Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan Visa Kebijakan Pembebasan di Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta. Semenjak penerapan Kebijakan Pembebasan Visa sebagai Hukum Presiden No. 21 tahun 2016, Indonesia dapat diakses oleh 169 negara yang ingin memasuki wilayah Indonesia tanpa a proses seleksi. Ini berarti ada perubahan dalam Kebijakan Imigrasi yang sebelumnya menggunakan kebijakan selektif untuk membuka kebijakan pintu sampai sekarang. Implementasi Visa Kebijakan Pembebasan telah menyebabkan peningkatan pesat dalam kedatangan pengunjung asing di Indonesia Indonesia. Bandara Soekarno Hatta saat ini tercatat sebagai Top 20 of Busiest Bandara Internasional di dunia; pembuat kebijakan harus menyadari fakta ini ketika itu datang ke implementasi Kebijakan Pembebasan Visa. Pintu masuk Soekarno Hatta Bandara berada di bawah wewenang Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno Hatta itulah sebabnya mereka memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Ini Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan wawancara mendalam dan karya sastra digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Hasilnya menunjukkan bahwa diberlakukannya Visa Kebijakan Pembebasan belum diterapkan secara optimal. Seperti yang dikatakan Edward, ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan baru ini (1) tidak memadai proses komunikasi; (2) kualitas sumber daya manusia yang rendah dan kebijaksanaan dari yang lebih tinggi posisi (3) proses fragmentasi rendah karena kurangnya standar operasional prosedur. Ada dua faktor lain juga yang meliputi (1) penurunan sumber keuangan untuk migrasi dan (2) tidak ada prinsip timbal balik dalam memperkuat hubungan dengan yang lain negara.

---

This study aims to determine what factors influence the implementation of the Exemption Policy Visa at the Soekarno Hatta Class I Immigration Office. Since the application of the Visa Exemption Policy as Presidential Law No. 21 of 2016, Indonesia can be accessed by 169 countries who wish to enter Indonesian territory without a selection process. This means there have been changes in the previous Immigration Policy use selective policies to open policy doors until now. Implementation of the Exemption Policy Visa has led to a rapid increase in the arrival of foreign visitors in Indonesia Indonesia. Soekarno Hatta Airport is currently listed as the Top 20 of the Busiest International Airports in the world; Policy makers must be aware of this fact when it comes to implementing the Visa Exemption Policy. The entrance of Soekarno Hatta Airport is under the authority of Soekarno Hatta's Class I Immigration Office, which is why they have an important role in implementing the policy.

This research uses a post-positivist approach with in-depth interviews and literary works used as a data collection technique. The results show that the Visa Exemption Policy has not been implemented optimally. As Edward said, there are three factors that influence the implementation of this new regulation (1) inadequate communication process (2) low quality human resources and wisdom from a higher position (3) the fragmentation process is low due to lack of standard operating procedures. There are also two other factors which include (1) decreasing financial resources for migration; and (2) there is no principle of reciprocity in strengthening relationships with others country."

"Menyikapi tuntutan masyarakat pada era reformasi yang menghendaki pelayanan prima yang diberikan Ditjen Imigrasi serta dalam mengantisipasi AFTA yang hampir dapat dikatakan tiada batas negara dalam dunia perdagangan maupun mobilitas manusia, dimana keberadaan tempat pemeriksaan imigrasi sebagai pintu gerbang Negara Indonesia sangat penting guna menunjang serta menyukseskan pembangunan nasional. Untuk melihat dan mengetahui sejauhmana pemerintah cq Direktorat Jenderal Imigrasi melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia turut berperan aktif dalam hal pelayanan ijin masuk/mendatangkan orang asing sebanyak-banyaknya ke Indonesia sebagai kontribusinya bagi pembangunan nasional.Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan ijin masuk Bebas Visa Kunjungan Singkat pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dengan menggunakan konsep Service Quality serta menganalisis tingkat kesesuaian antara tingkat harapan penerima layanan dengan kinerja yang telah dicapai oleh Ditjen Imigrasi. Di samping itu juga ingin mengetahui tingkat perbedaan harapan penerima layanan terhadap kelima dimensi kualitas pelayanan.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan terdiri dan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner, wawancara mendalam dengan informan dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data yang terkumpul dan kuesioner dilakukan dengan menggunakan Importance Performance Analysis serta perhitungan statistik chi-kuadrat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67,8 % penerima layanan menilai kinerja pejabat Imigrasi sudah baik dengan tingkat kesesuaian antara harapan penerima layanan dan pelaksanaan kinerja rata-rata sebesar 98,71 %. Hasil statistik menunjukkan tidak ada perbedaan penilaian penerima layanan terhadap kelima dimensi ServQual. Dalam menyiapkan diri menghadapi tuntutan stakeholder-nya, Hasil penelitian ini secara teoritis bermanfaat bagi berbagai pihak di kantor Ditjen Imigrasi khususnya unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta untuk dijadikan sebagai bahan kajian/referensi dalam melakukan penelitian lanjutan, dalam rangka mengantisipasi perkembangan masyarakat dunia agar Visi dan Misi Ditjen Imigrasi dapat menunjang pembangunan nasional namun dalam cakupan unit analisis yang lebih luas dan komprehensif. Secara praktis diharapkan menjadi masukan bagi Ditjen Imigrasi dalam menyusun strategi pengambilan keputusan mengenai peningkatan kualitas pelayanan dan kinerjanya dengan memperhatikan dimensi dan aspek-aspek kualitas pelayanan yang dianggap penting dan oleh stake holder-nya."

"Tesis ini membahas implementasi pengawasan administratif orang asing pemegang izin Kunjungan dengan Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan (VKBP) di Kantor Imigrasi Kelas I Tangerang. Sesuai dengan misi Direktorat Jenderal Imigrasi dengan mengemban amanat Pasal 38 dan Pasal 40 Undang­ Undang Nor. or 9 Tabnn I 992 Tentang Keimigrasian untuk melakukan pengawasan lalu lintas rnasuk, keluar dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia baik secara administratif maupun lapangan.Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif, disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi selaku pembuat kebijakan perlu melakukan kajian ulang terhadap kandungan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1992 Tentang Keimigrasian. Hal ini perlu dicermati mengingat .Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara memiliki posisi sebagai vocal point dirnana imigrasi seharusnya menjadi instansi terdepan dalarn tanggung jawab terhadap pengawasan orang asing.

---

This thesis dirousses the administrative control of foreigner, who have the visit permit with a few times permit visas holders in Tangerang Immigration Office. In accordance with the one of the directorate general of immigration mission to the undertaking of article 38 and article 40 law No. 9 of 1992 on immigration to monitor traffic in, out, and present also tbe activity of the foreigner, both in adminlstrative and field.Based on research conducted with qualitative methods, concluded that the dirertorate general of immigration as a policy maker to conduct a study to the content of article 60 of Law No. 9 of 1992 on immigration. This need to be examined considering immigration as a gete keeper position as the state has a vocal point where immigration should be the leading agency in responsibility for the supervision of foreigners."

"Aplikasi Pendaftaran Antrean Paspor Online (APAPO) merupakan inovasi pelayanan keimigrasian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengatasi permasalahan layanan paspor di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan paspor di Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pendaftaran paspor online oleh pengelola dan pengguna di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara model kesuksesan sistem informasi DeLone & McLean dan COBIT 4.1. Hasil penelitian menunjukan bahwa APAPO mendapatkan hasil yang positif pada indikator model kesuksesan sistem walaupun terdapat kendala saat aplikasi digunakan. Sementara itu, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan telah berhasil memenuhi semua indikator dalam tata kelola pelayanan paspor yang baik dan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat dengan terus melakukan beberapa inovasi layanan paspor, terbukti dengan diraihnya predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kemenpan RB. Maka, dilihat dari semua indikator yang terpenuhi dan kemampuan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam mengatasi hambatan-hambatan, dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut dapat membuat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan memiliki pelayanan yang berkualitas baik sehingga dapat menjadi percontohan bagi kantor imigrasi lainnya.

---

The Online Passport Queue Registration Application is an immigration service innovation carried out by the Directorate General of Immigration to address passport service problems in Indonesia. The South Jakarta Immigration Office is a Technical Implementation Unit of the Directorate General of Immigration whose task is to carry out excellent passport services in South Jakarta. This study aims to analyze the quality of online passport registration services by managers and users at the South Jakarta Immigration Office using quantitative method through questionnaires and qualitative method through in-depth interviews. This study utilizes a combination of DeLone & McLean's information system success theory and COBIT 4.1. The result showed that the application had positive results in DeLone & McLean's theory even though there were major obstacles. Meanwhile, the South Jakarta Immigration Office has succeeded in fulfilling all indicators in COBIT 4.1, overcome the obstacles by doing several passport service innovations, as evidenced by the achievement of the title of Clean and Serving Bureaucratic Area from the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reforms. It can be concluded that the efforts can improve South Jakarta Immigration Office's service have that could become a model for other immigration offices in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, serta mencari tahu alasan dan pertimbangan mengapa kebijakan tersebut dibuat. Dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dari wawancara, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang formulasi kebijakan layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat. Dengan bertemakan pelayanan publik, diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan rujukan bagi instansi terkait dalam mengembangkan fasilitas dan mutu pelayanan. Layanan pengiriman paspor diantar sampai alamat ini baru hanya dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi kantor imigrasi lain dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan. Dikarenakan pelayanan publik yang ideal dapat membantu untuk menciptakan pemerintahan yang baik, sehingga masyarakat bisa memberikan kepercayaan yang penuh bagi aparat penyedia layanan publik dalam mencapai semua hal yang memang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti dalam hal ini pelayanan permohonan pembuatan paspor.

---

This research aims to analyze the policy formulation passport delivery service delivered to the address on the Special Immigration Office Class I South Jakarta, as well as to find out the reasons and the reasons why the policy is made. By using a qualitative research methodology and collected data from interviews, the research aims to dig deeper into the policy formulation passport delivery service delivered to the address. With the theme of public service, this study is expected to be one of the reference materials for relevant agencies to develop facilities and quality of service. Passport delivery service is delivered to a new address owned by the Special Immigration Office Class I South Jakarta, and is expected to be an example for other immigration offices in improving the quality of service quality. Due to the ideal of public service which can help to create good governance, so that society can give full credence to the apparatus of public service providers in achieving all the things that are related to public services, such as in this case for a passport service."

"Penelitian ini berfokus pada perubahan kebijakan yang dibuat oleh Kepala Kantor Imigrasi dalam hal peran dari pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno Hatta untuk melakukan pemeriksaan keberangkatan TKI ke luar negeri. Dalam penelitian ini akan menggambarkan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan sesuai dengan Nota Dinas Nomor W7.FD.UM.01.01.3033 tahun 2011 yang mengatur kewenangan pejabat imigrasi menolak keberangkatan TKI tanpa kartu KTKLN hingga dilakukan perubahan kebijakan pada tahun 2013 yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap TKI. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode yang digunakan adalah dengan pengamatan langsung di lapangan, wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam penelitian ini, pembahasan akan dibatasi dalam hal pelaksanaan kebijakan pemberian cap keberangkatan oleh Pejabat Imigrasi bagi orang yang keluar wilayah Indonesia dan perubahan kebijakan dalam rentang waktu 2011 sampai dengan 2013 mengenai wewenang Pejabat Imigrasi memeriksa keberangkatan TKI ke luar negeri. Dari temuan hasil penelitian, bahwa dilakukan perubahan kebijakan dikarenakan dalam implementasinya bertentangan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Imigrasi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Bahwa pemeriksaan KTKLN perlu dilakukan sebagai upaya pencegahan pengiriman TKI illegal, namun yang memiliki kewenangan penuh untuk hal tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transportasi beserta jajarannya termasuk BNP2TKI. Imigrasi tidak memiliki kewenangan tersebut karena kartu KTKLN bukan merupakan jenis Dokumen Perjalanan, dan hanya sebagai dokumen persyaratan TKI formal. Meskipun dengan perubahan tersebut membuka celah terjadinya praktek Perdagangan Orang yang mempengaruhi Ketahanan Nasional negara Indonesia. Faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan diambil dari Model Grindle yang mencakup isi dari kebijakan serta ruang lingkup pelaksana kebijakan.

---

This research focuses on change in policy made by the Head of Immigration Office in terms of the role of immigration officers in Immigration Checkpoint at Soekarno Hatta Airport to examine departure TKI abroad. In this study will illustrate the analysis and evaluation of policies in accordance to the Office Memorandum No. W7.FD.UM.01.01.3033 years 2011 which regulates the authority of immigration officer refusing embarkation of migrant workers had not KTKLN card untill policy changed in 2013 that eliminate immigration officer role unconducted an examination of TKI. Then the factors that influence policy change.

This study used a qualitative research by descriptive design. The method used by direct observation, interviews and literature study. Location studies at Immigration Checkpoint in Soekarno-Hatta Airport. In this study, the discussion will be limited in terms of the implementation of the labeling exit mark chop issued by immigration officers to leave Indonesian for the individual concerned and policy changes within the period 2011 to 2013 about the authority of immigration officers examining the departure of TKI abroad.

From the research findings, policy changes must be exist because of it could not be implemented due to the contrary between the policy itself and Main Duties and Functions of Immigration as stated in Immigration Act No. 6 of 2011. KTKLN That examination is necessary for prevention delivery of illegal workers, but the one who has the authority for those things are the Ministry of Labour and Transport and his officials including BNP2TKI. Immigration does not have the authorities because KTKLN card excluded the type of Travel Documents, it is just as formal workers required documents. Despite the changes of policy in the practice will opening the gap of Trafficking in Persons affecting Indonesia's National Resilience. Factors of policy changes taken from Grindle?s policy model which includes the contents of policy and context of implementation."

"Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja unit VKSK menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan didukung data kualitatif, dan analisisnya secara deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa tingkat kinerja unit VKSK dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard adalah berada pada kualifikasi baik dengan total skor 4. Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pelanggan berada pada posisi baik dengan skor 4, kinerja pertumbuhan dan pembelajaran berada pada kondisi cukup baik yaitu dengan skor 3, kinerja proses bisnis internal berada pada kondisi dengan skor 4, dan kinerja pada aspek keuangan berada pada kondisi sangat baik dengan skor 4.Guna meningkatkan kinerja organisasi maka unit VKSK perlu melakukan langkah-langkah strategis. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:1) aspek pelanggan, hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan petugas dalam mengatasi keluhan dan menyediakan tempat untuk menampung keluhan pelanggan.2) aspek pertumbuhan dan pembelajaran, pemberian penghargaan dan sangsi terhadap penyelesaian tugas yang baik dan buruk perlu mendapatkan perhatian dari pimpinan agar bawahan juga merasa dihargai atas hasil usahanya.3) aspek proses bisnis internal, prosedur untuk memperoleh VKSK jangan hanya berorientasi pada kemampuan pelanggan untuk membeli visa, tapi juga harus memperhatikan keamanan agar tidak merusak stabilitas keamanan negara. 4) aspek keuangan, pada aspek ini unit VKSK sudah memberikan yang terbaik dalam penggunaan anggaran, namun sebaiknya anggaran untuk perawatan elektronik dan prasana mendapatkan perhatian lebih dari Direktorat Jenderal Imigrasi agar pelayanan pemberian VKSK dapat berjalan dengan baik.

---

This research focused on the grating of the achievement of the VOA unit used the Balanced Scorecard approach (BSC). This research using method with quantitative researched by being supported by the qualitative data, and his analysis descriptively analytical.Was based on results of the research that was carried out it was known that the level of the achievement of the VOA unit by using the Balanced Scorecard approach was in the good qualification. These grating details were as follows: the achievement of the customer aspect was in the position was good with the score 4, the achievement of the growth and learning aspect was in the quite good condition that is with the score 3, the achievement of the process of the internal business aspect was in the condition was good with the score 4, and the achievement in finance aspect was in the condition was very good with the score 4.In order to increases the achievement of the organization then the VOA unit must carry out strategic steps. Was based on results of the research, there were several aspects that must be paid attention to that is:1) the customer aspect, the matter that must be paid attention to was the official's capacity in overcoming the complaint and providing the place to accommodate the customer's complaint.2) the growth and learning aspect, giving of the appreciation and doubt must towards the good and bad task resolution get attention from the management so that the subordinate also feels the subordinate was appreciated on results of his efforts.3) the process of the internal business aspect, the procedure to receive VOA only should not be oriented in the customer's capacity to buy visas, but also must pay attention to the Security in order to not damage the stability of the security of the country.4) financial aspect, in this aspect the VOA unit has given that was best in the use of the budget, but better the budget for the maintenance of electronics and equipment got attention more than Directorate General Immigration so that the VOA giving service could go well."

"Komitmen organisasi merupakan variabel individual pegawai yang memiliki peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Komitmen yang tinggi akan mendorong pegawai melakukan upaya-upaya positif yang dapat memberikan kontribusi terhadap optimalisasi pelaksanaan tugas. Terkait dengan signifikansi komitmen organisasi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pegawai Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno-Hatta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Penelitian melibatkan 184 responden yang diambil dengan teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan karakteristik pekerjaan terhadap komitmen organisasi pegawai, sehingga menunjukkan bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan, maka semakin tinggi komitmen organisasi pegawai. Dari pengujian hipotesis kedua ditemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai, yang berarti bahwa semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi komitmen organisasi pegawai. Sementara dari hasil pengujian hipotesis ketiga ditemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai, sehingga menunjukkan bahwa semakin sesuai karakteristik pekerjaan dan semakin tinggi kepuasan kerja, maka semakin tinggi komitmen organisasi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka karakteristik pekerjaan perlu lebih diperhatikan dengan cara memperbaiki aspek-aspek yang masih kurang, seperti masalah penghargaan dari pimpinan dan upaya-upaya memberikan kritik kepada kolega. Oleh karena itu, demikian pimpinan harus lebih menyadari akan pentingnya pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai upaya untuk memotivasi pegawai dan perlu menekankan pentingnya memberikan kritik dan memberikan masukan kepada sesama pegawai di kantor. Pihak manajemen juga mengakomodasi aspirasi dari bawahan. Kepuasan kerja pegawai juga perlu ditingkatkan dengan cara memberikan insentif dan tunjangan berdasarkan pada kontribusi pegawai terhadap organisasi, melaksanakan promosi jabatan secara adil dan transparan, dan melaksanakan kepemimpinan secara efektif.

---

Organizational commitment is the individual variable that have important role in acheving organization goals. High commitment will drive the officer to doing positive efforts tha cant giving contribution to optimizing in performing the tasks. Relate to signifcation of organizational commitment, then this research aimed to know the influence of job characteristics and job satisfaction on officer organizational commitment of Soekarno-Hatta Imigration Office. This research use quantitative approach with survey method. The research involved 184 respondents that taken by simple random sampling. Data collected with questionnaire and analyzed with descriptive and inferential statistic. The first result of hypothesis testing show that have positive and significant effect job characteristics on organizational commitment, so that indicate more appropriate job characteristic, then higher officer organizational commitment. From the second hypothesis testing found that job satisfaction have positive and significant effect on officer organizational commitment, that mean more high job satisfaction, then higher officer organizational commitment. While from third hypothesis testing found that job characteristic and job satisfaction simultaneously have positive and significant effect on officer organizational commitment. It mean that more appropriate job characteristic and more high job satisfaction, then higher officer organizational commitment. Based on result of this research, then job characteristic need to give more attentions with improved the aspects that still less, such as reward from leader and the effort to giving critic to co worker. Therefore, the leader must have more awareness about the importance of giving reward to officer for motivated the officer and need to emphasis the importance of giving critic and input to co worker. Job satisfaction also need to improved with giving incentive and allowance based on contribution of officer to organization, performing career promotion fairly and transparently, and performing leadership effectively."

"Pelaksanaan antrian pendaftaran pembuatan paspor secara online merupakan salah satu program keimigrasian yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis kualitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pembuatan paspor secara online di kantor imigrasi kelas I khusus Jakarta Timur dengan merujuk teori model Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, teknik pengambilan data dilakukan dengan kuisioner, wawancara mendalam, observasi langsung serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dalam pembuatan paspor secara online di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Timur mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan hasil olah data terhadap kuisioner yang menunjukkan dimensi trust mendapatkan penilaian paling tinggi pada indikator Tr1 yaitu password dan id pemohon terakuisis dengan baik oleh sistem dalam website, sedangkan dimensi reliability mendapatkan penilaian paling rendah pada indikator Rl2 yaitu website dapat digunakan kapanpun atau online 24 jam.

---

The implementation of the online passport registration queue is one of the immigration programs carried out by the government. This is in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Ordinary Passports and Travel Letters Like Passports. This is what prompted this study which aims to analyze the quality and factors that influence online passport making services at the Class I immigration office specifically in East Jakarta by referring to the theory of the Egovqual Papadomichelakki & Mentzas (2012) model. The research approach used is a quantitative approach, data collection techniques are carried out by questionnaires, in-depth interviews, direct observation and literature study. The results showed that the quality of service in making passports online at the Class I Immigration Office for East Jakarta received high trust from the public. This is indicated by the results of data processing on the questionnaire which shows the trust dimension gets the highest rating on the Tr1 indicator, namely the password and applicant id are well acquired. by the system on the website, while the reliability dimension gets the lowest rating on the Rl2 indicator, namely the website can be used anytime or online 24 hours."