Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah "kearifan lokal" dipahami dalam budaya Jawa sebagai mempraktikan hubungan yang erat antara dharma dan kasih. Hanya orang yang memiliki dharma dan berlaku baik dan menghindarkan yang jahat dalam hubungan dengan sesama manusia. Dharma dinyatakan dalam kasih dan perhatian terhadap pentingnya persatuan Indonesia melalui berbicara dalam satu bahasa yang tidak berasal dari salah satu budaya lokal. Kearifan lokal dengan demikian memaksudkan penguatan rasa cinta tanah air sendiri dasar untuk mencintai orang lain dan bangsa lain."

"Noodtoestand atau keadaan darurat adalah keadaan di mana suatu kepentingan/kewajiban hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman bahaya itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan/kewajiban hukum yang lain. Alasan penghapus pidana ini diatur pada Pasal 48 KUHP Lama dan Pasal 42 KUHP Baru, dengan penjelasan-penjelasan lain yang termuat pada doktrin. Konsep ini dapat dihubungkan dengan penggunan ganja sebagai pengobatan (medical cannabis) pada penyakit kronis, karena dari satu sisi penggunaan Ganja dalam bentuk apapun berlawanan dengan kewajiban hukum mematuhi UU 35  tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pada sisi lain, ada penyakit kronis yang dapat mengancam nyawa dan tidak dapat diobati dengan obat-obatan konvensional, seperti epilepsi dan penyakit pada sistem saraf pusat lainnya. Penggunaan ganja dalam kondisi darurat harus memenuhi prinsip proporsionalitas, subsidiaritas,culpa in causa, dan garantenstellung yaitu prinsip dalam keberlakuan daya paksa dan keadaan darurat. Konsep alasan penghapus pidan ini akan diteliti melalui membandingkan dengan Inggris karena kemiripan alasan penghapus di kedua negara, kasus-kasus yang serupa, dan perkembangan pengaturan ganja di Inggris yang mirip dengan Indonesia. Penelitian akan ditutup dengan analisis terhadap tiga putusan pengadilan di Indonesia mengenai penggunaan ganja untuk pengobatan, yaitu Kasus Liston Sembiring, Fidelis Arie Sudewarto, dan Dimas Muhammad Akmal.

---

Noodtoestand, or state of emergency, is a situation in which a legal interest or legal obligation is threatened by danger, and to avoid the threat of danger, a deed is committed which in fact violates another legal interest or obligation. This reason for criminal extinction is regulated in Article 48 of the Old Indonesia Criminal Code and Article 42 of the New Indonesia Criminal Code, with other explanations contained in the doctrine. This concept is closely related to the context of the use of marijuana as a treatment (medical cannabis) for chronic diseases because on the one hand, the use of Marijuana in any form is contrary to the legal obligation to comply with Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, on the other hand, there are chronic diseases that can be life-threatening and cannot be treated with conventional drugs, such as epilepsy and diseases of the central nervous system. The use of marijuana in an emergency must meet the principles of proportionality, subsidiarity, and culpa in causa, which are the principles of the validity of a state of emergency. The concept of this reason for criminal extinction will be examined by comparing it with England because of the similarity of the reasons for extinction in both countries, similar cases, and the development of marijuana regulations in England that are similar to Indonesia. The research will be concluded with an analysis of three court decisions in Indonesia regarding the use of marijuana for treatment, namely the Liston Sembiring Case, the Fidelis Arie Case, and the Dimas Muhammad Case."

"ABSTRAKDalam penelitian ini dibahas salah satu penerapan filter adaptif untuk menghilangkan atau menghapus gema jauh (far echo) dalam jaringan telepon. Pada dasarnya filter adaptif yang digunakan terdiri dari suatu filter finite impulse response (FIR) dengan memanfaatkan algoritma adaptif kuadrat rata-rata terkecil yang dinormalisasi (normalized least mean square/NLMS) yang berfungsi untuk menala koefisien-koefisien dilter tersebut, sehingga diperoleh sekumpulan koefisien-koefisien filter yang optimum, yang akan digunakan untuk menghasilkan estimasi gema yang optimum pula. Penghapusan gema terjadi dengan mengurangkan model gema itu dengan hasil estimasi gema tersebut. Terdapat beberapa parameter yang mempengaruhi kinerja filter adaptif penghapus gema antara lain panjang filter FIR yang digunakan, ukuran langkah dari algoritma NLMS, model gema yang digunakan, jumlah sampel data dari sinyal referensi dan gema, serta jenis sinyal referensi yang digunakan. Hasil simulasi menunjukkan pengaruh parameter-parameter tersebut terhadap karakteristik penghapus gema. Karakteristik penghapus gema yang dianalisa adalah atenuasi sinyal gema, nilai RMS dari sinyal kesalahan, spektrum frekuensi dari sinyal estimasi gema, adaptasi koefisien-koefisien filter, waktu penghapusan gema, dan settling time dari sinyal kesalahan."

"Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan banyak lembaga penegak hukum dengan berbagai kewenangan yang dimiliki, namun dalam prosesnya masih juga timbul persoalan-persoalan serius. Persoalan tersebut banyak berkaitan dengan kewenangan mengadili yang melekat pada hakim, seringkali hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dengan pertimbangan yang tidak relevan dengan fakta-fakta yang muncul di persidangan, terutama ketika hakim memasukan dasar atau alasan peringan pidana terhadap terdakwa sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan. Dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan terutama berkaitan dengan Pasal 2 dan 3 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pedoman pemidanaan tersebut memiliki peran penting dalam hal untuk meminimalisir kesalahan para hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi khsususnya Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi.

---

Law enforcement against corruption involves many law enforcement agencies with various authorities, but in the process serious problems still arise. These problems relate to the judicial authority inherent in judges, the judge often imposes sentencing decisions with considerations that are irrelevant to the facts that appear in court, especially when they include the basis or reason for mitigating the punishment of the defendant before passing a sentencing decision. The issuance of Supreme Court regulation number 1 of 2020 concerning sentencing guidelines is mainly related to Articles 2 and 3 of law Number 31 of 1999 as amended by law Number 20 of 2001 concerning the eradication of criminal acts of corruption. These sentencing guidelines have an important role in terms of minimizing the mistakes of judges before handing down sentencing decisions in corruption cases, especially Article 2 and Article 3 of the corruption law."