Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan teknologi saat ini berkembang sangat pesat dan menyebabkan meningkatnya konsumsi produk elektronik. Namun, hal tersebut menimbulkan tantangan baru yaitu peningkatan limbah elektronik. Banyak negara yang telah mengadaptasi kebijakan Extended Producer Responsibility untuk melindungi lingkungan dari pencemaran limbah elektronik. Di Taiwan, kebijakan Extended Producer Responsibility telah ditetapkan sejak 1998 di bawah 4-in-1 Recycling Program dan evaluasi kebijakan tetap dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan kebijakan yang lebih baik. Saat ini, ketidak seimbangan model pendanaan Extended Producer Responsibility terjadi dan dapat merugikan pihak tertentu. Keterlibatan banyak pihak yaitu produsen, pemerintah, industri daur ulang dan konsumen mengakibatkan kompleksitas untuk kebijakan pengelolaan glimbah elektronik semakin tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan untuk melakukan perancangan ulang model pendanaan Extended Producer Responsibility untuk memastikan profitabilitas dalam sistem pengelolaan limbah elektronik di Taiwan menggunakan metode system dynamics. Berdasarkan hasil penelitian, trade-off antar banyak pihak dapat terjadi dalam penerapan kebijakan pengelolaan limbah elektronik. Berdasarkan model yang diusulkan, kebijakan Extended Producer Responsibiity telah disimulasikan dan dapat diadopsi untuk memaksimalkan keuntungan produsen dan industri daur ulang tanpa pemerintah dan konsumen.

---

The technology advancement in this era is growing rapidly and cause the increasing consumption of the electrical and electronic product. Nonetheless, it deals with other problems, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) increase. Many countries promote producer responsibility to protect the environment. For instance, in Taiwan, the Extended Producer Responsibility (EPR) policy that is responsible for managing waste electrical and electronic equipment has already established since 1998 called 4-in-1 Recycling Program and continuous review is still conducted to obtain a better policy. In addition, the unbalance recycling fund mode between recycling fee and recycling subsidy is appeared in implementation by this country. Due to the high complexity of multiple parties among manufacturer, recycling industries, consumers and government in such eco-system, this study proposed a new EPR-based fund mode to ensure the profitability of WEEE management using system dynamics. A case study is investigated in Taiwan.  According to our study, a trade-off between the multiple agents appeared. Based on the present model, the best policy can be simulated and adopted to maximize manufacturer and recycling industries profit without harming other stakeholders."

"Dalam beberapa waktu ini, peningkatan signifikan kondisi sosial ekonomi masyarakat telah menyebabkan meningkatnya permintaan akan perangkat listrik dan elektronik. Sementara itu, perubahan teknologi yang cepat cenderung membuat orang untuk mengganti perangkat lama mereka menjadi yang terbaru. Itu menyebabkan akhir hidup perangkat listrik dan elektronik menjadi lebih pendek. Tren ini menghasilkan sejumlah besar limbah listrik dan elektronik (WEEE) secara tidak sadar, situasi berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk penerapan manajemen limbah elektronik yang tepat. Salah satu konsep manajemen limbah elektronik adalah penerapan Extended Producer Responsibility (EPR), yang berarti bahwa tanggung jawab produsen diperluas ke pasca konsumsi siklus hidup produk. EPR telah banyak diadopsi di negara maju dan berkembang, dan efektivitas implementasinya terbukti dengan baik. Negara maju dan berkembang yang telah menerapkan EPR meliputi Swiss, Jepang, Taiwan, India, dan Cina. Setiap negara memiliki karakteristiknya sendiri untuk menerapkan EPR. Di negara maju, EPR sudah mapan dan diterapkan, sementara di negara berkembang belum. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, belum memiliki pengelolaan limbah elektronik. Studi ini bertujuan untuk menentukan model pengelolaan limbah elektronik berbasis EPR yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif produsen. Metode Keputusan Multi Kriteria (MCDM) akan berlaku; menugaskan berbagai kriteria dengan beberapa pendapat ahli; untuk menemukan model manajemen WEEE yang paling tepat. Pembobotan masing-masing kriteria akan diperoleh berdasarkan tanggapan kuesioner dari produsen elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model manajemen limbah elektronik yang sesuai dengan kondisi di Indonesia berdasarkan perspektif produsen adalah yang diadopsi dari negara China.

---

In recent time, a significant raise of people`s socio-economic conditions has led to the increasing demand for electrical and electronic devices. Meanwhile, a rapid change of technology tends to tempt people to replace their old devices into the newest one. It causes end of life of those electrical and electronic devices to be shorter. The trend produces a high amount of electrical and electronic waste (WEEE) unconsciously, a harmful situation for human health and the environment. Thus, there is a necessity for the application of appropriate e-waste management. One of e-waste managements concept is the application of Extended Producer Responsibility (EPR), which means that a producer`s responsibility are extended into the post-consumption of product`s life cycle. EPR has been widely adopted in the developed and developing countries, and its implementation effectiveness is well proven. Developed and developing countries which have implemented EPR include Switzerland, Japan, Taiwan, India, and China. Every country has its own characteristics to implement EPR.

In the developed countries, EPR has been well established and implemented, while in developing countries, it has not been yet. Indonesia, as one of the developing countries, does not have any e-waste management yet. This study aims to determine an EPR-based e-waste management model which fits to be implemented in Indonesia from the perspective of producer. Multi Criteria Decision Method (MCDM) will apply; assigning various criteria with some expert`s opinions; to find the most appropriate WEEE management model. Weighing of each criteria will be obtained based on the questionnaire respond from electronic producers in Indonesia. The results of this study indicate that the electronic waste management model that is in accordance with the conditions in Indonesia based on the producer perspective is adopted from China. "

"Kemajuan teknologi dan meningkatnya tingkat ekonomi di suatu negara dapat menyebabkan peningkatan konsumsi barang, hal tersebut juga berlaku untuk konsumsi barang elektronik. Meningkatnya konsumsi barang elektronik juga akan meningkatkan limbah elektronik yang akan diproduksi di dalam negeri, jika tidak disertai dengan pengelolaan limbah elektronik yang baik, limbah elektronik dapat mencemari lingkungan dan dapat mempengaruhi kesehatan manusia juga. Salah satu metode untuk mengelola limbah elektronik adalah penerapan kebijakan berdasarkan Extended Producer Responsibility (EPR), yang merupakan kebijakan yang memberikan tanggung jawab produk kepada produsen sebagai produsen produk, mulai dari produk yang diproduksi hingga produk-produk End of Life termasuk pengembalian produk proses, proses daur ulang dan proses pembuangan akhir produk. Banyak negara maju dan berkembang seperti Jepang, Korea, Taiwan, Swiss telah menerapkan konsep EPR untuk mengelola limbah elektronik mereka. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, masih belum memiliki pengelolaan limbah elektronik dan peraturan khusus mengenai limbah elektronik. Maka penelitian ini bertujuan untuk memilih metode penanganan limbah elektronik berbasis EPR yang telah diterapkan di berbagai negara lain yang cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan yang ada.

---

Technological advances and increasing economic levels in a country can lead to increased consumption of goods, this also applies to consumption of electronic goods. Increased consumption of electronic goods will also increase electronic waste that will be produce in the country, if it is not accompanied by good electronic waste management, electronic waste can pollute the environment and can affect human health as well.

One of the methods for managing waste is the application of policies based on Extended Producer Responsibility (EPR), which are policies that provide product responsibility to producers as product producers, starting from products is produced to End of Life phase of the products including product return, recycling process and the final disposal process of the product.

Many developed and developing countries such as Japan, Korea, Taiwan, Switzerland have applied the EPR concept to manage their electronic waste. Indonesia as a developing country still does not have electronic waste management and special regulations regarding electronic waste. So this study proposes to choose the EPR-based method of handling electronic waste that has been applied in various other countries that are suitable for application in Indonesia by considering a proper selection criteria."

"PDRB DKI Jakarta, sebagai penyumbang terbesar PDB Indonesia, terus mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap kenaikan timbulan sampah yang dihasilkan (World Bank, 2018), tak terkecuali timbulan sampah plastik. Untuk mengatasi fenomena ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah dengan objektif mengurangi 30% timbulan sampah dan mengelola 70% dari timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2025. Namun kebijakan yang ada di DKI Jakarta saat ini belum memadai untuk membuat kontribusi yang signifikan dalam pencapaian objektif tersebut dikarenakan sistem manajemen limbah plastik yang masih tradisional dan hanya mengandalkan pemerintah. Penelitian ini lalu dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan strategi Extended Producer Responsibility (EPR) pada kebijakan manajemen limbah plastik DKI Jakarta sehingga produsen dapat aktif terlibat pada prosesnya. Model manajemen limbah plastik di DKI Jakarta dibuat menggunakan pemodelan sistem dinamis dengan hasil keluaran validasi model mempunyai tingkat kesalahan kurang dari 5%. Output dari penelitian ini berbentuk analisis penerapan strategi EPR pada kebijakan manajemen limbah plastik DKI Jakarta agar dapat berkontribusi dalam pemenuhan objektif Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.

---

GDRP of DKI Jakarta, as the biggest contributor to Indonesias GDP, continues to increase. This has resulted in a change in the consumption pattern that has an effect on the increase of waste produced (World Bank, 2018), including plastic waste. To overcome this phenomenon, the government issued National Waste Management Policy and Strategy with the objective of reducing 30% of waste generation and managing 70% of the waste produced in 2025. However, existing policies in DKI Jakarta are not sufficient to make a significant contribution in fulfilling the objectives as the plastic waste management system of DKI Jakarta is still using traditional methods and relies heavily on the local government.

This research aims to evaluate the implementation of the Extended Producer Responsibility (EPR) strategy for plastic waste management policy in DKI Jakarta in order to actively involve the producers in the whole plastic waste management process. The model of DKI Jakarta plastic waste management is made using system dynamic modelling with an error rate of less than 5%. The output of this study is in the form of an analysis of the implementation of the EPR strategy in the DKI Jakarta plastic waste management policy in order to contribute to meeting the objective of the National Waste Management Policy and Strategy."

"Penyerapan energi surya melalui pemasangan modul surya merupakan salah satu target transisi energi yang saat ini dikerahkan oleh pemerintah Indonesia. Sejak ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional pada tahun 2017, penyerapan energi surya pada skala komersial dan non komersial mulai berkembang. Sayangnya, ambisi pemerintah tersebut belum sepenuhnya mempertimbangkan potensi limbah modul surya yang rusak atau habis masa pakainya yang muncul saat ini dan masa depan. Maka dari itu, dibutuhkan pengaturan pengelolaan limbah modul surya yang tepat. Extended producer responsibility merupakan salah satu prinsip yang dapat diterapkan dalam instrumen pengelolaan limbah modul surya. Beberapa negara yang telah mengadopsi konsep ini adalah negara anggota Uni Eropa, salah satunya Jerman dan negara bagian Amerika Serikat seperti Washington, California, dan New York. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini berupaya untuk meninjau prospek penerapan instrumen extended producer responsibility pada pengelolaan limbah modul surya di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah extended producer responsibility merupakan prinsip lingkungan yang dapat diterapkan dalam instrumen untuk mengelola limbah modul surya di Indonesia. Saat ini pengelolaan limbah modul surya merujuk pada peraturan pengelolaan limbah B3 bagi modul surya bersumber dari PLTS bersifat komersial dan pengaturan pengelolaan sampah spesifik bagi modul surya bersumber dari PLTS bersifat non komersial. Walaupun telah diatur, ketentuan tanggung jawab produsen masih minim ditemukan, khususnya pada skema pengelolaan limbah B3. Penerapan extended producer responsibility dapat diterapkan dengan menetapkan ketentuan tanggung jawab pengumpulan kembali modul surya, pendauran ulang, pembiayaan, pelabelan, dan pelaporan oleh produsen.

---

Solar energy uptake through the installation of solar modules is one of the energy transition targets currently being put forward by the Indonesian government. Since its enactment in the National Energy Policy in 2017, the uptake of solar energy at commercial and non-commercial scales has begun to grow. Despite the government's ambition to implement the policy, however, it has not completely considered the potential waste of end-of-life solar modules that arise now and in the future. Hence, an appropriate solar module waste management regulation is needed. Extended producer responsibility is one of the principles that can be applied in solar module waste instrument. Some countries that have adopted this concept are European Union member states, one of which is Germany and some state countries of United States such as Washington, California, and New York. This research uses doctrinal method. This research aims to review the prospect of applying extended producer responsibility instruments to the management of solar module waste in Indonesia. The result of this research is that extended producer responsibility is a principle that can be applied in an instrument to manage solar module waste in Indonesia. Currently, solar module waste management refers to hazardous waste management regulations for solar modules sourced from commercial solar power plants and specific waste management regulations for solar modules sourced from non-commercial solar power plants. Although regulated, the provisions of producer responsibility are still lacking, especially in the hazardous waste management scheme. The implementation of extended producer responsibility can be implemented by regulating the provisions of responsibility for solar module take-back, recycling, financing, labeling, and reporting by producers. "

"Penanganan limbah elektronik yang tidak tepat dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah elektronik dihasilkan dari perkembangan pesat teknologi manufaktur yang mendorong revolusi industri sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Extended Producer Responsibility (EPR) adalah pendekatan kebijakan lingkungan yang berorientasi terhadap tanggung jawab produsen. Akan tetapi perkembangan EPR di negara berkembang masih kurang, dimana sistem pengumpulan dan daur ulang belum cukup diperhatikan. Di sisi lain, motivasi produsen dari sektor industri belum memiliki perhatian yang cukup untuk memperluas tanggung jawab produk mereka hingga tahap pasca konsumsi, terutama untuk mengambil kembali, memulihkan dan membuang. Studi ini mengeksplorasi faktor-faktor kunci yang dapat memotivasi produsen untuk sepenuhnya mengadopsi konsep EPR dalam industri elektronik di Indonesia. Model yang dibangun berdasarkan pada Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperluas dalam konteks EPR. Model ini dibentuk oleh tiga konstruksi utama: perilaku individu, norma subyektif dan persepsi kontrol perilaku, serta tiga faktor lain yang diidentifikasi dari tinjauan pustaka dan wawancara kepada perwakilan perusahan yaitu insentif ekonomi, insentif administrasi dan insentif logistik. Faktor-faktor tersebut terlibat dalam membentuk intensi untuk melakukan suatu perilaku. Hasil yang didapatkan dari analisis jalur bahwa faktor insentif administrasi hanya dapat mempengaruhi intensi sedangakan insentif logistik dapat mempengaruhi perilaku produsen elektronik untuk mengadopsi EPR

---

Improper handling of WEEE (Waste Electrial and Electronic Equipment) can cause negative impacts on the environment and human health. WEEE is generated from the rapid development of manufacturing technology that has pushed the industrial revolution to have an impact on economic growth, especially in developing countries such as Indonesia. Extended Producer Responsibility (EPR) is an environmental policy approach that is oriented towards producer responsibility. However, the development of EPR in developing countries is still lacking, where the collection and recycling system has not been adequately addressed. On the other hand, the motivation of producers from the industrial sector does not have enough attention to expand their product responsibilities to the post-consumption stage, especially to take back, recover and dispose. This study explores the key factors that can motivate producers to fully adopt the EPR concept in the electronics industry in Indonesia. The model built based on extended Theory of Planned Behavior (TPB) in the context of EPR. This model is formed by three main constructs: attitude, subjective norms and perceived behavioral control, and three other factors that identified from literature reviews and interviews with producer representatives namely economic incentives, administrative incentives and logistic incentives. These factors are involved in forming the intention to behavior. The results obtained from the path analysis that administrative incentive factors can only influence intention while logistic incentives can influence the behavior of electronic producers to adopt EPR."

"Permasalahan sampah di Jakarta semakin lama kian menumpuk, diperkirakan tahun 2021 TPST Bantar Gebang tidak mampu lagi untuk menampung sampah warga Jakarta. Sampah-sampah plastik itu sendiri didominasi oleh limbah bekas pakai konsumen dari sektor FMCG. Padahal dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 15 telah diatur masalah kewajiban pengelolaan sampah bekas pakai konsumen yang sulit diurai oleh perusahaan, namun masih sedikit sekali yang melaksanakannya. Penelitian ini membahas bagaimana proses siklus hidup sebuah produk berdampak kepada lingkungan dan mencari alternatif siklus hidup yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini menentukan dampak lingkungan hidup dari tiap proses manufaktur dan daur ulang, lalu menentukan proses yang akan dikembangkan menjadi lebih ramah lingkungan serta biaya yang dibutuhkan dalam tiap tahapan. Penelitian memodelkan permasalahan dengan menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA) untuk menganalisa faktor lingkungan dan cost analysis untuk menghitung faktor biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan tinta SiO2 ramah lingkungan akan mengurangi 13.06% dampak lingkungan seperti; climate change, acidification, gangguan pernafasan, dan fossil fuel lalu mengurangi biaya secara keseluruhan sebanyak Rp 24,628.52 per 1000 botol setiap melewati siklus1000 produk.

---

Plastic waste problem in Jakarta increasingly piling up, it is estimated that in 2021 TPST Bantar Gebang is no longer able to accommodate the garbage of citizens of Jakarta. The plastic waste itself is dominated by post-use consumer from the FMCG sector. In fact, Law No. 18/2008 on Waste Management Article 15 regulates the obligation to manage consumer waste that is difficult for the company to decompose, but very few implement it. This research discusses the environmental impact of a product’s life cycle and looking for a greener life cycle. This research determines the environmental impact of every manufacturing and recycling process, then determines the process to be developed to be more environmentally friendly and the costs involved in each stage. Life Cycle Analysis (LCA) is then developed to analyse environmental effect and cost analysis is developed to calculate cost factors. The results showed that using environmentally friendly SiO2 ink would reduce 13.06% environmental impacts such as; climate change, acidification, respiratory problems, and fossil fuels then reduce overall costs by Rp. 24,628.52 per 1000 bottles every 1,000 product cycles."

"Penelitian ini merupakan studi awal mengenai model asuransi kerugian syariah untuk lindung nilai risiko nilai tukar. Model penelitian ini menyajikan model asuransi syariah untuk melindungi nilai transaksi perdagangan International dari risiko nilai tukar dengan membuat simulasi dan evaluasi terhadap model asuransi kerugian syariah yang berperan sebagai lindung nilai risiko nilai tukar dengan konsep takafuli (tabarru') dan investasi. Pembuatan model dan mekanisme lindung nilai syariah yang dapat berperan melindungi investor dari risiko nilai tukar serta penentuan nilai premi yang wajar agar memberikan profit bagi investor dan bagi perusahaan asuransi syariah adalah tujuan dari pembualan model pada penelitian ini.Hasil penelitian menghasilkan tujuh variabel yang paling krusial dalam asuransi syariah untuk lindung nilai risiko nilai tukar adalah : 1. jumlah unit, 2. kurs transaksi (current kurs), 3. premi rate, 4. nilai bagi hasil untuk tabarru' , 5. domestic interest rate, 6. interest rate USD, dan 7. kurs jatuh tempo (actual kurs).Model penelitian dengan menggunakan metodologi system dynamics ini dapat merupakan alat kontrol dan kebijakan simulasi bagi manajemen perusahaan asuransi dan bagi investor terhadap risiko nilai tukar untuk Oengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka melindungi transaksi ataupun hutang dalam mata uang asing serta berfungsi juga meningkatkan profit perusahaan dengan penentuan nilai premi yang tepat bagi investor dan bagi hasil yang menguntungkan pihak investor namun tidak merugikan perusahaan asuransi.

---

This research is a preliminary study on sharia insurance for exchange rate risk hedging. The model provides a mechanism of sharia insurance model for hedging exchange rate risk using takafid (tabarru instrument and investment.

The result of this study shows that there are seven variables which are critical in determining the premium of insurance, namely are 1) unit of transactions, 2) current exchange rate, 3) premium rate, 4) sharing in Tabarruk, 5) domestic interest rate, 6) foreign interest rate, and 7) expected future exchange rate.

By using system dynamics methodology it was found that the model can be used as 1) tools for controlling of exchange rate risk, and 2) tools for assisting in decision making and policy simulation."

"Sampah elektronik di Indonesia terus bertambah dengan laju yang mengkhawatirkan. Diperkirakan pada tahun 2040, jumlah limbah elektronik yang dihasilkan akan mencapai hampir dua kali lipat dari jumlah saat ini. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini secara langsung atau tidak akan berdampak negatif pada aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, masyarakat, dan ekonomi. Saat ini upaya pengelolaan limbah elektronik di Indonesia masih mengandalkan aturan umum yang tidak secara khusus mengatur e-waste. Selain itu, belum ada penelitian yang membahas strategi pengelolaan e-waste di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Untuk mengisi celah ini, artikel ini bertujuan mengembangkan model strategi pengelolaan limbah elektronik yang relevan untuk diterapkan di Indonesia dari perspektif multi-aktor. Tahap awal penelitian ini adalah mengumpulkan strategi pengelolaan e-waste yang pernah diterapkan atau diusulkan dari berbagai literatur. Selanjutnya, daftar strategi yang telah dikumpulkan dinilai relevansinya oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan pengelolaan e-waste. Kemudian, proses validasi dilakukan dengan menggunakan metode Content Validity Index (CVI), dimana hasil dari metode ini akan menunjukkan konsensus dan daftar strategi yang valid. Setelah itu, daftar strategi yang valid diolah menggunakan metode interpretive structural modeling (ISM), sehingga menghasilkan sebuah model strategi yang hirarkis. Dari penelitian ini diketahui terdapat 26 strategi valid yang dapat diterapkan di Indonesia dan dua strategi kunci yang menjadi penggerak utama sistem pengelolaan sampah elektronik di Indonesia. Hasil penelitian ini penting bagi pembuat kebijakan dan peneliti di masa depan.

---

Electronic waste in Indonesia continues to grow at an alarming rate. It is estimated that by 2040, the amount of e-waste generated will reach almost double the current amount. If not addressed, this condition will directly or indirectly negatively impact life aspects such as the environment, health, society, and economy. Currently, Indonesia's e-waste management efforts still rely on general rules that do not specifically regulate e-waste. In addition, no research discusses e-waste management strategies in Indonesia from a multi-actor perspective. To fill this gap, this article aims to develop a relevant e-waste management strategy model to be implemented in Indonesia from a multi-actor perspective. The initial stage of this research is to collect e-waste management strategies implemented or proposed from various works of literature. Furthermore, the list of strategies that have been collected is assessed for their relevance by the stakeholders involved in the decision-making of e-waste management. Then, the validation process is carried out using the content validity index (CVI) method, where the results of this method will show consensus and valid strategies. After that, a list of valid strategies is processed using an interpretive structural modeling (ISM) method, resulting in a hierarchical strategy model. From this research, it is known that 26 valid strategies can be implemented in Indonesia and two key strategies that are the main drivers of the electronic waste management system in Indonesia. The result of this study is essential for policymakers and researchers in the future."

"Berbagai metode tersedia untuk memulihkan logam berharga yang terkandung di dalam limbah elektronik. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk memulihkan logam berharga dalam Waste Printed Circuit Boards (WPCB), komponen paling berharga di dalam produk elektronik, adalah dengan proses pirometalurgi melalui peleburan tembaga hitam (black copper smelting). Penelitian ini akan menganalisis secara tekno-ekonomi usulan model pengelolaan daur ulang WPCB yang layak untuk diterapkan di Indonesia menggunakan proses black copper smelting dalam skala kecil, 10.000 ton per tahun, dengan fokus terhadap sumber limbah elektronik yang berasal dari Pulau Jawa yang menyumbang 56% dari total limbah elektronik di Indonesia. Berdasarkan perhitungan ekonomi, usulan model yang dianggap layak adalah pengelolaan e-waste yang dikelola mulai dari pengumpulan e-waste dari konsumen hingga WPCB didaur ulang di fasilitas daur ulang atau dengan kata lain seluruh proses pengelolaan e-waste secara keseluruhan dilakukan oleh sektor formal.

---

Various methods are available to recover valuable metals contained in e-waste. One method widely used to recover valuable metals in Waste Printed Circuit Boards (WPCB), the most valuable electronic product components, is pyrometallurgical processes through black copper smelting. This research will techno-economically analyze the proposed WPCB recycling management model that is feasible to implement in Indonesia using a small-scale black copper smelting process, 10,000 tons per year, with a focus on sources of electronic waste originating from Java Island, which accounts for 56% of total e-waste in Indonesia. Based on economic calculations, the proposed model that is considered feasible is e-waste management which is managed from collecting e-waste from consumers to WPCB being recycled at recycling facilities. In other words, the formal sector carries out the whole process of e-waste management."