Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACTThis study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."

"Penelitian ini betujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Dengan meningkatnya kekhawatiran global terhadap permasalahan lingkungan dan kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, promosi adopsi kendaraan listrik salah satunya mobil listrik telah menjadi prioritas bagi banyak negara di seluruh dunia. Indonesia, sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, juga telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong adopsi kendaraan listrik salah satunya dengan memberikan insentif PPN DTP untuk mobil listrik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan paradigma post-positivisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup studi literatur dan wawancara mendalam. Dengan menggunakan lima dimensi efektivitas kebijakan Riant Nugroho (2014) hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kebijakan ini telah mampu mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan demand masyarakat terhadap mobil listrik, namun belum mampu berkontribusi dalam menurunkan emisi gas rumah kaca di Indonesia, kebijakan ini telah dirumuskan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan, dan telah dirumuskan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidangnya. Kedua, kebijakan ini bersifat monopoli sehingga pelaku utamanya adalah pemerintah. Ketiga, kebijakan ini belum secara maksimal mengakomodir kemampuan target group, tidak terdapat tumpang tindih dengan realisasi kebijakan lain, dan merupakan suatu kebijakan baru yang tetap sejalan dengan kebijakan sebelumnya. Keempat, kebijakan ini mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lingkungan internal maupun lingkungan eksternal kebijakan. Kelima, terlihat dari kesiapan aktor-aktor yang terlibat (pemerintah & target group) kebijakan ini sudah berada pada tahapan yang paling baik yaitu strategic readiness. Beberapa rekomendasi telah diberikan dalam penelitian ini antara lain diperlukannya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan fiskal yang telah berjalan, pemerintah perlu menggencarkan pembangunan infrakstruktur mobil listrik, perlu diadakan kajian dengan pemerintah setiap daerah, dan perlu meningkatkan fokusnya pada konversi mobil konvensional menjadi mobil listrik.

---

This study aims to analyze and the effectiveness of the Government Borne Value Added Tax (PPN DTP) policy on the delivery of battery-based electric cars in Indonesia. With increasing global concerns over environmental issues and the need to reduce greenhouse gas emissions, promoting the adoption of electric vehicles, including electric cars, has become a priority for many countries around the world. Indonesia, as one of the countries that has the largest nickel reserves in the world, has also taken steps to encourage the adoption of electric vehicles, one of which is by providing VAT DTP incentives for electric cars as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023. This research is a type of descriptive research that uses the post-positivism paradigm. The data collection techniques used in this research include literature studies and in-depth interviews. By using the five dimensions of policy effectiveness Riant Nugroho (2014) the results showed that: First, this policy has been able to achieve its main goal of increasing public demand for electric cars, but has not been able to contribute to reducing greenhouse gas emissions in Indonesia, this policy has been formulated with the problems it wants to solve, and has been formulated by institutions that have authority in their fields. Second, this policy is a monopoly so that the main actor is the government. Third, this policy has not maximally accommodated the capabilities of the target group, there is no overlap with the realization of other policies and is a new policy that remains in line with previous policies. Fourth, this policy receives various support from the internal environment and the external environment of the policy. Fifth, it can be seen from the readiness of the actors involved (government & target group) that this policy is at the best stage, namely strategic readiness. Several recommendations have been given in this study, including the need for government consistency in implementing this policy, the government needs to evaluate the fiscal policy that has been running, the government needs to intensify the development of electric car infrastructure, it is necessary to hold a study with the government of each region, and it is necessary to increase its focus on converting conventional cars into electric cars."

"Penelitian ini membahas analisis kebijakan insentif pajak atas industri Low Cost Green Car LCGC di Indonesia Penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car di Indonesia dan dampak kebijakan pemberian insentif pajak untuk industri Low Cost Green Car di Indonesia Pertimbangan pemberian insentif pajak untuk mendorong industri Low Cost Green Car tersebut adalah situasi ekonomi domestik yaitu naiknya pertumbuhan ekonomi situasi area pasar bebas regional yang menuntut industri otomotif Indonesia untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan hemat energi dan harga terjangkau teknologi untuk efisiensi bahan bakar minyak yang disyaratkan untuk membuat kendaraan yang lebih ramah lingkungan membangun industri komponen otomotif dalam negeri serta investasi lapangan kerja dan kemacetan Dampak kebijakan pemberian insentif pajak ini adalah berkembangnya Industri Low Cost Green Car meningkatnya investasi di industri komponen otomotif pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin tidak terkendali serta penurunan jumlah impor kendaraan utuh CBU Completely Built Up.

---

This study discusses the analysis of the tax incentive policy on the Low Cost Green Car industry This study raised two issues that considered tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry in Indonesia and the impact of tax incentive policy of Low Cost Green Car industry in Indonesia Consideration of tax incentive to encourage the Low Cost Green Car industry are the economic situation the situation of regional free trade area that demands the Indonesian automotive industry to constantly innovate to create energy efficient vehicles and affordable prices the technology for fuel efficiency required to make vehicles more environmentally friendly build domestic auto component industry and investment employment and traffic congestion The impact of this tax incentive policy is the development of Low Cost Green Car industry increased investment in the automotive component industry growth in the number of vehicles getting out of control and the reduction in the number of imported vehicles "

"Polusi atau emisi gas rumah kaca merupakan salah satu hal sumber eksternalitas negatif bagi lingkungan. Peningkatan emisi akan berdampak pada peningkatan suhu yang berakibat pada perubahan iklim. Salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah sektor transportasi.  Transisi menuju penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Perpres 55/2019 bertujuan untuk mempercepat implementasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Kendaraan listrik dianggap tidak menimbulkankan polusi dalam penggunaannya. Namun, di sisi lain penggunaan kendaraan listrik berpotensi menimbulkan leakage effect dari sektor transportasi terhadap emisi di sektor pengadaan listrik.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak ekonomi dan lingkungan akibat permintaan listrik yang merupakan derived demand dari kendaraan listrik. dengan menggunakan analisis environmentally extended input-output (EEIO). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total output perekonomian Indonesia berpotensi mengalami peningkatan hingga Rp 636 Miliar akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Pada sektor transportasi penggunaan kendaraan listrik dapat berpotensi mengurangi emisi hingga 76.982 Ton CO2. Tetapi leakage effect yang dihitung dari tambahan emisi sektor pembangkit listrik sebesar 92.863 TonCO2 dari total emisi dan hasil perhitungan EEIO 156.709 TonCO2. Jadi, pengurangan emisi sektor transportasi akibat penggunaan kendaraan listrik lebih kecil dibandingkan emisi yang muncul dari kegiatan ekonomi terutama di sektor pembangkitan listrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi leakage effect akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik meskipun memiliki potensi yang besar dalam pengurangan emisi sektor transportasi.  

---

Pollution is a source of negative externality for the environment. Increasing emissions will follow by the increase of global temperature that impacts climate change. The transportation sektor is one of the most significant contributors to emission production. The transition to the usage of electric vehicle (EV) is an alternative solution to reduce greenhouse gas emissions because it has zero emissions. The Indonesian government has been aiming to raise the usage of EV through fiscal and non-fiscal incentives through regulation in Perpres 55/2019. However, there's a potential leakage effect of emission increase in the activities of generating electricity. Even electric vehicles are considered to be zero emissions. This study aims to quantify the economic and environmental impact of increasing electricity demand by increasing the use of electric vehicles using environmentally extended input-output analysis. The results find that economic output will increase to Rp 636 billion as the effect of the increasing electricity demand. The emission of transportation sector will have a potential decrease to 76.982 Ton CO2. Unfortunately, Electricity generation sector emission will potentially increase to 92.863 Ton CO2 and also the total emission will increase to 156.709 Ton CO2e. The results shows that leakage effect occur after the increase of electric vehicle usage in Indonesia even the EVs have a huge pontential to reduce emission in transport sector."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan.

---

This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."

"Insentif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memegang peranan penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan strategi mitigasi emisi karbon. Penerapan kebijakan insentif PBB juga telah banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di berbagai negara. Di Indonesia pemberian insentif PBB bagi Bangunan Gedung Hijau (BGH) baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penerapan kebijakan insentif PBB bagi BGH di Kota Bandung dan alternatif kebijakan insentif PBB dengan tinjauan kebijakan insentif PBB bagi BGH di Kota Petaling Jaya, Kerala, Victoria dan Carroll. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan hingga saat ini belum ada pemanfaatan kebijakan ini. Penerapannya pun masih terkendala sosialisasi kesiapan teknologi dan pengetahuan SDM. Padahal penerapan kebijakan insentif ini berpotensi mengatasi hambatan finansial dalam pembangunan BGH. Hasil tinjauan dengan kebijakan yang berlaku Kota Petaling Jaya, Kerala, dan Carroll menunjukan terdapat beberapa perbedaan prinsip dalam pemberian insentif yang dapat dijadikan bahan masukan bagi kebijakan di Kota Bandung agar menunjukan hasil yang lebih maksimal.

---

The Land and Building tax incentives are critical in supporting sustainable development and carbon reduction initiatives. This incentive scheme has also been widely implemented by municipal governments in several nations. Meanwhile, in Indonesia, this incentive grant for the green building has just been carried out by the Bandung City Government. The purpose of this study is to analyze the implementation of this incentive policy for green building in Bandung City and compare alternatives of this incentive policy in Petaling Jaya, Kerala, Victoria and Carroll City to the incentive policy in Bandung City. The research method was a qualitative approach with data gathering techniques comprising library studies and field studies in the form of in-depth interviews. The results show that so far there has been no exploitation of these incentives due to a lack of socialization, technological readiness, and knowledge. While the implementation of this incentive policy has the potential to overcome the financial obstacles in the construction of green buildings. The results of the surveys with the policies in force in the cities of Petaling Jaya, Kerala, and Carroll showed there are certain variations in the awarding of incentives that can be used as input material for policies in the city of Bandung to to achieve better results in the future."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance yang diberikan kepada industri pembangkit listrik tenaga bayu angin di Indonesia. Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan tax allowance dengan menggunakan indikator efektivitas, responsivitas dan ketepatan dari Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di bidang energi angin karena faktor ketidakpastian, tingginya kriteria penerima insentif, kurangnya sosialisasi serta peran insentif tax allowance yang kecil bagi industri ini. Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui suatu program merupakan faktor yang lebih mempengaruhi investasi dibandingkan pemberian insentif tax allowance.

---

This research focused on the evaluation of income tax incentive policy in the form of tax allowance given to wind power industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the achievement of tax allowance policy objectives by using Dunns indicators which are effectiveness, responsiveness and accuracy. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods.

The results showed that income tax incentive in the form of tax allowance is less effective in increasing investment in wind energy due to uncertainty to get tax incentive approval, high qualifications or threshold, lack of socialization and small role of tax allowance incentive for the industry. A factor that further influences the investment is the existence of objectives to be achieved by the government through a program."