Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi terkait pengakuan atas perjanjian konsesi jasa antara PT GGA dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan mengevaluasi proses audit terkait pengujian penurunan nilai aset takberwujud PT GGA. PT GGA merupakan perusahaan penyelenggara jalan tol yang memiliki perjanjian konsesi dengan BPJT. Hasil analisis menunjukkan bahwa perjanjian antara BPJT dengan PT GGA memenuhi kriteria sebagai perjanjian konsesi jasa sesuai dengan ISAK 16, yaitu BPJT mengendalikan dan mengatur harga dan jasa yang harus diberikan oleh PT GGA, serta PT GGA wajib mengembalikan jalan tol pada akhir masa konsesi. Mengacu pada aturan pengakuan hak konsesi dalam ISAK 16, hak konsesi yang dimiliki PT GGA dapat diakui sebagai aset takberwujud sehingga perlu dilakukan pengujian penurunan nilai secara periodik sesuai PSAK 48. Berdasarkan hasil pengujian penurunan nilai yang dilakukan PT GGA menunjukkan bahwa aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai. Selanjutnya, karena pengujian penurunan nilai memerlukan estimasi akuntansi, maka KAP BOS melakukan proses audit terhadap estimasi akuntansi tersebut. KAP BOS melakukan proses audit sesuai dengan ISA 540 tentang audit atas estimasi akuntansi dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Hasil pengujian penurunan nilai oleh KAP BOS sesuai dengan PT GGA yaitu aset takberwujud tidak mengalami penurunan nilai.

---

This internship report aims to analyze accounting treatment that are related to the recognition of concession agreements between PT GGA and Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) and also the audit process related to the testing of impairment on intangible assets of PT GGA. PT GGA is a toll road company that has a concession agreement with BPJT. The analysis shows that the agreement between BPJT and PT GGA meets the criteria as a concession agreement in accordance with ISAK 16, becausep the BPJT controls and it regulates the prices and services that must be provided by PT GGA, and PT GGA must return the toll road to the BPJT at the end of the concession period. Regarding the rules for recognizing concession rights in ISAK 16, the concession rights owned by PT GGA can be recognized as intangible assets. As the concession rights are recognized as intangible assets, it is necessary to periodically assess impairment base on PSAK 48. Based on the results of the impairment test conducted by PT GGA, it shows that intangible assets do not experience impairment. Furthermore, because impairment testing requires accounting estimates, the BOS KAP conducts an audit process of these accounting estimates. BOS KAP conducts an audit process in accordance with ISA 540 regatding the audits of accounting estimates. The testing result for impairment by KAP BOS are in line with the result from PT GGA, mean that there is no any impairment."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis value relevance dari penurunan nilai aset pada perusahaan setelah penerapan PSAK 48 (revisi 2009). Penelitian ini menggunakan model yang dikenal sebagai model valuasi akuntansi yang awalnya diusulkan oleh Ohlson (1995). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 140 sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa penurunan nilai aset perusahaan tidak memiliki asosiasi yang signifikan dengan nilai pasar ekuitas. Artinya investor dan analis investasi tidak menggunakan informasi nilai penurunan aset untuk mengevaluasi nilai perusahaan atau mengambil keputusan bisnis. Hal ini dapat disebabkan karena nilai penurunan aset yang dicatat perusahaan pada tahun 2012 tidak bersifat material yang hanya bernilai 0,89% dari nilai total aset.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the value relevance of asset impairment after the implementation of PSAK 48 (revised 2009). This study uses accounting valuation model originally proposed by Ohlson (1995). Using 140 samples of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange after the implementation of PSAK 48 (revised 2009), the results showed that impairment has no significant association with market value of equity. It means that investors and investment analysts do not use asset impairment information in company valuation or in making business decisions. This finding might result from the insignificance of asset impairment during research period which was only 0,89 % of total assets."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi dan audit atas indikasi penurunan nilai unit penghasil kas dari PT HAY Tbk yang merupakan perusahaan ritel yang dilakukan oleh KAP HSA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan magang ini fokus pada estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan kesesuaiannya dengan pernyataan akuntansi mengenai penurunan nilai aset, estimasi akuntansi, provisi serta operasi yang dihentikan, dan prosedur audit yang dilakukan KAP HSA. Secara keseluruhan, estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen dan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP HSA sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

---

ABSTRACTThe report is aimed to explain accounting treatment and audit of impairment indicator of cash generating unit of PT HAY Tbk which is a retail company conducted by KAP HSA for the period ended December 31st 2016. The report will focus on accounting estimate made by management in accordance to accounting standards in impairment of asset, accounting estimate, provision, and discontinued operation, also audit procedure done by KAP HSA. In overall, accounting estimates made by management and audit procedure that applied by KAP HSA have complied with the applicable standard."

"Pada 2017,PT Elnusa mengakuisisi PT CALE dengan tujuanuntuk meningkatkan kapabilitas perusahaan dalam bisnis Engineering,Procurement,Construction (EPC). Diversifikasi bisnis yang dilakukan PT Elnusa dalam bidang EPC menemui kendala dari sisi Engineering karena perusahaan tidak memiliki kapabilitas tersebut meskipun telah menguasai sisi Procurement dan Construction. Akuisisi tersebut  diharapkan tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi kapabilitas tetapi juga penghematan biaya.Akuisisi perusahaan Engineering pada dasarnya adalah perusahaan berbasis jasa, sehingga penilaian perusahaannya tidak bisa hanya menggunakan penilaian berdasarkan penilaian aset berwujud tetap tetapi juga penilaian terhadap aset takberwujudnya.

---

In 2017, PT Elnusa acquired PT CALE with the aim of increasing the companys capability in the Engineering, Procurement, Construction (EPC) business. The business diversification carried out by PT Elnusa in the EPC field encountered obstacles in terms of Engineering because the company did not have these capabilities despite having mastered the Procurement and Construction side. The acquisition is expected to not only provide added value in terms of capability but also cost savings. The acquisition of Engineering companies is basically a service-based company, so that the companys valuation cannot only use valuation based on the assessment of fixed tangible assets but also the valuation of intangible assets."

"Laporan ini membahas proses audit aset tetap PT EXPRESS yang merupakan perusahaan pengiriman barang untuk periode 31 Desember 2017. Proses audit mengacu pada Pedoman Audit KAP Wijaya yang telah sesuai dengan standar ISA. Selama proses audit, auditor melihat kesesuaian kebijakan akuntansi aset tetap PT EXPRESS dengan PSAK 16 dan PSAK lain terkait aset tetap kecuali untuk biaya pinjaman yang belum dikapitalisasi. Terdapat pula perubahan kebijkan metode penyusutan yang menyebabkan laba perusahaan meningkat. Secara keseluruhan, laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan diberi opini wajar tanpa pengecualian.

---

This report discusses the process of audit of PT Wijaya's fixed asset, a freight forwarder for the period of December 31, 2017. The audit process refers to KAP Wijaya Audit Guidelines that comply with ISA standards. During the audit process, auditor analyze accounting policy conformity with PSAK 16 and other PSAK related to fixed asset except for capitalization of borrowing costs. There is also a change in the policy of depreciation method which causes the company's profit to increase. Overall, financial statements have been fairly presented in all material respects, so that financial statements are given unqualified opinions."

"Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK 72 sudah diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini menggantikan semua standar terkait pendapatan yang digunakan sebelumnya seperti PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estat, dan ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan. Skripsi studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan pengakuan pendapatan oleh PT FEB sebagai perusahaan jasa konsultansi konstruksi. PT FEB mengakui pendapatan sebelumnya menggunakan PSAK 34 dengan metode persentase penyelesaian, dimana pendapatan diukur berdasarkan dari fisik penyelesaian pekerjaan. Setelah menggunakan PSAK 72, PT FEB mengakui pendapatan dengan metode 5 langkah pengakuan pendapatan. PT FEB harus menganalisis ulang kontrak dengan pelanggan apakah mengandung satu atau lebih kewajiban pelaksanaan, serta menilai apakah pendapatan diakui sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Hasil dari analisis ini, saat menggunakan PSAK 72, PT FEB memilih mengakui pendapatan sepanjang waktu.

---

On January 1, 2020, PSAK 72 has been implemented by companies in Indonesia. PSAK 72 on revenue from contracts with customers replaces all revenue-related standards previously used such as PSAK 34 on Construction Contracts, PSAK 23 on Revenue, ISAK 10 on Customer Loyalty Programs, ISAK 21 on Real Estate Construction Agreements, and ISAK 27 on Transfer of Assets from Customer. This case study thesis aims to analyze the recording of revenue recognition by PT FEB as a construction consulting service company. PT FEB previously recognized revenue using PSAK 34 using the percentage of completion method, where revenue is measured based on the physical completion of work. After using PSAK 72, PT FEB recognizes revenue using the 5-step revenue recognition method. PT FEB must re-analyze contracts with customers whether they contain one or more performance obligations, as well as assess whether revenue is recognized over time or at certain times. The result of this analysis, when using PSAK 72, PT FEB chooses to recognize revenue over time."

"Skripsi ini membahas analisis penerapan PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) terhadap penurunan nilai piutang pada perusahaan multifinance. PSAK 50 dan 55 (Revisi 2006) merupakan standar yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan, salah satunya adalah piutang. Standar akuntansi baru ini memperkenalkan perhitungan penurunan nilai piutang berdasarkan penilaian individu atau secara kolektif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini mengambil sampel 10 perusahaan multifinance yang listed di BEI pada tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menyarankan Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk menentukan metode yang harus dipakai untuk menghitung penurunan nilai piutang.

---

This thesis discusses about analysis application of PSAK 50 and 55 (Revised 2006) to impairment of receivable in financing companies. PSAK 50 and 55 (Revised 2006) is a standard that governs the recognition, measurement, presentation and disclosure of financial instruments, including account receivable. These new accounting standards introduced impairment calculation of receivables based on individual assessment or collective. This research is qualitative descriptive qualitative. This research took 10 samples of multifinance companies that listed on Indonesia Stock Exchange in 2009 and 2010. The researcher suggest the Financial Accounting Standards Board to determine which method should be used to calculate the impairment of receivables."

"Pulau Sumatera merupakan lokomotif perkembangan perekonomian Indonesia pada wilayah barat, sehingga berkembangnya perekonomian di Pulau Sumatera menjadi salah satu syarat keberlanjutan perekonomian di Indonesia bagian barat dan perekonomian Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, bila pembangunan di Pulau Sumatera mengalami stagnasi, maka perkembangan daerah-daerah di sekitarnya pun akan terhambat. Guna_meningkatkan kelancaran pergerakan barang dan orang serta distribusi di Pulau Sumatera, pemerintah pusat mendorong pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Dalam pelaksanaannya, pengusahaan JTTS ini ditugaskan kepada PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) melalui Peraturan Presiden. Namun secara finansial JTTS belum layak, sehingga beroperasinya 5 (lima) ruas JTTS berdampak pada menurunnya kinerja HK dikarenakan besarnya beban bunga yang harus ditanggung perseroan. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dilakukan asset recycle atau pelepasan aset (divestasi) atas JTTS yang telah beroperasi. Valuasi dengan metode real option memperhatikan fleksibilitas arus kas atas volatility bisnis jalan tol dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam binomial step nodes. Dengan batasan bahwa nilai divestasi minimal 1 (satu) kali dibandingkan dengan nilai yang telah diinvestasikan oleh perseroan (par value), option to wait dapat membantu manajemen dalam pengambilan keputusan divestasi ruas operasi secara bersamaan pada kurun waktu tertentu hingga mencapai minimal par value.

---

The Sumatra island is a locomotive for the development of the Indonesian economy in the western region, so that economic development on the Sumatra island is one of the conditions for economic sustainability in western Indonesia and the Indonesian economy in general. Therefore, if development on the Sumatra stagnates, the development of the surrounding areas will also be hampered. In order to improve the smooth movement of goods and people as well as distribution on the Sumatra island, Indonesia government is initiate for the construction of the Trans Sumatra Toll Road ("JTTS"). In practice, this JTTS concession was assigned to PT Hutama Karya (Persero) (“HK”) through a Presidential Regulation. However, financially JTTS is not yet feasible, so the operation of 5 (five) JTTS segments has an impact on the decline in HK's performance due to the large interest expense that must be borne by the company. One solution that can be done is to do asset recycling or divestment of JTTS assets that are already operating. Valuation using the real option method takes into account the flexibility of cash flows over the volatility of the toll road business within a certain period of time expressed in binomial step nodes. With the limitation that the divestment value is at least 1 (one) time compared to the value that has been invested by the company (par value), the option to wait can assist management in making decisions on divestment of operating segments simultaneously in a certain period of time until it reaches a minimum par value. "

"Laporan magang ini berisi pembahasan terkait evaluasi proses perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Piutang yang dilaksanakan oleh PT EDLY. PT EDLY merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa konstruksi dan kegiatan produksi bahan pendukung kegiatan konstruksi. Pembahasan dan evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini mengacu pada perbandingan antara standar yang dijelaskan dalam PSAK 71 dengan prosedur perhitungan CKPN pada PT EDLY sebagaimana yang dilaksanakan selama aktivitas magang berlangsung. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, terlihat kesesuaian dalam perhitungan CKPN menggunakan pendekatan yang disederhanakan untuk piutang usaha dengan yang tidak mengandung komponen pendanaan signifikan. Namun, ketidaksesuaian terlihat dalam penerapan perhitungan CKPN menggunakan pendekatan umum dengan pendekatan 12 month expected credit losses yang dilaksanakan oleh PT EDLY karena tidak terlihat penggunaan rumus probability of default dengan jelas dan juga digunakan untuk menghitung piutang usaha yang mengandung komponen pendanaan signifikan. Selain itu, laporan magang ini juga menjelaskan hasil refleksi diri selama melakukan aktivitas magang di PT EDLY dan tindak lanjut sebagai respon terhadap refleksi diri yang telah dilakukan.

---

This internship report contains a discussion related to the evaluation of the calculation process for Allowance for Impairment Losses (CKPN) on Receivables carried out by PT EDLY. PT EDLY is a company engaged in providing construction services and production of materials supporting construction activities. The discussion and evaluation carried out in this internship report refers to a comparison between the accounting standards described in PSAK 71 and the procedure for calculating CKPN at PT EDLY as carried out during the internship activity. Based on the results of the evaluation carried out, it appears that the suitability of the CKPN calculation uses a simplified approach for trade receivables that do not contain a significant financing component. However, discrepancies are seen in the application of the CKPN calculation using the general approach with the 12 month expected credit losses approach implemented by PT EDLY because it does not clearly show the use of the probability of default formula and is also used to calculate trade receivables that contain a significant financing component. In addition, this internship report also explains the results of self-reflection during internship activities at PT EDLY and follow-ups in response to the self-reflection that has been carried out."

"Laporan Magang ini menganalisis tentang kategorisasi perjanjian kerja sama PT HMP berdasarkan ISAK 16 serta prosedur audit KAP DOP pada akun Aset Takberwujud berdasarkan PSAK 19 sebagai akibat dari kategorisasi perjanjian kerja sama pada perusahaan PT HMP. PT HMP adalah perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengelola Sistem Penyediaan Air Minum SPAM di Kabupaten X. Prosedur audit atas Aset Takberwujud di PT HMP dilakukan sesuai dengan DOP Audit Guide dan menemukan adanya selisih perhitungan nilai Aset Takberwujud. KAP DOP memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan PT HMP untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017.

---

The report analyzes the categorization of PT HMP agreement under ISAK 16 as well as the KAP DOP rsquo;s audit procedures of the Intangible Assets account under PSAK 19 as the result from the categorization of the PT HMP rsquo;s agreemeent. PT HMP is a company cooperating with local government in managing the water supply sistem in District X. The audit procedures on the Intangible Assets at PT HMP is done in accordance with the DOP Audit Guide and finds the difference of the book value of Intangible Assets. KAP DOP provides unqualified opinion on PT HMP 39;s financial statements for the period ended 31 December 2017."