Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTLaporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThe governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."

"Penelitian ini membahas tentang pengaruh kualitas dari komite audit, audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan. Kualitas komite audit diukur menggunakan komponen persentase anggota yang memiliki keahlian keuangan, jumlah rapat yang dilaksanakan, serta rata-rata persentase kehadiran anggota pada rapat internal. Kualitas audit internal diukur menggunakan komponen pengalaman audit dan sertifikasi audit yang dimiliki oleh ketua unit audit internal, serta menambahkan komponen jumlah anggota audit internal. Kualitas audit eksternal diukur menggunakan komponen masa audit, ukuran kantor akuntan publik, serta biaya audit atas jasa audit oleh audit eksternal. Ketiga variabel tersebut diuji pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan menggunakan tiga dimensi model pengujian, yakni dimensi relevansi, dimensi representasi tepat dan dimensi netralitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara kualitas audit internal dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan, namun hasil pengujian pengaruh kualitas komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil pengujian joint effect menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pada hubungan dua arah antara komite audit dengan audit eksternal dan hubungan tiga arah antara komite audit, audit internal, dan audit eksternal terhadap kualitas pelaporan keuangan.

---

This study aims to examine the impact of quality of audit committee, internal audit and external audit on financial reporting quality. Audit committee quality is measured using components of the members who have financial expertise, the number of meetings held, and the average of attendance of members in meetings.

Internal audit quality is measured using the component of the auditing experience and auditor certification held by the chair of internal audit unit, also the numbers of internal audit member.

External audit quality is measured using the component of audit tenure, auditor size, and audit fee. These three variables are tested for their impact on financial reporting quality using three dimensions of financial reporting quality which are dimension of relevance, representational faithfulness and neutrality.

The results show that there are positive and significant impact between the quality of internal audit and external audit on financial reporting quality, but the impact of audit committee quality on financial reporting quality shows insignificant results.

The results of joint effect test show there are positive and significant impact on the two way interaction between audit committee and the external audit and the three way interaction between audit committee, internal audit, and external audit on financial reporting quality."

"Tesis ini bertujuan untuk mengukur efisiensi pengadaan belanja modal dan belanja pemeliharaan terhadap kualitas pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian/ Lembaga (K/L) berdasarkan dokumen Realisasi Anggaran dalam periode anggaran tahun 2019 dan 2020, serta menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) untuk mengukur efisiensi dan didukung melalui analisis regresi data panel untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi besaran tingkat efisiensi saat penyusunan anggaran tersebut dari segi Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pengadaan belanja modal pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9957 dan 0,9927. Sedangkan efisiensi belanja pemeliharaan pada 79 K/L tahun 2019 dan 2020 memiliki rata-rata skor sebesar 0,9855 dan 0,9711. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dapat diketahui bahwa variabel determinan berupa karakteristik K/L maupun dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencerminkan ukuran efisiensi K/L pada saat penyusunan anggaran.

---

The aims of this thesis is to measure efficiency of the procurement of capital expenditures and maintenance expenditures on the quality of state asset management at Ministries/ Agencies (state institutions) based on the Budget Realization document in the 2019 and 2020 budget periods. The paper also analyzes the factors that may affect the efficiency level at the budget preparing stage with reference to State Asset Needs Planning. The research uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method to measure efficiency. The efficiency values are then employed in a panel data regression to estimate the determinant factors of the efficiency. The results showed that the efficiency of capital expenditure procurement in 79 state institutions in 2019 and 2020 has an average score of 0.9957 and 0.9927. Meanwhile, the efficiency of maintenance spending in 79 state institutions in 2019 and 2020 had an average score of 0.9855 and 0.9711. Based on the results of panel data regression analysis, the determinant variables - drawn from state institutions' characteristics- and the State Asset Needs Planning document do not significantly influence the state institutions' efficiency in the budgeting process"

"Karya akhir ini membahas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel-variabel penelitian secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan penjabarannya dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Itjen Kemenparekraf belum secara maksimal menjalankan perannya, namun upaya-upaya perbaikan menuju perwujudan peran APIP yang efektif telah mulai dibangun. Berkaitan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan, pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenparekraf merupakan target utama yang menjadi fokus perhatian Itjen khususnya. Dalam praktek penerapannya masih ditemui berbagai hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Itjen Kemenparekraf telah menyiapkan Rencana Aksi peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf dari semula "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"dapat tercapai. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada dan juga anggaran yang memadai dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

This thesis discusses the role of the Inspectorate General as the Internal Audit Officers to improve the quality of financial statements at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The research was performed quantitatively to see the relation of all variables that affected the quality of financial statements, and the explanation of the research is done with qualitative methods with descriptive interpretive.

As an Internal Audit Officer, the role of the Inspectorate General of the Ministry of Tourism and Creative Economy was not optimal yet, but corrective actions towards the creation of goverment internal auditor role's to be effective has begun to be built. Achieving the "Unqualified" opinion of the Ministry of Tourism and Creative Economy's Financial Statement is their target to improve the quality of Financial’s Statement . In fact to realize these targets are still encountered many obstacles and constraint from both internal and external.

To overcome these problems Inspectoate General has prepared the Action Plan for improving the quality of financial statement. This action plan is a important way, the opinion " Fair with Exception" to be "Unqualified" is going to be achieved. The achievement of these results are not separatd from the supporting factors which are the Human Resources and Infrastructure that is used in conducting the review of financial statements.

In this research, it is advised to always maintain and improve the competence of auditors / pereview. And it is also suggested to socialize it to unit of reported constituent to be more concerned about the quality of the financial statements to show the accountability of financial management."

"Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga membutuhkan keandalan informasi agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 terdapat temuan perbedaan pencatatan nilai PNBP dalam Laporan Keuangan dengan Direktorat Teknis yang mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan DJKN. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal penyusunan laporan keuangan DJKN dan memberikan saran untuk perbaikannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diberi nilai/bobot kemudian disimpulkan menggunakan rating scale, penjelasan lebih lanjut mengenai pemahaman pengendalian internal didapatkan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan telah berjalan dengan baik, namun pada kegiatan pengendalian sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pemisahan fungsi dan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya hanya dikategorikan cukup.

---

Financial Report is a form of State financial management accountability which therefore requires a reliable information to avoid mislead for financial statements users. In BPK report for Year 2015 there were findings for different value of non tax revenues records between Financial Statements and Directorate of Technical which indicating the weakness of internal controls over the DJKN financial reporting process. The purpose of this study is to gain understanding on DJKN financial reports preparation internal control and to provide improvement suggestions.

This study was conducted using rated weighted questionnaires which conclude using the rating scale, further clarification on the understanding of internal control obtained with the documentation study and interviews. The results of this study show that in general the internal controls over the financial reporting process has performed well, except for the sub element of control over the information systems management, where the functions separation and resources access restrictions and its recording only categorized as enough."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tiga jenis slack resources (financial slack, innovational slack, dan managerial slack) terhadap nilai perusahaan perdana atau IPO value yang diukur dengan jumlah proceeds pada saat IPO serta discretionary current accruals sebagai variabel moderasi dalam mengukur kualitas pelaporan keuangan. Enam puluh dua sampel diuji dari 4 sektor industri (basic industry & chemicals, agriculture, others, dan trade, services & investment) dengan menggunakan metode regresi linear berganda.Hasil analisis menunjukkan bahwa Innovational Slack memiliki pengaruh positif dan non-linear negatif (U-Terbalik) terhadap nilai perusahaan perdana. Working capital slack tidak memiliki pengaruh terhadap IPO value. Cash reserve slack memiliki pengaruh positif dan experience slack memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan perdana. Discretionary current accruals mempengaruhi secara negatif hubungan cash reserves slack terhadap nilai perusahaan perdana. Berkebalikan dengan hipotesis yang diajukan, jumlah executives slack memiliki pengaruh negatif dan non-linear positif (Berbentuk U) terhadap nilai perusahaan perdananya.

---

This study examines the impact of three types of slack resources (financial slack, innovational slack, and managerial slack) on IPO Value, measured by the amount of proceeds gained at the time of IPO and discretionary current accruals as moderating variable in measuring financial reporting quality By using multiple linear regression method, 62 sample tested from four different sectors (basic industry & chemicals, agriculture, others, and trade, services & investment).Analysis result shows that innovational slack has positive and negative non-linear effects (Reversed-U-Shape) on IPO Value. Working capital slack has no effect on IPO value. Cash reserve slack has positive effect but experience slack has negative effect on IPO Value. Discretionary current accruals has negative effect in the relationship of cash reserves slack to IPO value while working capital slack still has no effect on IPO value. Contrary to hypotheses, executives slack has negative and positive non-linear effect (U-Shape) on the IPO Value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Masjid Ar Raqiib Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut serta menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Masjid Ar Raqiib BPKP merupakan salah satu masjid perkantoran yang terletak di Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur. Pengendalian intern pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf belum dilaksanakan secara efektif dan memadai serta pelaporan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan transparan dan belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 serta hanya melaporkan keuangannya sebesar penerimaan dan pengeluaran dana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini telah menghasilkan simpulan bahwa pengendalian intern belum efektif dan SOP untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut. Masjid Ar Raqiib BPKP belum sepenuhnya berakuntabilitas, amanah telah ditunaikan, namun pelaporan keuangan belum memadai.

---

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of internal control of financial management Zakat, Infaq, Shadaqah, and wakaf and provide advice to improve the effectiveness and analyze financial statements accountability and provide advice to improve them. Ar Raqiib Mosque of The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) located on Jalan Pramuka Number 33, East Jakarta. Internal control over the management of zakat, infaq, shadaqah, and wakaf has not been implemented effectively and adequately. Financial statement has not been report in an orderly and transparently and has not based on PSAK 45 and PSAK 109. Its only reports its funds in the amount of funds received and disbursed. This research is a qualitative descriptive study with a case study approach. This research has concluded that internal control is not effective enough and Standard Operating Procedure is needed to improve the effectiveness of internal control. Trustworthy has been fulfilled, but financial reporting is inadequate and not fully accountable."

"Skripsi ini membahas tentang Dampak dari Konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya PSAK 18 ( Revisi 2010 ) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus skripsi ini adalah pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hasil pembahasan pada skripsi ini menyimpulkan bahwa PSAK 18 (Revisi 2010) memiliki dampak pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Laporan Audit pada Industri Dana Pensiun khususnya Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terdapat perbedaan antara PSAK 18 tahun 1994 dengan PSAK (Revisi 2010 ), yaitu 1.Ruang lingkup, pada PSAK 18 tahun 1994 hanya membahas tentang akuntansi dana pensiun, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak hanya membahas dana pensiun tapi manfaat purnakarya, 2. Penyajian laporan keuangan, pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca, 3. Nilai kini aktuaria pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, sedangkan PSAK 18 tahun 1994 tidak diatur, 4. Investasi, pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan nilai wajar. Saran yang diperoleh dari penulisan ini ketika PSAK 18 (Revisi 2010) sudah berlaku efektif, yaitu pada 31 Desember 2012 adalah laporan keuangan disusun menjadi dua pelaporan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan keuangan yang sesuai dengan KMK 2345/ 509 , agar sesuai dengan isu kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika Dana Pensiun ingin menggunakan satu pelaporan saja maka sebaiknya, laporan keuangan sesuai KMK dilampirkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

---

This paper discussed about the impact of IFRS Convergence of PSAK, particularly PSAK 18 (1994) on Pension Fund to PSAK 18 (Revised 2010) about Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. This research is a qualitative design with a case study approach. The focus of this paper is on the Employer Pension Fund Industry. The result of the study in this paper concluded that PSAK 18 (revised 2010) has impacts on the recognition, measurement, and presentation and disclosure in the Financial Report and Audit Report on the Pension Fund Industry in particular Defined benefit plans.

There are the differences between PSAK 18 (1994) to PSAK 18 (revised 2010), that are, 1. The scope PSAK 18 ( 1994 ), only discussed about pension fund accounting, whereas in PSAK 18 ( revised 2010 ) not only discusses the pension fund but Accounting an Reporting by Retirement Benefit Plans, 2. Presentation on Financial Statements In PSAK 18 (revised 2010) there is no Balance Sheet, 3. The actuarial present value of the PSAK 18 (revised 2010) using Accrued Benefit Method or Projected Benefit Method approach, whereas didn't set up in PSAK 18 (1994), 4. Investments The PSAK 18 (revised 2010) using a fair value approach.

Advice obtained from this study when PSAK 18 (Revised 2010) has become effective on December 31, 2012 the financial statements are structured into two reporting of financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)and financial statements in accordance with the KMK 2345/509 to conform the STX compliance issue with applicable laws in Indonesia. If pension fund wants to use only one-reporting, it should, Financial Statements according to KMK 2345/509 attached to the Financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)"

"ABSTRAKPenerapan teknologi informasi belum optimal pada pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR menjadi salah satu penyebab adanya kelemahan pada pengendalian intern pengelolaan keuangan. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan agar dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern pengelolaan keuangan. Tesis ini membahas strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi yang selaras dengan strategi dan ukuran kinerja pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR dengan menggunakan Balanced Scorecard. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi dokumen untuk dapat menjelaskan hasil penelitian secara rinci. Strategi dan ukuran kinerja teknologi informasi harus mendukung pengelola keuangan untuk memiliki sistem informasi dan basis data yang sesuai kebutuhan, terintegrasi, dan aman untuk mendukung penggunaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan dan penggunaan barang milik negara yang optimal. Balanced Scorecard membuat pengelola TI dapat menyelaraskan dan menentukan strategi dan ukuran kinerja yang tepat dalam pengelolaan keuagan untuk meningkatkan pengendalian intern pengelolaan keuangan di Kementerian PUPR

---

ABSTRACTThe application of information technology that has not been optimal in financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing becomes one of the causes of weakness in financial management internal control. Strategy and performance measures of information technology must be aligned with strategy and performance measures of financial management in order to improve quality of financial management internal control. This thesis provides study about strategy and performance measures of information technology that is in line with the strategy and performance measures of financial management at the Ministry of Public Works and Housing using Balanced Scorecard. The study was conducted qualitatively with in-depth interviews and document studies in order to provide research result in detail. The strategy and performance measures of information technology must support financial manager to have an information system and database which are appropriate, integrated and safe to support the use of an effective, efficient, accountable and transparent budget and the optimal use of state-owned property. Balanced Scorecard makes IT division can align and determine right strategy and performance measures in financial management to improve financial management internal control at the Ministry of Public Works and Housing."