Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah dimandatkan untuk mewujudkan 100% akses air minum yang aman bagi masyarakat di tahun 2019 sebagai salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs). Sayangnya, cakupan akses air minum tahun 2016 baru sebesar 71,14%. Salah satu hambatan yang dialami oleh PDAM adalah kebocoran air. Terdapat hubungan dari faktor sosio-ekonomi yang mengarah kepada praktik ilegal dalam kebocoran yaitu pencurian air sebagai respon penduduk terhadap harga air yang tidak terjangkau. Data yang digunakan adalah data kinerja 380 PDAM periode tahun 2013-2017. Metode yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan Arellano-Bond Estimator. Penelitian ini menemukan bahwa penurunan harga air mampu menekan tingkat kebocoran air. Setiap seribu rupiah penurunan harga air rata-rata, kebocoran dapat diturunkan sebesar 1.1%, ceteris paribus. Temuan lain dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis perhitungan manfaat merumuskan bahwa potensi pendapatan yang dihasilkan dari upaya mengatasi kebocoran air lebih kecil dibandingkan penurunan pendapatan akibat penurunan biaya air. Maka pengendalian harga air tidak dapat menjadi alternatif utama untuk mengatasi kebocoran air. Intervensi lain dapat berupa revitalisasi BPPSPAM sebagai organisasi yang mengawasi serta mengontrol kinerja PDAM.

---

The government is mandated to realize 100% access to safe drinking water for the community in 2019 as one of the targets of the Sustainable Development Goals (SDGs). Unfortunately, the 2016 drinking water access coverage is only 71.14%. One of the obstacles experienced by PDAM is water leakage. There is a relationship of socio-economic factors that lead to illegal practices in leakage, namely illegal connections and water theft as a response of the population to the price of unreachable water. The data used is 380 PDAM performance data for the period 2013-2017. The method used is the panel data regression method with the Arellano-Bond Estimator. This study found that the decline in water prices could reduce the level of water leakage. Every thousand rupiahs decreases the average water price, leakage can be reduced by 1.1%, ceteris paribus. Another finding from this study is that based on the benefit calculation analysis it was formulated that the potential income generated from efforts to overcome water leakage was smaller than the decrease in income due to a decrease in water costs. Furthemore, controlling water prices cannot be the main alternative to overcome water leakage. Other interventions can be revitalizing BPPSPAM as an organization that oversees and controls PDAM performance."

"ABSTRAKKebocoran pada jaringan pipa distribusi merupakan penyebab utama terjadinya gangguan pelayanan yang dikeluhkan oleh pelanggan PDAM Tirta Patriot, Kota Bekasi, namun, identifikasi masalah desain pada jaringan distribusi merupakan hal mendasar yang harus diketahui, agar penanganan gangguan dapat terjadi secara menyeluruh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot guna mengetahui ada atau tidaknya masalah desain yang menyebabkan gangguan pada pelayanan air minum serta memberikan rekomendasi bentuk modifikasi yang tepat untuk mengatasi masalah desain jika ada pada jaringan distribusi air minum eksisting PDAM Tirta Patriot. Bahan analisa adalah hasil simulasi pemodelan jaringan distribusi eksisting menggunakan program EPANET 2.0. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masalah desain yang ditemukan pada jaringan distribusi PDAM Tirta Patriot adalah adanya titik sambung atau titik distribusi bertekanan di atas standar maksimum tekanan yang diiizinkan untuk pipa PVC pada jaringan distribusi air minum, yakni 8 atm atau 82,66 meter kolom air, serta terdapat pipa-pipa pada jaringan distribusi dengan kecepatan aliran air di bawah batas kecepatan minimum yang diizinkan, yakni 0,3 m/s. Titik sambung bertekanan melebihi standar tekanan yang diiizinkan berjumlah 131 titik dari 132 titik sambung yang disimulasikan, dengan nilai rata-rata tekanan sebesar 86,24 meter. Pipa dengan kecepatan aliran air di bawah kecepatan standar yang sebanyak 54 pipa dari 136 pipa yang disimulasikan, dengan rentang kecepatan aliran air dalam pipa pipa sebesar 0,07 m/s ? 0,29 m/s. Bentuk modifikasi yang dapat dilakukan pada jaringan eksisting untuk mengatasi masalah desain yang ada antara lain pemasangan pressure reducing valveuntuk menurunkan tekanan pada jaringan distribusi air minum, serta pemasangan gate valve dan penggantian pipa bermasalah pipa berdiameter lebih kecil untuk meningkatkan kecepatan aliran air dalam pipa yang bermasalah.

---

ABSTRACTLeakage in drinking water distribution network is identified as a major cause of service interference which has been complained by the customers of PDAM Tirta Patriot, Bekasi. However, the design issues in the distribution network is fundamental to be identified, so that the holistic countermeasures can be generated to solve the interference. The purpose of this study is to analyze the existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot in order to identify the presence of design issue that may cause interference in water service as well as provide recommendations of appropriate modifications to address a design issue if it is found on existing drinking water distribution network of PDAM Tirta Patriot. Object of analysis is the simulation result of the existing distribution network model using the program EPANET 2.0. Based on research that has been done, the design issues found in the distribution network of PDAM Tirta Patriot are the junctions with the pressure above the maximum allowable limit of 8 atm or 82.66 meter water column , and there are pipes in the distribution network with the velocity below the minimum allowable limit of 0.3 m / s. The number of junctions with the pressure exceed the pressure limit is 131 from 132 simulated junctions, with the average value of pressure of 86.24 meters. The number of pipes with velocity below the standard is 54 from 136 simulated pipes, with velocities range from 0.07 m / s to 0.29 m / s. The modifications that can be performed on existing networks to address the design issues include the installation of a pressure reducing valve to lower the pressure in the water distribution network, and the installation of gate valve and replacing the problematic pipes with the pipes with smaller diameter to increase the velocity."

"Kebutuhan air minum bagi masyarakat yang harus dipenuhi secara memadai dan berkesinambungan memerlukan pembangunan prasarana dan sarana air minum. PDAM Pondok Ungu yang merupakan cabang dari PDAM Bekasi ini melayani daerah di sekitar PDAM tersebut (kelurahan Pejuang) dan 2 unit lainnya (kelurahan Kaliabang Tengah dan Kecamatan Tarumajaya). Kehilangan air yang terjadi pada jaringan distribusi air minum PDAM Pondok Ungu sebesar hampir 40% menyebabkan perlunya dilakukan evaluasi pada jaringan distribusi ini. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, lalu diberikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pengembangan jaringan distribusi air minum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum penduduk yang semakin bertambah setiap tahunnya, sehingga perlu adanya rekomendasi untuk pengembangan jaringan distribusi air minum sampai mencapai kapasitas maksimum 600 L/detik. Evaluasi dan pengembangan jaringan distribusi ini dilakukan menggunakan program EPANET dan WaterCAD. Kecepatan aliran dalam pipa yang kurang dari kriteria desain merupakan permasalahan yang terjadi, maka diperlukan penggatian pipa dengan diameter yang lebih kecil. Pengembangan dilakukan sampai kapasitas maksimum 600 L/detik yang dicapai pada tahun 2024, dan perlu penambahan 2 loop pada jaringan distribusi air minum PDAM Pondok Ungu.

---

Water supplies for communities must be met adequately and sustainable development requires infrastructure and drinking water facilities. PDAM Pondok Ungu which are of the branch of PDAM Bekasi serves the area around the PDAM Pondok Ungu (Pejuang Village) and two other units (Kaliabang Tengah Village, and Tarumajaya District). Water losses that occurs in PDAM Pondok Ungu water distribution system by almost 40%, causing the need of evaluation in this distribution system. The evaluation was done to identify problems that occurred, and provided recommendations to overcome these problems. Development of water distribution to meet drinking water needs of a growing population every year, so it needs a recommendation for the development of water supply distribution until it reaches the maximum capacity of 600 L/s. Evaluation and development of distribution system is performed using the program EPANET and WaterCAD. Flow velocity in the pipe that is less than the design criteria is a problem that occurs, then the necessary change the pipe into smaller diameter. Development is done until the maximum capacity 600 L/s that is reached in 2024, and need the addition of two loops in the water distribution system of PDAM Pondok Ungu, Bekasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi biaya PDAM secara umum di Indonesia serta aspek mikroekonomi dalam hal ini kemajuan teknis dan skala ekonomi yang diduga memengaruhinya. Data yang digunakan adalah data PDAM yang dikelompokkan menurut provinsi, periode 2002-2006 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode pengukuran yang digunakan adalah pendekatan fungsi biaya parametrik dengan langkah-langkah meliputi; pertama, penentuan fungsi biaya, dalam penelitian ini digunakan model fungsi biaya translog; kedua, penentuan skor efisiensi, dalam penelitian ini digunakan metode Distribution Free Approach (DFA); ketiga perhitungan indikator kemajuan teknis dan skala ekonomi serta pengaruhnya terhadap skor efisiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar PDAM belum berperilaku efisien pada biayanya, yang ditunjukkan dengan skor efisiensi rata-rata dalam setiap periode sampel belum mendekati nilai 1 (satu). Sementara dugaan keberadaan kemajuan teknis dan posisi Increasing Return To Scale (IRS) padaskala ekonomi berpengaruh terhadap skor efisiensi ternyata tidak terbukti, sehingga PDAM tetap harus melakukan penghematan biaya input untuk dapatmencapai tingkat efisiensi biaya yang optimal. Namun karena keterbatasan data, maka penelitian ini tidak menganalisa faktor inefisiensi alokatif pada biaya-biaya input PDAM. Dari 32 provinsi, terdapat satu provinsi yang teramati mengalami peningkatan ranking sejak tahun 2004 sehingga pada akhir periode sampel (tahun 2006) dapat mencapai ranking tertinggi baik dalam skor efisiensi, indikator kemajuan teknis, maupun nilai skala ekonomi, yaitu Jawa Timur.

---

This study aims to measure the general cost efficiency of PDAMs in Indonesia as well as the microeconomic aspects, in this case technical progress and economies of scale, which are thought to affect it. The data used are PDAM data grouped by

province, for the period 2002-2006 published by the Central Statistics Agency (BPS). The measurement method used is a parametric cost function approach with steps including; first, determining the cost function, in this study the translog cost function model is used; second, determining the efficiency score, in this study the Distribution Free Approach (DFA) method is used; the third calculation of

indicators of technical progress and economies of scale and their effect on the efficiency score. The results of the analysis show that most of the PDAMs have not behaved efficiently at their cost, which is indicated by the mean value of efficiency score in each sample period has not yet approached the value of 1 (one). Meanwhile, the presumption of technical progress and the position of Increasing Return To Scale (IRS) on economies of scale has an effect on the efficiency score, it is not proven. So the PDAM still has to make input cost savings to achieve an optimal level of cost efficiency. However, due to data limitations, this study does not analyze the allocative inefficiency factor of the PDAM input costs. Of the 32 provinces, one province was observed to have increased its ranking since 2004 so that at the end of the sample period (2006) it

was able to achieve the highest ranking both in terms of efficiency scores, indicators of technical progress, and values of economies of scale, it is East Java."

"ABSTRAKPelayanan air bersih pada masyarakat saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana salah satu misi yang diemban adalah meningkatkan keuntungan yang merupakan kontribusi PDAM dalam mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya sebagian besar PDAM kinerjanya belum memuaskan sehingga untuk perluasan dan pengembangan pelayanan masih bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian menurut hasil pemeriksaan BPKP dari 300 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 124 PDAM yang menunjukan kinerja keuangan yang memadai.PDAM Kabupaten Tanggerang yang merupakan objek dari penelitian ini merupakan kawasan yang berkembang begitu pesat serta pertumbuhan industri yang tinggi yang tentunya juga harus diikuti dengan pelayanan air minum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM yang dikaitkan dengan policy nasional dan policy daerah dalam pengelolaan PDAM sampai dengan implementasi pada tingkat operasional meliputi :- Bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur operasionalisasi PDAM mempengaruhi Kinerja PDAM di Kabupaten Tanggarang.- Bagaimana kondisi unsur organisasi dan manajemen PDAM mempengaruhi kinerja PDAM.Tesis ini terpusat pada faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi kinerja PDAM dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan dan teori efektivitas organisasi sebagai alat analisis. Dalam melakukan analisis pada level operasional (manajemen PDAM) digunakan pendekatan Manajemen Keuangan sebagai alat ukur sampai sejauh mana manajemen unggul dalam mencapai keuntungan (Profitability Advantage).Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM memperlihatkan bahwa policy kebijakan yang mengatur operasional PDAM struktur pengaturan teknis dan kewenangannya masih banyak yang berada pada instansi pembinanya. Demikian pula halnya dengan aspek manajemen masih banyak kendala yang menyebabkan kinerja PDAM rendah antara lain akibat adanya investasi yang berorientasi pada target cakupan yang ditetapkan.Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kualitas manajemen pengelola PDAM akan berjalan dengan efisien dan efektif apabila mampu mengakomodir variabel manajemen kedalam sistem serta prosedur kerja operasionalnya."

"Perkembangan kota Bandung tiap tahunnya semakin meningkat, peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan air minum perkotaan. Kebutuhan air minum yang tinggi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum yang baik. Permasalahan pelayanan kebutuhan air kota Bandung adalah cakupan pelayanan yang masih sangat kurang, sementara potensi pelanggan cukup besar. Rencana Jangka Panjang Menengah (RJPM) kota Bandung mencanangkan sasaran penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum PDAM Kota Bandung sampai dengan tahun 2014, antara lain meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dari 65% menjadi 72%. Dari data laporan pencapaian sasaran MDG tahun 2010 yang disampaikan oleh Bapenas bahwa saat ini proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan masih diangka 49,82%, sementara target MDG 2015 yaitu 75,29%. Penelitian ini membahas permasalahan pelayanan kebutuhan air minum kota Bandung, khususnya dalam hal cakupan pelayanannya. Dengan model sistem distribusi air minum yang dibuat dan dengan pendekatan sistem dinamis dapat meningkatkan cakupan layanan hingga mencapai 83,15%.

---

The development of Bandung's town every year increase, this improvement in line with the improvement of number of resident and amount of water required urban drinks. The high drink amount of water required must be accompanied with the improvement of service of the good drink amount of water required. Problems of service of Bandung's town amount of water required is a service coverage which still very less, whereas the potency of big enough customer. Long-Range Middle Plan (RJPM) Bandung's town target supply and the management target of infrastructure and supporting facilities for PDAM Kota Bandung's drinking waters up to the year 2014, among others increasing a coverage service of clean water from 65% become 72%. Report data of goal achievement of MDG year 2010 which were related by Bapenas that now family proportion with an access with continuation to eligible drinking water in the urban is 49,82%, whereas the target of MDG 2015 is 75,29%. This research discussing the problemses of services of Bandung's towns drinks amount of water requireds, especially when its service coverage. With using a drinking water distribution system model is that made and a dynamic system approach can increase a service coverage until 83,15%."

"Tesis ini mencoba untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia dengan menggunakan metode analisis yaitu analisis data panel dan analisis Hodrick-Prescott (HP) filter. Studi ini mengambil sampel di tingkat provinsi (19 provinsi terpilih) di Indonesia pada periode 1994-2010. Indikator yang digunakan untuk mewakili pengukuran desentralisasi fiskal ada tiga indikator, yaitu indikator rasio pengeluaran, indikator rasio pendapatan, dan indikator rasio pendapatan asli pemerintah daerah.Hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara positif turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama dari sisi pendapatan dan dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah. Temuan ini semakin memperkuat decentralization theorem dan studi-studi sebelumnya yang menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal cukup berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga ditemukan bahwa implementasi kebijakan otonomi daerah (aggregate effect desentralisasi) menunjukkan adanya hubungan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

---

This study attempts to examine the influence of fiscal decentralization on regional economic growth in Indonesia by using panel data analysis and the Hodrick- Prescott (HP) filter. This study takes sample at provincial level (selected 19 provinces) in Indonesia in the period of 1994-2010. Furthermore, to represents the fiscal decentralization this thesis uses three indicators, namely expenditure share, revenue share, and local government’s own revenue share.

The result demonstrates that fiscal decentralization is positively associated with economic growth in Indonesia, especially from the revenue side and own revenue side. This finding further strengthens the decentralization theorem and previous studies that mentioned fiscal decentralization play a role in foster the economic growth. In addition, it is also found that the implementation of regional autonomy policy (aggregate decentralization effect) presents positive relationship to economic growth."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."

"Pelaksanaan Public-Private Partnership (PPP) di PAM Jaya memiliki banyak permasalahan selama 14 tahun terakhir. Salah satu faktor munculnya permasalahan tersebut adalah minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap proses kemitraan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan apa saja lembaga-lembaga pengawas dan proses pengawasan internal dan eksternal dalam pelaksanaan PPP di PAM Jaya, serta menggambarkan bagaimana pengawasan tersebut dalam tinjauan akuntabilitas publik. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen.Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan internal dan eksternal PPP PAM Jaya memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan pengawasan tersebut tidak optimal. Hal ini menyebabkan kerja sama pemerintah swasta ini gagal mewujudkan akuntabilitas publik.

---

Public-Private Partnership (PPP) at PAM Jaya has many problems for these 14 years. A factor that make those problems happen is minim supervision for this partnership process. This research's purpose is describing what a supervision bodies and the process of an internal and external supervision of PPP PAM Jaya, and describing its supervision in public accountability review. This research's approach is qualitative with method of depth interview and document study.The results of this research is internal and external supervision oversight PPP PAM Jaya has many problems that lead to a supervision is not work optimally. Those thing has an impact to this government-private cooperation is failed to realizing a public accountability."