Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKWhistleblowing policy is considered as an effective technique in an investigation audit that is useful for the organization to avoid losses due to fraud. However, employees who intend to report fraud encounter ethical dilemma. Whistleblowing is a behavior that respects honesty, but is also a behavior that can possibly compromise organizational loyalty. The objective of this research is to analyze factors influencing whistleblowing intention of financial managers in school organization by understanding the action based on decomposed theory of planned behavior (DTPB). Data were collected through questionnaires that were distributed to financial managers of school organizations, particularly principals, vice-principals, administration heads, treasurers, and financial administration employees of public senior high schools, vocational high schools, and Islamic high schools in Malang City. Research population comprised of 214 persons. Response rate was 89.72%, or there were 192 questionnaires that were duly completed. The analysis method employed was multiple regression. Two independent variables were observed in this research, namely self-efficacy and controllability, while only one dependent variable was examined, namely whistleblowing intention. Result of the research shows that self-efficacy and controllability have positive effect on whistleblowing intention, entailing that whistleblowing intention of employees will increase when they possess selfconfidence and strong intention to conduct whistleblowing."

"ABSTRAKPenelitian ini berangkat dari permasalahan kontradiksi penerapan hukum antara hukum publik dengan hukum privat pada pelaksanaan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan urgensi atas kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara. Dalam penelitian ini, metodologi yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan paradigma penyelesaian piutang negara pada BUMN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan BPK dalam menilai dan/atau menetapkan kerugian negara terhadap pengelola BUMN yang menggunakan prinsip hukum publik dapat menimbulkan kerancuan penerapan hukum dengan prinsip hukum privat yang berlaku pada perusahaan, serta tidak selaras dengan Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang mengamanatkan penyelesaian piutang BUMN dilaksanakan berdasarkan prinsip perusahaan yang baik (good corporate governance). Perubahan paradigma pengurusan piutang negara pada BUMN juga telah menghilangkan urgensi penilaian dan/atau penetapan kerugian sebagai syarat pencatatan piutang. Meski demikian, kewenangan BPK tersebut tetap memiliki nilai kemanfaatan dalam rangkaian pemeriksaan/pengawasan terhadap keuangan negara untuk terciptanya akuntabilitas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan BUMN dalam rangka pengambilan kebijakan strategis, serta dapat menciptakan rasa keadilan bagi para stakeholder.

---

ABSTRACTThis research departs from the problem of the contradiction in the application of law between public law and private law on the implementation of the authority of the Supreme Audit Institution (BPK) in assessing and / or determining state losses on illegal acts committed by State-Owned Enterprises (SOE) managers. The research was carried out with the aim of knowing the implementation and urgency of the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to the managers of SOE. In this study, the methodology implemented was normative legal research. The results of the study show that there has been a paradigm shift in the settlement of state receivables in SOEs after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the settlement of SOE receivables carried out based on the good corporate governance principles. This study concludes that the authority of the BPK in assessing and/or determining state losses to SOE managers who use the principles of public law can lead to confusion in the application of the law with the principles of private law applicable to companies, and not in line with the MK Decision Number 77/PUU-IX/2011 which mandates the completion of BUMN receivables carried out based on the good corporate governance principles. The change in the paradigm of managing state accounts for SOEs has also eliminated the urgency of assessments and/or the determination of losses as a condition for recording accounts. Even so, the BPK's authority still has the value of benefit in a series of checks/oversight of state finances to create accountability for management and financial responsibility of SOEs in the context of strategic policy making, and can create a sense of justice for stakeholders."

"ABSTRAKDi dalam GBHN 1993 ditegaskan bahwa Pengawasan Keuangan Negara dan Pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional, termasuk pengawasan masyarakat dimantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode exploratif dengan cara mengungkapkan gambaran kenyataan yang ada dan upaya pemecahan masalahnya dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang dikumpulkan di lapangan.Dalam penelitian ini dikaji lima faktor yang dipandang menentukan efektivitas pengawasan yakni koordinasi, kewenangan, pertanggung jawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran dalam semua tingkat kebijakan menurut kaidah Hierarchy Bromley (1989). Selain itu diteliti juga pelaksanaan pengawasan kasus Provinsi Dati I Jawa Barat dikaitkan dengan lima faktor tersebut dan tersedianya sumber daya, anggaran dan kondisi aparatur. Nampak bahwa masih ditemukan ketidakjelasan institutional arrangements (peraturan perundang-undangan) yang mempertegas masalah koordinasi, kewenangan, pertanggungjawaban, tindak lanjut dan sistem anggaran. Ketidakjelasan mengakibatkan tidak efektivitasnya pelaksanaan pengawasan di Propinsi Dati I Jawa Barat. Masalah-masalah yang juga ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan di Jawa Barat diartikan tumpang tindih jadwal dan over control, yang diperkirakan menimbulkan pemborosan dan bahkan merugikan obyek yang diperiksa. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan berbagai langkah perbaikan di berbagai tingkat kebijaksanaan yaitu : 1. Policy Level, merupakan tujuan negara yang akan dicapai. 2. Organization Level, merupakan implementasi dari aspirasi yang diwujudkan dengan pembentukan organisasi, aturan aturan serta hukum yang menetapkan bagaimana organisasi ini beroperasi. 3. Operational Level, adalah unit yang beroperasi dalam masyarakat dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana ditetapkan secara kelembagaan di Policy Level dan di organization Level. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalammenghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-BasedBudgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaranyang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan denganstudi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal DitjenPerbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif denganmengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasilangsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasimaupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yangdiperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenaipenerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintahyang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlahpegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkanoutput layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan danvolume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlahanggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatananggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telahcukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yangditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaranini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benardisesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankanaktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to develop the required budget allocation ingenerating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementingActivity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of theBudget Work Plan that will be generated by applying this system. The study wascarried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institutionof Directorate General of Treasury in West Java region.The method used in this study is a qualitative method by collecting primary andsecondary data through interviews and direct observation on the research object,as well as retrieved from the information system?s database and documentsarchives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzedin accordance with the study of literature on the implementation of Activity-BasedBudgeting System, especially in the government institutions running publicservice activities.The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employeesto run a series of major activities in generating output of services, in accordancewith the standard operating precedures defined and targeted output volume in2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased innumber by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is anincrease in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have beenquite effective, because it has already included most of the strategic objectives setfor the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also bemore efficient, because the amount of budgeted costs completely customized tothe needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, inaccordance with the duties and functions of the State Treasury Office."

"ABSTRAKFraud is very liquid; thus, it could occur both in public sector and private institutions. The consequences of fraud could be very damaging such as the loss of assets and the ruin of a company's reputation. BPK as one of the governmental institutions in Indonesia is obliged to implement a whistleblowing system as a means to detect any fraudulent activities. It is believed that an effective whistleblowing system is likely to be credible and secure so that all employees could disclose misconducts without any hesitation. Therefore, this study aims to contribute to the novelty of the whistleblowing system which has been implemented in BPK. There are several elements to be considered in setting up a whistleblowing system namely, secrecy of the tipsters' identity, incentives, whistleblowers' protection, accessibility, training of ethical program, power owned by the addressee, the perpetrators and the potential whistleblowers, management's support as well as their response to the tips given by the employees. A questionnaire and descriptive statistical analysis are used to rank the elements from the most important to the least essential items in a whistleblowing system from the perspective of the employees in BPK. The result shows that BPK's employees consider the whistleblowers' protection as the most critical element in the system; whereas, rewards is the least factor which triggers them to blow the whistle. Those elements, however, are integral parts which complement each other in establishing an effective whistleblowing mechanism."

"This volume explains exactly what accounting and finance people do in a corporation. It shows clearly what different financial documents do and demonstrates how financial decisions are manifestations of company goals. It explains how to interpret company financial documents and incorporate the information into the reader's approach to their own work and the initiatives of their department. Examples show how managers can connect corporate financial information directly to their own strategies and actions. To demonstrate these connections, the author covers such topics as: balance sheets and income / cash-flow statements; reading and understanding annual reports; fixed-cost and variable-cost issues; and financial analysis, budgeting and forecasting. This book should be of interest to: managers and department supervisors and anyone managing a budget; business owners; and self-employed professionals."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran pegawai tentang sistemwhistleblowing, kode etik serta nilai-nilai yang dianut Direktorat Jenderal Pajak (DJP),penilaian pegawai terhadap sistem perlindungan terhadap pelapor dan keluarganya dantindak lanjut pelaporan tersebut, bentuk penghargaan yang dipilih pelapor sertapendapat pegawai DJP atas keberadaan sistem whistleblowing yang diterapkan di DJP diIndonesia. Penelitian ini melibatkan responden yang merupakan pegawai DJP, yangbekerja di Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan Pajak.Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisa dan dibarengi dengan penelitiankepustakaan dengan metode kualitatif. Penelitian kepustakaan berupa penelaahanliteratur sebagai dasar pembuatan data kuesioner, penarikan kesimpulan sertapenelitian lebih lanjut tentang sistem pelaporan pelanggaran di DJP. Penelitian inimenyimpulkan bahwa responden memiliki kesadaran yang tinggi terhadap sistemwhistleblowing. Eksistensi dari sistem whistleblowing di DJP ini dipandang olehresponden akan memberikan efek yang positif di masa yang akan datang, namundemikian perlunya pemahaman yang lebih lanjut bahwa dasar penilaian perilakupegawai adalah kode etik dan nilai-nilai kementerian keuangan serta rendahnyakeyakinan responden terhadap perlindungan untuk pelapor dalam sistem whistleblowing di DJP. Terhadap hal tersebut, beberapa temuan dari studi ini dibahas dibagian akhir penelitian ini."