Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

---

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them.This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions."

"Penelitian ini membahas mengenai Peran Muslimat NU sebagai civil society dalam memenangkan Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) tahun 2018. Penelitian ini berangkat dari adanya fakta bahwa civil society dalam hal ini Mulimat NU mengalami pergeseran peran yang awalnya berada di luar kekuasaan, kini mereka secara aktif memberikan dukungan mereka kepada calon-calon pemimpin daerah untuk memperjuangkan kepentingannya. Peran Muslimat NU sangat terlihat ketika dapat memenangkan lima kadernya di pemilihan gubernur Jawa Timur. Tipe penelitian ini adalah termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengambilan data menggunakan in depth interview. Teori yang digunakan adalah konsep civil society dari Muthiah F Alagappa. Dilengkapi dengan peran civil society terhadap demokrasi, dan modal sosial dan modal politik. Hasil dari penelitian ini Muslimat NU adalah civil society karena mengisi ruang yang tidak dapat diisi oleh negara dan pasar, memiliki cita-cita normatif, berisikan aktor-aktor non-negara, dan berusaha mempengaruhi kebijakan negara. Muslimat NU juga berhasil memobilisasi partisipasi politik antar anggotanya, mengartikulasi dan mengagregasikan kepentingan mereka kepada Khofifah, dan mendiseminasi informasi kepada kadernya untuk memilih khofifah. Muslimat NU telah menjadi modal sosial dari Khofifah karena ia sudah menjadi ketua umum PP Muslimat NU sejak tahun 2000. Modal tersebut kemudian menjadi modal politik Khofifah ketika digunakan untuk memenangkan Khofifah. Aktifnya peran Muslimat NU dalam memperjuangkan kepentingan mereka di Pilkada dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

---

This research discusses the role of Muslimat NU as civil society in the winning of Khofifah Indar Parawansa for the East Java Governor Election (Pilgub Jatim) in 2018. This research iiciated from the fact that civil society, in this case Mulimat NU, has experienced a shift in roles that were originally out of power. Now on, they are actively giving their support to candidates for regional leaders for their interest. The role of Muslimat NU is visible when it is successfully lead five of its cadres won the election for governor of East Java. This type of research use qualitative approach. The data collection technique uses in-depth interviews. The theory used is the concept of civil society from Muthiah F Alagappa. Further, it is equipped with the role of civil society in democracy, and social and political capital. The result of this research is that Muslimat NU is a civil society because it fills a space that cannot be filled by the state and market, has normative ideals, contains non-state actors, and tries to influence state policy. Muslimat NU has also succeeded in mobilizing political participation among its members, articulating and aggregating their interests to Khofifah, as well as disseminating information to its cadres to vote for Khofifah. Muslimat NU has become the social capital of Khofifah because she has been the chairman of PP Muslimat NU since 2000. This capital, later became Khofifah's political capital when it was used to win the election. The active role of Muslimat NU in fighting for their interests in the regional election can improve the quality of democracy in Indonesia."

"ABSTRAKStalking menjadi fenomena yang terjadi di media sosial. Stalking mengalami peningkatan seiring dengan mudahnya memperoleh akses internet dan juga pengguna handphone smartphone yang dimiliki. Aktivitas stalking juga dilakukkan keepada rekan kerja, teman, pacar dan mantan pacar. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi aktivitas stalking di media sosial pada generasi milenial. Kedua untuk menganalisis aktivitas stalking pada generasi milenial di media sosial. Metode dalam penelitian ini menggunakan mix methode dengan strategi eksploratoris sekuensial. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitiana dalah teori komunikasi interpersonal, konsep kepemudaan, teori ketahanan nasional dan konsep ketahanan keluarga. Hasil penelitian ini adalah aktivitas stalking juga mempunyai dampak pada ketahanan nasional kerena menurut Catastrope the last information itu sangat penting, karena berkaitan dengan aktivitas stalking yang berlanjut disebarkan secara bertubi-tubi melalui media online dan media sosial, akan menimbulkan ketidakstabilan, ketidaknyamanan, dan ketidakseimbangan. Dan dalam sistem ketahanan nasional dibutuhkan faktor kontrol, di media sosial faktor kontrolnya adalah aturan (etika).

---

ABSTRACTStalking becomes a phenomenon that occurs in social media. Stalking has increased as it has easy access to internet and smartphone smartphone users. Stalking activity is also done keepada co-workers, friends, boyfriend and ex-boyfriend. The purpose of this first study is to understand the utilization of social media by millenial generation. Second, to analyze stalking phenomenon done by millenial generation in social media. Method in this research use mix methode with sequential exploratory strategy. While the theories used in the study dalah interpersonal communication theory, the concept of youth, the theory of national resilience and the concept of family resilience. The result of this research is that stalking activity also has an impact on national resilience because according to Catastrope the last information it is very important, as it is related to continuous stalking activity spread through the media online and social media, will cause instability, discomfort, and imbalance. And in the national defense system required the control factor, in social media the control factor is the rule (ethics)."

"Proses perebutan kekuasaan di tingkat lokal sering kali membentuk rivalitas antar elite yang bersaing. Namun, elite tidaklah selalu menjadi rival. Adakalanya para elite yang sebelumnya merupakan rival kini bekerjasama demi meraih tujuannya masing-masing. Hal ini tergambar dari penelitian ini yang melihat rivalitas dan kerjasama antara Khofifah Indar Parawansa dengan Soekarwo pada Pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2008, 2013 dan 2018. Dengan menggunakan metode kualitatif serta teori Higley & Burton (2006), penelitian ini memperlihatkan perubahan dari elite. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori dari Best (2010) dan Higley (1991) untuk menjelaskan faktor-faktor mengapa elite dapat berkonsensus

---

The power struggle at the local level often creates rivalries between competing elites. However, the elite are not always rivals. Sometimes the elites who were previously rivals now work together to achieve their respective goals. This is illustrated by this research which looks at the rivalry and cooperation between Khofifah Indar Parawansa and Soekarwo in the Election of Governor and Vice Governor of East Java Province in 2008, 2013 and 2018. Using qualitative methods and the theory of Higley & Burton (2006), this study shows changes from the elite. In addition, this study also uses the theory of Best (2010) and Higley (1991) to explain the factors why elites can be a consensus."

"Penelitian memiliki tiga tujuan, yaitu, pertama, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Kedua, menganalisis pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura secara simultan dan parsial. Ketiga, menganalisis strategi politik pesantren dalam pemenangan paslon Khofifah-Emil pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura. Metode yang digunakan adalah pendekatan campuran kualitatif dan kuantitatif (mixed method) dengan teknik analisis data regresi logistik. Hasil pengolahan data menyimpulkan, pertama, ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi pemilih pada Pilgub Jatim tahun 2018 di Madura, yaitu, politik pesantren, program kerja, partai politik, dan dukungan masyarakat muslim modern. Kedua, secara simultan keempat faktor tersebut berpengaruh terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, sedangkan secara parsial ada lima variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kemenangan paslon Khofifah-Emil, yaitu, program kerja, dukungan masyarkat muslim modern, politik pesantren dengan indikator banyaknya alumni, gender daerah Sumenep, dan gender daerah Bangkalan. Ketiga, hasil dari regresi logistik menunjukkan bahwa strategi politik pesantren yang dijalankan paslon Khofifah-Emil adalah memaksimalkan banyaknya jaringan alumni dan dukungan pesantren modern atau semi modern (masyarakat muslim modern).

---

This research has three aims, first, knowing the factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura. Second, analyzing the influence of these factors on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura simultaneously and partially. Third, analyze the pesantren's political strategy in winning the Khofifah-Emil candidate pair in the 2018 East Java Pilgub in Madura. The results of data processing conclude, first, there are 4 (four) factors that influence voters in the 2018 East Java Pilgub in Madura, namely, pesantren politics, work programs, political parties, and the support of the modern Muslim community. Second, simultaneously these four factors influence the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, while partially five variables have a significant effect on the victory of the Khofifah-Emil candidate pair, namely, work programs, support for modern Muslim communities, pesantren politics with indicators of the number of alumni, the regional gender of Sumenep, and the regional gender of Bangkalan. Third, the results of the logistic regression indicate that the pesantren political strategy carried out by the Khofifah-Emil candidate pair is to maximize the number of alumni networks and support for modern or semi-modern pesantren (modern Muslim societies)."

"Penelitian ini membahas penilaian media massa dalam berita tentang Kampanye Pemilu Gubernur Jawa Barat 2018. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi permasalahan penilaian media massa yang dijelaskan melalui tuturan-tuturan yang dimunculkan dalam pemberitaan. melalui affect, judgement, dan appreciation. Yang diperkuat dan diperlemah melalui graduation serta menjelaskan sumber suara penilaian yang mencerminkan posisi media massa dalam menilai. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis wacana dengan pendekatan appraisal. Media massa Pikiran Rakyat daring cenderung menyatakan posisi yang memihak melalui penilaian positif judgement yang diungkapkan melalui pujian dan kekaguman. Temuan gradution isolating, dan maksimisasi (maximatisation) digunakan untuk mempertegas penilaian positif lebih dari semestinya. Temuan jenis heteroglosik menandakan penilaian disampaikan melalui sumber suara eksternal berupa referensi dan bersifat dialogistik atau melalui cara tidak langsung melalui penyimpulan sedangkan jenis monoglosik menjelaskan bahwa media Pikiran Rakyat daring menempatkan diri mereka terlibat secara langsung dalam menyampaikan citra positif terhadap salah satu peserta pemilu dalam pemberitaan. Temuan heteroglosik acknowlodgement mengungkapkan posisi Pikiran Rakyat daring lebih cenderung memposisikan diri sebagai reporter voice. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika Pikiran Rakyat daring memposisikan diri sebagai reporter voice, hal itu merupakan langkah media massa tersebut untuk menjauhkan penilaian yang tidak berimbang atau sikap memihak dengan menujukkan aspek jurnalistik dalam pemberitaan tentang kampanye Pilkada Gubernur Jawa Barat 2018.

---

This study discusses the evaluation of the mass media in the news about the 2018 West Java Governor Election Campaign. The research identifies mass media evaluation in the news through affect, judgment, and appreciation, which is strengthened and weakened through graduation, as well as explaining the source of the assessment, which reflects the position of the mass media in assessing. This research uses a qualitative method with discourse analysis with an appraisal approach. The online Pikiran Rakyat mass media tends to state a partial position through positive judgments expressed through praise and admiration. Graduation isolating and maximization reinforce positive judgments more than they should. Heteroglossic indicates that the assessment is conveyed through an external source in the form of references and is dialogic or through an indirect method through inference. At the same time, the monoglosic explains that the media place themselves directly involved in conveying a positive image of one of the election participants in the news. Heteroglosyc acknowledgment reveals that the media is more likely to position itself as a voice reporter. These findings show that when the Pikiran Rakyat online sets itself as a reporter's voice, it is a step by the mass media to distance unbalanced judgments or take sides by showing journalistic aspects in reporting on the 2018 West Java Governor Election campaign."

"Partai politik bukan menjadi satu – satunya kekuatan politik untuk dapat memenangkan Pilkada. Dibutuhkan kekuatan tambahan seperti jaringan politik organisasi masyarakat sipil. Seperti halnya di Jawa Timur, sejak keikutsertaan Khofifah Indar Parawansa pertama kali di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2008, Khofifah sebagai ketua umum Muslimat NU menjadikan Muslimat NU sebagai salah satu kekuatan politiknya. Jaringan Muslimat NU yang mengakar di Jawa Timur dianggap sebagai modal penting untuk membantu Khofifah memenangkan Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Dalam melihat bagaimana Khofifah menggunakan jaringan politik Muslimat NU dan menjadikannya sebagai tim sukses, penulis menggunakan teori jaringan politik dari Knoke (1990). Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan teori patronase dari Aspinall dan Sukmajati (2015) untuk melihat proses pendistribusian sumber daya dari Khofifah kepada pemilih melalui jaringan politik Muslimat NU. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa kemenangan Khofifah di Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018 tidak terlepas dari adanya penggunaan jaringan politik Muslimat NU

---

Political parties are not the only one political power to win elections. It is needed civil society as a success team. In East Java, since Khofifah Indar Parawansa's first participation in the East Java Gubernatorial Election in 2008, Khofifah as the general chairman of Muslimat NU has made Muslimat NU one of its political forces. The Muslimat NU network which has roots in East Java is considered an important asset to help Khofifah win the East Java Gubernatorial Election. In seeing how Khofifah uses the Muslimat NU political network and makes it a successful team, the author uses Knoke's (1990) political network theory. In addition, this study will also use the patronage theory from Aspinall and Sukmajati (2015) to see the process of distributing resources from Khofifah to voters through the Muslimat NU political network. By using qualitative methods, this study argues that Khofifah's victory in the 2018 East Java Gubernatorial Election was inseparable from the use of the Muslimat NU political network."

"Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP) adalah sebuah dewan etik independen yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik, berikut memberikan sanksi atau rehabilitasi. Dalam prakteknya, DKPP tidak hanya membuat keputusan terkait dengan etika pelanggaran, sanksi, dan rehabilitasi tetapi juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meninjau ulang atau mengubah Keputusan tentang penetapan peserta pemilukada, sementara kewenangan untuk meninjau ulang atau mengubah susbstansi keputusan tata usaha Negara oleh KPUD adalah Pengadilan Tata Usaha. Fokus tesis ini adalah pemilihan gubernur di Provinsi Jawa Timur sebagai contoh dimana Putusan DKPP memerintahkan KPUD untuk mengubah keputusan mereka terkait penetapan peserta pemilukada yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pemilukada oleh KPUD. Perintah DKPP semacam ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Putusan DKPP tidak mengubah prinsip-prinsip dan mekanisme pengujian sebuah keputusan tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang TUN. Mekanisme penyelesaian sengketa TUN terkait pemilukada di PTUN yang tidak sejalan dengan proses dan tahapan pemilukada telah mengakibatkan DKPP menjadi pilihan bagi calon peserta pemilukada untuk mendapatkan keadilan. Dari sudut pandang penulis, perlu dibentuk suatu mekanisme khusus penyelesaian sengeketa TUN terkait pemilukada di lingkungan peradilan TUN yang sejalan dengan keberadaan, tugas, dan kewenangan DKPP.

---

In accordance with Law No. 15 Year 2011 on the General Election Implementers, Election Organizers Ethics Council is an independent ethic council that has authority to investigate and decide on complaints of alleged violations of code of conduct,which include sanctions or rehabilitations,committed by election organizers (included in the governor/regional elections). In practice, DKPP not only make decisions related to ethic violations, sanctions, and rehabilitations but also order the election organizers to review and/or change the Regional Election Commission decision. Whereas reviewing and changing KPUD decisions is Administrative Court authority.

This thesis focus on governor election in East Java Province as an example area which DKPP verdict compelled KPUD to alter their decision related to electoral candidates, who previously ruled ineligible, could participate in the election. This mechanism is not in line with Law No. 15 Year 2011. DKPP verdict should not change the principles and mechanisms of test administrationin Administrative Court asstipulatedin Administrative law.

Mechanism of election dispute in PTUN is not in line with election process in the regional level. Therefore, DKPP be a favourable option for election candidates to gain justice. From author perspective, it is necessarry to establish special administrative resolution mechanisms in administrative court which it should be along with the existence of DKPP."

"Tesis ini bertujuan untuk melihat bagaimana modal sosial dimanfaatkan dalam proses pemilihan calon gubernur perempuan di Pilkada 2018. Subjek penelitian adalah Karolin Margret Natassa calon gubernur Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur. Fenomena ini perlu dikaji secara mendalam melalui paradigma konstruktif, untuk mengetahui bagaimana kedua perempuan ini membentuk dan menggunakan modal sosialnya untuk bisa menang sebagai gubernur, posisi yang jarang diisi perempuan sejak era Pilkada dimulai. Analisis modal sosial ditempatkan pada tingkat mikro (individu) dalam dimensi struktural (jaringan) menggunakan teori Modal Sosial Pierre Bourdieu dan Robert Putnam. Penelitian ini juga ingin mengidentifikasi jalur politik seperti apa yang membawa perempuan ke dalam kontestasi politik, dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pola instrumentalisasi modal sosial mereka. Prosedur penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan informan kunci. Temuan ini semakin diperdalam dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Karolin dan Khofifah memiliki jenis ikatan jejaring sosial yang berbeda dalam proses pemberdayaan modal sosialnya. Karolin merupakan tipe Bonding (dengan karakter keterikatan dan fokus pada penguatan intenal), sementara Khofifah merupakan tipe Bridging dan Linking, dimana kepercayaan yang diperoleh (earned trust) dipergunakan sebagai basis modal sosial yang berfungsi menjembatani kepentingan antar kelompok untuk kemudian diaktifkan sebagai instrumen menuju kepentingan pribadi. Hasil penelitian juga berhasil mengidentifikasi Karolin sebagai politisi dari jalur elit dan Khofifah sebagai politisi dari jalur akar rumput

---

This thesis aims to see how social capital is utilized in the process of selecting female gubernatorial candidates in the 2018 election. The research subjects were Karolin Margret Natassa of West Kalimantan and Khofifah Indar Parawansa of East Java. This phenomenon needs to be studied through a constructive paradigm, to find out how these two women formed and used their social capital to win as governors, a position that has rarely been filled by women since the direct local election era began. A social capital analysis is placed at the micro (individual) level in the structural (network) dimension using the Social Capital theory of Pierre Bourdieu and Robert Putnam. This research also wanting to identifies what kind of political pathways lead women into political contestation, and how it can affect the instrumentalization pattern of their social capital. The research procedure was carried out using qualitative methods where data collection was carried out through in-depth interviews with key informants and then deepened by literature studies. The results showed that Karolin and Khofifah have different types of social network ties in the process of utilizing their social capital. Karolin is a Bonding type (Same identity with strong ties characteristic and more focusing on internal traits), while Khofifah is a Bridging and Linking type, where the earned trust is used to bridge the interests of groups and later to be activated as a ladder to her political interests. The results of the study also identified Karolin as a politician from the elite route and Khofifah as a politician from the grassroots route"

"Tesis ini membahas kasus perpindahan suara dalam Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dan 2019 yang merupakan pertandingan ulang antara Jokowi dengan Prabowo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perubahan suara para milenial urban pelajar pendidikan tinggi sebagai unit analisis, serta untuk mengetahui apakah media sosial berkontribusi dalam pengambilan keputusan tersebut. Menggunakan pendekatan Columbia dan Michigan dalam model sosial psikologis, kebaharuan yang disajikan adalah adanya perubahan konsep komunikasi massa yang telah bergabung dengan komunikasi interpersonal dalam konsep mass selfcommunication. Penelitian dilakukan secara kualitatif dalam paradigma post-positivism dengan metode holistic single-case study. Analisis dilakukan dengan teknik analisis pattern-matching logic dengan logika pencocokan pola model sosial dan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan variabel sosial yang berkontribusi adalah agama dan etnis dari pemilih dan keluarga pemilih. Terkait dengan variabel psikologi, penelitian ini menunjukkan tidak adanya identifikasi partai, yang ada adalah evaluasi kandidat dan orientasi isu. Preferensi isu yang diinginkan adalah isu Hak Asasi Manusia dan Isu Perempuan. Kinerja petahana dipandang baik dalam infrastruktur dan buruk dalam manajemen manusia serta anggaran. Penantang memiliki koherensi identitas yang berbeda dengan kontestasi Pilpres 2014. Meme politik menjadi gerbang diskusi dalam kelompok sosial serta pencarian lebih lanjut dalam mengetahui identitas kandidat. Kemampuan kandidat dalam debat sangat berkontribusi dalam proses penetapan keputusan pemilih. Millenial swing voters tidak melakukan mass self-communication jika itu terkait dengan politik karena tidak ingin identitas politik mereka diketahui pengguna media berita daring dan media sosial.

---

This thesis discussed about voting in the 2014 and 2019 Presidential Elections which was a rematch between Jokowi and Prabowo. The purpose of this study is to explain swing voters in college urban students millennial generation as unit of analysis, as well to find out whether social media contributes to their swing decisions.

By using Columbia and Michigan in the socio psychological model, the novelty presented was a change in the concept of mass communication that had been joined interpersonal communication in the concept of mass communication. The study was conducted qualitatively in the post-positivism paradigm with a single holistic case study method. The analysis had been done by matching the pattern of logic with matching pattern of social and psychological logic.

The results showed the social variables that contributed were religion and ethnicity of the voters and the voters' families. Related to psychological variables, this study shows there was no parties identification, but instead an assessment of candidates and discussion of problems. The preference issues that desired by millennial swing voters was Human Rights and Women's Issues. The incumbent's performance had been seen as good in infrastructure but poor in human management and budget. The challenger had a different identity coherence than on the last contestation in 2014.

Political memes lead to discussions in social groups as well as further findings of a candidate's identity. The ability of candidates in debates greatly contributes to the process of determining election decisions. Millennial swing voters did not engage in mass self-communication if it related to politics because they did not want their political identity to be known by press and on social media."