Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 130163 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Chandra Mata Rohansyah
"Fokus penelitian Tesis ini adalah kompetensi mediator Polri dalam menangani konflik. Penelitian ini dipandang penting dilakukan sebab mediasi yang dilakukan oleh Polres Belitung dalam menangani konflik yang melibatkan warga Desa Sungai Padang beretnis Melayu-Belitung dengan para pekerja bangunan yang beretnis Madura-Belitung, menghasilkan kesepakatan berupa dilanjutkannya 3 dari 4 perkara ke proses peradilan. Konsekuensinya adalah mediasi yang dilakukan kecil kemungkinan dapat menyentuh dan memperbaiki relasi para pihak yang rusak akibat konflik yang terjadi. Artinya,agar mediasi dapat mewujudkan nilai keadilan restoratif, perlu dilaksanakan oleh mediator yang berkompeten. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini adalah, sebagai berikut: pertama, bagaimana proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung? Kedua, bagaimana kompetensi personil Polres Belitung dalam melaksanakan mediasi pada kasus konflik. Kompetensi apa saja yang seyogyanya dimiliki oleh mediator Polri agar mediasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai keadilan restoratif. Sebagai pisau analisis, dalam penelitian Tesis ini digunakan teori Kompetensi Spencer (1993) konsep tentang mediator transformatif, konsep mediasi penal, dan teori tentang kerumunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran sekuensial eksploratori. Kuesioner penelitian kunatitatif dibuat berdasarkan data kualitatif dan digunakan sebagai generalisasi yang mendukung data kualitatif yang dominan dalam penelitian ini.
Adapun temuan penelitian (1) proses mediasi yang dilaksanakan oleh Polres Belitung masih bernuansa penegakan hukum retributif (2) personil Polres Belitung belum memiliki kompetensi yang maksimal dalam melaksanakan mediasi konflik. (3) keterampilan "mendengarkan untuk memahami" yang berbasis pengetahuan "lintas budaya" menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh mediator Polri dalam men-transformasi konflik. Dari temuan penelitian tersebut, direkomendasikan (1) perlu dilakukan sosialisasi agar personil Polri berpedoman pada UU PKS dalam menangani konflik dan diperlukan SOP lebih lanjut yang mengatur tentang tahapan dan teknik mediasi. (2) Perlunya melakukan kerjasama peningkatan kompetensi dengan PMN. (3) Perlu meningkatkan pelatihan interpersonal skill bagi setiap personil Polri (4) Perlu memasukkan / menambahkan materi ajar yang berkaitan dengan keadilan restoratif, konflik, dan pengetahuan lintas budaya dalam pendidikan Polri.

The research focus of this thesis was mediator competency of INP. This research is important because the mediation performed by the Belitung Resort Police in handling conflict involving people of Sungai Padang village of Melayu-Belitung ethnicity with the construction worker of Madura-Belitung ethnicity was resulting in an agreement of the continuation of 3 out of 4 cases to judicial process. The consequence of this mediation is the damaged relation of each party due to the conflict is unlikely to be completely heal and repaired. This means that a competent mediator is required in a mediation to manifest the value of restorative justice. The problems presented in this thesis were as follow: 1) How did the mediation process by the Belitung Resort Police? 2) How does the personnel competency of the Belitung Resort Police in performing the mediation in a conflict case? What are the required competence for a mediator in the INP to ensure that the mediations are in accordance with the value of restorative justice? The Spencer's Competence (1993) theory was used in this thesis. It is a concept of Transformative Mediator (Kraybill), concept of Penal Mediation, and the theory of Crowd. This thesis used mixed-methods sequential explanatory approach. The quantitative questionnaire research was made based on the qualitative data and was used as a generalization supporting the dominant qualitative data in this research.
The research finding in this research are as follows: 1) The mediation process carried out by the Belitung Resort Police is still enforcing the retributive law. 2) The personnel of the Belitung Resort Police are yet to have maximum competence of conflict mediation. 3) The skills of "hear to understand" which based on "cross culture" knowledge is the main competency required to have for mediators of the Republic of Indonesian police to transform conflicts. From the research finding above, the suggestions formed are as follow: 1) It is necessary to socialize that the personnel of the Republic of Indonesian Police to follow the guidelines of the UU PKS in handing conflicts and further SOP governing the mediation stages and techniques are necessary. 2) It is necessary to form a cooperation to improve the competency by PMN. 3) Improve the interpersonal skill training for every personnel of the INP. 4) Insert/add learning material related to restorative justice, conflict, and cross culture knowledge in the education of the INP.
"
Jakarta: Sekolah kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T55493
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Annas Zulkarnain
"

Penelitian ini mengkaji pemolisian kolaboratif dalam penanganan konflik antara perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) di wilayah hukum Polres Jombang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab terjadinya konflik secara berkelanjutan, dinamika kolaborasi internal antar satuan di Polres Jombang, serta partisipasi stakeholder dalam penanganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antara PSHT dan IKSPI disebabkan melalui tiga tahap yaitu tahap kotradiksi yang dipicu oleh doktrin seduluran, tahap sikap yang berkaitan dengan identitas sosial dan tahap perilaku berupa kekerasan dan dendam yang berkelanjutan. Kolaborasi internal di Polres Jombang melibatkan koordinasi antar satuan seperti Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas dan Reskrim, dengan Bagops sebagai koordinator utama. Partisipasi stakeholder mencakup berbagai upaya seperti pembentukan forum komunikasi, operasi gabungan, dan program pemberdayaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya kolaboratif, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan evaluasi program penanganan konflik. Tantangan tersebut meliputi mekanisme evaluasi yang terstruktur dan kurangnya komunikasi antara satuan Polres. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan dengan cara distribusi tugas dan rencana aksi yang jelas untuk memastikan pendekatan yang lebih terintegrasi dalam penanganan konflik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pemolisian kolaboratif, termasuk peningkatan partisipasi instansi terkait dalam perencanaan dan implementasi program, serta penguatan strategi penanganan akar masalah konflik secara holistik.


This research examines collaborative policing in handling conflicts between the Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) and Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia (IKSPI) in the jurisdiction of Polres Jombang. Using a qualitative approach and case study method, this research aims to analyse the causes of ongoing conflict, the dynamics of internal collaboration between units in Jombang District Police, and stakeholder participation in conflict handling. The results showed that the conflict between PSHT and IKSPI was caused through three stages, namely the cotradiction stage triggered by the seduluran doctrine, the attitude stage related to social identity and the behavioural stage in the form of violence and ongoing grudges. Internal collaboration at Polres Jombang involves coordination between units such as Intelkam, Binmas, Sabhara, Lantas and Reskrim, with Bagops as the main coordinator. Stakeholder participation includes various efforts such as the establishment of communication forums, joint operations, and community empowerment programmes. Despite collaborative efforts, challenges remain in the implementation and evaluation of conflict management programmes. These challenges include a structured evaluation mechanism and a lack of communication between Polres units. In addition, inter-agency coordination still needs to be improved by way of a clear distribution of tasks and action plans to ensure a more integrated approach to conflict management. This research provides recommendations to improve the effectiveness of collaborative policing, including increased participation of relevant agencies in programme planning and implementation, as well as strengthening strategies to address the root causes of conflict holistically

"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Akbar Magistra Putra
"Seiring dengan adanya pembaharuan hukum, khususnya dalam tujuan pemidanaan yang bersifat memuaskan hak dan kewajiban seluruh pihak menjadikan istilah ADR diserap ke dalam sistem hukum acara pidana. ADR di dalam sistem hukum acara pidana dikenal dengan istilah mediasi penal yang merupakan pengejawantahan dari konsep restorative justice. Dewasa ini, salah satu aparatur penegak hukum yang sering kali menerapkan mediasi penal adalah Polri, khususnya melalui fungsi Bhabinkamtibmas. Hal ini merupakan pengaktualisasian dari telah dihapuskannya wewenang penyidikan pada Polsek dan peluncuran Polisi RW yang keduanya sengaja diprogramkan untuk mengorientasikan fungsi kepolisian untuk membina dan menjaga kamtibmas melalui tindakan preemtif dan preventif. Padahal, ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme mediasi penal sejatinya belum diatur secara letterlijk bagi Bhabinkamtibmas. Secara lahiriah, fungsi Bhabinkamtibmas sejatinya adalah untuk melaksanakan fungsi kepolisian berupa pembinaan dan penjagaan kamtibmas. Namun, saat ini juga dituntut untuk membantu penyelengaraan fungsi-fungsi kepolisian di Polri lainnya, yakni salah satunya adalah fungsi reskrim dalam hal penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal tersebut dapat ditemui secara parsial pada aturan internal kepolisian di Polri yang menyebutkan bahwa Bhabinkamtibmas dapat “menyelesaikan perkara ringan” dan “memediasi antar pihak” dalam penanganan tindak pidana, sehingga tuntutan ini berkaitan dengan adanya penerapan mediasi penal oleh Polri. Atas dasar tersebut, salah satu bentuk persoalan yang sering kali menjadi landasan bagi Bhabinkamtibmas dalam menerapkan mediasi penal adalah pada penanganan konflik horizontal. Di sisi lain, tuntutan bagi Bhabinkamtibmas tersebut nyatanya tidak selaras dengan adanya pembekalan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan dalam hal sebagai mediator dalam adanya penanganan konflik. Hal tersebut terbukti dengan adanya penanganan konflik horizontal melalui penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di Polsek Serpong yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan damai, sehingga mengakibatkan terganggunya kamtibmas. Oleh karena itu, melalui metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai persoalan penerapan mediasi penal oleh Polri, khususnya bagi Bhabinkamtibmas. Berdasarkan persoalan tersebut, Penulis menggagas adanya usulan sertifikasi konflik mediator bagi Bhabinkamtibmas dalam upaya optimalisasi mediasi penal oleh Polri.

As part of legal reforms, particularly in the area of punishment that takes into account the rights and obligations of all parties involved, the criminal procedural law system incorporated the term ADR. This later came to be known as penal mediation embodying the concept of restorative justice which has been implemented by The Indonesian National Police (Polri) through the role of Bhabinkamtibmas. It discusses the implementation of changes in the investigative authority at the Sector Police Station and the introduction of the RW Police, whose goal is to redefine the role of the police in promoting and preserving public safety through preemptive and preventive actions. However, there has been an absence of specific regulations in place for Bhabinkamtibmas regarding the penal mediation mechanism. Apart from their main duty to ensure public safety, Bhabinkamtibmas is expected to support the police in carrying out their functions, including criminal investigations to resolve cases without going to court. As stated in the internal police rules, they have the authority to “handle minor cases” and “mediate between parties” in criminal acts. Practically, there have been some problems with the horizontal conflict management suggesting that Bhabinkamtibmas lack the necessary knowledge, competence, and skills required to effectively mediate conflicts. This can be seen from the resolution of horizontal conflicts through penal mediation conducted by Bhabinkamtibmas at Serpong Sector Police Station, which has not yet to achieve a compromise, leading to issues in security and public order. Using normative research methods and drawing on literature studies, this study aims to offer a comprehensive understanding of the challenges surrounding the implementation of penal mediation by the National Police, with a particular focus on Bhabinkamtibmas. Based on these problems, the author initiated an initiative to certify conflict mediators within the Bhabinkamtibmas to enhance the effectiveness of Polri penal mediation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hadaris Samulia Has
"Tak ada hal yang lebih memilukan barangkali dari kekerasan dan permusuhan antara kelompok yang terjadi di Ambon atau Maluku pada umumnya.Tak ada kata yang menggambarkan secara tepat apa yang sesungguhnya terjadi di kawasan yang penduduknya plural ini.
Tesis yang berjudul Pelanggaran Hak Asasi Manusia ()lab Aparat Keamanan (TNI dan POLRI) Dalam Penanganan Konflik Di Ambon, mencoba untuk melihat faktor-faktor penyebab pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang justru terjadi pada saat proses penanganan konflik yang dilakukan, oleh aparat keamanan, mengakibatkan pelanggaran yang bersifat vertikal dan melihat bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh TNI dan POLRI dalam penanganan konflik tersebut.
Masuknya unsur-unsur Negara dan kekuatan militer dalam konflik yang terjadi bukanya tanpa resiko, kemungkinan terbesar dari faktor resiko itu adalah penggunaan alat-alat kekerasan yang paling dikuasai militer, maka muncul penyelesaian konflik kekerasan dengan cara-cara yang tidak beda dengan kekerasan itu sendiri.
Dalam menganalisa persoalan tersebut digunakan beberapa tinjauan pustaka seperti definisi dari konflik, konflik sosial, sifat koflik, jenis-jenis konflik, sifat dari masyarakat majemuk, Tahapan dari penyelesaian konflik (conflict resolution), konsepsi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan instrument pokok perlindungan Hak Asasi Manusia baik yang bersifat nasional dan internasional.
Selain untuk lebih mendekatkan pada permasalahan penulis juga menggunakan beberapa tinjauan pustaka dari konsepsi militer profesioanal dan peran militer dalam sosial politik khususnya Dwifungsi ABRI, sosialisasi Hak Asasi manusia bagi kalangan aparat keamanan merupakan salah satu pokok bahasan pula.
Metode Penelitian tesis ini berssifat library research dimana digunakan data sekunder, inventarisasi peraturan perundang-undangan atau lainya serta dokumentasi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di daerah konflik, disamping itu penulis juga mengunakan data yang bersifat penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa institusi yang dapat dipertanggung jawabkan ke absahanya.

It seems that human rights violation and mass conflict happening in Ambon and Moluccas are more sorrowful than other things ever. One finds no precise word to describe what is going on in such a plural region.
This Thesis entitled "Human Rights Violation by the Military and Police Officers in the Conflict Resolution Process in Ambon", tries to reveal some reasons of the Human Rights violation that simply happened as the conflict resolution process was undertaken by military and police officers resulting in vertical violation, and observes how Human Rights violation by TNI and POLRI emerges in the conflict resolution.
Involved elements of the state and military forces in the ongoing conflict are not without risks; the major risk factor is using mostly military-controlled violation instruments and that mass conflict and human rights violation are settled in the same process as the violation itself.
Analyzing the case, one uses library research such as definitions of conflict, social conflict, types of conflict, characteristics of plural community, phases of conflict resolution, conception of Human Rights violation and principal instruments of securing both national and international Human Rights.
Besides approaching to the problem statement, the author also applies library researches of professional military conception and military roles in social and political situation especially "Dwifungsi ABRI" (Indonesian Armed Forces' Dual Functions)?nd socialization of Human Rights to the security agents as a problem, as well.
Research methodology employed in this thesis is Library Research where the author uses secondary data, inventory of legislation and others, and documentation of the ongoing events in the conflict area. Moreover, the author applies data of researches carried out by several institutions for which one is liable for their validity.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T19394
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Tulisan ini bermaksud menunjukkan kegiatan operasional Polres
Kotawaringin Barat yang berhasil dalam menangani konflik dan meredam potensi
konflik antar suku bangsa yang berdarah di Kabupaten Kotawaringin Barat pada
awal tahun 2001. Konflik antar suku Madura dan non Madura (khususnya suku
Dayak) yang berawal dari Kabupaten Kotawaringin Timur (Sampit) telah
merebak ke wilayah lain di sekitarnya yaitu di Pontianak, Kuala Kapuas dan
Kota Waringin Barat yang mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda dan
korban jiwa serta eksodus suku Madura ke luar wilayah Kalimantan Tengah
untuk mengungsi di wilayah lain yang lebih aman. Kotawaringin Barat sebagai
kabupaten yang berbatasan dengan Kotawaringin Timur telah terkena dampak
kerusuhan akibat konflik yang terjadi yaitu dengan terjadi ketegangan diantara
warga suku Madura dan non Madura walaupun belum sempat memuncak dan
pecah menjadi kerusuhan seperti yang terjadi di wilayah sekitarnya namun
demikian sebanyak 20.177 orang atau separuh dari jumlah penduduk Madura
telah mengungsi atau diungsikan. Keadaan ini merupakan potensi terjadinya
konflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan baik oleh aparat
keamanan dan pihak lain yang terkait.
"
Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 4 (2003) Mei : 89-107, 2003
JPI-4-Mei2003-89
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ahli Rumekso
"Sebagai garda terdepan dalam penanganan keamanan dan ketertiban di suatu negara maka anggota Polri harus selalu siap untuk ditugaskan dalam situasi apapun dan di waktu kapanpun, bahkan harus rela mengorbankan kepentingan diri dan keluarganya. Anggota Polri yang tergabung dalam BKO (Bawah Kendali Operasi) bertugas untuk mendukung tugas Kepolisian di daerah konflik dan bertugas minimal selama enam bulan. Banyak masalah yang harus dihadapi mereka, misalnya : minimnya informasi tentang wilayah baru baik situasi sosial maupun kondisi fisik sehingga menimbulkan stres, dan juga harus berpisah dari keluarga, baik itu orang tua maupun anak istri. Banyak dari mereka yang BKO tersebut sudah berkeluarga. Ketika bertugas tersebut, mereka tidak boleh membawa keluarganya sehingga mereka harus rela untuk berpisah dari orang -orang yang mereka cintai. Bagi keluarga yang ditinggalkan dalam hal ini adalah istri, di mana secara langsung mempunyai kedekatan emosional, selain harus memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kehadiran suami, mereka juga mengkhawatirkan keberadaan suami di daerah rawan konflik bersenjata. Seorang istri harus berperan ganda, selain ibu juga sebagai ayah sedangkan dia sendiri mengalami goncangan emosi, cemas terhadap situasi kerja suami dan kekhawatiran akan perilaku suami di daerah konflik. Bertolak dari fenomena tersebut diperoleh garnbaran permasalahan baik suami yang sedang menjalankan tugas serta istri dan keluarga yang ditinggalkan. Situasi yang menekan, tersebut memunculkan perilaku untuk menghadapinya atau perilaku coping.
Semua individu akan berusaha keluar dari situasi yang menekan dan tidak menyenangkan dengan cara menyesuaikan diri terhadap situasi tersebut. Usaha yang dilakukan individu untuk mengatasi keadaan yang menekan, menantang atau mengancam, serta menimbulkan emosi-emosi yang tidak menyenangkan disebut sebagai lingkah laku coping (Lazarus, 1976). Sarafino (1990) mengatakan bahwa individu melakukan perilaku coping sebagai usaha untuk menetralisir atau mengurangi styes, kecemasan yang terjadi dalam suatu proses. Menurut Lazarus, dick (dalam Sarafino, 1990), coping memiliki dua fungsi utama, yaitu : 1) merubah permasalahan - permasalahan yang menjadi penyebab timbulnya stres dan 2) mengatur respon - respon emosional yang muncul sebagai akibat timbulnya permasalahan - permasalahan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bentuk strategi yang dipilih adalah studi kasus. Penelitian ini mengambil subyek penelitian yaitu istri anggota Polri yang ditinggal suaminya dalam penugasan di daerah konflik dan anggota Polri yang pemah bertugas di daerah konflik dalam rangka bawah kendali operasi. Subyek yang diambil sebanyak tiga orang istri anggota Polri yang ditinggal BKO dan tiga anggota Polri yang pernah bertugas BKO.
Jenis coping yang dipilih subyek dalam merespon satu masalah yang dihadapi dapat berbeda-beda hal ini berhubungan dengan penilaian subyektif terhadap masalah, intensitas dan waktu stres, dan adanya stresor lain, pengalaman sebelumnya, karakteristik individu, dll. Terdapat kesamaan coping yang dipilih pada subyek istri terhadap masalah yang berkaitan dengan peran ganda yaitu seeking social support for instrumen reason dan emotional reasons. Sedangkan masalah yang berkaitan dengan dinas, coping acceptance digunakan oleh istri dan anggota Polri.
Dalam menghadapi permasalahan, individu bisa menggunakan kedua jenis coping diatas, yaitu penggunaan jenis coping yang berorientasi pada masalah maupun coping yang berorientasi pada emosi. Namun seberapa sering penggunaan dari masing - masing jenis coping tersebut tergantung pada tuntutan atau permasalahan- permasalahan yang timbul serta bagaimana individu menilai tuntutan - tuntutan atau permasalahan-permasalahan tersebut."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2006
T18625
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bachtiar Alponso
"[ABSTRAK
Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penanganan konflik sosial antara
warga masyarakat dengan pelaku balapan liar di wilayah hukum Polsek Pondok
Aren yang diakibatkan oleh maraknya aksi balapan liar yang terjadi di Jalan
Boulevard, Pondok Aren. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan
dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik yang terjadi antara warga
masyarakat dengan pelaku balapan liar terjadi karena maraknya aksi balapan di
wilayah hukum Polsek Pondok Aren oleh para remaja pada malam libur atau pada
saat bulan Ramadhan. Para pelaku balapan liar umumnya bergabung pada
perkumpulan atau geng motor dari wilayah Ciputat, Ciledug, Bintaro dan Pondok
Aren. Warga masyarakat pernah menegur mereka secara baik-baik, namun tidak
berhasil. Warga masyarakat akhirnya marah dan melakukan pengusiran dengan
membawa berbagai senjata, yang menyebabkan kedua belah pihak menderita lukaluka.
Upaya yang dilakukan oleh Polsek Pondok Aren dalam menangani konflik
tersebut adalah: (1) Menempatkan personil pada wilayah-wilayah yang dianggap
rawan untuk dijadikan aksi balapan liar; (2) Pemasangan spanduk-spanduk dan
baliho yang materinya berisi ajakan atau himbauan untuk tidak melakukan aksi
balapan liar; (3) Melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah hukum Polsek
Pondok Aren, tentang tertib berlalu lintas di jalan raya.
Dalam rangka meminimalisir terjadinya aksi balapan liar di wilayah hukum
Polsek Pondok Aren, perlu mengembangkan kelompok-kelompok olah raga dan
kelompok penggali kreatifitas dan inovasi di kalangan remaja; meningkatkan
intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat; meningkatkan pendidikan agama
dan ceramah keagamaan; melibatkan peran serta tokoh masyarakat dan tokoh
pemuda; dan memberikan perhatian intensif oleh orang tua mengawasi anakanaknya
terutama dalam pemanfaatan kendaraan bermotor.

ASBTRACT
The thesis discussed the results of research on handling of social unrest
between residents and the wild race in the jurisdiction of Pondok Aren. This
research was conducted by using qualitative observations with the method of
collecting data through interviews, observation and documentation.
The results showed that the conflict between citizens with actors wild races
occur due to rampant illegal racing action that occurred in the jurisdiction of the
Pondok Aren which is generally done by teenagers on a holiday or at night during
Ramadan. The perpetrators of illegal races are usually those who have associations
or motorcycle gang in several regions in Pondok Aren and the surrounding region,
such as from Ciputat, Ciledug, Bintaro and Pondok Aren. Citizens feel uneasy with
the rise of the wild racing action, an they finally got against the perpetrators of
illegal racing, which led to both sides suffered injuries. The efforts made by the
Polsek Pondok Aren in handling conflicts between citizens with actors of wild race
are: (1) Placing personnel in areas that are considered prone to be a wild race action;
(2) Installation of banners and billboards that the material contains an invitation or
call for not doing wild racing action; (3) Disseminate to schools in the jurisdiction
from the Pondok Aren, of orderly traffic on the highway.
In order to minimize the occurrence of wild racing action in the jurisdiction of
the Pondok Aren, efforts should be geared to developing sports groups and groups
of diggers creativity and innovation among young people; increase the intensity of
legal education to the public; improve religious education and religious lectures;
involves the participation of community leaders and youth leaders; and the need to
provide intensive care done by parents to monitor their children, especially in the
use of motor vehicles.;The thesis discussed the results of research on handling of social unrest
between residents and the wild race in the jurisdiction of Pondok Aren. This
research was conducted by using qualitative observations with the method of
collecting data through interviews, observation and documentation.
The results showed that the conflict between citizens with actors wild races
occur due to rampant illegal racing action that occurred in the jurisdiction of the
Pondok Aren which is generally done by teenagers on a holiday or at night during
Ramadan. The perpetrators of illegal races are usually those who have associations
or motorcycle gang in several regions in Pondok Aren and the surrounding region,
such as from Ciputat, Ciledug, Bintaro and Pondok Aren. Citizens feel uneasy with
the rise of the wild racing action, an they finally got against the perpetrators of
illegal racing, which led to both sides suffered injuries. The efforts made by the
Polsek Pondok Aren in handling conflicts between citizens with actors of wild race
are: (1) Placing personnel in areas that are considered prone to be a wild race action;
(2) Installation of banners and billboards that the material contains an invitation or
call for not doing wild racing action; (3) Disseminate to schools in the jurisdiction
from the Pondok Aren, of orderly traffic on the highway.
In order to minimize the occurrence of wild racing action in the jurisdiction of
the Pondok Aren, efforts should be geared to developing sports groups and groups
of diggers creativity and innovation among young people; increase the intensity of
legal education to the public; improve religious education and religious lectures;
involves the participation of community leaders and youth leaders; and the need to
provide intensive care done by parents to monitor their children, especially in the
use of motor vehicles.;The thesis discussed the results of research on handling of social unrest
between residents and the wild race in the jurisdiction of Pondok Aren. This
research was conducted by using qualitative observations with the method of
collecting data through interviews, observation and documentation.
The results showed that the conflict between citizens with actors wild races
occur due to rampant illegal racing action that occurred in the jurisdiction of the
Pondok Aren which is generally done by teenagers on a holiday or at night during
Ramadan. The perpetrators of illegal races are usually those who have associations
or motorcycle gang in several regions in Pondok Aren and the surrounding region,
such as from Ciputat, Ciledug, Bintaro and Pondok Aren. Citizens feel uneasy with
the rise of the wild racing action, an they finally got against the perpetrators of
illegal racing, which led to both sides suffered injuries. The efforts made by the
Polsek Pondok Aren in handling conflicts between citizens with actors of wild race
are: (1) Placing personnel in areas that are considered prone to be a wild race action;
(2) Installation of banners and billboards that the material contains an invitation or
call for not doing wild racing action; (3) Disseminate to schools in the jurisdiction
from the Pondok Aren, of orderly traffic on the highway.
In order to minimize the occurrence of wild racing action in the jurisdiction of
the Pondok Aren, efforts should be geared to developing sports groups and groups
of diggers creativity and innovation among young people; increase the intensity of
legal education to the public; improve religious education and religious lectures;
involves the participation of community leaders and youth leaders; and the need to
provide intensive care done by parents to monitor their children, especially in the
use of motor vehicles., The thesis discussed the results of research on handling of social unrest
between residents and the wild race in the jurisdiction of Pondok Aren. This
research was conducted by using qualitative observations with the method of
collecting data through interviews, observation and documentation.
The results showed that the conflict between citizens with actors wild races
occur due to rampant illegal racing action that occurred in the jurisdiction of the
Pondok Aren which is generally done by teenagers on a holiday or at night during
Ramadan. The perpetrators of illegal races are usually those who have associations
or motorcycle gang in several regions in Pondok Aren and the surrounding region,
such as from Ciputat, Ciledug, Bintaro and Pondok Aren. Citizens feel uneasy with
the rise of the wild racing action, an they finally got against the perpetrators of
illegal racing, which led to both sides suffered injuries. The efforts made by the
Polsek Pondok Aren in handling conflicts between citizens with actors of wild race
are: (1) Placing personnel in areas that are considered prone to be a wild race action;
(2) Installation of banners and billboards that the material contains an invitation or
call for not doing wild racing action; (3) Disseminate to schools in the jurisdiction
from the Pondok Aren, of orderly traffic on the highway.
In order to minimize the occurrence of wild racing action in the jurisdiction of
the Pondok Aren, efforts should be geared to developing sports groups and groups
of diggers creativity and innovation among young people; increase the intensity of
legal education to the public; improve religious education and religious lectures;
involves the participation of community leaders and youth leaders; and the need to
provide intensive care done by parents to monitor their children, especially in the
use of motor vehicles.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Listyo Sigit Prabowo
"Konflik Etnis di Kalijodo, Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada penggunaan resolusi konflik mediasi dalam penanganan konflik etnis di Kalijodo oleh kepolisian. Dalam kajian tesis ini, penanganan konflik etnis dilihat dari perspektif kegiatan kepolisian sebagai mediator. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengamati setiap gejala yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari dari obyek penelitian atau anggota kepolisian maupun masyarakat etnis di Kalijodo. Tujuan dalam tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami penyebab/faktor-faktor yang mengakibatkan penggunaan resolusi konflik mediasi, tidak menjadi efektif dalam menangani konflik etnis di Kalijodo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh kepolisian maupun pihak ketiga belum efektif untuk meredam konflik, hal ini terlihat masih terjadinya konflik pasca mediasi dilakukan. Selain menekankan pada tindakan mediasi, kepolisian juga menerapkan penegakan hukum represif yaitu melakukan penyidikan terhadap pelaku yang terlibat pidana dalam konflik tersebut. Beberapa faktor penyebab tidak efektifnya pelaksanaan mediasi dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) faktor eksternal, terkait dengan situasi dan kondisi yang berada di luar kemampuan dan penanganan pihak kepolisian dan (2) faktor internal, terkait dengan kemampuan anggota kepolisian.
Faktor eksternal meliputi: (a) keinginan untuk menonjolkan jati diri kelompok, (b) budaya kehidupan etnis yang keras, (c) perebutan sumber daya ekonomi dan adanya kecemburuan sosial, (d) adanya anggapan keberpihakan polri terhadap salah satu kelompok, sedangkan faktor internal meliputi: (a) mediator belum diterima sepenuhnya oleh pihak yang berkonflik, (b) mediator tidak cukup menguasai akar permasalahan konflik, (c) mediator belum mempunyai kualfikasi yang cukup untuk memediasi, (d) tahapan pelaksanaan mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan (e) keberpihakan Polri terhadap salah satu etnis.
Rekomendasi dari tesis ini adalah upaya untuk mencegah terjadinya konflik melalui optimalisasi fungsi intelejen dalam deteksi dini terhadap potensi-potensi konflik, selain itu perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kemampuan anggota Polri sebagai mediator."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15245
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Tresnawardhani Ruky
"Konflik interpersonal yang terjadi dalam Iingkungan kerja adalah kondisi pertentangan yang timbul antara sedikitnya dua pihak yang memiliki hubungan keterkaitan dalam pekerjaan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar dalam persepsi masing-masing pihak mengenai tujuan, ide dan kepentingan, serta perbedaan lain yang sifatnya Iebih pribadi dan emosional. Salah satu penyebab terjadinya konflik interpersonal dalam perusahaan adalah perbedaan latar belakang budaya. Dengan semakin meningkatnya arus tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia, maka situasi-situasi multinasional alau multikultural yang rawan terhadap konflik pun akan semakin banyak tercipta. Konflik tersebut bisa bersifat fungsional maupun disfungsional bagi organisasi, yang berkaitan dengan pendekatan yang digunakan para manajer dalam menghadapi konflik, yailu pendekatan tradisional, pendekatan hubungan kemanusiaan dan pendekatan interaksionis.
Kemampuan untuk menangani konflik secara efektif merupakan salah satu keterampilan interpersonal yang penting dikuasai oleh para manajer. Terdapat beberapa gaya penanganan konflik yang merupakan cara atau metode yang cenderung diterapkan oleh individu dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya, yaitu fighting atau competitive, smoothing atau accomodating avoiding, bargaining dan problem solving atau collaborative.
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu studi eksploralif yang berusaha menjawab permasalahan lentang pendekatan yang digunakan oleh para manajer Indonesia dalam menghadapi konflik, dampak dari terjadinya konflik dalam suatu organisasi menurut para manajer Indonesia, faktor- faktor penyebab terjadinya konflik antara TKA dan TKI dalam suatu perusahaan, dan kecenderungan gaya penanganan konflik tertentu yang diterapkan oleh para manajer Indonesia dalam menghadapi konflik dengan atasan atau rekan kerja berkebangsaan asing. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan studi tentang konfIik dalam organisasi. Sedangkan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penyusunan modul yang efektif dalam pelatihan mengenai konflik dan gaya penanganan konflik dalam organisasi. Penelitian ini melibatkan 10 orang partisipan, yang seluruhnya merupakan manajer Indonesia yang bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Adapun metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik cenderung dipersepsi negatif, dengan menggunakan pendekatan tradisional terhadap konflik. Sedangkan sumber-sumber konflik interpersonal antara TKI dan TKA dalam perusahaan menurut para partisipan adalah faktor komunikasi, faktor struktur organisasi, faktor kepribadian dan faktor budaya. Dari hasil penelitian ini, tidak ditemukan suatu pola yang jelas tentang gaya penanganan konflik yang cenderung diterapkan oleh para manajer Indonesia. Namun demikian, penelitian ini memberikan hasil yang senada dengan penelitian yang dilakukan terhadap pekerja Malaysia, yang menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan gaya penanganan konflik kolaborasi dan kompromi dengan menggunakan mediator, dan penelitian-penelitian Iain yang menemukan bahwa gaya penanganan konflik yang berorientasi pada pemecahan masalah (kolaborasi dan kompromi) pun digunakan dalam budaya kolektivistik.
Sebagai saran kiranya dapat dilakukan studi perbandingan dengan masalah serupa, yaitu konflik interpersonal antara TKI dan TKA, dengan menggunakan baik TKA dan TKI sebagai partisipan, dan dengan karakteristik TKA yang Iebih beragam serta berasal dari beberapa perusahaan. Hal ini dimaksudkan unluk memperoleh gambaran tentang permasalahan yang Iebih Iengkap. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada karakteristik partisipan yang Iebih heterogen, agar didapatkan data yang Iebih lengkap. Unluk itu sebaiknya jumlah partisipan dalam penelitian pun diperbesar agar dapat mewakili heterogenitas tersebut."
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998
S2694
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mastenbroek, W.F.G.
Jakarta: UI-Press, 1986
303.6 MAS p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>