Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika Confidence Building Measures (CBMs) terhadap proliferasi senjata nuklir antara India dan Pakistan. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik CBMs dalam keterkaitannya dengan proliferasi senjata nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan faktor aplikasi CBMs dari segi kepatuhan hukum tidak terpenuhi secara maksimal sehingga mekanisme pengendalian senjata dan perlucutan senjata dalam proliferasi senjata nuklir antara India dan Pakistan tidak berjalan dengan baik.

---

This study aims to analyse the dynamic of Confidence Building Measures (CBMs) against the nuclear arms proliferation between India and Pakistan. The research is made through identification of CBMs characteristic in its relation with the nuclear arms proliferation. This research uses qualitative method with descriptive design. The result of this research finds that there is a factor in the CBMs application from the legal compliance point of view which is not fulfilled in maximum, hence the control mechanism and disarmament in the nuclear arms proliferation between India and Pakistan does not work properly."

"Tesis ini membahas pelaksanaan confidence building measures (CBMs) pada konflik Korea Selatan-Korea Utara periode 2008-2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa peningkatan intensitas konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara Periode 2008-2011 terjadi karena ukuran-ukuran CBMs tidak dilaksanakan secara konsisten, bertahap dan berkelanjutan, serta melibatkan komitmen seluruh pihak. Terdapat sejumlah penurunan intensitas pelaksanaan CBMs pada ukuran komunikasi, bantuan dan pendampingan atau investasi, serta sosial budaya yang memicu peningkatan intensitas konflik kedua belah pihak.

---

The focus of this study is application of confidence building measures on inter-Korean conflict in period of 2008-2011. The purpose of this study is to understand why CBMs failed to prevent inter-Korean conflict in period of 2008-2011. This study summarize that the CBMs failed to prevent inter-Korean conflict in period of 2008 because of the inconsistency application of CBMs. There are a decrease of application in communication's, aid, investment, and social culture which was increase the tensions of conflict between South Korea and North Korea."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi politik dan dampak ekonomi yang muncul akibat pengenaan sanksi oleh Uni Eropa kepada Rusia pada kerja sama energi nuklir Uni Eropa-Rusia (2013-2018). Pada tahun 2014 Krimea menyatakan mengintegrasikan diri ke Federasi Rusia, dan menyatakan memisahkan diri dari Ukraina. Rusia menerima Krimea, meskipun Rusia dan Ukraina telah menandatangani Budapest Memorandum tahun 1994 tentang jaminan atas pengakuan wilayah Ukraina. Tindakan politik tersebut mendapat respons dari aliansi negara-negara Barat yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Australia dan Jepang dengan cara mengenakan sanksi terhadap Rusia. Pemberian sanksi diplomatik dan sanksi ekonomi tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sektor-sektor lainnya, diantaranya dalam bidang kerjasama energi nuklir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini dipertanyakan mengapa sanksi Uni Eropa terhadap Rusia secara politik berimplikasi pada kebijakan kerja sama di bidang energi nuklir pada tahun 2014, serta bagaimana dampak ekonomi yang ditimbulkan dalam bidang kerja sama energi nuklir di Rusia setelah tindakan pembatasan oleh EU pada tahun 2014. Analisis pembahasan tentang permasalahan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, dan Regional Security Complex Theory. Penelitian ini menemukan bahwa implikasi politik yang ada pada pengenaan tindakan pembatasan atau sanksi Uni Eropa terhadap Rusia ialah karena adanya sifat ketergantungan yang besar terhadap bahan bakar nuklir Rusia oleh Uni Eropa, sedangkan dampak ekonomi yang muncul ialah menurunnya angka neraca perdagangan energi nuklir Rusia terhadap Uni Eropa akibat proyek diversifikasi nuklir Eropa (ESSANUF).

---

The objective of this research is to analyzed the political implications and the economic impact that appears as a result of imposed sanctions by the European Union toward Russia on the nuclear energy cooperation between European Union and Russia (2013-2018). In 2014 Crimea stated themselves to integrate with the Russian Federation, and seceded from Ukraine. Russia accept Crimea, even though Russia and Ukraine had signed the Budapest Memorandum in 1994 regarding the assurance of the Ukraine territory recognition. The political action got the respond from the Western Alliance which consist of the United States of America, Canada, European Union, Australia and Japan by imposed sanctions toward Russia. Those diplomatic and economic sanctions are likely not applicable to the other sectors, for instance in the field of nuclear energy cooperation.

This research used a qualitative method which supported by primary and secondary data. This research questioned why did the European Union's economic sanctions toward Russia politically implicated with the nuclear energy cooperation policy in 2014, and how did the economic impact which inflicted in the field of nuclear energy cooperation in Russia after the restrictive measures taken by European Union in 2014.

The discussion part of this research will be conducted with the Organization Process Paradigm, International Sanction Theory, and the Regional Security Complex Theory. This research found that the political implications which exist in the European Unions's restrictive measures or sanctions is because of the large dependency nature of the European Union toward the Russian nuclear fuel, at the same time the economic impact which appear is the decline of the Russian nuclear energy trade balance toward European Union as a result of the European Supply of Safe Nuclear Fuel project (ESSANUF). "

"Seperti diketahui Iran bagi Amerika memiliki arti sangat penting baik dari segi geopolitis militer ekonomi dan minyak Hubungan erat telah terjalin sejak Perang Dunia II dengan ikut sertanya Iran dalam persekutuan militer CENTO sampai berkembang merijadi hubungan khusus (Special Relationship) sejak akhir 1960an Dan Amerika juga rnempunyai komitmen terhadap Shah dalam menghadapi baik musuh eksternal maupun musuh-musuh internal Amerika merancang kudeta pada tahun 1953 untuk mengembalikan Shah ke tahtanya. Revolusi Islam Iran tahun 1978-1979 berhasil mengakhiri kekuasaan Shah Negara yang sebelumnya sangat pro menjadi berbalik memusuhi Amerika 3atuhnya Shah melumpuhkan strategi Teluk Persia Amerika dan memberikan dampak geopolitis sangat serius bagi kedudukan Amerika di dunia internasional karena berpengaruh nyata terhadap perimbangan kekuatan di Timur Tengah dan perimbangan strategis Timur Barat. Akibatnya Presiden Carter dikecam baik di dalam maupun luar negeri karena dianggap tidak memberikan dukungan secara nyata untuk menyelamatkan Sha sehingga komitmen Amerika terhadap sekutunya dipertanyakan. Skripsi mi oerusana memoahas kebijakan Carter di Iran terutama antara tahun 1978-1979 Walaupun hak asasm mewarnam kebijakan politik luar negeri Amerika masa tersebut tapi dalam praktek kebi:iakan Carter di Iran tetap konsisten dengan para pendahulunya karena arti penting Iran mengatasm berbagai pertimbangan moral Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam birokrasi tapi didalam kenyataan kebijakan Amerika masa Carter tetap menekankan pada perlmndungan kepentingan strategis Amerika Carter tetap melanjutkan supplam senjata dan menyuarakan dukungan-dukungannya Tidak pernah ada usaha sistimatis mendorong Shah untuk melakukan proses demokratiSaSi dan tidak pernah ada ancaman penarikan dukungan Juga terjadi pelunakan krmtik terhadap berbagai kebijakan represif Shah. Ternyata bentuk kebijakan Amerika selarna tiga dekade yang bertujuan melindungi kepentingan vitalnya di Iran mempengaruhi persepsi perumus kebijakan dalam memandang permasalahan di Iran dan cara kerja dinas intellijen Amerika sehingga antisipasi keadaan tak mampu dilakukan Ketika menyadari kegawatan keadaan di Iran pada masa revolusi tahun 1978-1979 kekuatan oposisi sudah sedemikian besar sehingga kemungkinan untuk menyelamatkan Shah sudah tidak ada lagi karena sedikitnya alternatif-alternatif yang ada yarg semi.anya meierlukan biaya dan resiko yang tinggi."

"Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara langsung. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Mengingat langkah untuk menyelesaikan konflik ini perlu waktu panjang karena rumitnya permasalahan, maka diperlukan upaya yang bisa tetap menjaga kawasan tetap aman hingga terselesaikannya permasalahan klaim wilayah ini.Salah satu upaya untuk mengelola konflik tersebut adalah dengan peningkatan saling percaya (CBMs). Konsep CBMs yang dikembangkan di Asia Pasifik, adalah konsep CBMs yang unik dimana keamanan dimengerti secara konprehensif meliputi aspek militer dan non-militer. CBMs umumnya dimengerti secara longgar yang meliputi segala upaya formal dan informal pada tingkat unilateral, bilateral atau pun multilateral yang ditujukan untuk mencegah eskalasi konflik atau menyelesaikan ketidak pastian. CBMs yang dikembangkan di LCS tidak hanya terbatas pada CBMs standard yaltu melalui komunikasi, transparansi, constraint measures dan declaratory measures yang umumnya menyangkut bidang politik dan militer, tetapi mencakupkan kerjasama dalam bidang-bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan lain-lainnya.Perundingan untuk pengelolaan dan upaya pencarian penyelesaian damai konflik Laut China Selatan, sejauh ini baru pada tahap disepakatinya suatu non-legally binding code of conduct antara ASEAN dengan China dengan ditandatanganinya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada KTT ASEAN China, 4 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja.ASEAN sejak awal menginginkan dikeluarkannya suatu legally-binding code of conduct for the South China Sea, namun karena adanya berbagai kepentingan yang saling tarik menarik, untuk sementara baru dihasilkan suatu 'perjanjian sementara' berupa deklarasi yang akan dijadikan sebagai 'aturan main' dalam senketa di LCS.Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan suatu penelitian untuk mengetahui faktor apakah yang meyebabkan ketidakberhasilan ASEAN untuk menghasilkan suatu legally-binding code of conduct in south china sea, dan akan dikaji lebih jauh bagaimana mekanisme CBMs yang telah dibentuk melalui Declaration on the conduct to parties in the South China Sea ini dapat mengelola konflik Laut China Selatan dengan cara mengubah potensi konflik menjadi potensi kerjasama yang efektif. Untuk membahas pokok permasalahan dalam penulisan ini digunakan pendekatan CBMs yang akan dijabarkan sebagai definisi konseptual dan definisi operasional menjadi asumsi-asumsi dalam kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penlitian dari data-data yang telah diperoleh dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak berhasilnya ASEAN merumuskan suatu legally-binding code of conduct disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :1. Keberadaan ASEAN yang lebih banyak 'dikendalikan' oleh kekerasan pendirian China yang selalu menegaskan bahwa kedaulatannya di LCS adalah sesuatu yang tidak dapat diganggu-gugat.2. Penegasan China yang hanya akan menyepakati suatu non legally-binding code of conduct dan membatasi pada isu Spratly serta memfokuskan pada dialog untuk memelihara stabilitas dikawasan dengan pengembangan kerjasama dan tidak membahas masalah yurisdiksi kedaulatan.3. China menunjukkan kemampuannya untuk mengkontrol negosiasi seputar konflik territorial tersebut dengan menjalin jaiur bilateral yang telah menghasilkan bilateral code of conduct.4. Posisi tawar ASEAN yang lemah karena adanya perbedaan pandangan dikalangan ASEAN sendiri.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penandatanganan dokumen tersebut merupakan kemajuan dari upaya CBMs antara ASEAN dan China yang tengah dibangun selama ini, mengingat selama ini China hanya menginginkan pembahasan sengketa secara bilateral dan menolak segala bentuk internasionalisasi sengketa. Sebagai langkah awal deklarasi tersebut telah membawa negara-negara yang terlibat khususnya untuk memberikan komitmen dan pernyataan sikap bersama untuk menyelesaikan masalah sengketa di LCS secara damai. Deklarasi ini juga dapat dijadikan pendukung bagi pelaksanaan kerjasama yang telah dirintis melalui Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea dan starting point untuk pembentukan suatu legally-binding code of conduct.Daftar Pustaka : 24 Dokumen + 16 Buku + 23 Artikel + 3 Paper Diskusi/Seminar + 2 Disertasi + Internet"