Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak Tanggungan adalah suatu bentuk jaminan pelunasan utang, dengan hak mendahulu, dengan objek jaminannya berupa hak-hak atas tanah yang diatur dalam UUPA. Pada pemasangan dan pendaftaran Hak Tanggungan dalam kondisi tertentu diperlukan terlebih dahulu pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) terkait dengan kondisi objek Hak Tanggungan. Terkait dengan SKMHT diatur jangka waktu agar SKMHT tersebut diikuti menjadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Pada praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai SKMHT yang tidak diikuti pembuatan APHT. Sehingga menimbulkan pernyataan bagaimanakah akibat hukum dari SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan APHT, alasan-alasan yang mengakibatkan SKMHT tidak diikuti dengan pembuatan APHT? Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dan menggunakan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada Notaris perlu memastikan terlebih dahulu, apakah syarat administrasi dari Kantor Pertanahan untuk pembuatan APHT dapat dibuat selama jangka waktu SKMHT masih berlaku yang telah diatur dalam Undang-undang, Notaris/PPAT perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai biaya-biaya yang akan ditanggung debitur terkait pemberian Hak Tanggungan atas hak tanah yang belum terdaftar, agar tidak terhambat dalam permasalahan biaya untuk ditingkatkan menjadi APHT.

---

Mortgage rights are a form of guarantee of repayment of debt, with prior rights, with the object of collateral in the form of land rights stipulated in the UUPA (in Indonesia). In the installation and registration of Underwriting Rights under certain conditions, it is necessary to first make a Power of Attorney to Charge Mortgage (SKMHT in Indonesia) related to the condition of the Underwriting Right object. In relation to SKMHT, the time period for the SKMHT is to be arranged to become a Deed of Giving mortgage right (APHT in Indonesia). In practice, problems are often found regarding SKMHT which are not followed by making APHT. Thus giving rise to a statement of how the legal consequences of SKMHT were not followed by the making of APHT, the reasons for the SKMHT were not followed by the making of the APHT? This study uses a research method in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used by the author is a qualitative method and uses data collection tools used in this study are interviews and study of documents or library materials. The results of this thesis writing provide advice to Notaries need to ensure first, whether the administrative requirements from the Land Office for making APHT can be made during the validity period of the SKMHT which has been regulated in the Act, the Notary / PPAT needs to explain in advance the costs which will be borne by the debtor related to the granting of Underwriting Rights on land rights that have not yet been registered, so as not to be hampered in the matter of costs to be increased to APHT."

"Eksekusi Lelang atas jaminan yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Pengadilan dapat dilaksanakan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan adanya gugatan dari pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak milik pada eksekusi lelang putusan pengadilan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan namun tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) sesuai ketentuan Pasal 1179 Jo Pasa 13 ayat (1), ayat (3) dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan objek yang diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sah menjadi jaminan apabila telah terdaftar pada Kantor Pertanahan sehingga terbit Seripikat Hak Tanggungan. Serta Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Hak Tanggungan dengan tidak dilanjutkan pembuatan APHT dan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan lebih dari 1 (satu) bulan selambat-lambatnya setelah waktu diberikan sehingga apabila tidak dilanjut maka berakibat tidak dapat dipergunakan lagi atau batal demi hukum. Oleh karena itu jaminan yang hanya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa diikuti APHT dan tidak didaftarkan lebih dari 1 (satu) bulan menjadi batal dan juga eksekusi lelang yang telah berlangsung menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan-Alasan tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik.

---

Auction execution of guarantee based on power of attorney imposing underwriting rihts by the court can be carried out if the power of attorney  imposing underwriting rights has been registered by the land office so that a certificate of mortgage is issued. If not followed by the deed of granting mortgage rights and lawsuit from a third party who obtained the object in good fauth, it can cause legal problems. This thesis discusses the legal protection for owner of certificates of ownership in the auction execution decision on guarantees bound by a power of attorney imposing mortgage rights but not followed by deed grating mortgage rights. This thesis research method is normative juridical with descriptive-analytical typology. Based on the results of the study obtained (1) in accordance with the provisions of Article 1179 Jo Article 13 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (5) of the underwriting right law object granted by the power of attorney imposing a legal mortgage becomes a guarantee if it has been registered at the land office so publishe mortgage certificate and article 15 paragraph (3) and paragraph (6) of the land office for more than 1 (one) month not later than the time given so that if its not continued, the result cannot be used anymore or null and void by law. Therefore, guarantees that are onlu based on power of attorney imposing mortgage rights without being registered for more than 1 (one) month will be canceled and the execution of the auction of the auction that has been held will not have legal force. These reasons can be used as legal protection for third parties who obtain objects in good faith."

"Dalam jaminan atas tanah, terdapat lembaga khusus yang mengatur ketentuan mengenai jaminan hak atas tanah, yaitu lembaga Hak Tanggungan dan telah diatur dalam suatu perundang - undangan khusus, yaitu Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Adanya lembaga khusus tersebut beserta peraturan yang ada berfungsi untuk melindungi kreditur sebagai pemegang Hak Tanggungan agar mempunyai kedudukan yang kuat. Namun karena semakin tingginya persaingan bank, sehingga bank sudah kurang memperhatikan, tidak mematuhi dan mengikuti lagi peraturan - peraturan yang ada. Untuk meminimalisir biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah selaku debitur dalam proses pemberian kredit, terutama kredit kecil atau kredit mikro, dalam penjaminan hak atas tanah, bank meniadakan pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak tanggungan (SKMHT) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT). Tesis ini mengangkat pokok permasalahan, seperti bagaimana penjaminan tanah tanpa dibuatnya SKMHT maupun APHT dalam proses perkreditan, serta bagaimanakah penyelesaiannya apabila terdapat kredit macet dengan jaminan tanah yang tidak dibuatkan SKMHT maupun APHT. Untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan terhadap hukum positif tertulis dalam suatu perundang - undangan, untuk mengetahui kesesuaian terhadap praktek yang di lapangan mengenai penjaminan tanah dalam proses perkreditan mikro terkait dengan peraturan di dalam Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Dari penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, dengan tidak melaksanakan peraturan yang ada jelas bank tidak memanfaatkan perlindungan yang telah diatur dalam Undang - Undang Hak Tanggungan. Begitu pula mengenai terjadinya kredit macet, bank tentunya kesulitan untuk melakukan pencairan jaminan hak atas tanah, terlebih apabila nasabah tidak lagi kooperatif. Karena belum dibuatnya SKMHT maupun APHT, sehingga tentunya berakibat tidak dapat dilakukan pendaftaran Hak Tanggungan, sehingga secara otomatis tidak terbitnya sertifikat Hak Tanggungan, yang mengakibatkan bank tidak menjadi kreditur preferen.

---

In relation to this, a special institution celled the Mortgage Agency (Lembaga Hak Tanggungan) has been established which is regulated by a special law namely Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. The main purpose of this institution and related regulations is to protect the creditors as the holder of Mortgage Right, thus giving them a strong legal basis. However, highly intense competition between banks forces them to disregard those regulations. To keep the costs a debtor has to spend to get a loanat a minimum, particularly for small and micro enterprises, when using land as a collateral, some banks no longer issue a Power of Attorney to Charge for the Rights of Land Mortgage (SKMHT) and Deed of Grant of Mortgage (APHT).

This thesis analyzes the process of obtaining bank loans which involves the practice of making land mortgages without issuing SKMHT or APHT. This thesis also identifies the bank’s strategies to settle bad loans involving land mortgages made without SKMHT or APHT. To analyze those problems, this thesis applies juridical-normative approach, in which a codified positive law is examined to measure the relevance between the applicable law and the real practice of land mortgage in the loan process with reference to Law Number 4 of 1996 on Mortgage Right.

Results show that loan practices are not in compliance with the regulations stated in Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. By not abiding to the applicable law, the bank denies itself the protection provided by the Mortgage Right Law. If bad loans do occur, which requires them to apply for Mortgage Rights first, especially when the debtor is no longer cooperative. The absence of both SKMHT and APHT prevents the bank from appliying the Mortgage Rights, which effectively prevents them from obtaining the Mortgage Right certificate. This will certainly risk the bank’s reputation as a credible creditor."

"Hak Tanggungan berkaitan aspek-aspek perkreditan, perlindungan dan kepastian hukum, serta aspek Hukum Tanah. Hak Tanggungan dapat dijaminkan untuk hutang yang telah ada atau yang baru akan ada asal diperjanjikan lebih dulu, serta dapat dijaminkan untuk lebih dari satu hutang. Baik kreditur penerima Hak Tanggungan maupun debitur pemberi Hak Tanggungan serta pihak ketiga mendapat perlindungan hukum. Objek yang dijadikan pembebanan Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah Serta hasll karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut dan merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalarn APHT. Tata cara pembebanannya terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan dengan dibuatnya APHT oleh dan dihadapan PPAT yang didahului dengan perjanjian pokok, dan tahap pendaftarannya di Kanter Pertanahan setempat yang wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Namun demikian, ada kalanya pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan PPAT dalam rangka pembuatan APHT tersebut. Oleh karena itu ia diperkenankan menunjuk pihak lain melalui SKMHT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUHT berikut Penjelasannya, yang dilakukan oleh di hadapan notaris atau PPAT. Praktek pemberian SKMHT di Bank BNI berlatar belakang pada jumlah kredit yang dipiniam debitur tidak terlalu besar, kredit yang diberikan bank termasuk dalam kredit program, dan tanahnya masih dalam proses pengurusan perolehan bak Tujuannya adalah untuk memberi keringanan kepada nasabah debitur, untuk pengamanan kredit, serta untuk penundaan pemberian Hak Tanggungan. Momentum diperlukannya SKMHT adalah dalam rangka perolehan kredit dengan jumlah Rp. 50.000.000.- ( limapuluh juta rupiah ke bawah), peningkatan hak, pemekaran desa, bila objek yang akan dijadikan jaminan terletak di wilayah dari tempat bekerja notaris pembuat SKMHT dan sertipikat belum atas nama pemberi Hak Tanggungan Efektivitas penggunaan SKMHT di Bank BNI adalah, memudahkan bila ada kebutuhan mendesak, memudahkan proses pemberian kredit, dan sepanjang digunakan untuk untuk kredit program pemerintah; sedangkan bagi nasabah debitur, biaya relatif murah dan tidak perlu menghadap PPAT. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan bank bila terlihat gejala-gejala debitur akan melakukan wanprestasi, sedangkan kedudukan bank yang semula konkuren menjadi preferen. Dalam proses pemberian Hak Tanggungan, Bank BNI mempunyai cara khusus bagi pembebanan hak atas tanah yang belum dibukukan dan yang sudah dibukukan."

"Tesis ini meneliti tentang keberlakuan surat kuasa membebankan hak tanggungan disaat debitur pelaksana kredit meninggal dunia sebelum terpasang hak tanggungan pada objek yang akan dijadikan jaminan kredit. Perekonomian yang sekarang berlangsung dinamis dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung berdampak pada roda perekonomian Indonesia. Salah satu ciri dinamisnya perekonomian adalah meningkatnya pinjaman kredit yang diberikan oleh Bank sebagai salah satu modal usaha. Dalam memberikan perjanjian kredit, terkadang kreditur dalam hal ini Bank memerlukan suatu jaminan untuk menjamin pelunasan hutang tersebut. Hak Tanggungan adalah jaminan yang sering dipakai dalam proses pinjam meminjam dimana objek yang dijadikan jaminan adalah berupa tanah beserta bangunan di atasnya. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan merupakan pernyataan pemberian kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa / pemberi Hak Tanggungan dalam bentuk tertulis atau autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud untuk digunakan pada waktu melakukan pemberian Hak Tanggungan dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir sendiri di hadapan Pejabat Akta Tanah dalam rangka pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan, namun dalam perkembangannya banyak terjadi permasalahan yang terjadi seiring dengan berjalannya kredit, masalah juga terjadi pada kredit Bank "PT BPR TKI" dan "BSL" dimana "BSL" selaku debitur perjanjian kredit meninggal dunia pada saat perjanjian kredit masih berlangsung dan objek yang dijaminkan belum sempat dibebani Hak Tanggungan namun sudah terlebih dahulu dibuat Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang menurut Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak dapat berakhir dan dicabut selain karena sudah habis masa berlakunya.

---

This thesis examines the validity of a power of attorney to charge mortgage loans when borrowers die before the mortgage is attached to the object to be used as loan collateral. The economy is now dynamic occurred in people's lives indirect impact on the economy of Indonesia. One characteristic of the dynamic economy is growing loans granted by the Bank as one of the capital. In providing credit agreements, sometimes creditors in this case the Bank requires collateral to guarantee repayment of a debt. Mortgage insurance is often used in the process of lending and borrowing in which the object is used as collateral in the form of land and buildings on it. Power of Attorney for Mortgage impose a special authorization statement provided by the authorizing / giver Mortgages in writing or authentically created by and in the presence of Notary or Land Deed Official (PPAT) with a view to use when conducting delivery Mortgages in Mortgage providers it can not present itself in the presence of officials in order to manufacture the Land Deed Granting Mortgage Deed, but in its development much going problems occurred with the passing of the credit, credit problems also occur in the "PT. BPR TKI" and "BSL" where "BSL"credit Agreement as the debtor dies during the loan agreement is still ongoing and the objects have not been encumbered collateral Mortgages however have first made Attorney Impose a Statutory Mortgages - Mortgages Act No. 4 of 1996 and the end can not be revoked except as expired."

"Pembebanan jaminan dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) harus dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan. APHT tidak dapat dibuat apabila persyaratannya belum terpenuhi, hal tersebut dapat di siasati dengan pemberian surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) yang bentuk dan jangka waktunya telah ditentukan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan SKMHT harus ditindaklanjuti dengan pembuatan APHT agar kreditur berkedudukan sebagai kreditur preferan. Mengapa SKMHT dipergunakan dalam praktek, apa kendala yang dihadapi dalam pembuatan APHT berdasarkan SKMHT dan bagaimana peranan Notaris/PPAT dalam pembuatan SKMHT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, data yang digunakan adalah data sekunder berupa studi dokumen didukung dengan wawancara. SKMHT digunakan karena pemberi jaminan tidak dapat hadir dalam pembuatan APHT, masalah jaminan itu sendiri, kredit berjangka waktu pendek. Selain itu SKMHT digunakan sebagai langkah awal agar jaminan dapat dikuasai oleh kreditur, masalah bank teknis dan letak jaminan tidak sama dengan domisili bank maupun pemberi hak tanggungan. Kendala dalam pembuatan APHT berdasar SKMHT terutama masalah jangka waktu karena dalam jangka waktu yang telah ditentukan tersebut para pihak harus bisa memenuhi persyaratan pembuatan APHT, selain itu adanya debitur yang beritikad jelek dan masalah kelangkaan blanko. Peran Notaris/PPAT besar karena tanpa Notaris/PPAT SKMHT tidak dapat dibuat, selain itu Notaris/PPAT juga berperan dalam penelitian yuridis mengenai obyek dan subyek jaminan sehingga akta yang dibuatnya menjadi akta otentik yang pada saatnya dapat digunakan sebagai dasar pembuatan APHT. Diberikannya wewenang kepada Notaris/PPAT memberikan kemudahan bagi pengguna SKMHT. Untuk menghindari lewatnya waktu SKMHT maka dilakukan SKMHT ulang. Salah satu solusi mengatasi langkanya blangko sebenarnya dapat disiasati dengan pembuatan SKMHT dengan format Notaris sesuai UUJN namun dalam praktek pada saat pendaftaran, SKMHT tersebut tidak dapat diterima sebagai dasar pembuatan APHT, oleh karena itu perlu koordinasi yang baik antara instansi terkait agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dapat dianggap cacat hukum serta tanggung jawab hukum notaris atas pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan hak tanggungan yang dibatalkan oleh Pengadilan akibat cacat hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma tertulis. Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dapat menjadi cacat hukum apabila syarat-syarat perjanjian seperti syarat kewenangan bertindak tidak terpenuhi. Dalam kasus yang diteliti, tidak adanya persetujuan ahli waris dari objek tanah yang statusnya merupakan boedel waris yang dijadikan dasar atas pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan termasuk salah satu contoh tidak terpenuhinya syarat kewenangan bertindak. Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, selama notaris telah menjalankan jabatannya dengan baik dan telah melakukan prosedur pembuatan akta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban tersebut apabila akta yang dibuatnya menjadi cacat hukum disebabkan oleh kesalahan klien dalam menyampaikan keterangan atau dokumen, karena pada dasarnya notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal.

---

This thesis is about power of attorney to encumber security right deed akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan deemed to have a legal defect, and also about the responsibility of the notary againts the power of attorney to encumber security right deed which is cancelled by the court due to such a legal defect. This study uses a normative legal research method, by researching library materials or secondary data related to law and any form of written legal norms. The result of this research concludes that the power of attorney to encumber security right deed can be considered as having a legal defect if the terms of the agreement, such as the authority to act, is not fulfilled.

Regarding to the case discussed in this thesis , the absence of approval from the heirs of the land, which are the inheritance of the object, is one example that the authority to act is not fulfilled. In relation to the responsibility of the notary, as long as a notary has done his or her role properly, and has performed or executed a correct procedure in making the deed, which comply with the law and regulations, a notary can not be deemed responsible if the legal defect of the deed is caused by the other parties mistake in providing accurate information or documents, because a notary in preparing a deed is basically based only on the documents that he or she receive and the formal validity of the documents."

"Tingginya kebutuhan perumahan di Indonesia telah mendorong maraknya pemasaran rumah oleh pengembang sebelum rumah dibangun pre-project selling. Seiring dengan hal itu keluhan terkait dengan transaksi jual beli rumah dengan pengembang bermunculan, dalam beberapa kasus melibatkan notaris karena tidak teliti atau melakukan kelalaian dalam pembuatan akta. Tidak jarang ketidaktelitian atau kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi mereka yang menggunakan jasa notaris dalam pembuatan akta terkait dengan transaksi pre-project selling. Yang menjadi permasalahan di sini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan SKMHT dalam transaksi pre-project selling dan bagaimana tanggung jawab notaris jika timbul kerugian karena kelalaian notaris dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pemberian SKMHT tersebut. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder berupa pengumpulan data dan penelusuran literatur ditambah dengan wawancara dengan beberapa narasumber. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah notaris bertanggung jawab memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pembuatan SKMHT dan dapat dituntut ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kelalaiannya dalam memastikan keabsahan transaksi pengikatan jual beli dan pembuatan SKMHT tersebut. Untuk penanganan permasalahan ini disarankan agar diadakan sharing kasus kepada para notaris dan peningkatan pengawasan terhadap notaris. Di sisi lain untuk memudahkan proses ganti rugi kepada mereka yang dirugikan, perlu dijajaki kemungkinan diterapkannya kewajiban bagi notaris untuk meng-cover dirinya dengan professional indemnity melalui metode mana ganti rugi dapat diperoleh tanpa harus melalui proses beracara di pengadilan.

---

The high demand of housing in Indonesia has prompted developers to sell houses before they are built. In connection therewith, complaints related to house sale and purchase transactions entered into with developers arise, in some cases due to notary's inaccuracy or negligence in drawing up deeds. Such inaccuracy or negligence often causes losses on the part of those who use notary's service to make a notarial deed with regard to pre project selling transactions. The problems here are in what manner a notary is responsible for ensuring the validity of a conditional sale and purchase transaction and SKMHT in pre project selling transactions and how far a notary can be held liable for losses suffered due to the notary's negligence in ensuring the validity of the conditional sale and purchase transaction and SKMHT. In this thesis, the writer uses the normative juridical research method by using secondary data in the form of data collection and literature research as well as interview with several informants.

The conclusion of this research is that a notary is responsible for ensuring the validity of a conditional sale and purchase transaction and the grant of SKMHT and the notary may be held liable for any losses incurred due to his her failure in doing the same. To handle these problems, it is advisable to conduct cases sharing to notaries and enhance the supervision on notaries. On the other hand, to facilitate the indemnification process to those who suffer losses, it is recommended to explore imposing an obligation to notaries to cover themselves with professional indemnity through which means the indemnification can be obtained without having to go through legal proceedings at court."

"Surat keterangan waris merupakan akta pernyataan yang dibuat oleh ahli waris mengenai pewaris, yang dikeluarkan oleh notaris adalah suratnya bukan aktanya, yang mana isi dari surat keterangan waris mengenai pewaris dari semasa hidupnya sampai pewaris tersebut meninggal dunia. Ada tiga pejabat yang berwenang membuat surat keterangan ahli waris, yakni notaris bagi Golongan Tionghoa, Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi golongan Timur Asing non Tionghoa atau dibuat sendiri oleh ahli waris di atas kertas dengan disaksikan oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat bagi golongan WNI Bumiputera. Apabila tidak diketahui secara pasti siapa saja ahli waris yang sah maka seringkali menimbulkan permasalahan atau gugatan sengketa waris di pengadilan dari ahli waris karena adanya keterangan yang tumpang-tindih didalam surat keterangan waris yang dibuat karena pemalsuan keterangan pada akta autentik, pemalsuan salinan akta maupun pengurangan dan perubahan isi minuta akta, meskipun dalam pembuatan akta autentik wajib disaksikan oleh saksi. Penulis menggunakan  penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini,  Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan dapat dijadikan sebagai turut serta karena mengetahui bahwa keterangan yang terdapat didalam akta tersebut tidak memuat keadaan yang sebenarnya dan mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum.

---

The inheritance  certificate is a statement of deed made by the heir regarding the heir, which is issued by a notary is the letter is not the deed, which is the contents of the certificate of inheritance regarding the heir from his lifetime until the heir dies. There are three officials who are authorized to make a certificate of heirs, namely a notary for the Chinese Group, a Heritage Center (BHP) for non-Chinese Foreign Eastern groups or made by the heirs on paper witnessed by the Head of Village and strengthened by the sub-district head for group of Indonesians Bumiputera. If it is not known exactly who the legal heirs are, it often causes problems or inheritance disputes in the court of the heirs because of overlapping information in the inheritance certificate made due to falsification of information on authentic deeds, falsification of copies of deeds and deductions and changes to the contents of the minuta deed, even though the preparation of an authentic deed must be witnessed by the witness. The author uses normative juridical research. Based on this research, the author concludes that the Notary concerned can be used as a participant because he knows that the information contained in the deed does not contain the actual conditions and results in the deed becoming null and void by law."