Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini tentang implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, jenis penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk I dan H section dari baja paduan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan berdasarkan variabel idealized policy sebagai kebijakan yang ideal terdapat kebijakan formal dan program untuk mencapai tujuan. Pada variabel target group, kebijakan bea masuk tindakan pengamaan berpengaruh bagi importir terkait dengan biaya, serta bagi industri baja untuk pulih dari kerugian. Pada variabel implementing group, penerapan kebijakan perpanjangan bea masuk tindakan pengamanan memiliki kendala terkait dengan dwelling time dan pemeriksaan barang impor di pelabuhan. Pada variabel environmental factor, implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan dipengaruhii oleh produksi baja global serta dukungan pemerintah untuk keseimbangan ekspor impor pada neraca perdagangan. Untuk mengoptimalkan tujuan kebijakan bea masuk tindakan pengamanan, sebaiknya buat peraturan khusus mengenai pengawasan yang dilakukan oleh kementerian terkait, terhadap penyesuaian struktural industri dalam negeri.

---

ABSTRACTThis research analyzes the policy Implementation of Extension Import Duties Safeguards Policy To Import Products I and H section from Parts Other Alloy Steel. This research conducted by post positivist, approach with descriptive purpose, and it is use to analyzes the implementation policy regard safeguards important products I and H from parts other alloy steel. The results of this study indicates the policy of implementing security duties based on idealized policy variables as ideal policies that have formal policies and programs to achieve goals. In the target group variables, import duty policies prioritize importers and the steel industry is able to recover the losses. In the implementing group variable, the implementation of the policy that adding security duties is related to dwelling time and is to the inspection of important goods at the port. On environmental factor variables, the implementation of the imposition of security duties related to global steel production and government support for trade of balance. To optimize the aims of import duties safeguards policy, special regulations should be about supervision carried out byrelevant ministries, to structural adjustment of domestic industry."

"Sejak berlakunya perjanjian ACFTA banyak sekali barang impor ditemukan terutama dari Cina yaitu berupa baja jenis I dan H section dari baja paduan lainnya, yang telah melukan kegiatan ekspor ke Indonesia. Sebab terjadinya lonjakan barang impor I dan H section dari baja paduan lainnya, yaitu adanya harga produk impor I dan H section carbon steel (terutama dari Cina) yang tidak wajar, serta adanya ketidak konsisten untuk menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib dengan bahan baku baja paduan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan adanya lonjakan barang impor I dan H section yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri baja dalam negeri, maka pemerintah harus mengambil kebijakan untuk mengatasinya, yaitu dengan mengenakan tindakan pengamanan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.010/2015 diperpanjang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.010/2018, dan menerapkan wajib SNI.  Dengan beragamnya subyek perjanjian perdagangan bebas pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengikuti dan menandatangani kesepakatan perdagangan dengan negara lain, termasuk mempertimbangkan untung rugi serta dampak hukum maupun dampak yang mungkin akan ditimbulkan, dan pemerintah juga harus menyiapkan strategi sebelum melakukan atau mengikuti suatu perjanjian kerja sama dengan negara lain. Selain itu pemerintah juga harus melalukan pembaruan teknologi untuk industri baja agar bisa bersaing dengan industri baja internasional.

---

Since the enactment of the ACFTA agreement, many imported goods have been found, especially from China, in the form of steel types I and H Section from other alloy steels, which have been exporting to Indonesia. The cause of the surge in imported goods I and H Section from other alloy steels, namely the unreasonable prices for imported products I and H section carbon steel (especially from China), and the inconsistency in applying the mandatory Indonesian National Standard (SNI) with raw materials. alloy steel. In writing this thesis, the author uses a research method with a normative juridical approach. With the surge in imported goods I and H Section which caused loss or threat of loss to the domestic steel industry, the government had to take a policy to overcome it, namely by imposing security measures in the form of Regulation of the Minister of Finance (PMK) Number 12/PMK.010/ 2015 being extended. with Regulation of the Minister of Finance Number 2/PMK.010/2018, and applying compulsory SNI. With the variety of subjects of free trade agreements, the government needs to conduct a study before entering into and signing trade agreements with other countries, including considering the pros and cons and the legal impacts and impacts that may be caused, and the government must also prepare a strategy before entering into or following a cooperation agreement. with other countries."

"Penelitian ini meneliti tentang implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan pada impor produk paku. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor paku dari luar negeri yang mengakibatkan terjadinya kerugian serius pada industri dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tujuan penelitiannya bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan implementasi pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sama dengan tahapan pengenaan bea masuk impor normal, yang membedakan hanyalah tambahan pembayaran pajak beserta dokumen yang dibutuhkan dan kendala yang dialami dalam penerapan ini adalah masalah sosialisasi. Pengawasan dalam kebijakan ini dilakukan oleh tiga instansi yaitu DJBC, BKF dan KPPI. Pencapaian yang telah diperoleh adalah menurunnya jumlah impor paku dan industri dalam negeri mampu memulihkan kerugian. Pengenaan BMTP ini akan lebih lengkap jika didampingi dengan kebijakan lain yang mampu membuat industri paku dalam negeri mampu bersaing dengan industri luar negeri.

---

This thesis analyzes the Implementation of The Imposition of Import Duties Safeguard's Policy Against Nails Import Products. This policy is issued as a nail surging imports from abroad, which caused serious losses to the domestic industry. This thesis uses a qualitative approach and the research purpose is descriptive. The result indicates that the implementation stage of the imposition of import duties safeguard is the same as the implementation stage of the imposition of import duties normally. However, the requirement documents are different. Constraints experienced in the implementation are a matter of socialization to the importers. Monitoring is conducted by DJBC, BKF and KPPI. Achievements that have been obtained are the nail import is significantly decreasing and the domestic industry is able to recover the losses. Imposition of BMTP is considered to be more completed if accompanied by the other policies that can make the domestic nails industries are able to compete with foreign industries."

"Lonjakan impor kain yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019 menyebabkan industri kain dalam negeri menderita. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan dalam rangka tindakan pengamanan atas produk kain. Kebijakan ini ditetapkan dalam bentuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang dikenakan atas impor produk kain. Penelitian ini meneliti mengenai implementasi dari pengenaan kebijakan BMTP dalam rangka mengendalikan lonjakan serta melindungi industri kain dalam negeri atas impor produk kain. Penetapan kebijakan ini didasari oleh permohonan dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia atas adanya lonjakan impor produk kain yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri kain dalam negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan BMTP atas impor produk kain serta kendala yang terjadi saat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data, yakni studi lapangan melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan BMTP atas produk kain tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan ditetapkannya kebijakan ini yaitu melindungi industri kain dalam negeri dari kerugian. Hal ini dikarenakan injury yang dialami oleh industri kain di Indonesia yang cukup signifikan akibat masih terkendala dalam sosialisasi serta belum terdapatnya peraturan pendukung dalam implementasi kebijakan BMTP atas produk kain di Indonesia.

---

The surge in fabric imports that occurred in Indonesia from 2018 to 2019 caused the domestic fabric industry to suffer. The Indonesian government then established a policy aimed at securing fabric products. This policy was implemented in the form of Import Duty Security Measures (BMTP) imposed on imported fabric products. This study examines the implementation of the BMTP policy in controlling the surge and protecting the domestic fabric industry from imported fabric products. The policy was enacted based on a request from the Indonesian Textile Association, citing a significant surge in fabric product imports that caused serious losses to the domestic fabric industry. The aim of this study is to describe and analyze the implementation of the BMTP policy on imported fabric products and the challenges encountered during its implementation. The study adopts a post-positivist approach with data collection techniques, including field studies through in-depth interviews and literature review. The findings of this study indicate that the implementation of the BMTP policy on fabric products is not fully aligned with its intended goal of protecting the domestic fabric industry from losses. This is due to the significant injury suffered by the fabric industry in Indonesia, primarily caused by constraints in socialization efforts and the absence of supporting regulations for implementing the BMTP policy on fabric products in Indonesia."

"[ABSTRAKPenelitian ini meneliti tentang implementasi pengenaan tindakan pengamanan (safeguard) dalam melindungi industri dalam negeri terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan. Kebijakan ini dikeluarkan seiring melonjaknya impor produk tersebut sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius pada industri dalam negeri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) telah sesuai dengan aturan di dalam Agreement on Safeguards dan memenuhi kriteria: adanya lonjakan impor, adanya kerugian atau ancaman kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian atau ancaman kerugian. Berdasarkan data impor tahun 2014 ? 2015 dapat disimpulkan bahwa penerapan BMTP bagi produk tersebut telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menahan lonjakan impor.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports;This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 ? 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports, This thesis analyzes the implementation of safeguard measures in protecting domestic industry against import of product flat-rolled of iron or non-alloy steel. This policy is issued as soaring imports of these products that result in serious injury or threat of serious injury on the domestic industry. These results indicate that the adoption of Safeguard Measures Import Duty (BMTP) in accordance with the rules in the Agreement on Safeguards and following the criteria: increase imports, serious injury or threat of serious injury, and the causal link between increase imports and serious injury or threat of serious injury. Based on data imports in 2014 – 2015, it can be concluded that the application of BMTP for these products have a significant impact in restraining the increase in imports]"

"[Perdagangan bebas yang berkembang saat ini mengakibatkan perpindahan barang antar negara menjadi mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sektor industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Salah satu industri yang diproyeksikan untuk berkembang adalah industri elektronika. Penelitian ini fokus kepada kebijakan bea masuk yang berlaku di industri elektronika dan dievaluasi menggunakan kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, serta ketepatan khususnya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah fasilitas BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan agar tujuan untuk meningkatkan daya saing industri elektronika dapat tercapai secara maksimal.;Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose., Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose.]"

"Pertumbuhan sektor industri manufaktur Indonesia yang cukup tinggi, menyebabkan permintaan terhadap bahan baku industri, antara lain berupa besi dan baja serta barang logam lainnya juga meningkat. Baja nir karat sebagai bahan baku industri tertentu juga mengalami kenaikan permintaan yang cukup tinggi dikarenakan sifatnya yang serba guna dan sifat ketahanannya terhadap karat yang baik. Kekayaan alam Indonesia berupa hasil tambang nikel dengan jumlah cadangan yang cukup besar, menjadikan Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi produsen baja nir karat. Dengan memandang industri baja nir karat sebagai suatn industri manufaktur, maka perlu dilakukan suatu langkah-langkah perencanaan pembangunan industri ini berdasarkan tahapan-tahapan pada suatu proses pengembangan produk baru. Sebagai tahap awal dari proses ini adalah tahapan perumusan konsep definisi bisnis dan definisi produk yang dilakukan berdasarkan analisa pasar baja nir karat di Indonesia dan kemungkinannya untuk dapat menjadi komoditi ekspor. Definisi bisnis dan definisi produk ini menghasilkan suatu deskripsi mengenai standar dan bentuk geometri produk Ibaja nir karat yang akan dikembangkan, beserta Strategi pendirian industri ini di Indonesia. Dari tahapan perumusan konsep ini, maka dapat dilanjutkan kepada pemilihan proses produksi dan perencanaan secara lebih detil bagi pembangunan industri baja nir karat di Indonesia."

"Persaingan bisnis di dalam industri baja berpotensi untuk berkembang di masa yang akan datang, terutama di pasar Indonesia. Permasalaahn yang terkait dengan topik ini adalah "Apakah terdapat hubungan antara demand, harga baja HRC domestik, dan kurs dollar terhadap penjualan HRC di PT Krakatau Steel (Persero), tbk?" Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian ekspalantif dengan tujuan penelitian adalah sebagai penelitian murni. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa 17,2 persen variasi dari penjualan HRC dapat dijelaskan melalui ketiga variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi meskipun hubungannya lemah. Sementara sisanya sebesar 82,8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diketahui.

---

Business rivalry in steel industry has been potentially growing in the future. The issue that related with the topic is "Are there any relation between demand, HRC domestic price and dollar exchange rate against HRC sales at PT Krakatau Steel Persero, tbk.?" This research is classified as an explanation research wand the purpose is pure reseacrh. The result indicates that 17.2 percent of the variations of HRC Sales can be explained by three independent variables used in the regression equation though the correlation is weak. While the rest of 82.8 percent are explained by another unknown variable."