Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Pada tahun 2010, hipertensi menjadi salah satu faktor risiko kematian secara global dandiperkirakan telah menyebabkan 9,4 juta kematian Di Indonesia, Berdasarkan data IFLS5 tahun 2014 prevalensi hipertensi derajat 1 pada usia ≥18 tahun sebesar 15,59%. SukuBanjar yang mayoritas berdomisili di Kalimantan Selatan (65%) berpotensi menderitahipertensi derajat 1 dengan mengacu pada data Riskesdas tahun 2013 memiliki prevalensihipertensi sebesar 30,8%. Begitupula prevalensi hipertensi di Provinsi Bali sebesar19,9%, yang ditempati oleh mayoritas Suku Bali (84%). Perbedaan prevalensi tersebutmendorong peneliti untuk mengetahui perbedaan faktor risiko hipertensi derajat 1 padaSuku Banjar dan Suku Bali. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Data dariIFLS 5 tahun 2014. Sebanyak 765 responden Suku Banjar dan 1.087 responden Suku Baliumur ≥18 tahun menjadi sampel penelitian ini. Data dianalisis dengan menggunakan ujicox regression. Hasil penelitian Prevalensi hipertensi derajat 1 Suku Banjar dan SukuBali masing-masing sebesar 17,3% dan 10,8%. Faktor risiko hipertensi derajat 1 padaSuku Banjar yaitu obesitas, PR=2,726 (95%CI; 1,913-3,886), umur ≥45 tahun, PR=2,146(95%CI;1,482-3,107) dan laki-laki PR=1,641 (95%CI;1,149-2,344). Faktor risiko padaSuku Bali yaitu obesitas, PR=2,971 (95%CI;2,025-4,362), Umur ≥45 tahun, PR=2,144(95%CI;1,465-3,136), laki-laki PR=1,985 (95%CI;1,341-2,938), pendidikan rendahPR=1,585 (95%CI;1,076-2,334) dan domisili di perkotaan PR=1,525 (95%CI;1,051-2,212).Perlunya pengoptimalan kegiatan pencegahan dan deteksi dini untuk mengurangiprevalensi hipertensi pada Suku Banjar dan Suku Bali.

---

ABSTRACT

In 2010, hypertension was one of the risk factors for death globally and it estimated to

have caused 9.4 million deaths. In Indonesia, based on data from IFLS 5, in 2014 the

prevalence of hypertension stage 1 at the age of ≥18 years was 15.59%. The majority of

Banjar Ethnic who are domiciled in South Kalimantan (65%) have the potential to suffer

from hypertension stage 1 with reference to the Riskesdas 2013 which has a prevalence

of hypertension of 30.8%. The prevalence of hypertension in Bali Province is 19.9%,

which is occupied by the majority of the Bali Ethnic (84%). This difference in prevalence

encouraged researchers to find out the differences in risk factors for hypertension stage 1

in the Banjar and Bali Ethnic. This study used a cross sectional design. Data from IFLS

5 in 2014. A total of 765 respondents from the Banjar ethnic and 1,087 respondents from

the Bali ethnic aged ≥18 years were sampled in this study. Data were analyzed using cox

regression test. Prevalence hypertension stage 1 in Banjar Ethnic and Bali Ethnic are

17,3% and 10,8%, respectively. Risk factors of hypertension stage 1 in Banjar Etnic are

obesity (PR=2,726; 95%CI; 1,913-3,886), age ≥45 years (PR=2,146; 95%CI;1,482-

3,107) and male (PR=1,641; 95%CI;1,149-2,344). Risk factors of hypertension stage 1 in

Bali Ethnic are obesity (PR=2,971; 95%CI;2,025-4,362), age ≥45 years (PR=2,144;

95%CI;1,465-3,136), male (PR=1,985; 95%CI;1,341-2,938), low education (PR=1,585;

95%CI;1,076-2,334) and urban (PR=1,525; 95%CI;1,051-2,212). The need for

optimization of prevention and early detection activities to reduce the prevalence of

hypertension in the Banjar and Bali Ethnic."

"

Orang Tengger menarik untuk diteliti karena mereka berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di wilayah Provinsi Jawa Timur. Orang Tengger adalah mereka yang sangat patuh menjalankan upacara-upacara adat dan sangat menjunjung tinggi kejujuran. Masalah penelitian dalam disertasi ini adalah orang keturunan Madura lebih memilih identitas utamanya sebagai orang Tengger. Pengumpulan data menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ethnic boundary atau batas sosial orang Tengger adalah memiliki atribut-atribut seperti sarung, bahasa Tengger, masyarakat petani, dan patuh melaksanakan upacara adat. Orang Tengger adalah mereka yang tinggal di wilayah Tengger, pekerja keras, egaliter, cinta damai dan selalu berbuat baik, patuh pada pemimpin dan patuh menjalankan aturan adat, menjaga ikatan kekeluargaan dan dekat dengan dunia roh. Mereka yang keturunan Madura pada akhirnya melakukan proses ‘menjadi Tengger’ untuk mendapatkan berbagai akses karena hanya orang Tengger yang memiliki legitimasi untuk mendapatkan akses tersebut. Akses-akses yang didapatkan adalah akses identitas sosial, akses pasar, akses modal, akses pengetahuan, akses melalui negosiasi dari relasi sosial lain, akses kehidupan yang lebih baik dan juga termasuk akses otoritas bagi orang Tengger asli. Upaya kuat orang Tengger untuk mempertahankan batas sosial atau ethnic boundary menghasilkan konstruksi sosial yang menggambarkan wilayah Tengger sebagai wilayah sakral yang hanya orang-orang tertentu yang dapat hidup di dalamnya dan merupakan tempat yang aman dan tentram, yang pada akhirnya memberikan orang Tengger otonomi penuh untuk mengelola wilayahnya dengan intervensi minimal dari pihak luar

---

Tengger people are interesting to study because they are different from other communities living in the East Java Province. Tengger people are those who are very obedient in carrying out traditional ceremonies and highly uphold honesty. The research problem in  this dissertation is those who are of Madurese descent prefer their main identity as Tengger people. The data collection used the observation method involved and in-depth interviews. The results of the study concluded that the "ethnic boundary" of Tengger people are to have attributes such as sarong, Tengger language, farming community, and obediently carrying out traditional ceremonies. Tengger people are those who live in the Tengger region, are hard-working, egalitarian, peace-loving and always do good, obey the leader and obey the customary rules, maintain family ties and are close to the spirit world. Those who are of Madurese descent eventually carry out the process of 'becoming Tengger' to get various accesses because only Tengger people have the legitimacy to obtain such access. Accesses obtained are access to social identity, market access, access to capital, access to knowledge, access through negotiations from other social relations, access to a better life and also include access to authority for original Tengger people. The Tengger's strong efforts to maintain 'ethnic boundary' resulted in a social construction that depicted the Tengger region as a sacred area that only certain people could live in and is a safe and peaceful place, which then ultimately give Tengger people full autonomy to manage their territory with minimal intervention from outside parties.

 

"

"Indonesia merupakan bangsa polietnik yang terdiri dari keberagaman suku bangsa. Salah satu kelompok minoritas yaitu suku bangsa Tionghoa masih menjadi perdebatan mengenai penerimaannya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Beberapa pihak menyatakan tidak setuju jika kelompok Tionghoa dianggap bagian masyarakat asli Indonesia. Orang Tionghoa kini mencari identitas diri dan mengartikan Tionghoa dalam kehidupan mereka. Keluarga merupakan agen yang penting mengenalkan identitas sebagai Tionghoa. Penguatan identitas terjadi ketika berinteraksi dengan orang di luar kelompoknya khususnya di sekolah. Mengamati orang muda di Belitung dalam pemaknaan identitas dari cara mereka menjalankan tradisi Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman membawa pengaruh terhadap pandangan pemuda Tionghoa mengenai identitas kesukubangsaan dan identitas nasional. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik setempat turut mempengaruhi pemaknaan identitas suatu kelompok. Pemuda Tionghoa di Belitung menyadari posisi mereka sebagai warga negara Indonesia namun tidak melupakan asul usul nenek moyang serta tradisi yang diwariskan. Menjadi Tionghoa bukan sebuah pilihan melainkan didapatkan dari keluarga. Proses sosialisasi yang terus menerus dilakukan menghasilkan pemaknaan identitas diri oleh orang muda Tionghoa Belitung.

---

Indonesia is a polytethnic nation that is very rich in ethnic diversities. One of the minority groups is ethnic Tionghoa that is still in a debate regarding the approval as a ethnic group of Indonesian. Some groups in Indonesia refuse to accept the ethnic Tionghoa group as a part of the Indonesian people circle. The Tionghoa people in Indonesia have been searching for their identities and meanings of being a 'Tionghoa' in their daily lives. Family is an important agent to introduce and nurture someone's identity as a 'Tionghoa'. Confirmation of 'Tionghoa' as an identity occurs whenever they interact with someone with different ethnic background. This social phenomenon especially happens in school. This paper highlights how 'Tionghoa' as a social identity is always in the process of lsquo meaning making'regarding their lived tradition among the daily lives of Tionghoa youth in the context of modernity that clearly influences their perspectives about ethnic identity and national identity. Besides that, the social, economic and political conditions in a local context also influence the lsquo meaning making'of a group's idenity. The Tionghoa youth in Belitung realizes their position as Indonesian citizens, yet they also do not forget their ancestors and tradition. Due to the continuous socialization process from the family that influences them to interpret their social identity, being a 'Tionghoa' is not a choice, but it is inherited."

"ABSTRAKStereotip seringkali menjadi pemicu ketegangan antaretnis, khususnya dimasyarakat yang majemuk seperti Bangsa Indonesia, karena masih banyak orangmenilai stereotip hanya dipandang sebagai suatu yang langsung jadi (instant).Salah satu tempat yang mempunyai tingkat interaksi yang tinggi dan terjadinyapertukaran budaya yang berbeda diantara individu adalah sekolah. Olehkarenanya, menarik untuk melihat bagaimana proses pembentukan stereotip yangada pada Etnis Komering sebagai etnis pribumi atas Etnis Jawa sebagai etnispendatang, khususnya di SMA N 1 Martapura, Sumatera Selatan. Penelitiandalam Tesis ini bertujuan untuk membahas dan mendeskripsikan mengenai prosespembentukan stereotip Etnis Komering (Etnis Pribumi) atas Etnis Jawa (EtnisPendatang). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori KategorisasiDiri (Self-Categorization Theory) berserta konsep stereotip, identitas, dan budaya.Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan modelstudi kasus (case study) sebagai strategy of inquiry, serta dengan menekankanwawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data penelitian. Secara umum,penelitian ini menunjukkan bahwa pada siswa-siswi Etnis Komering di SMA N 1Martapura terjadi proses pembentukan stereotip Etnis Jawa. Secara khusus, prosespembentukan stereotip Etnis Jawa dalam diri Etnis Komering mempertimbangkantiga tema besar yaitu Interaksi, Perbedaan, dan Kepribadian, sedangkan informasiyang bersifat ekternal dianggap kurang mendukung dalam pembentukan stereotipEtnis Jawa.

---

Abstract Stereotypes are often the trigger inter-ethnic tensions, especially between nativeand migrant ethnic groups in a pluralistic society such as the Indonesian nation,because many people considered stereotype is only viewed as instantly. One of theplaces that have a high level of interaction and exchange of different culturesamong individuals is a school. Therefore, interesting to see how the formation ofethnic stereotypes that exist in Komering as the native ethnic about Javanese asmigrant ethnic, particularly in SMA Negeri 1 Martapura, South Sumatra. Researchin this thesis aims to discuss and describe the process of Komering Ethnicstereotype formation on Javanese. Theory used in this study was Self-Categorization Theory along with the concept of stereotypes, identity, and culture.The method in this study used a qualitative approach with a case study model as astrategy of inquiry, and by emphasizing in-depth interviews as a research datacollection technique. In general, this study shows that a forming process ofJavanese stereotypes among Komering students in SMA Negeri 1 Martapuraoccurred. In particular, the formation of Javanese stereotypes on Komeringstudents considers three major themes, interaction, distinction, and personality,while the external information that is considered to be less supportive in theestablishment of Javanese stereotypes."

"ABSTRAKEtnik Tionghoa yang datang ke Indonesia telah melewati sejarah panjang, kemudian menjadi kelompok penduduk yang menetap. Setiap imigran Tiongkok yang menetap di Indonesia tentu membawa tradisi dan identitas kecinaannya masing-masing. Salah satu tradisi dan identitas kecinaan yang masih mereka pertahankan yaitu mereka masih sangat mementingkan dan mempertahankan marga mereka. Setiap suku bangsa tentu memiliki perbedaan budaya, begitu juga dengan Tiongkok. Salah satu perbedaan budaya tersebut terlihat pada bagaimana mereka mengujarkan marga mereka. Sebagai suku imigran yang menetap di Indonesia, marga Tionghoa harus dilatinisasi ke dalam ejaan Bahasa Indonesia. Makalah ini membahas perbedaan dan latar belakang latinisasi marga Tionghoa pada suku Hokkian dan Hakka di Indonesia.

---

ABSTRACTChinese ethnic who came to Indonesia had passed a long history and became a settled population group. Every Chinese immigrant who settled in Indonesia certainly brings their own Chinese traditions and identity. One of Chinese traditions and identity that they still maintain is they still accentuate and maintain their family name. every ethnic group certainly has cultural differences, so is China. One of these cultural differences is seen in how they pronounce their family name. as an immigrant who settled in Indonesia, Chinese family name must be latinized into Indonesian pronouncation. This paper discusses differences and background in latinization of Chinese family name to Hokkian and Hakka ethnic groups in Indonesia."

"Although these conflicts also have political, economic, and other causes, the purpose of this volume is to develop a psychological understanding of ethnic warfare. More specifically, Handbook of ethnopolitical conflict explores the function of ethnic, religious, and national identities in intergroup conflict. In addition, it features recommendations for policy makers with the intention to reduce or ameliorate the occurrences and consequences of these conflicts worldwide."

"Politik identitas etnis adalah suatu hal yang sulit untuk dihindari didalam masyarakat, apalagi dalam negara yang multi etnis seperti Indonesia. Politik etnis sendiri sengaja dilancarkan bagi orang-orang tertentu guna mendapatkan dukungan politik terhadap sesame etnisnya. Berkenaan dengan itu, Pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan ketiga dari hasil amandemen mengenai syarat terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, memunculkan konsekwensi politik yang berdamapak member peluang besar bagi etnis tertentu dan menutup kesempatan terpilihnya bagi etnis yang lain menjadi Presiden. Dalam hal ini apabila terjadi pergulatan politik etnis sangat menguntungkan bagietnis mayoritas dan sebaliknya sangat merugikan etnis minoritas. Adapun ketentuan terpilihnya seseorang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia sesuai ketentuan pasal 6A ayat 3 UUD 1945 adalah memperoleh suara lebih dari 50% dengan sebaran sedikitnya 20% (duapuluh persen) suara disetiap provinsi yang tersebar di lebihdari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan system pemungutan suaraone man one vote serta syarat terpilih sebagaimana dalam pasal tersebut, maka sudah sangat terang menguntungkan etnis Jawa sebagai etnis mayoritas, pada Pemilu 2009 khusus di pulau Jawa dan Madura saja persentase pemilih etnis Jawa sebesar 59.87% belum termasuk di pulau-pulau lain di Indonesia. Dari uraian diatas penulis berpendapat bahwa untuk menjaga harmoni dalam keragaman etnis bangsa Indonesia, maka seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh etnis dalam mencapai puncak kekuasaan politik, yaitu menjadi Presiden Republik Indonesia, dengan cara amandemen UUD 1945 khususnya pasal 6A ayat 3 mengenai sebaran suara 20% diganti menjadi 50%+1setiap provinsi lebih dari ½ (setengah) provinsi di Indonesia.

---

Ethnic identity politics is a difficult thing to avoid in society, especially in a multi-ethnic country like Indonesia. Ethnic politics itself deliberately waged for certain people to gain political support for one another ethnicity. With regard to that paragraph 3 of Article 6A of the Act of 1945 the results of the third amendment of the amended terms on the election of President and Vice President of Indonesia, raising the political consequences berdamapak provide great opportunities for certain ethnic and closing opportunities for other ethnic election as President. In this case the ethnic political struggle is very beneficial for the ethnic majority and ethnic minorities are otherwise very detrimental. The provisions of the election of a person to be the President and Vice President of Indonesia in accordance with paragraph 3 of Article 6A of the 1945 Constitution was to obtain more than 50% with a spread of at least 20% (twenty percent) vote in every province in more than ½ (half) number of provinces Indonesia. Using a voting system one man one vote and elected terms as in the article, it is very bright as ethnic Javanese favorable majority in the 2009 elections in the island of Java and Madura a percentage turnout of 59.87% Javanese island does not include-other islands in Indonesia. From the description above authors argue that in order to maintain harmony in the ethnic diversity of Indonesia, then it should provide equal opportunities for all ethnic groups to reach the summit of political power, which is to become President of the Republic of Indonesia, by way of amendments to the 1945 Constitution, particularly Article 6A paragraph 3 regarding the distribution of sound 20 % changed to 50% +1 every province more than ½ (half) of the provinces in Indonesia."

"Fokus dari studi literatur ini adalah tentang hubungan antar suku bangsa di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif antropologi secara khusus studi ini membahas tentang relasi etnis Tionghoa dengan kelompok etnik lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa adalah kelompok etnis yang telah lama datang dan bermukim di Indonesia. Namun dalam masa yang cukup panjang kelompok etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dan tidak diperlakukan secara sebagai warga negara. Relasi Etnis Tionghoa dengan kelompok masyarakat lainnya dipengaruhi oleh kebijakan rasial pemerintah Belanda yang menggolongkan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai orang asing. Kolonial Belanda memberlakukan etnis Tionghoa sebagai seorang yang ahli dalam berdagang dan berorientasi dalam bidang ekonomi. Puncak diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, terjadi di masa presiden Soeharto dengan menerapkan kebijakan asimilasi yang melarang semua kegiatan berbahasa mandarin dan menganjurkan ganti nama. Setelah era Reformasi sejak 1998, etnis Tionghoa dapat merasakan kemerdekaannya berekspresi terutama setelah presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali memperbolehkan etnis TIonghoa untuk merayakan imlek dan menunjukkan identitasnya. Tulisan ini berbentuk bibliografi beranotasi dan ingin memahami signifikansi studi dengan konteksnya saat ini.

---

This literature study focus on the relationship between ethnic groups in Indonesia. Using an anthropological perspective as an analytical lens, this study specifically discusses the relationship between the Chinese ethnicity and other ethnic groups in Indonesia. Ethnic Chinese group has been settled in Indonesia long before the European. However, for a long time the Chinese ethnic group in Indonesia experienced discrimination and were not treated as a full citizen. the Dutch racial policy which classifies ethnic Chinese in Indonesia as foreigners has shaped the relationship between Ethnic Chinese relations with other Indonesian ethnic groups. The Dutch colonial also regarded the Chinese group as an expert in trade and economic activities. The peak of this discrimination against ethnic Chinese occurred during the Soeharto era by implementing an assimilation policy that prohibited all Mandarin speaking activities and recommended Chinese people to change their mandarin names. After the Reformation era since 1998, the Chinese have been able to feel their freedom of expression, especially after President Abdurrahman Wahid or Gusdur allowed the Chinese to celebrate Chinese New Year and show their ethnic attribute and identities. This paper is in the form of a annotated bibliographic and wants to explore the significant of the finding with today context"