Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah pemberlakuan sistem pembayaran non tunai pada semua pintu tol di seluruh Indonesia pada tahun 2017, dimana seluruh gerbang tol tak lagi melayani transaksi tunai. Selain untuk mengurangi antrean, pelayanan transaksi elektronik di semua gerbang tol bertujuan untuk meningkatkan cashless society. Upaya yang dilakukan pemerintah sehubungan dengan akan diterapkannya transaksi non tunai di jalan tol adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Non Tunai di Jalan Tol. Menarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas pengaturan dan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan tol sehubungan dengan terjadinya perubahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak sepenuhnya berlaku efektif karena hanya berhasil menjalankan sebagian dari ketentuannya saja. Hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jalan tol adalah dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan hukum dalam Peraturan Menteri tersebut yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, juga adanya jaminan tersedianya uang elektronik yang didukung dengan fasilitas top up/isi ulang, kemudian perlindungan hukum diberikan dengan adanya jaminan peningkatan pelayanan di jalan tol sesuai SPM Jalan tol, beserta ditegakannya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait lainnya dengan memperhatikan kejelasan tata cara penangan masalah/komplain yang dihadapi pengguna jalan tol dan jugaperlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya suatu keadaan memaksa yaitu kedaruratan, kealpaan hingga terjadi suatu keadaan yang menyebabkan kerusakan/error pada mesin pembaca uang elektronik, yang dapat merugikan pengguna tol tersebut, sehingga tetap perlu dibuka jalur khusus yang menerima pemnbayaran tunai.

---

One form of change made by the Government of Indonesia is the implementation of a non-cash payment system on all toll gates throughout Indonesia in 2017, where all toll gates no longer serve cash transactions. In addition to reducing the queue, electronic transaction services at all toll gates aim to increase the cashless society. The efforts made by the government in connection with the implementation of non-cash transactions on toll roads are by issuing Minister of Public Works and Public Housing Regulation No. 16/PRT/M/2017 concerning Non-Cash Transactions on Toll Roads. It is interesting to examine further the effectiveness of legal arrangements and protection of toll road users in connection with the occurrence of these changes. This study uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the regulation does not fully apply because it only succeeded in running part of the provisions. This has caused legal uncertainty. Legal protection provided to toll road users is the implementation of all legal provisions in the Ministerial Regulation which are carried out by conducting socialization and education, as well as guaranteeing the availability of electronic money supported by top up/refill facilities, then legal protection is provided with guaranteed increase services on toll roads in accordance with toll road SPM, along with the enforcement of the provisions in other relevant laws and regulations with due regard to the clarity of procedures for handling problems/complaints faced by toll road users and also legal protection from the possibility of a forceful situation namely emergency, negligence until a situation occurs which causes damage/error in the electronic money reader machine, which can be detrimental to the toll user, so it still needs to be opened a special line that accepts cash payments."

"Perkembangan infrastruktur jalan adalah sebuah kebutuhan mutlak bagi pengembangan transportasi di Indonesia. Jalan juga menjadi unsur penting dalam rangka pengembangan wilayah serta peningkatan kesejahteraan secara umum. Untuk itu Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum bertekad untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur khususnya jalan. Pengelola jalan tol memiliki kewajiban Standar Pelayanan Minimum seperti, Kondisi jalan tol, Kecepatan tempuh rata-rata, Aksessibilitas, Mobilitas, Keselamatan, dan Unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Oleh karena itu pengusaha jalan tol harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dan harus menyadari bahwa sumber pendapatan adalah pemakai jalan. Pelayanan yang buruk berakibat pada minat pemakai jalan untuk menggunakan jalan tol. Atas dasar itu, betapa pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan pengguna jalan tol. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. SPM jalan tol mencakup kondisi jalan tol, kecepatan tempuh rata-rata, aksesibilitas, mobilitas, keselamatan, serta unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan. Besaran ukuran yang harus dicapai untuk masing-masing aspek dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat. SPM jalan tol wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol ( BUJT) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Pada intinya penerapan SPM perlu diterapkan untuk menjunjung prinsip dimana jalan tol mempunyai tingkat pelayanan, keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi dari jalan umum yang ada dan dapat melayani arus lalu lintas dengan mobilitas tinggi. Dalam Kajian Pustaka telah dibahas mengenai PP No.15 Tahun 2005 Pasal 8 yang menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal adalah ukuran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan jalan tol. Besaran ukuran sebagaimana dimaksud sebelumnya dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat Standar Pelayanan Minimal. Jalan Tol diselenggarakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna jalan tol dan wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol.

---

Development of road infrastructure is an absolute necessity for the development of transportation in Indonesia. The road is also an important element in the development of the region as well as improving the general welfare. For the Government of Indonesia through the Ministry of Public Works is committed to continuing to develop infrastructure, particularly roads. Is the highway has an obligation as the Minimum Service Standards, highway conditions, average travel Speed??, Accessibility, Mobility, Safety, and Unit relief / rescue and relief services. Therefore, employers must motorway is committed to providing the best service and should be aware that the source of income is the road user. Poor service resulted in the interests of road users to use the toll road. On that basis, the importance of listening to and understanding the needs of highway users. Minimum Service Standards (MSS) in accordance with Government Regulation No. 15 of 2005 and the Regulation of the Minister of Public Works No. 392/PRT/M/2005 on Minimum Service Standards is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. SPM highways include toll roads, the average travel speed, accessibility, mobility, safety, and rescue units / rescue and relief services. Sizing is to be achieved for each of the aspects evaluated periodically based on the results of monitoring functions and benefits. SPM highway must be carried out by the Business Entity Toll Road (BUJT) in order to improve service to toll road users. In essence, the application of SPM needs to be applied to uphold the principle that the highway has a level of service, security and comfort that is higher than the existing public road and can serve traffic with high mobility. In Studies Library has been discussed on PP 15 Year 2005 Article 8 which states that the minimum standard of service is a measure that must be achieved in the implementation of the implementation of the toll road. Sizing as mentioned previously evaluated regularly based on the results of monitoring functions and benefits of Minimum Service Standards. Toll Road was held to improve the public as users of the highway and shall be implemented by the Entity Toll Road"

"Masalah antrian yang disebabkan kapasitas pelayanan yang tidak mencukupi kerap terjadi pada gerbang tol Cililitan. Penambahan kapasitas gerbang tol dengan penambahan gardu tidak mungkin lagi untuk dilakukan karena keterbatasan lahan yang tersedia sehingga sangat dianjurkan untuk menerapkan suatu strategi dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik. Peramalan dengan menggunakan metode seasonal ARIMA dan Analytical Neural Network dilakukan untuk mengetahui jumlah kendaraan lima tahun ke depan. Simulasi eksperimen dengan menggunakan software Promodel pada berbagai skenario jumlah pengguna sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran elektronik, serta konfigurasi pengoperasian gardu tol tunai dan otomatis berdasarkan hasil peramalan untuk lima tahun ke depan.dilakukan untuk mengetahui konfigurasi gardu untuk setiap kombinasi persentase pengguna sistem pembayaran tunai, e-toll, dan e-pass yang memiliki kondisi antrian tidak melebihi standar pelayanan minimum ataupun antrian terpendek. Peningkatan jumlah pengguna sistem pembayaran elektronik dan penyesuaian jumlah gardu yang dioperasikan mampu mereduksi antrian hingga mencapai rata-rata satu kendaraan di dalam antrian. Untuk lima tahun ke depan, antrian di gerbang tol dapat teratasi jika jumlah pengguna sistem pembayaran elektronik minimal sebesar 25%.

---

Queuing problems caused by insufficient capacity of toll booth services often occurs in Cililitan toll plaza. Additional capacity with the addition of toll booths is no longer possible to do because of limited space available. So, it is advisable to apply a strategy of using electronic payment systems. Forecasting using seasonal ARIMA and Analytical Neural Network conducted to determine the number of vehicles the next five years. Simulation experiments using ProModel based on various scenarios of the number of users on each cash payment systemand electronic payment systems. The simulation was also based on the configuration and operation of both cash and automatic tollbooth by using theforecasting?s results for the next five years to find out the toll booth's configurations for any percentage combination of the cash payment system users, e-toll, and the e-pass which has the shortest queue or queue conditionthat does not exceed the minimum service standards . Increase in the number of users of electronic payment systems and adjustthe amount of operated toll booths would be able to reduce the queue up to an average of one vehicle in the queue. For the next five years, the queues at toll gates can be resolved if the number of users of electronic payment systems at least by 25%."

"Infrastruktur jalan tol menjadi salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian yang positif salah satunya di Indonesia. Salah satu infrastruktur tersebut berada di Pulau Sumatera. PT Hutama Karya sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pada Tol Trans Sumatera memiliki tanggung jawab pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol, untuk itu maka diusulkan untuk mengganti sistem pembayaran jalan tol saat ini menjadi nir-sentuh dengan Multi Lane Free Flow (MLFF). Untuk mengetahui persepsi penerimaan masyarakat dan mengidentifikasi perbandingan terhadap kedua sistem pembayaran tersebut peneliti menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM). Penelitian ini dilakukan dengan metode survei di 3 kota besar Sumatera yaitu, Aceh, Pekanbaru, dan Palembang dengan total 400 sampel. Dari hasil survei dengan video stimuli untuk kedua metode pembayaran didapatkan bahwa perceived ease of use berpengaruh positif terhadap perceived usefulness dan attitude towards use. Attitude towards use berpengaruh positif terhadap behavior intention sementara terdapat perbedaan pengaruh cost dan risk terhadap behavior intention. Pada pembayaran sentuh, cost tidak berpengaruh terhadap behavior intention sedangkan risk berpengaruh negatif. Di sisi lain, pada pembayaran nir-sentuh, risk tidak berpengaruh terhadap behavior intention, sedangkan cost berpengaruh negatif terhadap behavior intention. Melalui pengujian Mann-Whitney U juga terdapat perbedaan signifikan pada behavior intention, dimana masyarakat cenderung berniat menggunakan sistem pembayaran nir-sentuh.

---

Toll road infrastructure is one of the drivers of positive economic growth, including in Indonesia. One of these infrastructures is on the island of Sumatra. PT Hutama Karya as a Toll Road Business Entity (BUJT) of Trans Sumatra Toll Road has responsibility of fulfilling the Minimum Service Standards (SPM) for toll roads, for this reason it is proposed to replace the current toll road payment system to be contactless with Multi Lane Free Flow (MLFF). To determine the perception of public acceptance and identify comparisons of the two payment systems, researchers used the Technology Acceptance Model (TAM) method. This research was conducted using a survey method in 3 major cities in Sumatra, namely, Aceh, Pekanbaru, and Palembang with a total of 400 samples. From the survey results with video stimuli for both payment methods, it was found that perceived ease of use has a positive effect on perceived usefulness and attitude towards use. Attitude towards use has a positive effect on behavior intention while there are differences in the effect of cost and risk on behavior intention. For touch payments, cost has no effect on behavior intention while risk has a negative effect. On the other hand, for contactless payment, risk has no effect on behavior intention, while cost has a negative effect on behavior intention. Through Mann-Whitney U testing, there is also a significant difference in behavior intention, where people tend to intend to use contactless payment systems.

"

"ABSTRAKSejak tanggal 30 Oktober 2017 yang lalu, pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan kewajiban menggunakan uang elektronik e-money sebagai satu-satunya alat pembayaran yang diterima untuk membayar pada gerbang tol diseluruh Indonesia. Kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan Gerakan Nasional Non Tunai GNNT yaitu rencana pemerintah untuk menjadi masyarakat Indonesia masyarakat non tunai cashless society . Pemerintah mengatakan bahwa hal ini merupakan hal yang baik karena akan membuat transaksi pembayaran menjadi lebih mudah dan efisien, sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI mengatakan bahwa kebijakan ini merugikan konsumen dengan tidak adanya pilihan lain untuk membayar tol. Kerugian lainnya juga dialami apabila terjadi suatu keadaan luar biasa force majeure , sehingga konsumen yang akan melewati jalan tol tidak memiliki kartu uang elektronik. Penggunaan uang elektronik untuk membayar tol pun dianggap tidak mengurangi tingkat kemacetan pada gerbang tol secara signifikan karena itu masalah pada volume kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kerugian-kerugian ini diteliti dengan melakukan studi kepustakaan dan secara khususnya melakukan wawancara kepada konsumen serta pihak-pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan uang elektronik. Dalam hal terjadinya permasalahan ketika membayar dengan uang elektronik di gerbang tol, sebagai suatu akses pelayanan publik, maka konsumen dapat mengajukan keluhan/pengaduan ke pihak penyelenggara jalan tol dan/atau ke Ombudsman selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Namun apabila melihat secara lebih dalam lagi, ini merupakan suatu jasa penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan uang elektronik, sehingga perlindungan konsumen yang tepat diberikan oleh pihak perbankan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerintah tetap membuka setidaknya satu gerbang tol yang menerima pembayaran secara tunai agar konsumen yang tidak memiliki kartu uang elektronik tidak diharuskan untuk membelinya karena belum tentu akan melewati jalan tol seterusnya.

---

ABSTRACT Since 30 October 2017, the Indonesian government through Bank Indonesia has issued a policy that states e money as the only means of payment received to pay at toll gateways throughout Indonesia. The policy runs in accordance with the Non Cash National Movement GNNT , which is that to make Indonesia as a cashless society. This policy was issued as it is seen to be of a good thing where consumers can do payment transactions much more easily and in an efficient manner. On the other hand, Indonesian Consumer Institute Foundation YLKI says that this policy harms consumers with no other option to pay tolls. Other losses are also experienced in the event of a force majeure ndash those consumers who will pass through toll roads do not have e money cards to pay. The use of e money to pay tolls is also considered to not have any significant impact on reducing congestion at the toll gate as it is more of the volume of vehicles using toll roads which causes the problem. These losses are examined by conducting literary studies and particularly conducting interviews to consumers as well as parties who take part in hosting e money payment activities. In the event of problems arising when paying with e money at toll booths, as an access to public services, consumers may file a complaint to the toll road operator and or to Ombudsman as an institute which supervises the management of public services. However, if seen more deeply, this is more of a payment services which uses e money as the only means of payment, so that the appropriate consumer protection should be delivered by banks in accordance with Bank Indonesia rsquo s Regulation on Consumer Protection for Payment System Services. Therefore, the government should open at least one toll gate that receives payment in cash so that consumers who do not have e money cards are not required to buy it as those consumers do not regularly pass the toll road."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh electronic money terhadap efisiensi sistem pembayaran dan permintaan uang M1 pada periode 2007-2017 di Indonesia dengan menggunakan data bulanan. Pada model ini menggunakan analisis Vector Error Correction Model. Hasil menunjukkan electronic money meningkatkan private consumption expenditure sebagai proxy efisiensi. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa electronic money menurunkan pertumbuhan narrow money M1.

---

This paper examines the effect of electronic money on the efficiency of the payment system and narrow money demand function from 2007 2017 using Indonesia monthly data. This reseacrh found that electronic money increase private consumption expenditures as a proxy of the efficiency. On the other hand, result showed that electronic money decrease narrow money M1."

"Dalam penelitian ini mengangkat masalah penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) pada sistem pembayaran tol yang masih terdapat beberapa kekurangan, salah satunya masih terjadinya kemacetan dan belum berfungsinya gerbang tol secara Multi Line Free Flow (MLFF). Penelitian ini mengusulkan dua solusi teknologi yaitu Automatic Number Plate Recognition (ANPR) dan Global Navigation Satellite System (GNSS). Dalam kontek keindonesiaan, studi kelayakan kedua teknologi tersebut dilakukan dengan metode in deep interview bersama tiga narasumber, yaitu regulator, ahli telematika, dan akademisi. Ketiga narasumber tersebut berasal dari kalangan pemerintah, pakar telematika, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah mengatakan mengenai izin frekuensi penggunaan RFID dan satelit serta sistem integrasi sistem transportasi terintegrasi di masa depan, ahli telematika menjelaskan aspek umum dan aspek khusus terkait teknologi yang akan digunakan untuk keperluan di sistem pembayaran jalan tol, dan akademisi menjelaskan bagaimana proses kebutuhan penyedia layanan jalan tol membuat keputusan untuk membuat sistem pembayaran non tunai dengan melakukan benchmarking ke luar negeri terlebih dahulu dan bagaimana seharusnya suatu sistem dapat menjalankan semua proses dengan baik untuk kepentingan audit internal . Mengingat sudut pandang ini dan data dukungan dari benchmark negara lain, ANPR adalah teknologi yang cukup baik untuk sistem pembayaran tol karena lebih banyak data dapat digunakan dan dapat digunakan di masa mendatang.

---

This research raises the problem of using Radio Frequency Identification (RFID) in the toll payment system which still have deficiency, the congestion often happen and a Multi Line Free Flow (SLFF) system at toll gate still are ongoing yet. This study proposes two technology solutions, Automatic Number Plate Recognition (ANPR) and Global Navigation Satellite System (GNSS) as the option. In the Indonesiaan context, the feasibility study of the two technologies by using in deepth interviews method with three sources speaker, from regulator, telematics experts, and academics. The three resource persons came from the government, telematic expert, and academic. The results of the study show that the government says about the frequency permit for the use of RFID and satellites as well as an integrated transportation system integration system in the future, telematic expert explain general aspects and specific aspects related to technology that will be used for purposes in the toll road payment system, and academics explain how to process requirements. toll road service providers make a decision to make a non-cash payment system by benchmarking abroad first and how a system should be able to carry out all processes properly for internal audit purposes. Considering this point of view and supporting data from other country benchmarks, ANPR is good enough technology for a toll payment system because more data can be used and can be used in the future."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran menggunakan uang elektronik dengan studi kasus penerapan “Kebijakan Full E-ticketing Transjakarta Busway”. Sistem pembayaran menggunakan uang elektronik merupakan satu-satunya cara untuk dapat melakukan transaksi pembayaran menggunakan Transjakarta Busway. Sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik melibatkan berbagai ketentuan hukum yang diantaranya perlindungan konsumen, pelayanan publik, sistem elektronik dan sistem pembayaran. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan hukum perlindungan konsumen, diantaranya perlindungan hak-hak konsumen pengguna Transjakarta Busway, kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan kemudahan pengaduan konsumen dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik. Selain itu, terdapat juga perbandingan pengaturan terkait perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Hal ini untuk memberi kelengkapan mengenai pengaturan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, khususnya mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan uang elektronik.

---

This thesis discusses the consumer protection of electronic payment service system using electronic money, a case study of an analysis of “Policy Implementation Full E-Ticketing Transjakarta Busway”. The electronic payment system is the only way to do payment in Transjakarta Busway. Electronic payment system involve some law policy such as the consumer's protection, public services, electronic system, and payment system. This policy has caused some problem on consumer's protection such as consumer's rights protection, the obligation of the company to guarantee the safety, comfortability, and the easyness of complain while consumers are having electronic payment transaction. Further more, this is also a comparison in regulation related to consumer's protection on the electronic payment system. The purpose is to give the completeness in term of the consumer's protection on e-payment system."

"ABSTRAK

Kemacetan lalu lintas merupakan ancaman yang serius untuk aksesibilitas dan mobilitas pengguna jalan di Indonesia. Dalam kasus jalan tol, salah satu penyebab kemacaten karena adanya perlambatan dan perhentian kendaraan di gerbang tol ketika melakukan pembayaran. untuk merespon kemacetan karena sitem pembayaran tersebut, diberlakukan sistem pembayaran secara elektronik yang lazim disebut Electronic Toll Collection (ETC) untuk memperpendek watu transaksi dan meningkatkan standar pelayanan jalan tol. Studi terdahulu menunjukkan penggunaan ETC memberikan manfaat baik untuk pengguna jalan tol maupun operator jalan tol. Tesis ini menggunakan metode kuantitatif regresi data panel dari data sampel gerbang tol jaringan jalan tol di Indonesia periode bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember 2018 untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan penerapan ETC terhadap efisiensi sistem transportasi. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa intervensi penerapan ETC secara signifikan mengurangi waktu transaksi di gerbang tol sebesar 93,5%, cateris paribus. Kebijakan intervensi tersebut meningkatkan aksebilitas dan efisiensi waktu transaksi. Strategi komprehensif untuk merespon dampak penerapan intervensi kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan, terutama dalam hal melonjaknya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol akibat semakin cepatnya waktu transaksi yang bisa menimbulkan efek bottleneck setelah kendaraan memasuki gerbang tol.

---

ABSTRACT

 

---

Traffic congestion represents a significant threat to accessibility and mobility in Indonesia. In the case of the toll road, the stop and go movement along the toll road plaza as the effect of the payment mechanism often causes the delay at toll gates, which results in traffic congestion. As the situation becomes more serious, a technology innovation called the Electronic Toll Collection (ETC) has been deployed in Indonesia toll road network to curb the transaction time in toll payment and thereby increase the level of service. Previous research indicated that the ETC implementation brings benefits for both toll road users and operators in many ways. The study utilizes a quantitative method of econometric panel regression using data from selected toll gates in the Indonesia toll road network from January 2017 to December 2018 to analyze how the ETC deployment affects transport system efficiency. The findings indicate that the intervention of ETC implementation significantly decreases the transaction time in toll gates by 93.5%, cateris paribus. Thus, the intervention eases the accessibility and yield efficiency in transaction time. Furthermore, an adapted strategy after the implementation could be considered, especially regarding the trend of surging traffic on toll roads that may cause bottlenecks after entering toll gates.

 

"

"[Saat ini akses menuju ke Surabaya masih banyak menggunakan transportasi darat, sehingga hampir setiap tahun jumlah kendaraan di jalan pantura meningkat drastis. Transportasi kapal dengan jenis wavepiercing katamaran menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mengembangkan tol laut sebagai pengalihan kepadatan yang terjadi. Pada skripsi ini, penulis membatasi pembahasan yaitu sistem transportasi laut menggunakan wavepiercing katamaran. Hasil analisis yang diperoleh yaitu: Analisis biaya pembuatan kapal wavepiercing katamaran, Sistem perancangan alat transportasi, sistem ticketing, dan sistem dipelabuhan. Dari beberapa analisis tersebut kapal wavepiercing katamaran layak dibuat dan digunakan di perairan Pantura (pantai utara).

---

Nowadays, there are many ways to Surabaya by ground transportation. Therefore almost every year the total of vehicles in Pantura street increased. Ship transportation by catamaran wave piercing become is one of the best solutions of developing sea toll to transfers vehicle density that happened. In this final project the writer define the study sea transportation system by catamaran wave piercing. The outcome of analyzing by writer obtained : the analyze of catamaran wave piercing ship making budget, the system of transportation tools plan, ticketing system, and port system. From those analyzes, catamaran wave piercing ship is the best solution in pantura (north beach) zo;Nowadays, there are many ways to Surabaya by ground transportation. Therefore almost every year the total of vehicles in Pantura street increased . Ship transportation by catamaran wave piercing become is one of the best solutions of developing sea toll to transfers vehicle density that happened. In this final project the writer define the study sea transportation system by catamaran wave piercing. The outcome of analyzing by writer obtained : the analyze of catamaran wave piercing ship making budget, the system of transportation tools plan, ticketing system, and port system. From those analyzes, catamaran wave piercing ship is the best solution in pantura (north beach) zo;Nowadays, there are many ways to Surabaya by ground transportation. Therefore almost every year the total of vehicles in Pantura street increased . Ship transportation by catamaran wave piercing become is one of the best solutions of developing sea toll to transfers vehicle density that happened. In this final project the writer define the study sea transportation system by catamaran wave piercing. The outcome of analyzing by writer obtained : the analyze of catamaran wave piercing ship making budget, the system of transportation tools plan, ticketing system, and port system. From those analyzes, catamaran wave piercing ship is the best solution in pantura (north beach) zo, Nowadays, there are many ways to Surabaya by ground transportation. Therefore almost every year the total of vehicles in Pantura street increased . Ship transportation by catamaran wave piercing become is one of the best solutions of developing sea toll to transfers vehicle density that happened. In this final project the writer define the study sea transportation system by catamaran wave piercing. The outcome of analyzing by writer obtained : the analyze of catamaran wave piercing ship making budget, the system of transportation tools plan, ticketing system, and port system. From those analyzes, catamaran wave piercing ship is the best solution in pantura (north beach) zo]"