Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis tentang motif pemerintah Indonesia dalam pembentukan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA merupakan kerja sama ekonomi bilateral yang dijalin antara Indonesia dan Australia. Perjanjian ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Sebagai negara mitra yang berdekatan secara geografis, kemitraan strategis ini akan memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia dan Australia. Tesis ini menggunakan teori motif dalam menjalin kerja sama internasional menurut Mireya Solis dan Saori N. Katada untuk menganalisis motif pemerintah Indonesia dalam menjalin IA-CEPA. Menurut Solis dan Katada, motif suatu negara menjalin kerja sama dapat terbagi menjadi tiga motif yaitu motif ekonomi, keamanan, dan leverage. Penelitian ini memfokuskan pada motif ekonomi dan keamanan yang melatarbelakangi Indonesia dalam pembentukan IA-CEPA. Motif ekonomi Indonesia dalam implementasi IA-CEPA dapat dilakukan melalui perluasan akses pasar melalui liberalisasi perdagangan bebas barang, jasa, serta investasi. Sedangkan motif keamanan dalam pembentukan kemitraan adalah untuk memperkuat status keamanan dan meningkatkan citra Internasional.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dengan adanya IA-CEPA Indonesia mendapatkan keuntungan dalam perluasan akses pasar di Australia karena penghapusan tarif hingga 0% dilakukan oleh Australia pada seluruh pos tarif impor asal Indonesia. Peningkatan volume perdagangan dan investasi juga dirasakan sangat signifikan karena IA-CEPA memberikan rasa kepercayaan bagi kedua negara untuk saling terbuka dalam menjalin kerja sama. Motif keamanan juga menjadi latar belakang Indonesia dalam menjalin kerja sama ini. Dengan bekerja sama dengan negara maju seperti Australia dapat meningkatkan kepercayaan dunia Internasional untuk dapat menjalin kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia. Kemitraan yang strategis dapat memberikan Indonesia transfer teknologi dibidang pertahanan dan persenjataan.

---

This study analyzes the motives of the Indonesian government in establishing the Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. IA-CEPA is bilateral economic cooperation that is created between Indonesia and Australia. This agreement was first launched in 2010 with the aim of improving economic relations between the two countries. As a geographically close partner country, this strategic partnership will provide many benefits for Indonesia and Australia. This study uses motive theory in establishing international cooperation according to Mireya Solis and Saori N. Katada to analyze the motives of the Indonesian government in establishing the IA-CEPA. According to Solis and Katada, a country`s motives for establishing cooperation can be divided into three motives namely economic motives, security, and leverage. This research focuses on economic and security motives underlying Indonesia in the formation of the IA-CEPA. Indonesia's economic motives in implementing IA-CEPA can be done through expanding market access through liberalization of free trade in goods, services, and investments. While the security motive in forming partnerships is to strengthen security status and enhance the image of the International.

The results of this study indicate that the presence of the IA-CEPA Indonesia benefited from expanding market access in Australia because the elimination of tariffs by 0% was carried out by Australia at all import tariff posts from Indonesia. The increase in the volume of trade and investment was also felt to be very significant because the IA-CEPA provided a sense of trust for the two countries to be mutually open in collaborating. The security motive is also Indonesia's background in establishing this partnership. Working with developed countries such as Australia can increase international confidence in the world to be able to establish wider cooperation with Indonesia. A strategic partnership can provide Indonesia with the transfer of technology in the field of defense and weaponry."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah soft power China dapat mempengaruhi pembentukan preferensi reunifikasi damai Taiwan. Ketika Taiwan mengalami resesi terburuk dalam sejarah oleh karena krisis ekonomi global pada tahun 2008, China menjadikan hal tersebut sebagai peluang untuk membantu permasalahan ekonomi Taiwan melalui Economic Corporation Framework Agreement (ECFA). Kerjasama ekonomi ini dimanfaatkan oleh China untuk mempengaruhi Taiwan melakukan apa yang diinginkan oleh China, yakni reunifikasi damai. Dalam penelitian ini, teori soft power Joshua Kurlantzick digunakan untuk membangun hipotesis, melakukan pengamatan sampai dengan menguji data. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan analisa data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ECFA sebagai soft power China mampu mempengaruhi pembentukan preferensi reunifikasi damai Taiwan melalui pengakuan Taiwan terhadap prinsip One China. Dimana semakin ECFA memberikan manfaat bagi Taiwan, maka semakin tinggi pula preferensi reunifikasi damai Taiwan melalui pengakuan prinsip One China.

---

ABSTRACT

The study was conducted to determine whether China?s soft power may affect Taiwan's preferences of peaceful reunification. As Taiwan suffered the worst recession in history due to global economic crisis in 2008, China saw ​​it as an opportunity to help Taiwan's economic problems through Economic Corporation Framework Agreement (ECFA). The economic cooperation is used by China to influence Taiwan to do what is desired by China, peaceful reunification. In this study, Joshua Kurlantzick?s soft power theory was applied to build the hypotheses, conduct observations and test the data. The author applied descriptive qualitative method by analyzing secondary data. Results from the study showed that the ECFA as China?s soft power was able to influence Taiwan preferences of peaceful reunification by recognition of One China principle. The higher ECFA benefits Taiwan, the higher Taiwan?s preference to peaceful unification through recognition of One China Principle."

"Sebagai negara dengan perekonomian yang berada di ranking keenam belas di dunia pada tahun 2018, kerjasama perdagangan internasional merupakan hal penting bagi Indonesia. Kerjasama perdagangan internasional pada awalnya hanya difokuskan pada negara-negara yang menjadi mitra dagang utama saja, baik dalam skala global maupun regional seperti ASEAN. Pada perkembangannya, Indonesia juga membuka diri dengan menjalin kerjasama perdagangan bebas atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan negara lain di luar kawasan yaitu Chile yang terletak di kawasan Amerika Latin. Akan tetapi jika ditinjau dari perdagangan internasional, nilai perdagangan antara Indonesia dan Chile tidak signifikan dibanding dengan negara lainnya yang berada di kawasan tersebut seperti Brazil dan Argentina. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Indonesia justru menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Chile dalam skema Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA)? Melalui pendekatan kualitatif (studi literatur dan wawancara) dengan menggunakan teori pemilihan Mitra FTA oleh Solis dan Katada (2008), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif keterlibatan Indonesia dalam IC-CEPA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tiga motif atas keterlibatannya dalam IC-CEPA. Pertama, motif ekonomi, yakni untuk mendapatkan akses pasar bagi produk manufaktur khususnya produk unggulan alas kaki dan menghindari adanya trade diversion. Kedua, motif politik yaitu untuk meningkatkan status Indonesia melalui upaya menjadi trade hub bagi kawasan Amerika Latin di Asia Tengara. Ketiga, motif leverage yakni untuk meningkatkan kapasitas Indonesia di sektor pertanian mengingat Chile merupakan salah satu negara memiliki sistem pengelolaan sektor pertanian yang terbaik di dunia.

---

As a country with sixteenth economic ranking in the world (2018), international trade is important for Indonesia. The cooperation is initially focused on countries which become the main trading partners, both on a global and regional scale such as ASEAN. On its development, Indonesia also opened up by establishing a Free Trade Cooperation (FTA) or Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) with other countries outside the region such as Chile in which it's located in Latin America. However, in terms of international trade, the total value of trade between Indonesia and Chile is small and unlike the trading with other countries in the same region. This matter then raises question, why Indonesia establish free trade cooperation with Chile in the Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA) scheme? Through a qualitative approach (literature study and interview) using the theory of FTA partner selection by Solis and Katada (2008), this study aims to analyze the Indonesian motives behind its involvement and its decision to sign the IC-CEPA cooperation with Chile. The results of this study find that Indonesia has three motives for its involvement in IC-CEPA. First, economic motives, those are the need to export its manufactured products, particularly footwear and to avoid trade diversion. Second, political motive, that is to improve Indonesia's status through its efforts by becoming a trade hub for the Latin America countries in Southeast Asian regions. Third, leverage motive, that is to build Indonesia's capacity in the agricultural sector, considering that Chile is one of the countries with the best agricultural sector management system in the world."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Indonesia menyepakati liberalisasi perdagangan pada sektor perikanan dalam kerja sama Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA). Penelitian ini menggunakan dua konsep. Pertama adalah Society Centered Approached yang dikemukakan oleh Thomas Oatley kemudian yang kedua adalah Two Level Game yang dikemukakan oleh Robert D. Putnam. Adapun metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan studi literatur dan wawancara sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Penelitian ini menemukan bahwa kelompok kepentingan untuk tujuan umum membentuk aksi kolektif berupa siaran pers bersama yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia guna meninjau kembali kesepakatan sektor perikanan dan IE-CEPA. Berdasarkan negosiasi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dengan pemerintah dapat dilihat bahwa perjanjian yang disepakati mencerminkan kepentingan kelompok ekonomi. Berdasarkan preferensi negosiator Indonesia liberalisasi perdagangan yang dibentuk dalam IE-CEPA dilandaskan pada tiga alasan utama. Pertama, EFTA merupakan kelompok negara yang memiliki daya beli yang tinggi. Kedua, IE-CEPA merupakan milestone Indonesia untuk memasuki pasar Kawasan Eropa. Kemudian yang terakhir berdasarkan request dan offer pada sektor perikanan, negosiator Indonesia memfokuskan negosiasinya pada peningkatan kapasitas guna meningkatkan mutu perikanan Indonesia di pasar Kawasan Eropa dan Amerika. Berdasarkan hal tersebut pada akhirnya mendorong Indonesia untuk meliberalisasi sektor perikanan dalam kerjasama IE-CEPA.

---

This study aims to analyze the reason of Indonesia agreed toward liberalization of the fisheries sector in the Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE- CEPA). This study uses two concepts. The first is the Society Centered Approach proposed by Thomas Oatley then the second is the Two Level Game that proposed by Robert D. Putnam. The methodology used in this study is a qualitative method with literature studies and interviews as instruments in collecting the data. This study found that interest groups for the general purpose are forming a collective action in the form of a joint press release addressed to the Government of Indonesia to review the fisheries sector agreement and the IE-CEPA. Based on the negotiations conducted by the interest groups with the government, the agreements reflect the interests of the economic groups. Based on the preferences of Indonesian negotiators, the trade liberalization established in the IE-CEPA is based on three main reasons. First, EFTA is a group of countries that have high purchasing power. Second, IE-CEPA is a milestone for Indonesia to enter the European Region market. Then finally, based on requests and offers in the fisheries sector, Indonesian negotiators focused their negotiations on capacity building to improve the quality of Indonesian fisheries in the European and American markets. Based on the result, it encourages Indonesia to liberalize the fisheries sector in the IE-CEPA."

"Indonesia dan Jepang sepakat membentuk kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tanggal 13 Juli 2008 dengan mengikutsertakan sektor otomotif. Hal ini mengundang pertanyaan karena Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif seperti infrastruktur memadai, tenaga kerja terampil, dan teknologi yang dapat bersaing dengan negara lain. Melalui penelaahan terhadap konsep FTA, trickle down, dan spillover effect, didukung wawancara dengan beberapa institusi, ditemukan bahwa Indonesia menginginkan investasi dan penurunan tarif, peningkatan bargaining power, perluasan akses pasar, serta transfer teknologi. Kelima hal tersebut menjadi alasan yang mendasari disepakatinya sektor otomotif dalam kerjasama IJEPA. Sektor otomotif Indoesia juga memiliki nilai strategis dan berpotensi sebagai pasar otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara sehingga Jepang pun berniat menjalin kerjasama otomotif dengan Indonesia.

---

Indonesia and Japan agreed to establish a bilateral cooperation called an Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on July 13 2008 that include automotive sector. But it had problems, because Indonesia did not have a comparative advantage such as adequate infrastructure, skilled labor, and technology that can compete with other countries. That's why, this research use FTA, trickle down, spillover effect cncept, and backep up interview with several institutions to analyse problem it. There are five reasons of the Government of Indonesia to agree on automotive sector in IJEPA like Indonesia wants investment and tariff reduction, increased bargaining power, expanding market, as well as technology transferr. Indonesia automotive sector also has strategic value and potential as the largest automotive market in Southeast Asia. Because of that, Japan joins in automotive cooperation with Indonesia."

"ABSTRAKIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral yang pertama untuk Indonesia. IJEPA diharapkan mampu meningkatkan kompetisi industri manufaktur Indonesia karena telah disepakatinya fasilitas khusus untuk peningkatan kapasitas dan daya saing industri manufaktur, yaitu USDFS dan MIDEC. Setelah implementasi IJEPA, Price-cost margins (PCM) Indonesia berfluktuasi setelah IJEPA. Price-cost margins telah digunakan sebagai indikator persaingan, dikarenakan PCM berhubungan dengan keuntungan rata-rata di sebuah industri.. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi IJEPA terhadap PCM industri manufaktur Indonesia dengan menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2004 ? 2012. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IJEPA mampu menurunkan PCM industri manufaktur Indonesia dengan efisiensi faktor input produksi, penurunan biaya bahan baku industri, dan pencapaian skala ekonomi pada industri tertentu.

---

ABSTRACT

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is the first bilateral economic agreement for Indonesia. IJEPA is expected to increase Indonesia manufacture industry competition because of the establishment of preferential facilities of capacity building and competition for manufacturing industry in Indonesia, they are USDFS and MIDEC. Post implementation of IJEPA, Price-cost margins (PCM) fluctuated. PCM has been generally used as a competition indicator, because PCM related to average profit of an industry. This study analyzes the impact of IJEPA implementation on PCM of manufacture industry in Indonesia using panel data of large and small industry within 2004 ? 2012 periods. The result of this study conclude that IJEPA able to make PCM of manufacture industry fall through efficiency of input factors use, the cost of materials price downfall, and economies of scale in certain industries."

"Pada tahun 2005, India dan Indonesia tertarik untuk membangun kerjasama ekonomi dengan menginisiasi Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA). Namun, 15 tahun berlalu, Indonesia dan India belum sama sekali menandatangani kesepakatan ekonomi II-CECA. Penelitian itu mencoba untuk menjawab penyebab belum adanya kesepakatan II-CECA. Dengan menggunakan studi literatur melalu pendekatan kualitatif, penelitian ini mencoba menganalisis fenomena ini dengan menggunakan pendekatan Society Centred Approach (Moravscik, 1998) dan faktor domestik yang mempengeruhi kebijakan luar negeri (Hiscox, 2017). Penelitian ini menemukan fakta bahwa kondisi politik domestik India berpengaruh terhadap mandegnya perjanjian II-CECA. Kondisi tersebut berupa adanya 1) pergantian kepemimpinan dari INC ke BJP, 2) perbedaan persepsi politik antara kedua partai, dan kelompok kepentingan berpengaruh seperti kaum Nasionalis Hindu. Penelitian ini juga membuktikan bahwa ormas nasionalis Hindu di India memiliki pengaruh yang kuat di pemerintahan Modi, terutama di bidang kebijakan ekonomi luar negeri karena memiliki akses langsung ke kekuasaan lewat partai politik BJP.

---

In 2005, India and Indonesia initiated talks about Indonesia-India Economic Comprehensive Agreement (II-CECA) to strengthen the economic relations between the two countries. However, 15 years on, Indonesia and India have yet to sign the II-CECA economic agreement. This study examines this stagnation by looking at the domestic sources of foreign economic policy. With literature study and qualitative method, this research shall analyze the phenomenon using society centred approach (Moravscik, 1998) and domestic factor that influences economic foreign policy (Hiscox, 2017). This thesis argues that India's domestic factors contributed significantly to the stagnation of the II-CECA agreement. These factors are: (1) National leadership change from INC to BJP; (2) different political preferences among BJP and INC politians, and (3) the influence of powerful interest group such as the Hindu Nationalists. This research also proves that Hindu nationalist movement in India has a strong influence in the Modi’s government, through BJP, including in foreign economic policy."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi special and differentialtreatment di dalam IJEPA sebagai sarana pembangunan dalam bentuk bantuanteknis dan kerjasama dari Jepang kepada Indonesia untuk mencapai tujuannya yaitumembangun melalui perdagangan internasional. Hal tersebut diberikan karena padadasarnya Indonesia mengalami kerugian secara intrinsik akibat liberalisasi IJEPA.Bantuan tersebut berupa pengembangan manufaktur atau yang disebut denganMIDEC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajiannormatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MIDEC sebagaisebuah bentuk special and differential treatment di dalam IJEPA belumdilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan lemahnya landasan hukumdalam segi pengaturan tanggung jawab pelaksana dan pengawasan organisasiMIDEC terhadap kegiatan MIDEC, pengaturan pembiayaan MIDEC, danpenetapan program/roadmap yang kurang terperinci.Disis lain, implementasi MIDEC selama 5 tahun memberikan pengaruhterhadap perdagangan barang di Indonesia, antara lain perbaikan standard kualitasproduk manufaktur (elektronik, besi, otomotif), penurunan harga domestik produkmanufaktur di Indonesia, dan meningkatkan nilai ekspor beberapa barangmanufaktur dalam program MIDEC (seperti otomotif dan elektronik). Penelitian inijuga menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukanrenegosiasi terkait hal tersebut di atas serta memanfaatkan program MIDEC secaramaksimal bagi seluruh stakeholder di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of special and differential treatmentin the IJEPA as a means of development in the form of technical assistance andcooperation from Japan to Indonesia to achieve its goal of building throughinternational trade. It is given because basically Indonesia experienced a loss dueto liberalization IJEPA intrinsically. Assistance in the form of manufacturing ordevelopment called MIDEC. This study is a qualitative study using normativestudy. The results of this study indicate that the implementation MIDEC as a formof special and differential treatment in the IJEPA not yet fully implemented. Thisis due to a weak legal basis in terms of regulation and oversight responsibilities ofimplementing the activities of MIDEC by the MIDEC organization, MIDECfinancing arrangements, and the establishment of a program /roadmap that lackdetail.On other hand, the implementation MIDEC for 5 years to gave effect to tradegoods in Indonesia, among others, improvement of standards of quality ofmanufactured products (electronics, steel, automotive), the decline in domesticprices of manufactured products in Indonesia, and increase the value of exports ofmanufactured goods in the program MIDEC (such as automotive and electronics).This study also suggested that the Government of the Republic of Indonesia torenegotiate related to the above as well as maximally utilize MIDEC program forall stakeholders in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan India memilih Korea Selatansebagai negara pertama di Asia Timur dalam Comprehensive EconomicPartnership Agreement (CEPA). Dalam pemaparannya, akan dibandingkanhubungan politik dan ekonomi antara India dengan tiga negara di Asia Timur,yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya adalah untuk mengetahuiposisi penting Korea Selatan di mata India dari dua negara yang lain. Selanjutnya,akan dianalisis dua faktor internal, yaitu kebijakan Look East dan kebutuhan Indiaakan energi nuklir, serta satu faktor eksternal, yaitu dominasi China di kawasanASEAN dan sekitarnya, yang mendorong India meresmikan CEPA dengan KoreaSelatan.

---

ABSTRACTThis study aims to explain India’s objective in choosing South Korea as the firstcountry in East Asia on Comprehensive Economic Partnership Agreement(CEPA). On the presentation, the political and economic relations between Indiaand three East Asia countries, namely China, Japan, and South Korea, will becompared. The purpose is to find out South Korea’s important position fromIndia’s point of view if compared to the other two countries. Then, there will beanalysis of two internal factors, namely Look East Policy and India’s needs fornuclear energy, as well as one external factor, namely China domination inASEAN region and beyond, which encourage India to sign CEPA with SouthKorea."