Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pendapatan, piutang, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya yang berasal dari iuran Badan Usaha di bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas dan kesesuainya dengan SAP berbasis Akrual. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- Laporan Operasioanl (LO), Piutang PNBP, dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi pada Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas ketidaksesuain tersebut maka perlu dilakukan koreksi terhadap Laporan Keuangan BPH Migas Tahun 2015 Unaudited.Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini adalah perlu dilakukan koreksi terhadap kebijakan akuntansi BPH Migas terkait Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan- LO, Piutang PNBP dan Utang Kelebihan Pembayaran Non Pajak Lainnya dari Iuran Badan Usaha bidang BBM dan Gas Bumi. Upaya yang diperlukan BPH Migas dalam meningkatkan keberhasilan penerapan standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan BPH Migas adalah Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Dukungan dan Komitemen dari Pimpinan Organisasi, Penyediaan Sistem Informasi Akuntansi (Aplikasi Keuangan) yang terintegrasi dan terkomputerisasi, dan Peningkatan Sistem Pengendalian Internal.

---

The purpose of this research is to determine the recognition, measurement and disclosure of revenues, accounts receivable, and Excess Debt Payments Other Non Tax derived from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of BPH Migas and suitability to Accrual-based Government Accounting Standards. The method used in this research is descriptive and case study research.

The results of this research show that Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports - earnings, non-tax receivables and Excess Debt Payments Other Non Tax levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines in the Financial Statements of the Year 2015 Unaudited BPH Migas not fully in accordance with the provisions set in Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. The non-conformance on the necessary corrections to the Financial Statements BPH Migas 2015 Unaudited.

The main advice given in this research is a necessary correction of the accounting policy related to BPH Migas Recognition, Measurement, Presentation and Disclosure operational reports -earnings, non-tax receivables and Debt Payments Excess Other Non Tax from the levy of Enterprises in the downstream oil and gas through pipelines. Efforts are needed BPH Migas in improving the success of the application of accounting standards Government accrual basis in preparing the Financial Statements of BPH Migas is Improving the Quality of Human Resources, Support and commitment from the leadership of the Organization, Provision of Accounting Information Systems (Financial Applications) integrated and computerized, Improved Control Systems internal."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuanganKementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non-tax revenue before and after the accrual-based is implemented on Ministry of Finance's financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual-based accounting. This research is a descriptivequalitative research of non-tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual-based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non tax revenue before and after the accrual based is implemented on Ministry of Finance rsquo s financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual based accounting. This research is a descriptive qualitative research of non tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi PNBP 126 kantor imigrasi (kanim) selama periode 2019-2022 dan menganalisis hubungan antara tingkat efisiensi tersebut dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan menggunakan metode data envelopment analysis (DEA), tingkat efisiensi sebesar 0,470 menandakan rata-rata efisiensi penggunaan input adalah sebesar 47%. Skor efisiensi relatif meningkat tiap tahun dengan nilai rata-rata secara berurutan dari tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah sebesar 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371. Estimasi DEA juga menunjukkan bahwa kanim yang menjadi tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) memiliki nilai rata-rata efisiensi lebih tinggi dibandingkan dengan kanim non TPI dan kelas kanim kelas dengan lokasi lebih strategis memiliki nilai efisiensi lebih rendah. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi pada kantor imigrasi belum memiliki pengaruh terhadap tingkat efisiensi PNBP keimigrasian. Selain itu, sub-sample analysis pada kelas kanim juga memiliki nilai yang beragam.

---

This study aims to measure efficiency level of Non-Tax State Revenue on 126 immigration offices in 2019-2022 and analyze its relationship with information technology utilization. Using the data envelopment analysis (DEA) method, the efficiency level is 0,470, indicating that the average input efficiency is 47%. The relative efficiency score increases yearly ??from 2019 to 2022 with average values 0,402, 0,470, 0,635 dan 0,371 respectively. DEA estimates that immigration offices with checkpoint services have higher average efficiency score than non-checkpoints one and the more strategic immigration offices’ location tends to lower the efficiency level. The empirical method used is panel data regression with fixed effect model. The estimation results show that the use of information technology at the immigration office has no effect on the efficiency level of immigration Non-Tax State Revenue. In addition, sub-sample analysis on immigration office’ class shows mixed results."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bentuk penerimaan negara yang berasal dari layanan atau jasa yang disediakan oleh pemerintah/lembaga, selain pajak dan hibah. pemerintah melaksanakan pnbp dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yang bertujuan menyejahterakan masyarakat indonesia. PNBP diatur oleh undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang pnbp. terdapat pnbp yang dilaksanakan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2016 jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pendidikan dan kebudayaan. salah satu jenis pnbp fungsional yang dilaksanakan oleh unit eselon I di bawah kementerian pendidikan dan kebudayaan, yaitu Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). pnbp ukbi diprakarsai oleh badan pengembangan dan pembinaan bahasa sebagai wujud kontribusi badan/lembaga dalam meningkatkan pendapatan negara. penerapan dasar hukum pnbp ukbi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan indonesia. seharusnya, sebelum penerapan dasar hukum pnbp ukbi, terdapat peraturan pelaksana yang memiliki fungsi mengatur terkait pengelolaan, maksud, tujuan, sasaran, dan pelindungan hukum pelaksanaan PNBP UKBI. akantetapi, peraturan pelaksana yang dimaksud belum disusun dan diundangkan sampai dengan peraturan pemerintah terkait pnbp di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan telah terlaksana. hal ini bertujuan mencapai kepastian hukum di dalam masyarakat pengguna dan penerima manfaat layanan yang diberikan kementerian/lembaga. sehingga pada saat pengaturan terkait PNBP UKBI telah pasti secara hukum dan telah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pnbp dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat indonesia.

---

Non-Tax State Revenue (PNBP) is a form of state revenue derived from services or services provided by the government/institution, in addition to taxes and grants. the government implements pnbp in order to increase state revenues aimed at the welfare of the indonesian people. PNBP is regulated by law number 9 of 2018 concerning PNBP UKBI. There is a PNBP implemented by the ministry of education and culture, which is further regulated in government regulation number 82 year 2016 types and rates of non-tax state revenues applicable to the ministry of education and culture. one type of functional pnbp implemented by the echelon i unit under the ministry of education and culture, is the indonesian language proficiency test (UKBI). The UKBI PNBP was initiated by the language development and development board as a form of the contribution of the agency/institution in increasing state revenue. the application of the legal basis for ukbi pnbp has been carried out in accordance with the provisions of the formation of indonesian laws and regulations. before the application of the legal basis for the UKBI PNBP, there should be an implementing regulation that has the function of regulating the management, purpose, objectives, targets, and legal protection of the implementation of the UKBI PNBP however, the implementing regulations referred to have not yet been drafted and promulgated until the government regulation related to PNBP within the ministry of education and culture has been implemented. this aims to achieve legal certainty in the user and beneficiary community of services provided by ministries/agencies."

"[Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya mineral dan batubara, dengan menggunakan pendekatan analisis AHP. Penelitian ini melihat penilaian stakeholder atas hirarki permasalahan yang disusun dengan menggunakan metode AHP dan menentukan kebijakan yang tepat untuk dijadikan sebagai prioritas kebijakan penangananpengelolaan piutang PNBP SDA Minerba yang didasarkan atas pandangan dan preferensi para penilai yang diasumsikan sebagai “the experts”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Kementerian ESDM, Pelaku Usaha, dan pihak terkait lainnya terutama dalam upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan pendekatan Analitycal Hierarchy Process (AHP), penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah pembangunan perangkat produk hukum penunjang pengelolaan piutang PNBP SDA Minerba dengan bobot penilaian sebesar 0,242. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan merumuskan peraturan setingkat Menteri tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara;This thesis focuses on the selection of the management policy priority of non-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems which have been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve as a policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resources based on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts". The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders, especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenues Natural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process (AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is the development of a legal product supporting the receivable management of non-tax revenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242. The policy can be done by formulating the ministerial level regulation on procedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector., This thesis focuses on the selection of the management policy priority ofnon-tax revenues mineral resources and coal , using AHP analysis approach . Theresearch looked stakeholder assessment on the hierarchy of the problems whichhave been prepared using AHP and determine the appropriate policies to serve asa policy priority handling receivable management PNBP Mining natural resourcesbased on the views and preferences of the evaluators assumed as "the experts".The result of this research is expected to be used as contribution to the Ministry ofEnergy and Mineral Resources, business communities, and other stakeholders,especially in solving the problems of receivable management of non-tax revenuesNatural Resources Mineral and Coal.Based on the analysis using the approach of Analytical Hierarchy Process(AHP), This study concluded that the policies that should be prioritized is thedevelopment of a legal product supporting the receivable management of non-taxrevenues of Natural Resources Mineral and Coal with a weight rating of 0.242.The policy can be done by formulating the ministerial level regulation onprocedures for collecting, billing, payment and remittance PNBP mineral and coalmining sector.]"

"Tax defines as people contributiontor toward state account and it is law fully enforecable with out directly achievement reward...."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan di Kebun Raya Bogor. Implementasi pemungutan terdiri dari tiga proses, yaitu penetapan, pemungutan, serta penyetoran, pelaporan, dan pengawasan. Implementasi alokasi belanja hasil PNBP untuk meningkatkan pelayanan terdiri dari tiga proses, yaitu perencanaan, realisasi belanja, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada implementasi pemungutan PNBP di Kebun Raya Bogor masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib bayar yang lalai karena kurangnya pemberian sanksi dan pengawasan. Dalam implementasi alokasi belanja untuk meningkatkan pelayanan, masih terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh kebijakan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebun Raya Bogor diharapkan untuk meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, serta kebijakan alokasi belanja diharapkan dapat dikaji ulang mengingat bahwa PNBP seharusnya dikembalikan lagi ke dalam bentuk pelayanan.

---

This research explains the implementation of non-tax state revenue collection in Bogor Botanical Garden and spending allocation for services improvement in Bogor Botanical Garden. Implementation of non-tax state revenue collection consists of assessment, collection, and remittance, reporting, and control. Implementation of spending allocation for services improvement consists of planning, actual spending, and reporting. This study uses a qualitative approach, In which data collection techniques through field studies and literature.

The result of this research indicated that there were violations in the implementation of non-tax state revenue collection in the Bogor Botanical Gardens committed by the negligent payer because of the lack of sanctions and supervision. Within the spending allocation for services improvement, there were some constraints caused by the spending allocation policy established by the government. Bogor Botanical Gardens are expected to improve supervision and sanctions, when the spending allocation policy is expected to be reviewed considering that non-tax revenues should be returned in the provision of services."

"Tax defines as people contribution toward state account and its is lawfully enforceable with out directly achievement reward. Tax collected by government according to legal arrangements has purposed to cover collective cost of goods and services for archievement of social prosperity...."