mendukung Kredit. Permasalahan yang terjadi adalah dalam apabila Maskapai sebagai Debitur tidak dapat melaksanakan pembayaran dan masuk kedalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, Maupun Macet, penyelesaian seperti apa yang dijalankan menurut peraturan Perbankan yang berlaku. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pembayaran Pesawat Udara dengan Kredit Investasi sudah sesuai dengan pengaturan Kredit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang memberikan evaluasi mengenai pelaksanaan Pembiayaan Pesawat Udara dengan metode Kredit Investasi. Dalam menyelenggarakan pembiayaan Pesawat Udara dengan Kredit, Bank harus selalu berpedoman kepada pengaturan Kredit dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 serta Undang-Undang Perbankan lain dengan selalu menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian.

---

ABSTRACTThe investment credit is the aircraft financing mechanism, the preferred airline in Indonesia. The Banking Credit Regulation is governed by the Banking Law No. 7 of 1992, as amended by Law No. 10 of 1998, Bank Indonesia Regulation No. 14/15 / PBI / 2012 on the Assessment of Assets quality of commercial banks and other banking laws in support of credit. The problem is when an airline as a debtor is unable to make the payment and is in the lower category, questionable and loss, what kind of settlement is made according to the applicable bank orders? On the basis of this research, it can be concluded that the payment on aircraft with an investment credit is in accordance with credit plan no. 7 of 1992 on the bank amended by Law No. 10 of 1998. This research uses a normative method of legal investigation with evaluative evaluation, which provides an assessment with regard to the implementation of the financing of aircraft with the method of investment credit. When financing aircraft with credit, the Bank must always be guided by the regulation of credits in the Law No. 7 of 1992 as amended by Law No. 10 of 1998 on Banking and other laws. always keeping the precautionary principle."

"Pembiayaan infrastruktur seringkali tidak dapat ditampung oleh satu bank saja dikarenakan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pembiayaan sindikasi syariah menjadi pilihan sumber dana pembangunan Jalan Tol X. Namun, pembiayaan sindikasi syariah murni yang tidak melibatkan bank non-syariah merupakan peristiwa pertama kalinya pada proyek ini. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah apakah akad sindikasi syariah ini telah sesuai dengan ketentuan perbankan syariah yang berlaku, bagaimana prosedur pelaksanaan pembiayaan sindikasi syariah dan bagaimana penyelesaian masalah yang timbul ketika Jalan Tol X dibangun. Dalam melakukan penelitian, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan bentuk analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Line facility Pembiayaan Sindikasi Syariah pada pembangunan Jalan Tol X ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dimulai dari pre-mandate, post-mandate dan post-signing phase. Permasalahan yang muncul dari Pemberian Fasilitas Pembiayaan Sindikasi Line Facility ndash;Al Murabahah pada pembangunan Jalan Tol X ini adalah penarikan diri salah satu Entitas Sindikasi, keterlambatan penyelesaian proyek Jalan Tol X dan pembebasan tanah wakaf dapat diselesaikan serta tidak mengganggu pembayaran angsuran pembiayaan.

---

Due to the magnitude of the costs involved, the infrastructure financing can not be accommodated by only one bank. Sharia syndicated financing is an option sources of toll road X construction funding. However, purely sharia syndicated financing that does not involve non sharia bank is a first time event on this project. Issues raised in this research are sharia syndication agreement complies with the applicable provisions of Islamic banking, procedures for the implementation of sharia syndicated financing and how the settlement of the problems that arise when Toll Road X be built.

In conducting the research, Authors conducted an analysis of the juridical principle approval of Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction. This research is a descriptive analytical one using juridical normative approach. Line Facility of Syndicated financing Al Murabaha on Toll Road X Construction is in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia starting from pre mandate, post mandate and post signing phase of procedures for syndicated financing implementation.

Problems arising from the Line Facility for Toll Road X by Murabaha Scheme are the withdrawal of one Syndicated Entity, the delay completion of Toll Road X construction and wakaf land acquisition can be completed and not interfere the payment of financing installment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan restrukturisasi musyarakah pada PT BPRS ABC. Penelitian ini juga menganalisis kesesuaian akad musyarakah sebagai dasar pelaksanaan restrukturisasi musyarakah serta restrukturisasinya terhadap Fatwa DSN-MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah belum sepenuhnya sesuai ketentuan syariah. Pelaksanaan restrukturisasi musyarakah belum sesuai dengan ketentuan syariah dan akuntansi karena nilai yang direstrukturisasi seharusnya nilai sisa modal dan bagi hasil yang belum dibayar oleh nasabah, tetapi bank menghitung sebesar sisa modal dan bagi hasil yang dihitung kembali.

---

This study aims to explain restructuring of musharaka financing at PT BPRS ABC. This study also analyzes musharaka compliance as the basic of musharaka restructuring and its restructuring based on Fatwa DSN MUI, PSAK 106, dan PAPSI bagi BPRS 2016. The result shows that musharaka at PT BPRS ABC does not comply with sharia principle. Restructuring of musharaka does not comply with sharia principle and accounting treatment because the amount restructured should be the remaining capital and profit that has not been paid yet, but bank calculates in the amount of the remaining capital and profit which is recalculated."

"Tujuan utama dari studi kasus ini adalah untuk menentukan pola restrukturisasi keuangan dan usaha yang tepat bagi PT XYZ, sehingga PT XYZ dapat berubah dari perusahaan yang kesulitan keuangan menjadi perusahaan yang dapat beroperasi secara normal dengan keuntungan dan pertumbuhan yang berkesinambungan. Data perusahaan serta data dan informasi dari luar perusahaan dianalisa menggunakan beberapa metoda dan tahapan. Disimpulkan bahwa restrukturisasi keuangan yang tepat untuk PT XYZ adalah dengan membagi 3 pinjaman terhutang, yaitu: sebesar 51% menjadi pinjaman yang diangsur selama 6 tahun, 24% menjadi "obligasi berseri I", dan 25% menjadi "obligasi berseri II". Obligasi berseri yang disebutkan di sini adalah obligasi yang tidak diperdagangkan di bursa, terdiri dari beberapa obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda, yaitu mulai tahun kedua sampai dengan tahun kesepuluh. Obligasi berseri I dan obligasi berseri II berbeda dalam hal besarnya kupon. Dalam hal restrukturisasi usaha, direkomendasikan kepada PT XYZ untuk melakukan integrasi kebelakang (backward integration) dengan menawarkan sebagian sahamnya kepada satu-satunya pemasok bahan baku yang dimilikinya.

---

The main objective of this study is to determine the appropriate financial and business restructuring of PT XYZ, so that it can move PT XYZ from current financial distress condition to a normal operation with sustainable growth and profitability. The company?s and external supporting data and information were analyzed using some methods and steps. It is concluded that the appropriate financial restructuring for PT XYZ is to divide the existing loan outstanding to the 3 types of loan, which are:

51% of it as a 6 years installment loan,

24% of it as a "multi series bonds I", and

25% of it as a "multi series bonds II".

Multi series bonds that are mentioned here are private bonds, are not traded in the capital market, and consist of a several bonds with different year of maturity from year 2 to year 10. Multi series bond I and multi series bonds II are different in the coupon rate. In terms of the business strategy, it is recommended for PT XYZ to do a backward integration by offering part of its shares to its one and only raw material supplier."