Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSemakin banyaknya isu degradasi lingkungan hidup yang terjadi secara lintas batas dan tidak bisa diselesaikan negara seorang diri telah mendorong NGO untuk maju dan menawarkan solusi. Berbagai strategi dilakukan NGO untuk mengadvokasikan isu lingkungan hidup dan mengubah perilaku negara dan korporasi dalam tata kelola lingkungan hidup global. Kajian literatur ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi NGO dalam tata kelola lingkungan hidup global dan seperti apa implikasi yang mereka hasilkan. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, kajian literatur ini memetakan literatur tentang mekanisme kerja, fungsi, dan implikasi dari strategi yang dijalankan NGO dalam menargetkan negara dan korporasi, dengan menggunakan metode taksonomi. Berdasarkan analisis, kajian literatur ini menemukan bahwa mekanisme kerja NGO bisa bersifat kolaboratif dan konfrontatif. Fungsi yang mereka jalankan beragam, dengan diseminasi informasi secara multiarah menjadi yang paling mendasar. Implikasi yang mereka timbulkan berupa kesuksesan mereka mengubah praktik negara dan korporasi, hingga kegagalan yang bisa berujung pada kriminalisasi dan hilangnya kredibilitas mereka. Kajian literatur ini menyimpulkan bahwa NGO menyusun strategi yang berbeda, menyesuaikan sifat dan modality dari korporasi dan negara yang mereka targetkan, serta seberapa strategis isu yang menjadi fokus advokasi mereka."

"ABSTRAKSuatu kenyataan yang hampir terdapat di semua negara berkembang yaitu dominasi birokrasi pemerintah pada semua tingkatan dalam proses administrasi pembangunan baik yang menyangkut perencanaan maupun pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. Akibatnya masyarakat yang kedudukan sosial ekonominya lemah tidak memiliki akses untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. Karena itu orang memberi perhatian dan sekaligus menaruh harapan pada organisasi-organisasi non pemerintah seperti LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang, per definisi, mampu menggerakkan partisipasi masyarakat bawah dalam pembangunan. Permasalahan utama yang dibahas dalam tesis ini melihat peranan dan posisi LPSM dalam proses administrasi pembangunan. Peranan itu dilihat sebagai hasil interaksi LPSM dengan kekuatan-kekuatan dalam lingkungannya. Peneliti juga memberi perhatian terhadap dinamika internal kelembagaan LPSM, karena asumsi yang digunakan adalah bahwa LPSM tidak hanya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksternal tetapi juga secara aktif mengembangkan organisasinya. Karena perspektif utama yang digunakan dalam tesis ini adalah administrasi pembangunan, maka secara teoritis LPSM dilihat sebagai organisasi yang memiliki potensi untuk mengembangkan apa yang disebut "development administration as institution-building". Karena LPSM senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, maka konsep keterkaitan antar organisasi (interorganizational linkages) juga digunakan. Temuan pokok dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun LPSM dapat mengembangkan aspek kelembagaan administrasi pembangunan dalam menghadapi kelompok sasarannya, namun perkembangan organisasinya yang semakin besar dan mandiri sebagai tuntutan eksternal dan dinamika internal dapat menciptakan kendala-kendala yang mengurangi posisinya secara teoritis sebagai protagonis birokrasi pemerintah yang justru ingin diperbaikinya. Berdasarkan temuan di atas, maka peneliti menyarankan kepada LPSM untuk mulai menerapkan kebijakan desentralisasi dengan memberikan wewenang yang seluas-luasnya kepada unit-unit lapangannya yang berinteraksi secara langsung dengan kelompok sasarannya. Tujuannya adalah supaya LPSM tetap dekat dengan kelompok sasarannya sehingga dapat mengerakkan keswadayaan dan partipasi mereka dalam berbagai program pembangunan. Kepada pemerintah disarankan agar memberi kesempatan kepada LPSM untuk mewujudkan peranannya dalam mendukung administrasi pembangunan birokrasi formal. Menciptakan berbagai regulasi terhadap LPSM hanya akan membatasi ruang gerak LPSM dalam mewujudkan kontribusinya bagi pembangunan nasional. "

"Keterlibatan dalam praktik corporate greenwashing telah memicu munculnya tuduhan dari NGO lingkungan kepada perusahaan. Penelitian ini menggunakan studi kasus teknik netralisasi perusahaan X dalam menanggapi tuduhan melakukan corporate greenwashing. Objek utama dalam penelitian ini adalah reaksi NGO lingkungan. Data diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan tiga perwakilan NGO lingkungan di Indonesia dan dianalisis menggunakan teori interaksionisme simbolik. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun ketiga informan terlibat dalam kegiatan yang sama, hal tersebut tidak menjamin reaksi serupa. NGO lingkungan melihat teknik netralisasi sebagai bentuk lain dari corporate greenwashing. Dari kesembilan teknik netralisasi perusahaan X, reaksi NGO lingkungan cenderung mencerminkan peran sebagai bad cop yang meliputi menentang, memberikan apresiasi dengan catatan tambahan, memberikan tekanan, dan menyerang kembali. Temuan ini menunjukkan bagaimana reaksi NGO lingkungan berkaitan erat dengan prinsip, ideologi, dan/atau peraturan tertulis masing-masing sehingga hanya mencerminkan NGO lingkungan sebagai satu organisasi dan tidak mewakili NGO lingkungan secara keseluruhan.

---

Involvement in corporate greenwashing practices has sparked accusations against companies from environmental NGOs. This research uses a case study of company X's neutralization technique in response to accusations of corporate greenwashing. The main object of this research is the reaction of environmental NGOs. Data was obtained from structured interviews with three representatives of environmental NGOs in Indonesia and analyzed using symbolic interactionism theory. The results show that even if all three informants are involved in the same activity, this does not guarantee similar reactions. Environmental NGOs see neutralization techniques as another form of corporate greenwashing. Out of all the nine neutralization techniques of Company X, NGOs reactions tend to reflect the role of bad cop which includes opposing, providing appreciation with additional notes, applying pressure, and attacking. These findings show how the reactions of environmental NGOs are closely related to their respective principles, ideologies and/or written rules so that they only reflect environmental NGOs as an organization and do not represent environmental NGOs as a whole."

"Provinsi Aceh resmi memasuki era pascakonflik pada tahun 2005, dalam bagian pembangunan perdamaian pascakonflik, Konflik Lokal masih bereskalasi antarwarga, antardesa, antarsuku, dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan setempat, antara pelajar, dan konflik kelompok lainnya. Studi ini mengkaji keterkaitan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (Ormas) terhadap peluang terjadinya konflik lokal di desa-desa di Aceh. Kami menggunakan data Survei Desa (Podes) Indonesia tahun 2008, 2011, 2014, dan 2018 dari Badan Pusat Statistik, serta didukung dengan hasil wawancara dengan 20 kepala desa. Kami menggunakan Logit Biner untuk menghitung hubungan antara keberadaan LSM/CO dan peluang kemungkinan terjadinya konflik lokal. Hasil kami menunjukkan bahwa kehadiran LSM/CO di dalam desa meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik lokal. Dan jika ada interaksi antara LSM/CO dan BPD di dalam desa, kehadiran LSM/CO mengurangi kemungkinan terjadinya konflik lokal di Aceh.

---

Aceh officially entered a post-conflict era in 2005, in its part of post-conflict peace development, the Local Conflict still escalated between citizens, between villages, between Ethnic, with local government, with the local security force, and between students and other group conflicts. This study examines the association of the Non-Governmental Organization (NGO)/Community Organization (CO)’s to chance of having local conflict in village in Aceh. we use the data of the Indonesian village survey (Potensi Desa/Podes) in 2008, 2011, 2014, and 2018 from statistics Indonesia, and supported with interview results with 20 village leaders. We use Binary Logit to quantify the association between NGO/CO existence and the chance of likelihood of the local conflict. Our results show that the presence of NGO/CO within the village increases the chance of the likelihood of local conflict. And if there is an interaction between NGO/CO and BPD within the village, the presence of NGO/CO is decreasing the chance of likelihood of local conflict in Aceh. "

"Kehadiran Organisasi Non Pemerintah (ORNOP) dimulai setelah berakhimya Perang Dunia I yang melanda Eropa dan Negara Utara lainnya, keberadaannya semakin menguat setelah Perang Dunia ke-2. Sesuai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang penyantunan korban perang, terutama di kawasan Eropa yang hancur berantakan, seperti yang dilakukan oleh Catholic Relief Service tahun 1943. Sementara itu perkembangan ORNOP di Indonesia mulai muncul pada awal dasawarsa tahun 1970-an sewaktu pemerintah Orde Baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun. Pada tahun 80-an, ORNOP mulai melakukan aktivitasnya yang membela korban pembangunan seperti penggusuran, dan korban pencemaran lingkungan.Salah satu ORNOP yang menonjol dalam pengangkatan isu-isu lingkungan hidup adalah Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). WALHI selalu memunculkan berbagai isu mengenai lingkungan hidup. Dari beberapa isu tersebut penelitian ini memilih "Bagaimana strategi komunikasi WALHI dalam penangangan isu tailing PT Newmont Minahasa Raya dari tahun 1999 - 2002". Pengertian tailing adalah mineral ampas yang berukuran sangat halus sebagai sisa suatu proses pengolahan bijih. Pertimbangan mengambil tema tersebut dengan beberapa alasan secara internal, periode tersebut berada pada masa kepengurusan Emmy Hafid. Secara eksternal, periode tersebut adalah masa awal orde reformasi pada pemerintahan Indonesia yang ditandai dengan semakin berperannya legislatif dan semakin disorotnya eksekutif.Selain itu tesis ini juga akan memfokuskan penelitian pada studi kasus isu tailing perusahaan pertambangan yaitu PT Newmont Minahasa Raya yang menggunakan SISTEM PENEMPATAN TAILING DI DASAR LAUT DALAM (STPDL). Dalam mengangkat kasus tailing PT Newmont Minahasa Raya, WALHI mengambil berbagai isu untuk menarik perhatian stakeholdersnya. Isu tentang tailing yang diangkat adalah tailing berbahaya karena mengandung merkuri, tailing PT NMR tidak terlindung dengan baik karena ada proses up-welling, Tailing menyebabkan gatal-gatal, Tailing menyebabkan pendapatan nelayan menurun. Walaupun dari segi hasil akhir tidak membuahkan pelarangan pembuangan limbah tailing, akan tetapi bisa memaksa pemerintah untuk tidak memberikan izin ke perusahaan-perusahaan lainnya. lni dianggap keberhasilan WALHI secara tidak langsung.Untuk selanjutnya tentunya program-program komunikasi ORNOP hendaknya menggunakan para expert yang kredibel dan trustwartiness yang bisa diambil dari para akademisi dan para praktisi dalam bidang lingkungan hidup. Untuk institusi ORNOP lainnya, hendaknya mengikuti konsistensi WALHI dalam mengkomunikasikan isu-isunya dengan memanfaatkan media. Dalam melaksanakan kegiatan komunikasinya, ORNOP hendaknya memperhatikan pendapat McGuire agar komunikasi bisa efektif dan persuasif narasumber sebaiknya yang mempunyai kredibel dan expertise, menarik dan mempunyai otoritas dibidangnya."

"Penelitian ini untuk mengkaji peran dan dampak NGO lingkungan di Indonesia, khusnya NGO JATAM dan Trend Asia dengan menggunakan perspektif poskolonialisme, khususnya perspektif yang diungkapkan oleh Gayatri Spivak. Dengan mengajukan pertanyaan penelitian “Dari segi apakah NGO lingkungan di Indonesia merupakan perpanjangan tangan Barat?”, penelitian ini menggunakan triangulasi dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan Analisis Naratif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan dinamika hubungan antara NGO lingkungan di Indonesia dengan Barat, dan dalam segi apakah peran mereka sejalan dengan konstruksi kekuasaan kolonialisme. Hasil penelitian ini mengungkapkan dua jawaban, yaitu framework asimetris yang diberikan oleh Barat terhadap NGO dan imaginary creation tentang peran NGO yang 'memberdayakan'. Pertama, NGO terjebak dalam framework asimetris yang diberikan oleh Barat, melalui skema pendanaan yang mereka terima, NGO akhirnya tunduk pada agenda yang didominasi oleh kepentingan Barat. Kedua, Barat berhasil menciptakan imaginary creation terhadap NGO melalui ‘pemberdayaan’, narasi yang diciptakan oleh Barat untuk melanggengkan dominasinya ini akhirnya membuat NGO menyederhanakan representasi terhadap masyarakat masyarakat termarjinalkan dan gagal meruntuhkan struktur kolonialisme. Terakhir, berbeda dengan klaim Spivak bahwa NGO menjadi agen colonizers yang merampas suara masyarakat, penelitian ini menemukan bahwa respon NGO terhadap dominasi Barat dapat bervariasi, dengan bargaining power yang kuat, maka NGO memiliki kemampuan untuk lepas dari dominasi Barat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami kompleksitas hubungan antara NGO lingkungan di Indonesia dengan Barat dalam konteks poskolonial.

---

This research aims to examine the role and impact of environmental NGOs in Indonesia, specifically  JATAM and Trend Asia, using a postcolonial perspective, particularly the perspective articulated by Gayatri Spivak. By posing the research question "To what extent are environmental NGOs in Indonesia an extension of the West?", this thesis used triangulation of primary and secondary data, which were then analyzed using narrative analysis. The research seeks to uncover the dynamics of the relationship between environmental NGOs in Indonesia and the West, and whether their roles align with the construction of colonial power. The findings of this research reveal two answers. Firstly, NGOs are trapped in the asymmetric framework imposed by the West, as they become reliant on the funding schemes they receive, ultimately yielding to agendas dominated by Western interests. Secondly, the West successfully creates an imaginary creation of NGOs through "empowerment," a narrative crafted to perpetuate its dominance. This results in NGOs simplifying the representation of marginalized communities and failing to dismantle colonial structures. Contrary to Spivak's claim that NGOs become agents of colonizers who usurp the voices of the people, this research finds that NGOs' responses to Western domination can vary. With strong bargaining power, NGOs have the ability to break free from Western domination. This research contributes to understanding the complexity of the relationship between environmental NGOs in Indonesia and the West within the postcolonial context."