Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berjudul kualitas layanan koleksi langka di perpustakaan Grhtama Pustaka Yogyakarta: studi kasus pada aksesibilitas koleksi. pada penelitian ini, peneliti menganalisis kualitas pelayanan koleksi langka di perpustakaan grhtama pustaka dengan mengacu kepada indikator aksesibilitas yaitu mudah diakses, mudah digunakan, relevan, mudah ditemukan lokasinya, up to date, ekandalan, cepat didapatkan, dan ketersediaan koleksi"

"Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui pemanfaatan koleksi buku oleh pemakai di Perpustakaan Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur dan untuk mengetahui subyek koleksi buku atau bidang ilmu yang dimanfaatkan serta diminati oleh pengunjung perpustakaan terutama pada subyek Agama Islam. Ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada koleksi buku. Pengumpulan data dilakukan selama 30 hari kerja dan koleksi buku yang ditinggalkan oleh pembaca di meja baca dengan asumsi buku tersebut telah dimanfaatkan baik itu dibaca, ditulis atau difotokopi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa koleksi buku pada kelompok kelas umum yang paling banyak dimanfaatkan oleh pemakai adalah kelas teknologi 31,26 % dan ilmu sosial 25,94%. Pada kelompok kelas khusus Agama Islam yang paling banyak diminati pemakai adalah kelas fiqih atau hukum Islam (16,79%). Untuk keseluruhan koleksi yang dimanfaatkan, baik kelas umum maupun kelas Agama Islam, kelas 200 (Agama) merupakan kelas yang paling banyak diminati yaitu sebanyak 50,12%. Persentase judul koleksi yang dimanfaatkan dengan judul koleksi yang dimiliki baru sebagian kecil saja yang dimanfaatkan pemakai yaitu sebanyak 13,04%. Kendala kurangnya pemanfaatan koleksi disebabkan antara lain karena kurang nyamannya kondisi fisik buku terutama pada buku klasik berbahasa Arab untuk dibaca dan juga kondisi ruangan, kemudian kurangnya sarana temu balik bagi pemakai. Selanjutnya disarankan untuk memiliki sarana temu balik yang memadai bagi pemakai, mengembangkan koleksi sesuai subyek yang sesuai kebutuhan pemakai dan misi perpustakaan serta melakukan promosi koleksi yang dimiliki."

"Universal design is a design is a design approach which considering that all products, building, exterior and interior spaces be usable to the greatest possible extent by all, regardless of ages and abilities...."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Aksesibilitas Toilet bagi Kaum Difabel di PusatPerbelanjaan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel gunamewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan dalam suatu bangunan gedung atau lingkungan. Aksesibilitas yangdimaksud adalah ketersediaan akses, ruang yang memadai serta fasilitaspendukung yang sesuai. Pusat perbelanjaan sebagai bangunan publik, seharusnyamenyediakan aksesibilitas ini di semua ruangnya, termasuk toilet. Toiletmerupakan fasilitas yang dibutuhkan keberadaannya oleh semua orang, sebagaisarana membuang sisa metabolisme tubuh. Difabel dalam kajian ini difokuskankepada kaum pengguna kursi roda serta kaum lansia.Dengan mengambil contoh kasus toilet di empat pusat perbelanjaan kelasmenengah atas di Jakarta, yaitu Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesiaserta Senayan City. Kajian ini menggunakan acuan Standar Internasional FDIS-21542, yang diimplementasikan kedalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/2006, serta kelebihan serta kekurangan dari material penutup lantai sertadinding. Dari kajian ini ditemukan bahwa fasilitas toilet di pusat perbelanjaan diJakarta belum seluruhnya memenuhi peraturan yang ada. Sehingga menyulitkanbagi kaum difabel untuk menggunakannya.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Accessibility for Difable in Shopping Center?s Toilet.Accessibility is easiness for difable to realize the same opportunity in all of lifeand living aspect in the buildings and environment. In this case, accessibility areavailability of access, adequate spaces and appropriate facilities. Shopping mall aspublic space, supposed to provide the accessibility in all of their space, includingthe restroom. Restroom is one of the facilities that needed by everyone, because itused by people to release their body metabolism?s leftover. Difabel in this case,focused to wheelchair users and the elderly.This study takes case in restrooms in four middle-up class shopping mall inJakarta, which are Central Park, Grand Indonesia, Mall of Indonesia and SenayanCity. This study?s references using International Standard FDIS-21542, whichimplemented on the Regulation of Public Work Minister No. 30/PRT/2006. Thisstudy also uses the description of floor and wall coverings material as references.Based on this study, it found that not all shopping center?s restroom in Jakartafulfill the regulation."

"Aksesibilitas menurut kamus besar bahasa indonesia dimaknai seabgai hal yang dapat dijadikan akses. Aksesibilitas dalam dunia web memungkinkan setiap orang dapat menikmati informasi yang ada dalam sebuah situs yang termuat di internet"

"Sebagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik, dibutuhkan optimalisasi perencanaan dan pendistribusian obat dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota ke Unit Pelayanan Kesehatan. Diketahui bahwa persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kota Depok pada tahun 2022 adalah sebesar 84,21%, dimana angka tersebut memenuhi standar minimal 80%. Pada wilayah lain, diketahui persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung, dan Kota Semarang pada tahun 2022 masing-masing adalah sebesar 89,13%, 95,16%, dan 100%, persentase tersebut dikatakan lebih baik dari persentase yang dimiliki Kota Depok pada tahun 2022. Tingkat ketersediaan obat dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain faktor input seperti keterbatasan anggaran dan faktor proses yaitu pengelolaan obat yang kurang ideal. Pengelolaan obat merupakan suatu proses yang dapat dievaluasi dan ditingkatkan setiap tahunnya guna mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pengelolaan obat di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber melalui wawancara dengan berbagai informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukan ketersediaan obat sesuai kebutuhan untuk tiga penyakit terbesar di Kota Depok tahun 2022 adalah sebesar 85,57%, dimana persentase tersebut sudah memenuhi standar yang ada. Pengelolaan obat yang dilakukan sudah mengikuti pedoman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan RI. Saran yang dapat diberikan yaitu dengan melakukan analisis beban kerja bagi SDM agar pengelolaan obat yang dilakukan dapat lebih maksimal.

---

In an effort to increase the availability of public drugs, it is necessary to optimize the planning and distribution of drugs from the Regency / City Pharmacy Installation to the Health Service Unit. It is known that the percentage of Puskesmas with the availability of essential drugs in Depok City in 2022 is 84.21%, which meets the minimum standard of 80%. In other regions, it is known that the percentage of health centers with the availability of essential drugs in Bekasi Regency, Bandung Regency, and Semarang City in 2022 is 89.13%, 95.16%, and 100%, respectively, which is better than the percentage of Depok City in 2022. The level of drug availability can be influenced by various things, including input factors such as budget constraints and process factors, namely less than ideal drug management. Drug management is a process that can be evaluated and improved every year to get maximum results. Therefore, this study aims to determine the description of drug management in Depok City. The type of research used in this study is qualitative with in-depth interview method. Data validation used is source triangulation through interviews with various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that the availability of drugs as needed for the three largest diseases in Depok City in 2022 was 85.57%, where the percentage had met the existing standards. The drug management carried out has followed the guidelines of the Food and Drug Administration and the Indonesian Ministry of Health. Suggestions that can be given are to conduct a workload analysis for human resources so that drug management can be maximized."

"Penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik merupakan salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas. Kebijakan tersebut mengatur bahwa Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan formasi dan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan penyediaan akses kerja bagi penyandang disabilitas di sektor publik dengan menggunakan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) yang dikemukakan oleh Moulton & Sandfort (2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan sudah sesuai dengan teori Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs), walaupun belum mencapai target 2%. Hasil penelitian juga menemukan beberapa hambatan yang memengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain keterbatasan formasi ASN yang dapat diisi oleh penyandang disabilitas, masih adanya instansi pemerintah yang enggan membuka formasi disabilitas dengan target 2%, kurangnya partisipasi dan kolaborasi dengan penyandang disabilitas, paradigma ableisme, tidak adanya sistem reward and punishment bagi instansi pemerintah terkait, belum adanya modul rekrutmen khusus penyandang disabilitas, hingga kurangnya koordinasi mengenai urgensi dan pemahaman akan pentingnya pembangunan inklusif bagi penyandang disabilitas diantara masing-masing instansi.

---

Providing access to work for persons with disabilities in the public sector is one of the policies and efforts made by the government to realize inclusive economic development for persons with disabilities. The policy regulates Ministries/Agencies and Local Governments to allocate formations and employ persons with disabilities at least 2%. Therefore, this study aims to analyze the policy implementation process for providing access to work for persons with disabilities in the public sector using the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory proposed by Moulton & Sandfort (2017). This study uses a post-positivist approach, with data collection techniques through in-depth interviews as the primary data source and literature study as secondary data. The results of this study indicate that the policy implementation process is in accordance with the Strategic Action Field Framework for Policy Implementation (SAFs) theory, although it has not yet reached the 2% target. The results of the study also found several obstacles that influenced the policy implementation process, including the limited number of ASN formations that could be filled by persons with disabilities, government agencies still reluctant to open disability formations with a target of 2%, lack of participation and collaboration with persons with disabilities, ableism paradigm, not the existence of a reward and punishment system for relevant government agencies, the absence of a special recruitment module for persons with disabilities, to the lack of coordination regarding the urgency and understanding of the importance of inclusive development for persons with disabilities among each agency."

"Latar Belakang: Target MDGs dalam meningkatkan kesehatan ibu akan tercapai apabila 50% kematian ibu dapat dicegah melalui peningkatan cakupan K1, K4, memastikan bidan tinggal di desa, meningkatkan dersalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, meningkatkan cakupan peserta KB terutama dengan metode kontrasepsi jangka panjang,serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan analisis lanjut Riskesdas tahun 2010, untuk mengkaji seberapa besar aksesibilitas pelayanan Keluarga berencana/KB di Indonesia. Hasil: Ibu yang mempunyai jumlah anak 3–4 orang di pedesaan lebih besar prevalensinya (27,1%) di bandingkan ibu yang tinggal di perkotaan (25,0%). Sebagian besar alasan utama tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin punya anak di perkotaan 27,0%, sedangkan di pedesaan 28,2%, alasan ke dua adalah takut efek samping di perkotaan 23,1%, di pedesaan 16,5%. Alasan tidak menggunakan alat kontrasepsi karena memang tidak perlu sebesar 10,0%. Perilaku pencarian pelayanan KB ibu hamil dengan status bekerja mempunyai hubungan signifikan dengan akses pelayanan KB (rasio prevalensi 1,073). Ibu yang tidak bekerja memiliki akses pelayanan KB oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dibandingkanibu yang bekerja. Kesimpulan: Aksesibilitas pelayanan KB ini dirasa dianggap kurang memadai, karena tidak semua Poskesdes di pedesaan dibekali dengan infrastruktur dan alat pemeriksaan KB, kurangnya tentang pengetahuan KB di daerah pedesaan. Pencarian pertolongan pelayanan KB terbanyak ke tempat bidan, ke puskesmas menjadi pemilihan kedua, polindes, poskesdes menduduki urutan ke tiga."