Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagian besar praktik bisnis di dalam perusahaan juga tidak dapat terlepas dari resikoterjadinya fraud. Fraud pada perusahaan biasanya berbentuk seperti penyalahgunaan asset,penyalahgunaan laporan keuangan, Salah satu Perusahaan yang mengalami fraud ialahPerusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI) yang mengalamikejahatan fraud berupa penggelembungan harga dan pencatatan laporan tidak sesuai, yangdilakukan oleh karyawan Perum PNRI. Fraud yang terjadi pada Perum PNRI akan dijelaskanmelalui konsep fraud diamond yang mengambil pandangan mikro dari posisi pelaku,sedangkan crime diamond atau dikenal routine activity theory melihat pandangan makro darilingkungan tempat fraud terjadi. Tulisan ini menemukan bahwa fraud yang terjadi padaPerum PNRI adalah karena adanya faktor, motivasi, lemahnya Satuan Pengendalian Internalpada Perum PNRI, tidak ada whistleblowing system, adanya pelaku yang bersedia melakukantindak kejahatan, dan adanya wewenang atau jabatan.

---

ABSTRACTMost business practices in the company can not be separated from risk of fraud. Example offraud in the company are asset misappropriation, fraudulent statements, and fraudtransaction. Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) is one of the companies thatsuffered fraud crimes such as mark-up pricing and fraudulent statement, conducted by theemployees of PNRI. Fraud occurred in PNRI will be explained through fraud diamondconcept that will take a micro perspective view from the position of the perpetrator, whereasroutine activity theory, known as the crime diamond is to examine macro perspective of theenvironment in which the fraud has occurred. The results of the study indicated that the fraudoccurred in PNRI because of the pressure of motivation, lack of Internal control unit, theabsence of whistleblowing system, the presence of perpetrators who are willing to commitcrimes, and the existence of authority or position."

"Organisasi yang menerapkan sebuah sistem informasi mengharapkan agar seluruh pengguna menggunakan sistem informasi tersebut. Demikian pula dengan penerapan Portal Internal di Perum PERURI. Portal Internal tersebut hadir sebagai pintu gerbang ke berbagai sistem informasi lain serta menyajikan informasi seputar perusahaan dan individu pegawai. Meskipun Portal Internal telah memberikan fasilitas tersebut, belum semua pengguna menggunakan Portal. Oleh karena itu, dibutuhkan penelian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengguna dalam menggunakan Portal Internal Perum PERURI. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan faktor yang terdapat pada Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), model keberhasilan sistem informasi DeLone dan McLean, serta Technology Acceptance Model (TAM). Data awal penelitian didapatkan dari pengolahan basis data serta wawancara. Untuk pengujian hipotesis, data didapatkan dari kuesioner penelitian yang didapat dari 200 responden. Data yang diperoleh diuji dengan Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 2.0 M3. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terhadap Portal Internal Perum PERURI dapat diketahui serta membantu para pengambil keputusan untuk meningkatkan penggunaanportal. Hasil dari penelitian ini adalah didapatkannya lima faktor yang mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan Portal, yaitu kualitas informasi, kualitas sistem, kondisi fasilitas, pengaruh sosial, dan relevansi dengan pekerjaan.

---

Organizations that implement an information system expects that all users use the information system. Similarly, the application of the Internal Portal in Perum PERURI. Internal Portal is present as a gateway to a variety of other information systems as well as provide information about the company and the individual employee. Although the Internal Portal has provided the facility, not all users use the Portal. Therefore, recent research is needed to determine the factors that affect users in the use of the Internal Portal Perum PERURI.

In this study, researchers used the factors contained in the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), model of information systems success DeLone and McLean, and the Technology Acceptance Model (TAM). Preliminary data obtained from the study database processing and interviews. To test the hypothesis, the data obtained from the questionnaire research obtained from 200 respondents. The data obtained were tested using Structural Equation Modeling (SEM) using software SmartPLS 2.0 M3.

With the existence of this study, it is expected that factors affecting user acceptance of the Internal Portal Perum PERURI knowable and helps decision makers to increase the use of portals. The results of this study is the obtainment of five factors that affect the user's intention in using the Portal, ie the quality of information, quality systems, faciliting conditions, social influence, and job relevance."

"ABSTRAKPita cukai rokok yang melekat pada tiap bungkus rokok yangberedar di tanah air adalah tanda bukti dari pembayarancukai rokok oleh perusahaan dan importir rokok kepadaNegara. Cukai rokok menyumbang dana yang tidak sedikit bagikas Negara. Kerena maraknya pemalsuan atas pita cukairokok, maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memutuskanuntuk menambahkan hologram sebagai tambahan pengaman agarpita cukai rokok sulit dipalsukan. Hologram sebagai materiyang masih sulit diperoleh, dianggap efektif untuk menambahtingkat keamanan bagi pita cukai rokok. Pelaksanaanpengadaan hologram pita cukai rokok ini dilakukan olehPerum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada. Perjanjian antaraPerum Peruri dan PT. Pura Nusa Persada dalam pengadaanhologram pita cukai rokok ini tidak menetapkan mengenaiwaktu berakhirnya perjanjian, akibatnya perjanjian initidak pernah berakhir sehingga pelaku usaha lainnya yangingin turut bersaing dalam pasar hologram pita cukai rokoktidak dapat masuk ke dalam pasar. Pelaku usaha yang merasadirugikan lalu melaporkan Perum Peruri dan PT. Pura NusaPersada kepada KPPU karena kegiatan yang dilakukan olehkeduanya diduga telah menyebabkan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, hal ini merupakan pelanggaranatas ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktekMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalamPutusan Perkara No. 03/KPPU-L/2004, menghukum Perum Peruridan PT. Pura Nusa Persada untuk menghentikan kegiatan yangmengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan ataupersaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan hologram pitacukai rokok dengan cara membatalkan perjanjian antara PerumPeruri dan PT. Pura Nusa Persada. KPPU juga memerintahkankepada Perum Peruri untuk membuka pasar pengadaan hologrampada pita cukai rokok melalui tender yang terbuka dantransparan."

"Tesis ini menyampaikan hasil penelitian pada sistem lini produksi berdasarkan produk, di Divisi Kertas Berharga Non Uang, Perum Peruri. Sistem lini produksi telah berlangsung selama lebih dari enam tahun, namun masih mengalami permasalahan dalam memenuhi rencana jadwal penyelesaian produksi dan ketidaksesuaian standar kualitas produk. Hal ini memicu untuk dilakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja sistem lini produksi. Apabila faktor-faktor tersebut dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan suatu rencana pengembangan sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.Penelitian diawali dengan melakukan analisa faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti non uang dengan mengintegrasikan Design of Experiment (DoE), yaitu metode Perancangan Eksperimen (Experimental Design) dengan pendekatan simulasi permodelan sistem. Dari analisa tersebut diketahui adanya beberapa faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja sistem lini produksi. Informasi ini menjadi alternatif-alternatif rencana pengembangan sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti non uang. Hal ini mengacu kepada sistem manajemen aliran kerja (Work Flow Management System, WFMS) dengan menggunakan pendekatan Manajemen Proses Bisnis (Business Process Management, BPM).Akhirnya, penelitian ini ditutup dengan simulasi untuk menguji metode rencana pengembangan sistem lini produksi percetakan dokumen sekuriti non uang. Hasil pengujian dengan simulasi ini, dapat membuktikan adanya peningkatan kinerja sistem lini produksi.

---

This thesis consists of research at line production system of pursuant to product in Commercial Security Printing Division, Perum Peruri. This system have taken place during more than six year, but still face to the problems of fulfilling production schedule plan and unconformity of product quality standard.This is a trigger to research some factors which might be able to influence the performance of line production system. If we can know about some factors hence will be able to conduct a plan development of printing line production system on document commercial security printing to overcome the problems.The research was started with factors analysis which might be influence performance of line production system on document commercial security printing using integrated Design of Experiment (DoE) and approach of system modeling simulation. From this analysis, it will be obtained the dominant factors that might be influenced the performance of line production system. This information ecomes the alternatives development plan of line production system. This matter s designed related to job and activity Work Flow Management System (WFMS) using approach of Management Process Business Finally, this research is terminated with simulation to test the development lan method of printing line production system on document commercial security rinting. The simulation result gives the evidence of performance improvement in ine production system."

"Penelitian terdahulu memandang bahwa komunikasi internal memainkan peran paling penting dalam keterlibatan karyawan. Hal ini dikarenakan komunikasi dengan karyawan yang konsisten dan jujur dapat memastikan hubungan yang baik antara populasi kerja serta dapat meningkatkan produktivitas. Hasil survei keterlibatan karyawan Peruri selama 2017 - 2019, menunjukan prosentase keterlibatan karyawan berada di bawah rata-rata global, sehingga penelitian ini menjelaskan peran komunikasi internal Peruri dalam membangun employee engagement serta mengetahui keberhasilan perusahaan dalam membuat komunikasi internal sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaan dalam membangun employee engagement berdasarkan Teori Komunikasi Akomodasi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus serta wawancara pada level manajerial dan focus group discussion pada level staff sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini adalah pemimpin memiliki peran yang kuat dalam komunikasi internal, perbedaan dari sifat pekerjaan berperan dalam keterlibatan karyawan, dan strategi konvergensi yang dilakukan bersifat parsial dan upward bagi karyawan pada level staff ketika berkomunikasi dengan atasan maupun dengan sesama staff pada generasi X serta downward pada level pimpinan. Sedangkan karyawan yang tergolong pada generasi X memilih strategi divergensi. Namun, strategi yang dilakukan oleh level pimpinan masih dirasa kurang bagi sebagian karyawan dalam membangun keterlibatannya karena masih adanya ketidakkonsistenan informasi yang disampaikan serta belum adanya transparansi terkait pemberian umpan balik kinerja karyawan.

---

Previous research found that internal communication had a significant role in employee engagement. It is because consistent and transparent communication of employees can ensure good relations between the work population and increase productivity. The result of the Peruri employee engagement survey during 2017-2019, shows that the percentage of employee engagement is below the global average, so this study explains the role of Peruri's internal communication in building employee engagement as well as knowing the company's achievement in creating internal communication as part of job responsibilities in building employee engagement based on Communication Accommodation Theory. This research uses case study methods and interviews at the managerial level and focus group discussion at the staff level as data collection methods. The results of these studies are leaders had a firm role in internal communication, differences in nature of work play a role in employee engagement, and the use of convergence strategy is partial and upward for the staff-level employee when communicating to superiors and fellow staff in generation X and downward in leadership level. Meanwhile, the generation X employee chooses a divergence strategy. However, the approach adopted by the leadership level is still lacking for some employees in building their involvement because there are still inconsistencies in the information conveyed and no transparency regarding the provision of employee performance feedback."

"Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki Pusat Informasi Obat dan Makanan (PIOM) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi keracunan, dan teknologi informasi. Untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi obat dan makanan diperlukan apoteker yang berkompeten dan adaptif terhadap kemajuan IPTEK yang terkini sehingga dapat melakukan fungsinya secara profesional. Hal ini tidak hanya dapat diperoleh melalui perkuliahan, tetapi dapat diperoleh melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker antara lain di Badan POM. Karena itu, Program Pendidikan Profesi Apoteker UI, ISTN, UHAMKA, dan UNTAG mengadakan kerjasama dengan Badan POM untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker pada tanggal 4 - 29 Juli 2011 dalam rangka menghasilkan lulusan apoteker yang berkualitas."

"Penelitian ini menganalisis mengenai penerapan pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang melampaui batas waktu tinggal (overstay) dan tidak memiliki dokumen (undocumented). Dalam regulasi yang berlaku saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi dengan banyaknya program-program khusus yang berasal dari negara tujuan belum mengakomodir istilah WNI Overstayer dan WNI Undocumented berikut dengan regulasi pemberian dokumen perjalananya di luar negeri. Pada Tanggal 24 Januari 2014 diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi No: IMI-0120-GR.01.10 Tahun 2014 Hal Pemberian Dokumen Perjalanan Bagi Warga Negara Indonesia Overstayer Tidak Terdokumentasi (WNI-OTT), dalam surat tersebut diberikan penjelasan mengenai pemberian Dokumen Perjalanan bagi WNI-OTT dengan kondisi-kondisi yakni pertama, terhadap WNI-OTT yang memegang paspor dan/atau SPLP lama, tidak memiliki kartu penduduk yan membuktikan dirinya adalah penduduk negara setempat, petunjuk, bukti, atau keterangan-keterangan lain yang menunjukkan pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, terlebih dahulu dapat diberikan Paspor RI untuk memperoleh Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Fungsi Konsuler Perwakilan RI di Luar Negeri. Kedua, WNI yang berada di luar negeri dan tidak memiliki paspor atau kartu identitas setempat, namun dapat membuktikan kewarganegaraan mereka melalui dokumen seperti akte kelahiran, akte perkawinan, buku nikah, ijazah, surat baptis, atau surat pewarganegaraan Indonesia, berhak untuk memperoleh paspor Republik Indonesia. Ketiga, bagi WNI yang tidak memiliki dokumen atau tidak berdokumen, maka fungsi konsuler melakukan wawancara dan penelitian untuk mengetahui identitas pemohon dan kemudian disampaikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Berjalannya program-program pemberian dokumen perjalanan bagi WNI overstayer dan undocumented di luar negeri merupakan suatu bentuk nyata peran yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk perlindungan bagi Warga Negaranya. Akan tetapi yang perlu diingat dan diterapkan adalah bahwa tatacara pemberian pelayanan publik tidak boleh lepas dari asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Pada saat melakukan pelayanan publik, untuk memberikan perlindungan bagi setiap penduduk dan warga negara dari penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Seiring dengan berjalannya program-program pemulangan yang diadakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara setempat, ditemukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. maka tesis ini menawarkan gagasan-gagasan ideal mengenai pengaturan pemulangan bagi WNI overstayer dan undocumented di luar negeri agar dapat memberikan manfaat dan perlindungan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

---

This research analyzes the application of granting Republic of Indonesia Travel Documents to Indonesian Citizens living abroad who have exceeded the overstay period and do not have documents (undocumented). In the current regulations, the Directorate General of Immigration, with its many special programs originating from destination countries, has not yet accommodated the terms Overstayer Indonesian Citizens and Undocumented Indonesian Citizens along with the regulations on providing travel documents abroad. On January 24 2014, a Circular Letter from the Director General of Immigration was issued No: IMI-0120-GR.01.10 of 2014 regarding the Provision of Travel Documents for Indonesian Citizens, Undocumented Overstayers (WNI-OTT), in this letter an explanation was given regarding the provision of Travel Documents for Indonesian Citizens. -OTT with conditions, namely first, for WNI-OTT who hold an old passport and/or SPLP, do not have a residence card which proves that they are a resident of the local country, instructions, evidence, or other information that shows the applicant resides in the country Firstly, an Indonesian Passport can be given to obtain a Certificate issued by the Consular Function of the Indonesian Representative Abroad. Second, Indonesian citizens who are abroad and do not have a passport or local identity card, but can prove their citizenship through documents such as birth certificates, marriage certificates, marriage certificates, diplomas, baptism certificates, or Indonesian citizenship letters, have the right to obtain a Republic of Indonesia passport. . Third, for Indonesian citizens who do not have documents or are undocumented, the consular function is to conduct interviews and research to find out the applicant's identity and then submit the results to the Directorate General of Immigration. The running of programs to provide travel documents for overstayed and undocumented Indonesian citizens abroad is a concrete form of the role carried out by the state as a form of protection for its citizens. However, what needs to be remembered and applied is that procedures for providing public services cannot be separated from the general principles of good governance (AUPB). When providing public services, to provide protection for every resident and citizen from abuse of authority by the government, legal regulations that support it are needed in accordance with the provisions in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services. As the repatriation programs carried out based on cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and local state governments progressed, policies were discovered that were not in accordance with the provisions of existing laws and regulations. So this thesis offers ideal ideas regarding repatriation arrangements for overstayed and undocumented Indonesian citizens abroad so that they can provide maximum benefits and protection for the citizen."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Direktorat Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang peran dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Deputi I Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Tugas dari Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yaitu melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk terapetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Tugas khusus yang diberikan berjudul informasi teknis penilaian uji bioekivalensi obat copy Megestrol Acetate 160mg terhadap obat komparator Megace (megestrol acetate 160mg) produksi Bristol Myers Squibb. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui profil farmakokinetika, bioekivalensi dan profil disolusi dari obat copy Magestrol Acetate 160mg dibandingkan obat komparator Megace (megestrol acetate 160mg) produksi Bristol Myers Squibb. Informasi teknis yang diperoleh dari penilaian uji bioekivalensi meliputi judul studi, tanggal pelaksanaan studi, tempat pelaksanaan studi, desain studi, informasi obat (sifat farmakologi, sifat fisiko kimia, sifat farmakokinetika), subjek (jumlah subjek, kriteria inklusi, kriteria ekslusi), waktu sampling, metode analisis (alat, obat uji dan obat komparator), nilai parameter farmakokinetika, dan hasil uji disolusi terbanding.

---

Apothecary Internship at Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia aims to increase knowledge and understanding of the role and functions of the Badan Pengawas Obat dan Makanan, and Deputi I Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. The task of Direktorat Standardisasi Produk Terapetik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga is to prepare the formulation of policies, preparation of guidelines, standards, criteria and procedures, and implementation of control, technical guidance and evaluation in the field of regulation and standardization of therapeutic products and medical supplies household. The special task given titled technical information assessment of bioequivalence test drug copy Megestrol Acetate 160mg of the drug comparator Megace (megestrol acetate 160mg) Bristol Myers Squibb production. Special task aims to determine the pharmacokinetics profile, bioequivalence and dissolution profiles of drug Magestrol copy Acetate 160mg compared to comparator drugs Megace (megestrol acetate 160mg) Bristol Myers Squibb production. Technical information obtained from the assessment of bioequivalence test include the title of the study, the date of the study, the implementation of the study, study design, drug information (the pharmacological properties, physico-chemical properties, pharmacokinetics properties), the subjects (number of subjects, inclusion criteria, exclusion criteria), time sampling, analytical methods (tools, test drug and comparator drugs), pharmacokinetic parameter values, and the results of dissolution testing compa."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran dan fungsi BPOM serta memahami peran dan fungsi apoteker di BPOM khususnya di Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat serta mendapatkan pengalaman praktis. Tugas khusus membahas tentang strategi peningkatan sosialisasi Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). Tugas khusus ini bertujuan agar mahasiswa peserta PKPA dapat mengetahui rekomendasi jenis pemberitaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan GNWOMI agar lebih dikenal secara luas.

---

Pharmacist Internship at Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) aims to increase the understanding of the prospective pharmacist about BPOM’s role and function and understand pharmacist's role and function in BPOM particularly in Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat as well as gain practical experience. Special assignment is about strategies for improving socialization of Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GNWOMI). The special task is intended that the students would be able to determine what type of reporting recommendations to socialize GNWOMI to be more widely known."