Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Besarnya perputaran finansial dalam tata kelola rumah susun komersial milik, tidak jarang menghadirkan hubungan asimetris antara pelaku pembangunan sebagai sektor swasta dan pemilik rumah susun sebagai warga negara. Kondisi ini ditandai oleh pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima berbagai keluhan terkait dengan tata kelola rumah susun, termasuk konflik kepentingan dan persoalan transparansi dalam Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Sebagai respons atas agenda kebijakan yang telah didorong oleh beberapa kelompok kepentingan sejak tahun 2006, pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan publik dalam upaya melindungi setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola perumahan bertingkat tinggi, terutama bagi warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Apartemen Milik (Pergub 132/2018) pada bidang tata kelola di Apartemen Taman Rasuna dan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

---

The magnitude of profit turnover in commercial apartments management, frequently led to the asymmetrical relationship between real estate developer as private sector and apartments’ owner as citizen. This condition was marked by administrative violations which often carried out by real estate developers. Throughout 2018, the DKI Jakarta Provincial Government received various complaints related to the apartments’ management and operation, including conflict of interests and transparancy issues in the Apartments’ Owners and Residents Association (PPPSRS). Following certain policy agenda that had been pushed by several interest groups since 2006, the government attempted to formulate a particular public policy to protect each party involved in the vertical housing operation, especially citizen. Conducted with a qualitative research method, the objective of this study is to examine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 132 Year 2018 concerning in the Management of Owned Apartments (Pergub 132/2018) inApartemen Taman Rasuna and Apartemen Kalibata City, South Jakarta.

"

"Rasa takut merupakan emosi yang dibawa manusia sejak lahir dan tak pernah hilang dari benaknya, seumur hidup. Manusia melakukan beragam respon terhadap rasa takut untuk memperoleh kebutuhan dasarnya akan rasa aman. Respon tersebut salah satunya terlihat dari makna hunian sebagai ruang defensif, disamping fungsinya sebagai tempat tinggal, hidup, dan beraktivitas. Karena itu, sebuah lingkungan maupun unit hunian yang ada di dalamnya akan menampilkan ekspresi rasa takut para penghuni, baik terhadap fenomena alam maupun sosial, melalui wujud fisik tertentu. Ancaman biasanya datang dari luar, sehingga ekspresi rasa takut pada hunian akan diperlihatkan oleh elemen-elemen batas yang mempertegas teritori, antara bagian dalam dan luar. Teritori memiliki kecenderungan memperbesar diri sebagai bentuk adaptasi, dengan mengambilalih teritori lain. Batas teritori umumnya menampilkan wujud fisik yang statis, permanen, tegas, dan kokoh, sebagai upaya pencegahan, sehingga bertolak belakang dengan respon paling dasar manusia saat terancam yaitu meloloskan diri, yang lebih dinamis dan kondisional.

---

Fear is an innate emotion that will never been disappeared from human mind, in a whole life. People do various responses to fear, to get their basic needs of safety. One of those responses appears in a sense of dwelling as a defensible space, beside its main function as a place to stay, live, and do activities. Therefore, a dwelling environment and units inside, show the fear expression of the inhabitants because of both social and natural phenomenon of threats, in a form of physical appearance. Threat usually come from outside, and fear expression in a dwelling is shown by the boundary which make territory more obvious, between inside and outside. Territory is leaning to extend itself as an adaptation, by occupying other territory. Territory boundary generally shows a static, permanent, and persistent physical appearance, as an anticipation, contradict with human basic response of threat, that is to escape or to get away, which is more dynamic and conditional."

"Penelitian ini membahas tentang dinamika yang terjadi dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 di wilayah Cilincing selama kurun waktu 1967-1984. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah, penelitian ini menjelaskan bagaimana proses kelahiran Rencana Induk Jakarta 1965-1985, mengapa terjadi dinamika dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 di wilayah Cilincing selama tahun 1967-1984 serta dampaknya terhadap masyarakat Cilincing dan pengembangan tata ruang kota Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan teori kutub pertumbuhan (growth pole) yang dicetuskan oleh Francis Perroux dan pendekatan strukturis yang dicetuskan oleh Christopher Lloyd. Dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi dalam implementasi Rencana Induk Jakarta 1965-1985 selama kurun waktu 1967-1984 membuat wilayah Cilincing bertransformasi sebagai kutub pertumbuhan baru yang terikat dengan kutub pertumbuhan utama yang berada di Pelabuhan Tanjung Priok. Cilincing yang menjadi kutub pertumbuhan baru membuat terjadinya berbagai pembangunan tata ruang kota yang menciptakan ketidaksesuaian antara proyeksi penggunaan wilayah yang diatur dalam Rencana Induk Jakarta 1965-1985 dengan realita di lapangan.

---

This research discusses the dynamics that occurred in the implementation of the 1965-1985 Jakarta Master Plan in the Cilincing area during the 1967-1984 period. Using historical research methods, this research explains the birth process of the Jakarta Master Plan 1965-1985, why dynamics occurred in the implementation of the Jakarta Master Plan 1965-1985 in the Cilincing area during 1967-1984 and its impact on the Cilincing community and the development of Jakarta's urban planning. This research also uses the growth pole theory which was initiated by Francis Perroux and the structural approach intiated by Christopher Lloyd. In this research, it was concluded that the dynamics that occurred in the implementation of the Jakarta Master Plan 1965-1985 during the 1967-1984 period made the Cilincing area transform into a new growth pole that was tied to the main growth pole at Tanjung Priok Port. Cilincing, which has become a new pole of growth, has resulted in various urban spatial developments that have created a mismatch between the projected use of the area regulated in the Jakarta Master Plan 1965-1985 and the reality on the ground."

"Akibat urbanisasi, pada awal tahun 1960 jumlah penduduk Jakarta yang termasuk ke dalam kelompok usia produktif tumbuh secara signifikan. Selain itu, berkembangnya daerah-daerah penyangga Jakarta juga turut mendorong timbulnya masalah transportasi umum di Jakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan sendiri, dan membutuhkan kendaraan/transportasi umum untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi umum ini tidak bisa diimbangi oleh penyediaan transportasi umum yang memadai. Salah satu transportasi umum yang paling memprihatinkan pada saat itu ialah bus kota. Beruntungnya, Ali Sadikin sebagai gubernur baru Jakarta cukup sigap dalam menangani hal ini. Skripsi ini membahas mengenai latar belakang, langkah-langkah pembenahan, serta reaksi masyarakat atas bus kota di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin tahun 1966 - 1977.

---

As a result of urbanization, in the early of 1960's the population of Jakarta which belong to the productive age group is growing significantly. In addition, the development of Jakarta's buffering areas also encouraged the emergence of public transportation problems in Jakarta. This is because most people do not have their own vehicle, and need public transportation for their day-to-day mobilities.

The need for public transportation cannot be offseted by the provision of adequate public transport. One of the most alarming public transportation at that time was a city bus. Fortunately, Ali Sadikin as a new governor of Jakarta was quite eager to deal with this.

This thesis discusses the background, the policies, and public reaction about city bus in Jakarta during the reign of Ali Sadikin's 1966 - 1977."

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembentukan identitas suatu komunitas melalui elemen-elemen permukiman. Dengan mengambil kasus permukiman komunitas keturunan Arab yang tinggal di Jakarta, dalam hal ini terletak di Kampung Pekojan. Penulisan ini ingin mengangkat proses adaptasi yang dilakukan komunitas tersebut dalam upayanya untuk tetap dapat bertahan hidup pada lingkungan yang berbeda dengan lingkungan asalnya.Sebagai bangsa pendatang, komunitas ini turut membawa nilai-nilai budaya dan tradisi mereka pada lingkungan yang mereka datangi. Proses adaptasi yang mereka lakukan akan mengikutsertakan nilai-nilai budaya dan tradisi tersebut dalam tempat mereka bermukim. Islam sebagai suatu kepercayaan sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan bangsa Arab. Sehingga dalam setiap elemen-elemen permukiman akan tergambarkan prinsip-prinsip Islam sebagai nilai budaya dan tradisi yang diterapkan.Penerjemahan nilai-nilai tersebut ke dalam wujud fisik bangunan akan membentuk sebuah karakter yang memperlihatkan identitas kebangsaan komunitas Arab, sehingga jelas terlihat perbedaannya dengan bangunan lain yang ada di permukiman ini. Prinsip ini terlihat baik dalam ruang pribadi (rumah) ataupun ruang umum (tempat ibadah, jalanan). Mesipun tidak dapat disangkal bahwa perubahan setting permukiman akan menggeser nilai-nilai tersebut.Meskipun terdapat perbedaan antara elemen-elemen permukiman yang ada di kawasan Arab dengan yang dibentuk oleh komunitas keturunan Arab di Kampung Pekojan, namun tetap terlihat prinsip Islam yang diterapkan. Pengaturan ruang-ruang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan Kampung Pekojan. Proses adaptasi juga dilakukan terhadap nilai-nilai budaya yang terdapat dalam lingkungan ini, yang diwujudkan dalam wujud fisik bangunan ke dalam berbagai gaya seperti Eropa, Cina, dan Nusantara."

"Artikel ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat marjinal kampung kota untuk dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Studi-studi sebelumnya terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya, yaitu studi mengenai upaya keterlibatan melalui aksi di ruang publik, upaya keterlibatan melalui kebijakan legislasi dan upaya keterlibatan publik melalui media sosial. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini berfokus pada bagaimana upaya kontrak politik yaitu community action plan dapat menjadi upaya alternatif kelompok masyarakat marjinal untuk terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota yang menekankan pada proses masyarakat marjinal kampung kota untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan kampungnya, dimana setiap individu memiliki peran aktif untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasinya. Studi ini secara khusus menggambarkan keterlibatan publik kelompok masyarakat marjinal di Kampung Akuarium kota Jakarta yang dilihat menggunakan pendekatan civic engagement. Studi ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the efforts made by marginal urban villagers to be involved in urban planning and development. Previous studies are divided into three types based on their forms; the study of engagement through public action, through legislation and public engagement through social media. In contrast to previous studies, this study focuses on how political contracts through community action planning can be an alternative effort of marginalized groups to engage in urban planning and development. This political contract emphasizes the process of marginal urban villagers to participate in the village planning and development process where each individual has an active role to engage in voicing his aspirations through political contracts with political actors. This study specifically illustrates the public involvement of marginalized community groups in Kampung Akuarium Jakarta using a civic engagement approach. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"Skripsi ini membahas dinamika relasi kuasa antara pihak pengusaha, pemerintah dan masyakarat dalam penyelenggaraan layanan angkutan kota (angkot) di Jakarta. Bisnis layanan tranportasi merupakan bisnis berbasis penguasaan lahan yaitu trayek sebagai ruang produksi jasa layanan. Privatisasi layanan angkot tanpa pengaturan tegas tentang penguasaan hak pengelolaan trayek menyebabkan trayek angkot dikuasai oleh para pengusaha. Sehingga menyebabkan terbentuknya koalisi growth machine dalam bisnis angkot yang berpusat pada elit pengusaha pemilik trayek sebagai pusatnya. Mereka mendistribusikan pekerjaan kepada pihak-pihak yang menjadi pendukung kekuasaannya. Hal ini menghasilkan dampak yaitu trayek menjadi kapling sumber penghasilan dan sumber kekuasaan bagi pengusaha angkot dalam relasi kuasa dalam penyelenggaraan layanan angkutan di Jakarta, melemahnya pemerintah dan publik dalam mengontrol kualitas layanan angkot dan memburuknya kualitas layanan angkot."