Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketimpangan pendapatan yang tinggi di Jawa Timur adalah salah satu masalah ekonomi yang harus dipecahkan oleh pemerintah sebagai fungsi distribusi maupun stabilisasi. Instrumen kebijakan fiskal yang efektif, melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun belanja daerah, diharapkan dapat menurunkan kertimpangan pendapatan di daerah. Belanja modal pemerintah menjadi instrumen yang spesial karena karakteristik barang yang diperoleh bisa memberikan manfaat dalam jangka panjang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja modal Kementerian/ Lembaga, belanja modal APBD, serta kontribusi sektor ekonomi utama pada ketimpangan pendapatan di Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah model regresi data panel pada populasi 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2010-2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal K/L cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal APBD cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan. Perkembangan sektor pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan perkembangan sektor industri cenderung menurunkan ketimpangan pendapatan, dan perkembangan sektor perdagangan cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris terhadap kesenjangan anggaran dalam anggaran belanja daerah di Indonesia, baik secara parsial maupun bersama-sama. Objek penelitian berupa besaran anggaran dan realisasi belanja daerah pada 33 provinsi dalam kurun waktu 2008 sampai 2016. Dalam penelitian ini, pertumbuhan anggaran diukur melalui selisih antara pagu anggaran belanja daerah dalam tahun tertentu yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam satuan persentase. Sementara itu, partisipasi anggaran diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja pegawai pada tiap-tiap provinsi dan informasi asimetris diukur dengan menggunakan besaran anggaran belanja yang dialokasikan pada tiap-tiap provinsi. Metode statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistika inferensia parametrik dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pertumbuhan anggaran maupun partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran, sedangkan informasi asimetris berpengaruh secara signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Namun demikian, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan anggaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya terjadi fenomena kesenjangan anggaran atau budgetary slackpada anggaran belanja pemerintah daerah pada kurun waktu 2008 sampai 2016. Fenomena ini dipengaruhi secara bersama-sama oleh pertumbuhan anggaran, partisipasi anggaran, dan informasi asimetris yang mampu menjelaskan fenomena kesenjangan anggaran yang terjadi sebesar 72,7%."

"Setelah reformasi, Pemerintah Indonesia menetapkan sektor pendidikan sebagai dalam hal yang paling diprioritaskan dalam kebijakan fiskal dengan adanya mandatory spending pada sektor sebesar 20% dari total APBN. Prioritas pertama kebijakan pendidikan adalah meningkatkan school enrollment ratio di Indonesia dengan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam menunjang program wajib belajar sembilan tahun. Studi ini bertujuan untuk mengukur efisiensi anggaran BOS terhadap indikator yang merupakan tujuan dari penganggaran tersebut. Dalam mengukur efisiensi, penulis menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan output untuk anggaran BOS adalah Angka Partisipasi Murni (APM), nilai Ujian Nasional, angka putus sekolah, angka transisi ke jenjang berikutnya, dan persentase ruang kelas dengan kondisi baik. Studi ini juga melihat determinan dari efisiensi tersebut dengan menggunakan Tobit Estimation Technique serta variabel pertumbuhan PDRB, kualitas guru, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan cakupan sekolah sebagai determinan. Dengan menggunakan data 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2014 sampai 2017, studi ini menemukan bahwa kualitas guru, IPM, dan tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap efisiensi pengunaan dana BOS."

"Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam membiayai kegiatannya. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan memperbaiki mekanisme pembayaran anggaran belanja negara. Dengan perubahan tersebut diharapkan efisiensi dan efektivitas dapat ditingkatkan. Tulisan ini dibuat untuk mengevaluasi apakah mekanisme pembayaran anggaran belanja negara yang baru itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca berbagai kepustakaan yang ada kaintannya dengan topik yang dibahas. Penelitian lapangan dilakukan tidak hanya mewawancarai pejabat-pejabat yang terkait tetapi juga melakukan observasi atas pelaksanaan pembayaran anggaran belanja negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem baru mekanisme pembayaran anggaran belanja negara dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Hal itu terbukti dari semakin lancarnya proses pembayaran dan biaya-biaya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut menjadi berkurang. Proses pembayaran semakin lancar (cepat) dengan adanya batas waktu pemrosesan pembayaran. Biaya dapat dihemat terutama dengan tidak mengirimkan copy bukti-bukti pengeluaran atas uang muka kerja ke kantor pusat departemen/lembaga yang bersangkutan. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan mekanisme baru pembayaran anggaran belanja negara, Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Disarankan agar kualitas pegawai KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara} ditingkatkan melalui pelatihan dan sebaiknya tingkat pendidikan pegawai baru minimal Sekolah Menegah Tingkat Atas (SMTA). Selain itu disarankan agar dalam periode tertentu pegawai dimutasikan untuk menghindari kejenuhan dan kolusi. ,"

"Tesis ini menganalisis bagaimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyusun APBD tahun anggaran 2008 dari sudut pandang konsistensi kebijakan perencanaan sampai dengan proses penganggaran. Analisis konsistensi dilakukan dengan melihat kepada prioritas-prioritas yang ada dalam RPJMD, RKPD, serta program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD, KUA, PPA sampai dengan APBD. Di samping itu tesis ini juga menganalisis indikator kinerja yang digunakan dalam program dan kegiatan SKPD yang dikaitkan dengan konsep SMART (specific, measurable, achievable, relevance, time bound). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi terjadi antara prioritas RPJMD dengan prioritas RKPD. Pada saat penyusunan KUA, konsistensi belum terjadi sepenuhnya. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD mengalami revisi pada saat penyusunan KUA. Pada tahapan berikutnya sampai dengan APBD, terjadi konsistensi kebijakan program dan kegiatan SKPD. Penggunaan indikator kinerja oleh SKPD-SKPD masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep SMART. Dengan demikian, indikator kinerja yang digunakan oleh SKPD-SKPD masih diperlukan penyempurnaan agar bisa dijadikan tolok ukur yang baik dalam pengukuran kinerja."

"Religion-Based Non Governmental Organizations In Civil Society Formation In Indonesia : A Study Toward Islamic Boarding School Association and People Development (P3M)Transformasi sosial di Indonesia diawali dengan munculnya lemhaga-lemhaga non Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tahun 1970-an. Salah satu LSM yang kemudian muncul dengan latar belakang berbasis agama adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang didirikan oleh para kyai dan pengasuh pesantren yang berpusat di Pulau Jawa. Lewat visi, misi, dan program kerja yang mereka jalankan, lembaga ini ingin mengembangkan wacana demokrasi dan pembangunan civil society di masyarakat lingkungan pesantren.Meski harus disadari tidak semua LSM yang kemudian terbentuk mendasarkan diri mereka pada nilai-nilai keagamaan tertentu, penelitian ini sendiri berasumsi bahwa agama merupakan sistem nilai yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang atau komunitas tertentu. Tesis ini sendiri menggunakan kerangka teori yang pernah dilakukan oleh Alexis de Toquev'lle dalam melihat perkembangan demokrasi di Amerika yang dimulai dengan munculnya kelompok-kelompok keagamaan yang independen. Kelompok-kelompok yang berasal dari lingkungan gereja dan tidak terkooptasi pada politik praktis tersebut telah menyemai benih bagi munculnya upaya-upaya bagi penguatan masyarakat.Penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ini bersifat kualitatif dengan menggunakan sistem wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh P3M dan yang terlibat dalam gerakan pengembangan civil society di Indonesia. Selain itu data-data juga dikumpulkan melalui bahan-bahan tertulis berupa buku maupun artikel yang kemudian dilakukan analisa. Data-data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan upaya-upaya P3M dalam membangun civil society lewat porgram-program mereka seperti hahtszzl masail yang menjadi forum untuk membicarakan masalah-masalah keagamaan berhadapan dengan persoalan-persoalan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar pesantren.Upaya penguatan masyarakat yang menjadi tujuan bagi pengembangan civil society ini pada akhirnya tidak selalu diposisikan untuk berhadap-hadapan dengan negara. Tesis ini juga menggunakan tinjauan teori yang digunakan oleh Iwan Gardono Sudjatmiko yang menggabungkan bentuk integrasi dan oposisi antara masyarakat dan negara. Dalam bentuk ini civil society lebih merupakan upaya untuk mensintesiskan kepentingan individual dan negara dalam ruang publik yang dapat menjamin terpenuhinya kepentingan individu dan tertibnya kehidupan umum.Akhirnya penelitian ini berkesimpulan pada agama yang menjadi kekuatan penggerak bagi perubahan sosial. Apa yang telah dilakukan P3M lewat program-program mereka dalam membangun masyarakat pesantren menunjukkan bahwa senantiasa terjadi dinamisasi dalam pemahaman keagamaan scsuai dengan konlcks sosial politik yang terjadi.

---

Social transformation in Indonesia starting to emerge with Non Government Organizations (NGO's) or frequently called as Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) in early 1970s. One of NGO's which then appears with religion-based background is Islamic Boarding School and People Development Association (P3M) established by kyais and Islamic boarding school's management centered in Java. Through this vision. mission, and working program they run, this institution intends to develop democracy discourse and social society development in boarding school environment community.

Though must he realized that not all NGOs formed to based their selves on certain religious values, this research itself assumes that religion is a value system which can influence one's behavior or certain community. This thesis uses theoretical framework ever conducted by Alexis de Tocqueville in democracy development in America started by the emerge of certain independent religious-groups. Groups coming from churches environment and were not cooped with practical politics have sowed seeds for the emerging efforts for people reinforcement.

This research carried out in this writing qualitatively by using in-depth discourse system with figures of P3M and those involved in civil society development in Indonesia. Moreover data also collected through written materials in form of books and articles which then analyzed. Data successfully collected show the efforts of P3M in developing civil society through their programs such bahtsul masail that becomes a forum to discuss religious matters dealt with social issues occurred in the boarding school surrounding.

The efforts of people reinforcement which become the aim for this civil society development eventually are not always positioned vis a vis government. This thesis also applies theoretical study applied by Iwan Gardono Sudjatmiko incorporating integration and position form between people and country. In this from civil society more becomes the effort to sythize individual and state interests in public room that may guarantee the fulfillment of individual interest and public orderliness.

Finally this research to conclude on religion that becomes a driver force for social changes. What has been conducted by P3M through their programs in developing boarding school community show there is always dynamization in religious understanding in accordance with occurred social and political context."

"Tujuan Penelitian : Membandingkan dasar, jenis dan tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada Instansi pemerintah sehingga hasilnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja seluruh jajaran aparat pemerintah dalam lingkungan kerjanya. Metoda Penelitian : Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder dari Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pekerjaan Umum. Kemudian hasil penelitian dikedua tempat tersebut dibandingkan sehingga dapat diperoleh kesimpulan umum mengenai dasar pemeriksaan, jenis pemeriksaan dan tahap-tahap pelaksanaan pemeriksaan internal pada instansi pemerintah beserta masalah yang dihadapi. Hasil Penelitian Kedua Inspektorat Jenderal tersebut melaksanakan tugasnya berdasarkan Program Kerja Pemerisaan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT yang berupa perintah atasan ataupun pemeriksaan karena adanya pengaduan dari masyarakat melalui mass media, tromol pos 5000 dan lain sebagainya. Adapun jenis pemeriksaannya tergantung pada fungsi dan tanggung jawab intansi pemerintah yang bersangkutan. Secara umum, tahap-tahap yang dilalui dalam proses pemeriksaan adalah : a. Tahap persiapan seperti menyiapkan surat-surat yang diperlukan, mengumpulkan data obyek pemeriksaan dan lain sebagainya. b. Tahap pelaksanaan pemeriksaan seperti melakukan entry briefing, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan exit briefing. c. Tahap pelaporan yakni tahap pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan laporan lainya yang diperlukan."

"PP No.24 Tahun 2005 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan selama ini di dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas pemerintahan. Pada dasarnya peraturan ini baru diresmikan pada bulan Juni tahun 2005, dengan demikian maka peraturan ini baru dapat diimplementasikan secara efektif pada periode laporan keuangan tahun berikutnya, yaitu tahun 2006.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana entitas pemerintahan dapat PP No.24 Tahun 2005 secara sempurna. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi peraturan tersebut secara lebih detail, maka penulis melakukan penelitian terhadap salah satu entitas pemerintahan, yaitu Pemkab Merauke, yang merupakan daerah yang berada di ujung timur wilayah Republik Indonesia.Pada dasarnya di dalam penelitian ini penulis hanya melakukan penelitian terhadap salah satu komponen laporan keuangan saja, yaitu neraca. Di dalam melakukan penelitian penulis membagi basis penelitian berdasarkan persamaan akuntansi pemerintahan, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Selanjutnya dari setiap bagian persamaan tersebut penulis menganalisa setiap akun yang berada di dalamnya untuk kemudian dibandingkan antara pelaksanaan prakteknya dengan standar peraturan yang berlaku, yaitu PP No.24 Tahun 2005.Dari hasil analisa di dapatkan kesimpulan bahwa setiap akun-akun yang berada pada masing-masing persamaan masih banyak mengalami kekurangan di dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan hasil analisa penulis disimpulkan bahwa ketidaksempurnaan di dalam pengimplementasiannya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kesalahan yang memang dilakukan oleh Pemkab Merauke itu sendiri, adanya tumpang tindih peraturan, dan yang terakhir disebabkan karena peraturan yang dianut di dalam pengelolaan keuangan, dalam hal ini PP No.24 Tahun 2005 tidak dapat mengakomodir permasalahan yang terdapat di daerah tersebut."