Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Sistem e-Government adalah aspek penting dalam pemerintahan modern. Sistem E-Government telah secara mendasar mengubah layanan pemerintah menjadi lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih bebas dari masalah birokrasi yang biasanya terjadi dalam sistem tradisional. Untuk mencapai tujuan ini, perubahan serentak dan harmonis diperlukan di banyak pemangku kepentingan dan bidang studi. Banyak penelitian tentang masalah ini telah dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis perspektif, seperti administrasi publik, hukum, ilmu komputer, bahkan dari ilmu sosial. Makalah ini akan menyelidiki implementasi e-Government saat ini di Indonesia dari perspektif pengalaman pengguna. Untuk tujuan itu, kami menggunakan penelitian pustaka yang dikombinasikan dengan metodologi tinjauan literatur sistematis PRISMA dan analisis konten menggunakan kerangka pengalaman pengguna untuk menganalisis temuan. Dalam konteks ini, kami mengamati studi dari artikel jurnal dan konferensi yang menggambarkan dan mengidentifikasi layanan publik e-Government saat ini pada perspektif pengalaman pengguna di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori pragmatis; khususnya aspek fungsionalitas dari kerangka pengalaman pengguna masih merupakan subjek penelitian yang mendominasi dalam studi e-Government di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan kondisi e-Government di Indonesia yang lebih berorientasi pada fungsi daripada berfokus pada keramahan pengguna. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan aspek lain dalam pengalaman pengguna

---

-

E-government system is an important aspect in modern governance. E-Government system has fundamentally transformed the government service to be much faster, more reliable, and freer from bureaucratic problems which typically occur in the traditional system. To achieve this objective simultaneous and harmonious changes are required across many stakeholders and fields of studies. Lots of studies on this matter have been conducted using different kinds of perspectives, such as public administration, law, computer science, even from social science. This paper will investigate the current implementation of e-Government in Indonesia from user experience perspective. To that aim, we use desk research combined with PRISMA systematic literature review methodology and content analysis using user experience frameworks to analyze the findings. In this context, we observed studies from journal articles and conferences that describe and identify the current e-Government public service on user experience perspective in Indonesia. The result shows that pragmatic category; specifically the functionality aspect from user experience framework still constitutes a dominating research subject in e-Government studies in Indonesia. This result is in line with e-Government condition in Indonesia which is more functions-oriented rather than focusing on the user-friendliness. There is also a need to improve other aspects in user experience.

 

"

"Adanya peningkatan penetrasi pengguna internet, menunjukkan masyarakat yang semakin aktif dalam mengakses informasi dengan menggunakan alat elektronik. Hal ini menjadi pendorong perkembangan proses bisnis di berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan, yang dikenalnya istilah e-Learning. E-Learning adalah penyampaian secara online terhadap suatu materi pendidikan dan menggunakan teknologi informasi untuk tujuan belajar, mengajar, kapanpun dan di manapun. Untuk mendukung peningkatan fleksibelitas proses pembelajaran pada aplikasi e-Learning, terdapat faktor pendukung yaitu, teknologi, materi (pedagogis), dan pengguna/manusia (learner/teacher). Faktor pengguna (learner/teacher) erat hubungannya dengan sistem interaksi (Human Computer Interaction), salah satunya pada pengalaman pengguna (user experience) yang masih dinilai kurang. Sementara itu, faktor pengguna sebagai pengambil keputusan dalam menggunakan aplikasi dipandang unik karena memiliki keberagaman budaya, baik yang disebabkan oleh lingkungan maupun individu. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian terhadap user experience (UX) berdasarkan aspek budaya (dimensi lintas budaya) untuk dapat memberikan strategi peningkatan kualitas UX. Dengan menggunakan metode campuran, penelitian ini dikerjakan dalam dua tahap, yaitu (1) kualitatif, dengan tinjauan pustaka untuk menangkap aspek budaya yang kemudian divalidasi kepada pakar UX maupun budaya; dan (2) kuantitatif, dengan melakukan survei kepada responden pada suatu situs e-Learning. Batasan penelitian adalah pada aplikasi e-Learning SPADA Indonesia. Penelitian ini melibatkan 85 responden dan menunjukan hasil bahwa nilai pengukuran UX dari enam dimensi user experience questionnaire (UEQ) adalah di atas rata-rata, sedangan budaya pengguna menunjukan nilai grafik terjauh dari 19 dimensi lintas budaya adalah 1,55 pada dimensi budaya orientasi penghargaan. Nilai budaya ini menunjukan bahwa pengguna aplikasi cenderung mengharapkan adanya penghargaan terhadap suatu capaian yang telah dilakukan pengguna. Perolehan hasil korelasi terhadap 54 pemetaan antara UEQ dan dimensi lintas budaya, memperlihatkan tingkat hubungan adalah berkorelasi rendah pada dua pemetaan sedangkan lainnya hampir tidak ada korelasi. Adapun strategi peningkatan UX dikategorikan berdasarkan stakeholders SPADA Indonesia yaitu mahasiswa, dosen, dan pengembang. Peningkatan disusun secara teknis dan tidak tiknis, yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas diskusi, motivasi, aplikasi dan fasilitas pembelajaran online. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 19 dimensi lintas budaya pada penelitian ini tanpa perlu melakukan pemetaan antara budaya dan UX atau melakukan perbaikan pada pemetaan antara budaya dan UX.

---

The massive of internet user penetration, shows that people are increasingly active in accessing information using electronic devices. It has become a driver of business process development in various fields, one of which is in the field of education, which is known as e-Learning. E-Learning is the online delivery of educational material and using information technology for the purpose of learning, teaching, anytime and anywhere. To support the increased flexibility of the learning process in e-Learning applications, there are supporting factors, namely, technology, material (pedagogis), and users/humans (learner/teacher). User factors (learner/teacher) are closely related to the interaction system (Human Computer Interaction), one of which is on user experience which is still considered to be lacking. Meanwhile, the factor of users as decision makers in using the application is seen as unique because it has cultural diversity, both caused by the environment and individuals. Thus, researchers conduct research on user experience (UX) based on cultural aspects (cross-cultural dimensions) to be able to provide UX quality improvement strategies. Using a mixed method, this research was carried out in two stages, namely (1) qualitative, with a literature review to capture cultural aspects which were then validated to UX experts and culture; and (2) quantitative, by surveying respondents on an e-Learning site. The limitation of the study is on the SPADA Indonesia e-Learning application. This study involved 85 respondents and showed the results that the UX measurement value of the six dimensions of the user experience questionnaire (UEQ) was above the average, while the user culture showed that the farthest value of the 19 dimensions cross cultures was 1.55 in the orientation orientation culture dimension. This cultural value shows that application users tend to expect an appreciation of the achievements that have been made by the user. The results of the correlation of 54 mappings between UEQ and cross-cultural dimensions, showed that the level of relationships was low correlated on the two maps while the other had almost no correlation. The UX improvement strategy is categorized based on SPADA Indonesia stakeholders, namely students, lecturers, and developers. Improvement is structured technically and not technically, which aims to improve discussion activities, motivation, applications and online learning facilities. Future studies can use 19 cross-cultural dimensions in this study without the need to do mapping between culture and UX or make improvements to the mapping between culture and UX."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pertumbuhan penyediaan pelayanan publik secara elektronik melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Jakarta Kini (JAKI) yang dikembangkan oleh Jakarta Smart City sebagai super app yang mengintegrasikan berbagai informasi dan pelayanan di Jakarta. Namun, rating aplikasi ini pada tahun 2023 masih tergolong rendah dan ditemukan sejumlah permasalahan, seperti akun keluar otomatis, tanggapan lambat terhadap laporan, aplikasi yang lemot, dugaan peretasan, serta keterbatasan layanan bantuan pengguna di dalam aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan adalah teori e-GovQual cetusan Papadomichelaki & Mentzas (2012) yang terdiri atas empat dimensi, yaitu efisiensi (efficiency), kepercayaan (trust), keandalan (reliability), dan dukungan bagi masyarakat (citizen support). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data mixed method melalui penyebaran kuesioner dengan Google Form di sejumlah media sosial kepada 117 responden, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI dari perspektif masyarakat DKI Jakarta sudah tergolong baik dengan skor 97,4%. Dimensi efisiensi memperoleh skor tertinggi dan secara berturut-turut diikuti oleh dimensi keandalan, kepercayaan, dan dukungan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh pembaruan JAKI 3.0 yang meliputi redesain tampilan dan penambahan personalisasi dan kategorisasi pelayanan. Di sisi lain, pengguna masih sulit mendapatkan layanan bantuan di aplikasi dan khawatir dengan keamanan data akibat kasus peretasan yang sempat terjadi. Oleh karena itu, masih terdapat catatan yang harus diperbaiki guna dapat meningkatkan kualitas pelayanan e-government pada aplikasi JAKI.

---

The development of information and communication technology has driven the growth of electronic public service provision through applications, including Jakarta Kini (JAKI) developed by Jakarta Smart City as a super app integrating various information and services in Jakarta. However, in 2023, the app's rating is still relatively low with issues such as automatic logout, slow response to reports, sluggish performance, suspected hacking, and limited user support services. This study aims to analyze the quality of e-government services on the JAKI app from the perspective of DKI Jakarta citizens. The main theory used is the e-GovQual theory by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which includes four dimensions: efficiency, trust, reliability, and citizen support. The study employs a quantitative approach with mixed data collection methods, including a questionnaire distributed via Google Form on social media to 117 respondents, in-depth interviews, and literature review. The results show that the quality of e-government services on JAKI is considered good, with a score of 97.4%. The efficiency dimension scored the highest, followed by reliability, trust, and citizen support. This is supported by the JAKI 3.0 update, which includes redesign of the interface and the addition of personalization and service categorization. However, users still face challenges in getting support within the app and are concerned about data security due to past hacking incidents. Therefore, improvements are needed to enhance the quality of e-government services on the JAKI app."

"Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, terdapat beberapa kota di Indonesia sedang bertransformasi menuju smart city dan salah satunya adalah Kota Bekasi. Dalam proses menuju implementasi smart city, Pemerintah Kota Bekasi telah meluncurkan sebuah aplikasi mobile e-government untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi layanan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan melakukan perancangan ulang terhadap user interface aplikasi e-government tersebut. Metode usability testing digunakan untuk mengevaluasi dan melakukan perancangan ulang. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat usability aplikasi masih sangat rendah yaitu dengan skor SUS 43,438 yang berada dalam range worst imaginable hingga poor dan masih dalam grade scale F hingga D. Hasil perancangan ulang user interface terbukti lebih efektif dengan skor SUS 82,2.

---

Along with the development of technology and internet, there are several cities in Indonesia that are being transformed into smart city and one of them is Kota Bekasi. In the process towards implementating the smart city, Bekasi City Government launched a mobile application to facilitate the public in accessing public service information. This research was conducted to evaluate and redesign the user interface of the e government application. The method used to evaluate is by usability testing method. The results obtained from this research is the usability level of the application is still very low that is 43,438 which is in the worst imaginable to poor range and still in grade scale F to D. The result of redesigning the user interface has been proven to be more effective with SUS score of 82.2. "

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "

"ABSTRAKPergeseran menuju globalisai memperkenalkan dimensi baru yang lebih dalam dan kompleks terhadap pemahaman manusia. Manajer sekarang dihadapkan pada urgensi pelatihan dan kesadaran lintas budaya. Dengan menggunakan pendekatan yang lebih intensif dalam memahami perbedaan pandangan budaya, tugas ini akan menjelaskan menggunakan benturan lintas budaya dalam kehidupan nyata yang berbasis dari pengalaman penulis sendiri bagaimana budaya dapat menciptakan kesalahpahaman melalui asumsi/persepsi. Laporan ini juga didukung oleh pengetahuan budaya yang mendalam yang telah dipelajari dalam kelas, termasuk jurnal serta publikasi yang telah disahkan.

---

ABSTRACTThe shift towards a more globalised environment introduces a deeper and more complex dimension of the human approach. Managers are now faced with the urgency of cross cultural training and awareness. By using a micro approach in understanding the differences in cultural views, this assignment will explain using real life cross-cultural clash incident-based from the writer`s own experience how culture can create misunderstandings through perceived assumption. This report is also supported by in-depth cultural knowledge learned throughout the course and suggested peer-reviewed journals and publications.

"

"Penerapan e-Government (e-gov) sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari di dalam organisasi publik pada saat ini. Masih banyak organisasi publik di Indonesia belum maksimal dalam menerapkan e-gov, disebabkan oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur. Akan tetapi, data lengkap mengenai penerapan e-gov di Indonesia belum tersedia dengan sahih, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan pemeringkatan e-gov Indonesia (PEGI). Terdapat banyak model pemeringkatan e-gov selain PEGI antara lain United Nations E-government Survey dan Waseda University. Akan tetapi, semua model tersebut tidak secara holistik dengan pendekatan yang disampaikan David Darcy, yaitu menjadikan elemen politik sebagai salah satu dari delapan elemen yang diperhitungkan. Untuk itu, Pendekatan Darcy dipandang mampu mengakomodasi kondisi di Indonesia saat ini yang nuansa lingkungan politiknya perlu menjadi salah satu elemen yang diperhitungkan. Dalam melakukan analisa penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dinamik.Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan e-gov di ke tiga kementerian yang diteliti masih didominasi oleh elemen stakeholder dari ke depalan elemen Pendekatan Darcy. Disebabkan adanya perbedaan karakteristik ketiga kementerian tersebut, dinamika penerapan e-gov juga bervariasi. Pada Kementerian Koordinator Perekonomian, tingkat transparansi adalah elemen yang paling mendukung tingkat kepercayaan stakeholder yang dikikuti oleh elemenelemen lainnya. Pada Kementerian Keuangan, kompetensi pimpinan merupakan elemen yang dapat mendorong tingkat kepercayaan stakeholder. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, kompetensi pimpinan dalam mengelola teknologi yang dengan melibatkan stakeholder secara maksimal, dimana dalam Pendekatan Darcy terdapat unsur yang penting yaitu dukungan politik yang dapat mempengaruhi terpotong atau tidaknya rantai transaksi dalam proses pelayanan ataupun birokrasi agar sesuai dengan filosofi e-government.

---

E-Government implementation was needed in public organization. Today, many public organizations in Indonesia did not implement e-government because of the limitations of human resource competency and infrastructure. Beside it, there is no actual and valid data about e-gov implementation in Indonesia, so that Indonesia government saw the needs to rate Indonesia e-government through PEGI ?Pemeringkatan E-Government Indonesia?. There are many e-government rating survey models except PEGI, such as United Nations E-Government Survey and Waseda University. Nevertheless, all those models were not more holistic than Darcy Approach because Darcy's Approach enacted political environment as the important element besides the other seven elements. Political environment so relevant with Indonesia?s current situations. This study used dynamic system approach to analyze the data.

The findings of the study showed that from eight elements of Darcy's Approach, stakeholder dominated those three ministries on e-government. The differences were found based on the differences in characteristics of those three ministries. Beside it, the study found dynamics e-government implementation. In Coordinating Ministry for The Economy Affairs, transparency level gave maximum support for stakeholder element. In Ministry of Finance and Ministry of Research, Technology and Higher Education, leadership competency pushed the stakeholder element to e-government implementation. Political environment element in Darcy's Approach was one of important element to release transactional cost of public services process and in line with e-government objectives. "

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."