Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini berangkat dari banyaknya jumlah kasus kecelakaan lalu lintas jalan dalam setahun di Indonesia. Dari banyaknya kasus tersebut, hanya sedikit yang mengajukan gugatan tuntutan ganti kerugian secara perdata. Hal ini menyebabkan kurang berkembangnya hukum mengenai cedera pribadi di Indonesia. Jenis kerugian yang dapat dimintakan ganti rugi di Indonesia pun tidak pernah dituliskan secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kita perlu melakukan pembelajaran mengenai pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam gugatan cedera pribadi (personal injury) pada kecelakaan lalu lintas di Inggris sebagai induk dari negara dengan sistem hukum common law. Dalam gugatan personal injury di Inggris dapat ditemukan pemikiran yang matang mengenai prinsip penggantian kerugian tersebut serta jenis-jenis kerugian yang dapat dimintakan dalam penggantian kerugian tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Indonesia perlu membuat pengaturan yang lebih rinci mengenai penggantian kerugian dalam perkara cedera pribadi dalam kecelakaan lalu lintas.

---

ABSTRACTThis thesis departs from the large number of road traffic accidents in a year in Indonesia. Of the many cases, only a few have filed claims for civil compensation. This has led to a lack of legal development regarding personal injury in Indonesia. The type of loss that can be requested for compensation in Indonesia has never been written clearly in the laws and regulations in Indonesia. Therefore we need to learn about regulating compensation claims in personal injury in traffic accidents in the United Kingdom as the origin of a country with a common law legal system. In personal injury claims in the UK, careful thought can be found regarding the principle of compensation and the types of losses that can be requested in the compensation. The result of this study is that Indonesia needs to make more detailed arrangements regarding compensation for personal injury cases in traffic accidents."

"Seiring dengan berkembangnya teknologi, pemrosesan terhadap data pribadi menjadi semakin diperlukan, termasuk terhadap data pribadi tentang anak. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi oleh anak-anak menyebabkan anak-anak kerap kali menjadi subjek data dari kegiatan pemrosesan data pribadi. Namun, tidak seperti orang dewasa, anak masih memiliki keterbatasan untuk memahami implikasi kegiatan pemrosesan terhadap data pribadi tentang mereka. Anak-anak juga memiliki keterbatasan untuk mengendalikan peredaran data pribadi tentang mereka. Dalam menyikapi hal ini, perlu penerapan pelindungan data pribadi anak. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus. Namun, tidak ada pengaturan atau penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan secara khusus itu selain dari perlunya persetujuan orang tua. Hal ini menyebabkan adanya keperluan untuk pengaturan pelindungan data pribadi anak secara lebih lanjut. Dari sejumlah negara, hukum pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris cukup menarik untuk diperhatikan karena keduanya telah memiliki aturan terkait dan pengalaman dalam penegakan hukumnya. Selain itu, pendekatan yang diterapkan di antara kedua negara itu cukup berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak-anak memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih khusus dibanding orang dewasa, bagaimana hukum pelindungan data pribadi anak diterapkan di Indonesia, dan hal-hal apa saja yang dapat diterapkan Indonesia dalam pelindungan data pribadi anak dari perbandingan pengaturan pelindungan data pribadi anak di Amerika Serikat dan Inggris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelitan terhadap perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan struktur atau kerangka hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait pelindungan data pribadi anak di Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris tersebut.

---

As technology develops, processing of personal data becomes increasingly necessary, including personal data about children. The increasing use of information technology by children means that children often become data subjects from personal data processing activities. However, unlike adults, children still have limitations in understanding the implications of processing activities for personal data about them. Children also have limited control over the circulation of personal data about them. In responding to this, it is necessary to implement the protection of children's personal data. The Personal Data Protection Act has regulated that the processing of children's personal data shall be conducted in a special arrangement. However, there are no further provisions or explanations regarding this special arrangement apart from the need for parental approval. This causes the need for further regulation of the protection of children's personal data. From a number of countries, the law on the protection of children's personal data in the United States and the United Kingdom is quite interesting to note because both of them already have relevant regulations and experience in enforcing the law. In addition, the approaches used between the two countries are quite different. This study aims to find out whether children should receive more special personal data protection measures compared to adults, how the law on the protection of children's personal data is implemented in Indonesia, and what can Indonesia implement in protecting children's personal data from a comparison of child personal data protection regulations in the United States and the United Kingdom. This research is a normative juridical research that focuses on comparative legal research, namely by comparing the structure or legal framework, legal substance, and legal culture related to the protection of children's personal data in Indonesia, the United States and the United Kingdom"

"Kecelakaan lalu lintas merupakan satu-satunya penyebab kematian tertinggi di dunia selain dari penyakit dan bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal waktu kejadian baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penelitian ini berfokus di Kabupaten Tuban yang merupakan daerah dengan kerugian materiil, jumlah kejadian dan korban kecelakaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keparahan luka korban kecelakaan lalu lintas. Probit Binary digunakan untuk mengestimasi model ini dimana variabel bebas yang diestimasi terdiri dari variabel tipe kecelakaan, infrastruktur, jenis kendaraan dan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendaraan sepeda motor paling memengaruhi terjadinya keparahan fatal bagi korban kecelakaan. Pengemudi berusia senja memiliki peluang lebih besar mengalami keparahan yang fatal. Pada faktor infrastruktur, kondisi pencahayaan yang baik dapat mengurangi terjadinya keparahan fatal kecelakaan. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dari penelitian ini berfokus pada infrastruktur pencahayaan jalan dan sosialisasi kedisiplinan terhadap pengguna jalan.

---

Road injuries are the one and only the most causes of death beside from the diseases in the world on 2016. Traffic accidents can happen to anyone and anytime in both of urban and rural areas. This study focuses on Tuban Regency which is the region with the highest material damage costs, the highest number of incidents and casualties in Indonesia on 2016.

The purpose of this research is analyzing the factors that influence the injury severity of traffic accident. Probit Binary are used to estimate the independent variables that consist of accident type, infrastructure, vehicle type and human variables.

The results show that motorcycles are the most affect the occurrence of fatal severity for casualties. Older drivers have a greater chance of experiencing a fatal severity. On infrastructure factors, good lighting conditions can reduce the occurrence of fatal injury severity. The government 39 s policy on this research focuses on road lighting infrastructure and the socialization of disciplinar on road users."

"Bertumbuhnya mobilitas masyarakat menyebabkan juga perkembangan akan kebutuhan terhadap transportasi baik itu pribadi ataupun umum. Dengan bertumbuhnya angka jumlah kendaraan bermotor di jalan raya, tentu tidak dapat dihindari bahwa kemungkinan angka kecelakaan juga akan ikut naik. Sehingga diperlukan juga sebuah cara untuk melindungi seluruh masyarakat dalam hal terjadinya sebuah kecelakaan transportasi dengan menggunakan asuransi perlindungan kecelakaan transportasi. Mengingat hal itu, Undang-Undang di Indonesia yang mengatur tentang hal tersebut ialah UU No. 33 Tahun 1964 dan UU No. 34 Tahun 1964 yang mana kedua Undang-Undang tersebut sudah berumur dan juga terdapat hal-hal yang pengaturannya sudah tidak relevan maupun belum mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu penelitian ini akan membahas mengenai asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia dengan dibandingkan dengan Inggris melalui penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Inggris yakni Road Traffic Act 1988 memiliki cakupan yang lebih luas, menyeluruh, dan berkembang mengikuti zaman seperti dengan adanya pencakupan untuk penumpang yang berada di dalam mobil penyebab kecelakaan. Dengan itu peraturan mengenai asuransi asuransi perlindungan kecelakaan transportasi di Indonesia masih perlu diperbaharui kembali.

---

The growth of mobility in the community led to the development of the need for public and private transportation. With the growing number of motor vehicles on the roads, it is an inevitability that the number of accidents will also increase. Thus, there is also a need in a way to protect the community as a whole in the event of a transportation accident by using transportation accident protection insurance. In this case, the law in Indonesia that regulates such matter is Law No. 33 of 1964 and Law No. 34 of 1964 in which those two laws are obsolete and there are also things whose regulations are not relevant or have not kept up with the times. Therefore, this study will discuss transportation accident protection insurance in Indonesia compared to The United Kingdom through normative juridical research by conducting a literature study. The results of this study indicate that transportation accident protection insurance in the United Kingdom, namely the Road Traffic Act 1988, has a wide, more comprehensive, and evolving coverage as with the times, such as the coverage for passengers who were in the car causing the accident. Therefore, regulations regarding transportation accident protection insurance in Indonesia still need to be renewed."

"Traumatic Brain Injury merupakan penyebab kematian utama dan morbiditas pada pasien dengan trauma kepala. Dikarenakan Traumatic Brain Injury mempunyai angka prevalensi yang sangat tinggi dan mortalitas yang tinggi, maka perlu suatu alat bantu berupa cedera bagian luar (cedera scalp) untuk ketahui kemungkinan adanya traumatic brain injury yang di sebabkan oleh sebab mati pada mayat tersebut. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional analitik. Sampel dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari laporan pemeriksaan mayat pada Departemen Forensik RS Cipto Mangunkusumo yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi bejumlah 100 sampel. Data yang diambil berupa umur, jenis kelamin, cedera scalp, fraktur tulang tengkorak, perdarahan epidural, perdarahan subdural, perdarahan serebral didata dari hasil pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Dari penelitian ini didapatkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara cedera scalp dengan traumatic brain injury dengan nilai p sebesar 0,09. Hal ini menguatkan teorinya bahwa hanya gold standard yang bisa mendiagnosis adanya traumatic brain injury, yaitu pemeriksaan dalam pada otopsi.

---

Traumatic Brain Injury is the leading cause of death and morbidity in the world. Due to a very high prevelance rate of traumatic brain injury, a diagnostic tool that is able to quickly identify the presence of traumatic brain injury is needed. Injuries to the scalp can be used as a diagnostic tool to determine the presence of Traumatic Brain Injury.

This study uses an analytical cross sectional study design. The sample in this research wassecondary data taken from autopsy reports to the Department of Forensic Cipto Mangunkusumo that meet the inclusion and exclusion criteria, which was 100 samples. Data taken the form of age, gender, scalp injury, brain bone fracture, epidural hemorrhage, subdural hemorrhage, cerebral hemorrhage recorded from external examination results and examination.

From this study it was found that there was no significant correlation between scalp injury with traumatic brain injury with p value of 0.09. It supported the theory that only internal autopsy can diagnose the presence of traumatic brain injury."

"Analisis regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Model regresi yang sering digunakan adalah model regresi linier dengan asumsi variabel respon berdistribusi normal. Pengembangan dari model regresi linier adalah Generalized Linear Model (GLM). Salah satu komponen dari GLM adalah fungsi penghubung yang digunakan untuk menghubungkan variabel respon dengan prediktor linier. Pemilihan fungsi penghubung ini bergantung pada jenis variabel respon. Pada variabel respon kategorik di mana tidak ada keterurutan (nominal), salah satu GLM yang dapat digunakan adalah model dengan fungsi penghubung probit. Namun, model ini tidak dapat digunakan untuk variabel respon kategorik dengan keterurutan (ordinal). Untuk itu, dikembangkan model ordered probit untuk menganalisis variabel respon ordinal dengan fungsi penghubung probit. Namun, jika kategori 0 memiliki observasi yang lebih banyak dibandingkan kategori lainnya, maka terjadi zero-inflation pada data respon. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya overdispersi yang berakibat pada kesalahan interpretasi model dan kesalahan pengambilan kesimpulan. Untuk itu, diperlukan pengembangan dari model ordered probit, yaitu model zero-inflated ordered probit. Estimasi parameter model zero- inflated ordered probit dilakukan menggunakan metode maximum likelihood. Implementasi dari model zero-inflated ordered probit digunakan untuk memprediksi tingkat keparahan cedera akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan data kecelakaan lalu lintas. Sebagai variabel respon ordinal pada model zero-inflated ordered probit adalah tingkat keparahan cedera yang memiliki tiga kategori, yaitu tidak terjadi cedera berat, cedera serius, dan cedera fatal. Pada data tersebut, kategori tidak terjadi cedera berat (0) memiliki observasi yang lebih banyak dibandingkan kategori lainnya sehingga terjadi zero-inflation. Sebagai variabel prediktor pada model zero-inflated ordered probit adalah jumlah kendaraan yang terlibat dan jumlah korban jiwa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa model zero-inflated ordered probit dengan jumlah kendaraan yang terlibat sebagai inflation variable dan jumlah korban jiwa sebagai variabel prediktor merupakan model terbaik. Model ini memberikan prediksi yang sesuai dengan nilai sebenarnya dengan akurasi 85,36%. Diperoleh pula nilai AIC dari model ini sebesar 2614,282.

---

Regression analysis is a statistical method used to determine the pattern of relationship between a response variable and one or more predictor variables. The regression model that is often used is the linear regression model with the assumption that the response variable is normally distributed. The development of the linear regression model is the Generalized Linear Model (GLM). One of the components of GLM is a link function which is used to connect response variables with linear predictors. The choice of this connecting function depends on the type of response variable. For categorical response variables where there is no ordering (nominal), one GLM that can be used is a model with probit link function. However, this model cannot be used for categorical response variables with ordinal order. For this reason, ordered probit model was developed to analyze ordinal response variables with a probit link function. However, if category 0 has more observations than other categories, then zero-inflation occurs in the data response. This can cause overdispersion which results in misinterpretation of the model and wrong conclusions. For this reason, it is necessary to develop ordered probit model, namely zero- inflated ordered probit model. Zero-inflated ordered probit model parameter estimation was estimated using maximum likelihood method. The implementation of zero-inflated ordered probit model is used to predict the severity of injuries resulting from traffic accidents based on traffic accident data. As an ordinal response variable in the zero- inflated ordered probit model is the severity of injury which has three categories, namely slight injury, serious injury, and fatal injury. In this data, the category of slight injury (0) has more observations than other categories, resulting in zero-inflation. As predictor variables in the zero-inflated ordered probit model are the number of vehicles involved and the number of casualties. The results of this research conclude that the zero-inflated ordered probit model with the number of vehicles involved as the inflation variable and the number of fatalities as the predictor variable is the best model. This model provides predictions that match the actual values with an accuracy of 85,36%. The AIC value of this model was also obtained at 2614,282."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tiga hal utama: lingkup tanggung jawab perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, dan pengemudi dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, implikasi perjanjian pengalihan risiko yang membatasi tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pekerjanya dalam kecelakaan lalu lintas, dan analisis mengenai kesesuaian pertimbagan hakim dengan peraturan yang berlaku (studi kasus Putusan No:04/Pdt.G/2013/PN.Psr). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan, dan pengemudi bertanggung jawab secara tanggung gugat dalam kecelakaan lalu lintas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (2) suatu perjanjian pengalihan risiko tidak dapat menghilangkan tanggung jawab perusahaan angkutan umum atas kerugian pihak ketiga yang diakibatkan oleh pekerjanya menurut hukum Indonesia serta sistem hukum Common Law, (3) Pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun belum mempertimbangkan seluruh permasalahan.

---

ABSTRAK

, This thesis reviews about three main things: liability of public transport company, owner of the vehicle, and driver for traffic accidents in tort law, the implication of exemption clause aim to restrict the employer liability for the torts of his employee regarding traffic accidents, and analysis on the judge decision and its compliance with the prevailing regulation (study in decision No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr). This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) public transport company, owner of the vehicle, and driver are vicarious liable for damages in traffic accidents under the Indonesian Civil Code and Law Number 22 Year 2009 regarding Road Traffic, (2) an agreement aim to limit the risk can not release the employer liability in respect for the injury to a third party caused by the torts of his employee under the Indonesian Law and Common Law system, (3) Judge decision has shown the compliance with the prevailing regulation, even though has not yet consider all the issues.]"

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana perlindungan format TV sebagai ciptaanserta membandingkan bagaimana perlindungan hak cipta pada negara Indonesia dan Inggris dalam melindungi format TV sebagai ciptaan. Dasar dari penulisan skripsi ini dikarenakan format TV unsur-unsur yang beragam dari suatu acara TV yang jika unsur tersebut disatukan maka unsur tersebut menciptakan suatu acara TV. unsur-unsur yang terpisah satu sama lain ini menjadi suatu permasalahan dikarenakan format TV dapat dikatakan sebagai suatu ide dibandingkan ciptaan. Hal ini dikarenakan format TV merupakan suatu ide yang memiliki objek nyata. Format TV pada praktiknya telah menjadi salah satu objek transaksi dalam industri hiburan. Salah satu contohnya dari hal ini adalah pada acara TV got talent yang telah versi masing-masing pada negara yang berbeda. Akan tetapi, yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah apakah format TV dapa dilindungi sebagai objek perlindungan hak cipta. Tujuan untuk membandingkan perlindungan dengan negara inggris adalah karena pada putusan Banner Universal Motion Picture vs Endemol Shine Group LTD, hakim yang memutus perkara tersebut menyatakan bahwa format TV dapatdilindungi sebagai objek ciptaan dengan ciptaan berjenis dramatic works dengan adanya kemungkinan tersebut, Penulis menganggap bahwa perbandingan hukum ini dapat membantu untuk mengembangkan penelitian mengenai perlindungan format TV sebagai ciptaan.

---

This article analyses how TV formats are protected as works and compares how copyright protection in Indonesia and England protects TV formats as works. The basis for writing this thesis is that the TV format contains various elements of a TV show which, if these elements are put together, create a TV show. These elements that are separated from each other are a problem because the TV format can be said to be an idea rather than an expression. This is because the TV format is an idea that has a real object. In practice, TV formats have become one of the transaction objects in the entertainment industry. One example of this is the TV show Got Talent, which has its own version in different countries. However, the problem in this case is whether the TV format can be protected as an object of copyright protection. The purpose of comparing protection with the UK is because in the decision of Banner Universal Motion Picture vs Endemol Shine Group LTD, the judge who decided the case stated that the TV format could be protected as an object of creation with dramatic works type creations with this possibility, the author considers that the legal comparison this can help to develop research regarding the protection of TV formats as creations."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas terkait pengaturn hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam melakukan pembaharuan pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, Indonesia hendaknya memperhatikan tata cara hukum jaminan Negara lain, salah satunya adalah Negara Inggris. Oleh karena itu, dalam skripsi ini dilakukan perbandingan hukum jaminan atas pesawat udara antara Indonesia dan Inggris dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa terdapat persamaan maupun perbedaan antara hukum jaminan di Indonesia maupun di Inggris. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Inggris, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun suku cadangnya dapat dijadikan jaminan, dan di Inggris memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Inggris sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. Based on the Academic Paper of the National Law Development Agency, the current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft as objects of Fiducia Security because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United Kingdom. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United Kingdom under comparison method producing forms of normative- juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United Kingdom has similarities and differences. The main visible difference is that in the United Kingdom, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United Kingdom has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United Kingdom are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."

"Kecelakaan lalu lintas menempati urutan kesembilan penyebab kematian di Indonesia. Kebanyakan penelitian kecelakaan di Indoneia menitikberatkan pada faktor manusia, kendaraan dan lingkungan, tetapi belum ada yang memasukkan faktor-faktor ekonomi ke dalam modelnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh harga riil bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mempekerjakan data time series Indonesia dari tahun 1970 hingga 2013 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen harga minyak mentah dunia.Hasil estimasi menunjukkan bahwa harga riil bensin dan kebijakkan penggunaan lampu utama sepeda motor tidak signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Sedangkan PDB riil dan jalan aspal signifikan berpengaruh menurunkan kecelakaan. Namun, sepeda motor berdampak signifikan meningkatkan kecelakaan lalu lintas.

---

Traffic accident ranks the ninth largest of the cause of death in Indonesia. The most of researches studying Indonesia on traffic accidents were only blaming on human, motor vehicles, and environment as main culprits, not incorporating economic factors into the models. This study aims to analyze the impact of real gasoline prices on traffic accident in Indonesia and the factors of influence them. This research employs time series data from 1970 to 2013 with OLS analysis world crude oil prices as instrument variable.The estimator results show that real price of gasoline and the policy of usage of motorcycle light insignificant on traffic accident. Meanwhile, real GDP and asphalt roads significantly decrease the traffic accident. However, motorcycles significantly increase the traffic accident."