Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, termasuk sebagai Anak Buah Kapal menunjukkan rendahnya lapangan kerja di dalam negeri. Anak Buah Kapal Indonesia yang bekerja di kapal laut rentan mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu: Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap kecelakaan kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha kapal dengan Anak Buah Kapal?; Bagaimana perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal yang mengalami kecelakaan kerja?; Bagaimana efektifitas pengaturan perlindungan hukum Anak Buah Kapal apabila terjadi kecelakaan kerja?. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaut, termasuk Anak Buah Kapal, diatur dalam perjanjian kerja laut dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Buruh Migran Indonesia yangmana untuk menciptakan hubungan kerja yang adil, memastikan keselamatan kerja, serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Koordinasi antar kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Luar Negeri, Kelautan dan Perikanan, serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sangat penting untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi Anak Buah Kapal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif bagi Anak Buah Kapal memerlukan komitmen bersama pemerintah, pengusaha, dan berbagai pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan, keamanan, serta pertumbuhan industri maritim yang bertanggung jawab dan berkelanjutan bagi Anak Buah Kapal. Saran dalam penelitian ini yaitu penerapan standar keselamatan yang ketat, koordinasi antar instansi yang lebih baik, dan edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam industri pelayaran. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan keberlanjutan industri maritim secara keseluruhan.

---

The phenomenon of Indonesian labor migration abroad, including as Crew Members, highlights the lack of job opportunities within the country. Indonesian Crew Members working on ships are vulnerable to workplace accidents. This study addresses the following research questions: How is legal protection regulated for workplace accidents in the employment relationship between shipowners and Crew Members? How is legal protection provided to Crew Members who experience workplace accidents? How effective is the regulation of legal protection for Crew Members in the event of a workplace accident? The research method used is juridical-normative with a descriptive-analytical approach. The results indicate that legal protection for seafarers, including Crew Members, is governed by maritime labor agreements and Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, which aims to create fair employment relationships, ensure workplace safety, and comply with regulations. Coordination among ministries, such as the Ministry of Transportation, Foreign Affairs, Marine Affairs and Fisheries, and the Indonesian Migrant Worker Protection Agency, is crucial to ensure effective protection for Crew Members. The conclusion of this research is that comprehensive and effective legal protection for Crew Members requires a joint commitment from the government, employers, and various related parties. This is to ensure the welfare, safety, and responsible and sustainable growth of the maritime industry for Crew Members. The study suggests implementing strict safety standards, improving inter-agency coordination, and providing more intensive education to enhance safety and compliance in the shipping industry. The implementation of these measures is expected to reduce workplace accidents and improve the overall sustainability of the maritime industry."

"Berdasarkan The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada 7 Oktober 2003, Pemerintah membentuk Tim Persiapan Indonesia National Single Window (INSW) dimana Sistem Portnet menjadi salah satu pilar utamanya terutama terkait proses port clearance pada pelayanan kapal di pelabuhan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan persiapan Sistem Portnet dan permasalahannya di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan survey lapangan pada instansi penerbit perijinan dan perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa. Sistem portnet masih memerlukan tambahan aplikasi dan permasalahan administratif yang harus diselesaikan sehingga diharapkan adanya komitmen antara instansi terkait dengan perusahaan pelayaran dapat dijadikan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

---

Based on the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) on 7 October 2003, the Government established team of Indonesian National Single Window (INSW) which Portnet System into one of the main pillars mainly related to the process of port clearance on ships services in the harbor.

The Research using methods of interview and field survey on the publisher's permission and and shipping companies as a service user. Portnet system still requires an additional application and administrative problems that must be completed. so that the expected commitment of institutions associated with the shipping company can be a way out of problems that exist."

"Fumigasi adalah suatu kegiatan memasukkan/melepaskan pestisida (fumigan) kedalam ruangan tertutup/kedap udara selama waktu tertentu dengan tujuan untuk membasmi tikus dan serangga sebagai vektor penyebab penyakit menular. Pekerjaan fumigasi merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam program pemberantasan vektor dikapal dan pesawat dengan menggunakan fumigant methyl bromide. Dari revew 542 literatur (Budnik et al., Environmental Health 2012), termasuk in vitro dan studi epidemiologi pajanan untuk studi epidemiologi pestisida methyl hidrokarbon, terutama efek beracun (kronik) atau karsinogenik dari penggunaan methyl bromide antara tahun 1990-2011, ditemukan 91 kasus toksisitas methyl bromide dan 29 menggunakan istilah ?karsinogenik, neoplastik atau mutagenik". Tiga studi epidemiologi dievaluasi, menilai suatu kemungkinan hubungan antara kanker dan methyl bromide. Methyl bromide dianggap sebagai bahan karsinogen potensial di dasarkan pada penelitian terhadap hewan yang telah menunjukkan potensi karsinogenik dari senyawa ini (J. Donald Millar, M.D., D.T.P.H., NIOSH, 2003). Penelitian Saragih (2009), aktivasi kolinesterase darah pada petugas fumigasi kapal pada 66 responden, sebanyak 25,8% yang mempunyai tingkat aktivasi kolinesterase darah yang termasuk dalam kategori keracunan dan 74,2% mempunyai tingkat aktivasi kolinesterse darah. Data Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Pinang, 2012, didapat dua orang kasus terpajan methyl bromide dengan kerusakan kulit berat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat resiko terpajan methyl bromide pada pekerja fumigasi kapal di wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang, tahun 2013. Analisis resiko dilakukan secara semi-kuantitatif berdasarkan Australian Standar/New Zealand Standar 4360 Risk Management yang terdiri dari nilai kemungkinan (Likehood), nilai dampak (consequence) sehingga diperoleh tingkat resiko (Level Of Risk) dengan cara analisa matrik W.T Fine. Dari hasil analisa matrik terhadap dua metode fumigasi tersebut ditentukanlah suatu prosedur atau kontrol dalam mencegah atau menanggulangi resiko bahaya fumigasi kapal.

---

Fumigation is an activity insert/release pesticide (fumigant) into a closed room/airtight during a certain time in order to eradicate rodents and insects as vectors of disease-causing infectious. Fumigation on ships and aircrafts has been programmed by government to eradicate vectors such as rodents and insects used the fumigants i.e. methyl bromide. Based on 542 of review literatures (Budnik et al, Environmental Health, 2012), including in vitro and epidemiological studies of pesticide exposure for epidemiological studies methyl hydrocarbon, especially toxic effects (chronic) at or carcinogenic methyl bromide of use between the years 1990 - 2011, found 91 cases of toxicity methyl bromide and 29 used in term ?carcinogenic, neoplastic or mutagenic?.

Then, three epidemiological studies evaluated, assessing a possible link between cancer and methyl bromide. Methyl bromide considered as a potential carcinogen based on animal studies that have demonstrated the carcinogenic potential of this compound. (J. Donald Millar, MD, DTPH, NIOSH, 2003). Saragih (2009) studied activation of blood cholinesterase ship fumigation officer on 66 respondents, 25.8% have blood cholinesterase levels of activation were included in the category of poisoning and the remaining 74.2% have an activation of blood cholinesterase. According the data in Tanjung Pinang Port Health Office, 2012, acquired two cases of methyl bromide exposed to severe skin damage.

In this dissertation aims to analyze the level of risk in workers exposed to methyl bromide fumigation of ships in the Port Health Office of Batam and Tanjung Pinang, in 2013. Risk analysis performed semi-quantitatively based on Australian Standard/New Zealand Standard 4360 Risk Management consisting of the value of probability (likelihood), the value of impact (consequence) in order to obtain the level of risk analysis by matrix WT Fine. Based on the analysis of the matrix for two methods of fumigation were revealed a procedure or control in preventing or overcoming hazards ship fumigation."

"Kecelakaan kapal merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Daerah alur pelayaran pelabuhan dan kolam pelabuhan merupakan dua tempat yang rawan akan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kapal pada daerah tersebut cenderung menimbulkan kecelakaan-kecelakaan selanjutnya di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu Standard Operating Procedure (SOP) untuk mencegah terjadinya kecelakaan di daerah tersebut. SOP ini akan digunakan sebagai tahapan-tahapan persiapan saat masuk dan keluar kolam pelabuhan dengan mengacu peraturan-peraturan pelayaran yang berlaku secara Nasional dan Internasional untuk mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan pada pelayaran kapal.

---

Safety is needed in Port Channel and Port Basin so that all types of marine accidents and their harmful consequences can be really avoided by respective parties. Two distinct areas that are prone to accidents are in the port channel, as well as in the port basin. Accidents that occur in these areas tend to cause further casualties in the future. Therefore, the need for a Standard Operating Procedure (SOP) becomes neccessary in order to achieve an accident-free marine environment. This SOP will be used as the stages of preparation during the entering and exiting of ships from the port which based on National and International Regulation to make voyage respective parties understand easily."

"Globalisasi perekonomian nasional menimbulkan potensi serta tantangan bagi industri pelayaran nasional. Menurut jadwal yang telah disepakati bersama, rangkaian perjanjian AFTA, GATT, WTO serta NAFTA akan diimplementasikan penuh oleh seluruh negara negara anggotanya selambatlambatnya pada tahun 2020.Dikarenakan industri pelayaran yang bersifat permintaan dan merupakan derived demand, peranan tidak langsung industri pelayaran pada perekonomian nasional adalah lebih besar daripada peranannya secara langsung. Perekonomian suatu negara memiliki keunggulan kompetitip bukan saja karena mampu menghasilkan komoditi yang sesuai dengan selera konsumen, dengan harga murah dan dengan kualitas yang prima. Daya saing perekonomian juga ditentukan oleh tersedianya transportasi yang mampu menyampaikan barang pada konsumen dengan cepat, murah, dan tepat waktu. Tersedianya transportasi (termasuk pelayaran taut) yang handal telah memungkinkan pelabuhan, seperti Amsterdam, Singapura dan Hong Kong mampu menjadi pusat distribusi regional dan internasional.Berdasarkan itu maka diperlukan studi-studi penting untuk bidang kelautan terutama armada niaga dan pelabuhan. Dalam tesis ini ditinjau pada pola pergerakan armada kapal laut yang memuat kontainer dengan dibatasi waktu minimal selama kapal melakukan siklus/voyage dan turn round time di pelabuhan dilihat dari sisi komposisi armada. Armada ini dibagi menjadi 5 (lima) golongan yakni, golongan I yang berbobot mati ( DINT) dibawah 14000, golongan II antara 14000 sampai kurang dari 30000, golongan III antara 30000 sampai kurang 40000, golongan IV antara 40000 sampai kurang dari 50000, terakhir golongan V lebih dari 50000 DWT. Masing-masing kapal mempunyai daya muat kontainer sebesar, golongan 1500 teus, golongan II 1000 teus, golongan III 1800 teus, golongan IV 3000 teus dan golongan V 4180 teus.Untuk menghitung jumlah komposisi armada kapal laut bermuatan kontainer dan waktu minimal tersebut diperlukan model matematis yang sederhana namun memenuhi fungsi kendalanya. Model ini diaplikasikan pada kapal-kapal berbagai golongan tersebut sehingga didapat komposisi yang memenuhi syarat.Hasil keseluruhan analisa didapat bahwa : waktu sikius kapal dan waktu putar kapal di pelabuhan mencapai kondisi optimum sehingga persamaan model optimasi dapat digunakan, karakteristik pelabuhan mempengaruhi komposisi kapalnya. Kapal golongan V tepat untuk pelabuhan Tanjung Priok, kapal golongan I dan II tepat untuk pelabuhan Tanjung Perak, Panjang dan Tanjung Emas, kapal golongan I, II dan V tepat untuk pelabuhan Panjang.Daftar Pustaka 24 ( 1990 - 2003 )"

"Aktivitas bongkar muat kargo bahan bakar dengan kapal tanker di pelabuhan di Indonesia memiliki kekurangan terkait efisiensi waktu dan kecepatan. Sebuah virtual robotic dibuat untuk dapat meningkatkan efisiensi waktu terhadap proses bongkar muat tersebut. Namun dibutuhkan suatu cara agar robot dapat berkomunikasi dengan petugas kapal tanker selama proses bongkar muat dilakukan. Karena pelabuhan tempat proses bongkar muat termasuk kedalam lokasi berbahaya dan mudah meledak, maka komunikasi yang diperbolehkan hanyalah komunikasi suara melalui radio Very High Frequency (VHF) laut. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan merancang teknologi yang dapat melakukan pengenalan suara melalui radio VHF laut, salah satunya dengan metode Deep Learning menggunakan arsitektur DeepSpeech. Skripsi ini telah mengembangkan simulasi pengenalan suara menggunakan metode DeepSpeech architecture pada komunikasi radio VHF bagi petugas kapal tanker di pelabuhan laut. Skripsi ini telah mengembangkan uji coba dengan arsitektur DeepSpeech untuk menghasilkan model pengenalan suara dengan hasil keluaran nilai rata-rata Word Error Rate (WER) sebesar 0,335 dan rata-rata Character Error Rate (CER) sebesar 0,263. Skripsi ini juga menganalisa pengaruh variasi nilai learning rate, dropout rate, dan epoch untuk mendapatkan model sistem pengenalan suara terbaik.

---

The loading and unloading of fuel cargo by tanker ships at ports in Indonesia has a problem in terms of time efficiency and speed. A virtual robotic is created to increase the time efficiency of the loading and unloading process. However, the robot needs a way to communicate with the tanker ship officers during the process. Because the port where the loading and unloading process took place is considered as a dangerous and explosive location, the only communication allowed is through voice communication via marine Very High Frequency (VHF) radio. The solution to overcome this problem is to design a technology that can perform speech recognition via marine VHF radio, one of which is using the Deep Learning method with DeepSpeech architecture. This thesis has simulated speech recognition system using DeepSpeeh architecture method on VHF radio communication for tanker ship officers at sea ports. This thesis has tested the DeepSpeech architecture to produce a speech recognition model with an average WER value of 0,335 and an average CER value of 0,263. This thesis also analyzes the effect of variations in learning rate, dropout rate, and epoch value to get the best speech recognition system model."