Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi masyarakat, namun BPJS Kesehatan mengalami defisit dana Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, BPJS Kesehatan mengeluarkan beberapa opsi kebijakan, salah satunya opsi kebijakan cost sharing untuk penyakit katastropik. Di satu sisi, opsi kebijakan ini tampaknya mampu mengurangi besaran defisit, namun di sisi lain justru akan membebani masyarakat, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis opsi kebijakan cost sharing untuk penyakit katastropik di Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian ini menggunakan teori Dampak Kebijakan Publik Dye (2014), dengan menggunakan pendekatan post-positivis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opsi kebijakan cost-sharing untuk penyakit katastropik akan berdampak positif dan negatif jika diterapkan di Indonesia. Namun pilihan kebijakan cost sharing untuk penyakit katastropik akan lebih berdampak negatif yaitu pada dimensi situasi atau kelompok sasaran, dimensi waktu, biaya langsung, dan biaya tidak langsung.

---

The National Health Insurance is important for the community, but BPJS Kesehatan is experiencing a deficit in the National Health Insurance fund. As an effort to overcome this, BPJS Kesehatan has issued several policy options, one of which is the cost sharing policy option for catastrophic diseases. On the one hand, this policy option appears to be able to reduce the amount of the deficit, but on the other hand it will burden the community, so this study aims to analyze the cost sharing policy options for catastrophic diseases in the National Health Insurance. This study uses Dye's (2014) Public Policy Impact theory, using a post-positivist approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews and literature study. The data processing technique in this research is qualitative. The results of this study indicate that the cost-sharing policy options for catastrophic diseases will have positive and negative impacts if implemented in Indonesia. However, the choice of cost sharing policy for catastrophic diseases will have a more negative impact on the dimensions of the situation or target group, the dimension of time, direct costs and indirect costs."

"Kader JKN-KIS adalah individu yang menjadi mitra BPJS Kesehatan yang menjalankan sebagaian fungsi BPJS Kesehatan dalam suatu wilayah tertentu, kader ini biasanya berasal dari warga atau masyarakat setempat, tugas-tugas kader adalah mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat, edukasi tentang BPJS , serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran. Tujuan dari didirikannya kader adalah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah kepesertaan dan meningkatkan kolektabilitas iuran BPJS Kesehatan bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU (BPJS Kesehatan) kader ini hanya fokus pada Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) saja. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalis implementasi kader JKN-KIS melalui evaluasi input, process, dan output terhadap implementasi pelaksanaan tugas Kader JKN-KIS di BPJS Kesehatan Kantor Cabang kota Bogor pada tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi serta talaah dokumen. Sumber data penelitian ini yaitu hasil analisis dari data primer melalui wawancara mendalam dan data skunder melalui talaah dokumen. Dari hasil analisa data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, FGD, dan talaah dokumen didapatkan informasi mengenai SDM, SOP/Kebijakan, s arana dan prasarana, gambaran proses kegiatan Kader JKN-KIS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kinerja Kader JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor masih belum optimal dengan beberapa faktor penghambat keberhasilan berupa: SDM, pengetahuan Kader,serta karakteristik peserta. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Bogor untuk meningkatkan kinerja Kader JKN-KIS.

---

JKN-KIS cadres are individuals who are BPJS Health partners who run part of the BPJS Health function in certain regions, these cadres usually come from residents or the local community, the cadre's task is to optimize socialization to the community about BPJS, and as reminders and collectors. Contributions The aim of forming cadres is to increase the number of participants and increase the collectability of BPJS Health contributions to informal participants or PBPU Non-Wage Workers (BPJS kesehatan). Cadres only focus on non-wage earners (PBPU). This study aims to analyze the implementation of JKN-KIS cadres through evaluation of inputs, processes, and outputs on the implementation of JKN-KIS Cadre duties in the Bogor Branch Health BPJS in 2019. This study used a qualitative approach with phenomenological methods conducted by in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD), observation and document review. The source of this research data is the result of analysis of primary data through in-depth interviews and secondary data through document systems. From the results of the analysis of the data collected through in-depth interviews, FGDs, and the documents obtained regarding HR, SOP / Policy, facilities and infrastructure, discussed the process of activities of JKN-KIS Cadres. The results of this study indicate the results of the research of JKN-KIS Cadres in the BPJS Health area of the Bogor City Branch Office are still not optimal with several factors inhibiting success including: HR, Cadre knowledge, and characteristics of participants. The results of this study are expected to be an evaluation material for BPJS Kota Bogor Health Office to improve the performance of JKN-KIS Cadres."

"Jaminan kesehatan merupakan hak warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 19 UU No. 39 tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Kesehatan di Indonesia saat ini dilaksanakan melalui program Jaminan kesehatan Nasional (JKN), yang diselenggarakan oleh BJPS Kesehatan. Sesuai dengan amanat resolusi World Health Assembly ke-58 tahun 2005, WHO bersama negara-negara di dunia berkomitmen untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk melalui suatu sistem pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan, yakni Universal Health Coverage (UHC). Pemerintah menargetkan seluruh penduduk menjadi peserta JKN pada 2019 namun kenyataannya pada Januari 2019 hanya 216.152.549 jiwa atau 81% penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui apakah penyelenggaraan program JKN oleh BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan prinsip UHC. Selain itu, Penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana penduduk yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh manfaat JKN. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif–analitis. Penelitian ini menggunakan kajian mendalam terhadap UU SJSN, UU BPJS, Perpres Program JKN, dan peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Jaminan Kesehatan, serta dokumen WHO.

---

Social health Security is citizen’s right according to Article 28H section (3) of Constitution of Republic of Indonesia 1945, Article 34 section (2) Constitution of Republic of Republic of Indonesia 1945, Article 19 on Law Number 39 of 2009, and Article 18 on Law Number 40 of 2004. Social Health Security in Indonesia implemented through programme National Health Insurance System (JKN), which is held by Social Health Insurance Administration Organization (BPJS Kesehatan). According to resolution Fifty- Eight World Health Assembly 2005, WHO and all countries committed to guarantee access to health service for all people through sustainable health-financing system, which is Universal health Coverage (UHC). Government targeted all people registered to national social health insurance due to 2019 but until January 2019 only 216.152.549 people or 81% of citizens have national health insurance. This study aims to analyze the implementation of JKN held by BPJS Kesehatan based on UHC principles and to know how citizens who is not registered able to get access to health security. This study using juridical-normative research and descriptive data analysis. This study also using depth review towards laws of social health security and documents of WHO."

"Penelitian ini membahas tentang peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik penduduk lanjut usia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan data sekunder Susenas Kor Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya peran Jaminan Kesehatan Nasional terhadap penurunan risiko pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, diketahuinya proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik pada penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Unit analisis penelitian ini adalah individu lansia dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 806 orang. Analisis multivariat pada data dilakukan dengan pendekatan model regresi binary choice model dengan model Logit. Hasil penelitian didapatkan bahwa proporsi kejadian pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik sebesar 4,34% di antara penduduk lansia di Provinsi DI Yogyakarta. Faktor-faktor yang secara statistik berhubungan signifikan dengan pengeluaran biaya kesehatan tunai katastropik meliputi pendidikan, jumlah anggota rumah tangga, pemanfaatan JKN, dan utilisasi rawat inap. Hasil penelitian ini juga mendapatkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional berperan menurunkan risiko kejadian pengeluaran kejadian katastropik sebesar 0,2 kali lebih rendah bagi penduduk lansia yang memanfaatkannya pada layanan kesehatan.

---

This study discusses the role of the National Health Insurance against catastrophic out of pocket health expenditures among the elderly in The Special Region of Yogyakarta using 2018 Core Susenas secondary data. The study intends to examine the proportion of catastrophic out of pocket health expenditure, analyze the factors related to catastrophic out of pocket health expenditure in the elderly population, as well as assess the role of the national health insurance in the special region of Yogyakarta. The unit of analysis of this study were elderly individuals who met the inclusion and exclusion criteria, with a total sample of 806 people. Multivariate analysis of the data was carried out using the binary choice model regression approach with the Logit model.

The results showed that the proportion of catastrophic out of pocket health expenditure was 4.34% among the elderly population in The Special Region of Yogyakarta, a proportion that is still considered managable. Catastrophic out of pocket health expenditures indicated a statistically significant correlation with education, number of household members, JKN utilization, health complaints, and utilization of inpatient care. Moreover, National Health Insurance played a role in reducing the risk of catastrophic events resulting in 0.2 times lower occurance for elderly residents who use them in health services."

"Penelitian ini menggunakan metode literature review yang membahas mengenai pelaksanaan Program Rujuk Balik (PRB) pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rujuk balik peserta BPJS Kesehatan di puskesmas. Dalam mendapatkan artikel yang diinginkan, penelitian ini menggunakan 5 database yaitu Google Scholar, GARUDA (Garba Rujukan Digital), Microsoft Academic, ProQuest, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kemudian untuk mendapatkan literatur yang layak uji, dilakukan peninjauan literatur menggunakan pedoman PRISMA. Hasil peninjauan literatur didapatkan 9 artikel penelitian dan dalam penelitian tersebut metode yang digunakan adalah metode kualitatif maupun kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan program rujuk balik peserta Jaminan Kesehatan Nasional di puskemas dibutuhkan kesiapan dan pengetahuan petugas rujuk balik yang baik, ketersediaan obat rujuk balik yang harus selalu sesuai dan terpenuhi, prosedur dan proses pelaksanaan program rujuk balik yang harus sesuai dengan mekanisme buku panduan program rujuk balik BPJS Kesehatan serta pengendalian pelaksanaan rujuk balik dibutuhkan koordinasi antara puskesmas, rumah sakit, apotek dan BPJS Kesehatan.

---

This research uses a literature review method that discusses the implementation of the Referral Program (PRB) for Jaminan Kesehatan Nasional participants at the Health Center. The purpose of this paper is to find out how the BPJS Kesehatan participant referral program is implemented at the health center. In obtaining the desired journal, this research uses 5 databases, namely Google Scholar, GARUDA, Microsoft Academic, ProQuest, and the National Library of the Republic of Indonesia. Then to get the literature that was fit for testing, a literature review was carried out using the PRISMA guidelines. The results of the literature review obtained 9 studies and in this study, the methods used were qualitative methods and quantitative methods. The results of this research are that the implementation of the Jaminan Kesehatan Nasional participant referral program at the health center requires the readiness and knowledge of good return referral officers, the availability of back-referral drugs that must always be appropriate and fulfilled, the procedures and processes for implementing a referral program that must be by the program guidebook mechanism referral back BPJS Kesehatan and controlling the implementation of back referrals require coordination between health centers, hospitals, pharmacies and BPJS Kesehatan."

"Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam, observasi dilapangan, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06%. Seluruh profesi menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif, dikarenakan masih ditemukannya kendala pada: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal.

---

The increasing in the number of chronic diseases has an impact on increasing health costs, including health costs that will be covered by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Since its establishment in 2014, BPJS Kesehatan has organized Program Rujuk Balik (PRB) as an effort to efficiency of health costs and facilitate the member with chronic diseases in gaining access to health services. The implementation of PRB it has not run optimally, factors affected implementation one of which was inter-professional collaboration. The purpose of this study is to analyzes the inter-professional collaboration that involved in implementing the PRB at BPJS Kesehatan Depok Branch Office work area in 2019. This study used a qualitative research method using in-depth interview methods, field observations, and documents review. The results showed that the implementation of PRB was still far below the target. Where the member achievements who were referred back to Primary Health Care in January and February 2019 only reached 0,06%. All professions realizes that inter-professional collaboration is important to achieve PRB optimization. Inter-professional collaboration in the implementation of PRB has not been effective because of constraints on: social considerations, intrapersonal considerations, physical environment, organizational and institutional environments, behavioral factors, and interpersonal factors."

"Sejak pemberlakuan SJSN tahun 2014, BPJS Kesehatan mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaan JKN dalam pelayanan termasuk FKRTL. Adanya perubahan sistem pembayaran dari fee for service menjadi sistem DRG juga turut berdampak pada rumah sakit. Data NHA menunjukkan bahwa tahun 2018, menunjukkan biaya yang dikeluarjan untuk belanja kuratif mencapai 69,1 persen (Rp 317,6 triliun) dari total belanja kesehatan. Sebesar 59,2 persen atau 271,8 triliun untuk belanja rumah sakit. Case Mix Index (CMI) menjadi tolak ukur dalam membandingkan rumah sakit. Namun di Indonesia penggunaan CMI belum pernah digunakan oleh rumah sakit. BPJS Kesehatan telah menetapkan case mix index pada 30 rumah sakit pada 5 kabupaten yang menjadi target uji coba metode penghitungan global budget pada tahun 2019. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2019-2020 dengan unit analisis kategori berdasarkan provinsi, tipe rumah sakit, dan kepemilikan. Uji anova digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan regional dan tipe rumah sakit. Uji T Independen digunakan untuk melihat hubungan CMI dengan kepemilikan rumah sakit dan uji regresi linier sederhana untuk melihat CMI dengan proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi Bukan Pekerja, proporsi PBI APBD, proporsi PBI APBN, proporsi PBPU, proporsi PPU, proporsi kelas 1, proporsi kelas 2, dan proporsi kelas 3. Selanjutnya uji multivariat menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penurunan jumlah kasus dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan sosial, sehingga masyarakat cenderung mengurangi akses kesehatan apabila tidak mendesak. Hasil CMI tertinggi berada regional 1 untuk rawat inap dan regional 2 pada rawat jalan, lalu pada tipe rumah sakit A, kepemilikan swasta, proporsi laki-laki, proporsi lansia pada rawat inap dan proporsi produktif pada rawat jalan, proporsi Bukan Pekerja pada rawat inap dan proporsi PBPU pada rawat jalan, dan proporsi kelas 1 pada rawat inap dan proporsi kelas 3 pada rawat jalan. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2019 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, dan proporsi kelas 1. Nilai Case Mix Index rawat inap tahun 2020 berhubungan dengan regional, tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi produktif, proporsi lansia, proporsi BP, proporsi PBI APBN, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2019 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3.Nilai Case Mix Index rawat jalan tahun 2020 berhubungan dengan tipe rumah sakit, kepemilikan, proporsi laki-laki, proporsi perempuan, proporsi anak, proporsi PBI APBN, proporsi PBI APBD, proporsi PBPU, proporsi kelas 1, dan proporsi kelas 3. Berdasarkan penelitian ini diharapkan pemerintah dapat mempercepat pemerataan pelayanan keseahtan untuk menurunkan disparitas akses pelayanan kesehatan, dan BPJS Kesehatan dapat memonitor angka CMI rumah sakit berdasarkan data klaim.

---

Since the implementation of SJSN in 2014, BPJS Kesehatan has experienced various challenges in implementing JKN including service in hospital. The change in the payment system from fee for service to the DRG system also has an impact on hospitals. NHA data shows that in 2018, the costs spent on curative spending reached 69.1 percent (Rp 317.6 trillion) of total health spending. 59.2 percent or 271.8 trillion for hospital spending. The Case Mix Index (CMI) is a benchmark in comparing hospitals. However, in Indonesia the use of CMI has never been used by hospitals. BPJS Kesehatan has set a case mix index for 30 hospitals in 5 districts that are the target of testing the global budget calculation method in 2019. This study uses sample data for 2019-2020 with unit analysis categories based on province, type of hospital, and ownership. The ANOVA test was used to see the relationship between CMI and the region and type of hospital. Independent T-test was used to see the relationship between CMI and hospital ownership and a simple linear regression test to see CMI with the proportion of men, the proportion of women, the proportion of children, the proportion of productive, the proportion of elderly, the proportion of non-employees, the proportion of PBI APBD, the proportion of PBI APBN, the proportion of PBPU, the proportion of PPU, the proportion of class 1, the proportion of class 2, and the proportion of class 3. Furthermore, the multivariate test used multiple linear regression. The results showed that there was a decrease in the number of cases from 2019 to 2020. This was due to social restrictions, so that people tended to reduce access to health if it was not urgent. The highest CMI results are regional 1 for inpatient and regional 2 for outpatient, then for type A hospital, private ownership, the proportion of men, the proportion of the elderly in the inpatient and the productive proportion on the outpatient basis, the proportion of Non-Workers in the inpatient and the proportion of PBPU on outpatients, and the proportion of class 1 on inpatients and the proportions of class 3 on outpatients. The 2019 inpatient Case Mix Index value relates to regional, type of hospital, ownership, proportion of children, proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, and proportion of class 1. Case Mix Index value Hospitalization in 2020 is related to regional, type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, the proportion of productive, proportion of elderly, proportion of BP, proportion of PBI APBN, proportion of class 1, and proportion of class 3. Case Mix value The 2019 outpatient index relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Outpatient Case Mix Index value the year 2020 relates to the type of hospital, ownership, proportion of men, proportion of women, proportion of children, proportion of PBI APBN, proportion of PBI APBD, proportion of PBPU, proportion of class 1, and proportion of class 3. Based on this research, it is expected that the government can accelerate the distribution of health services to reduce disparities in access to health services, and BPJS Kesehatan can monitor hospital CMI figures based on claim data."

"Target ambisius Pemerintah Indonesia, seperti tercermin dalam peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk mencakup kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi semua penduduk Indonesia di tahun 2019. Salah satu kendala perbaikan indikator kesehatan adalah terbatasnya akses pada pelayanan kesehatan. Kepesertaan Bidan Praktek Swasta (BPS) pada program JKN di Kota Salatiga masih kurang, dimana hanya 7 BPS (22%) yang telah berjejaring dengan BPJS Kesehatan dari 32 BPS yang ada di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan faktor yang berhubungan dengan keputusan BPS menjadi jejaring BPJS Kesehatan pada program JKN di Kota Salatiga. Desain penelitian kualitatif ini menggunakan informan pada BPS yang sudah menjadi jejaring dan belum menjadi jejaring. Penelitian dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan BPS menjadi jejaring dipengaruhi oleh aspek pengalaman dimana sebagian besar adalah pensiunan bidan di Puskesmas. Sementara BPS bukan jejaring mayoritas masih aktif bekerja di Puskesmas dan tidak mempunyai sisa waktu untuk praktek swasta. Besarnya imbalan yang didapat perlu disesuaikan serta penyederhanaan alur klaim paling tidak seperti pada era Jaminan Persalinan. BPS belum menjadi jejaring tidak merasa dirugikan bila kunjungan pasien menurun mengingat telah ada tambahan dana jasa pelayanan dari JKN di instansinya bekerja. Perlu ditinjau kembali mekanisme kerjasama antara BPS dan BPJS Kesehatan serta upaya sosialisasi dengan tujuan persuasif yang mengajak BPS menjadi jejaring dalam program JKN.

---

Ambitious target of the Indonesian government, as stated in the roadmap of National Social Security System, aims to provide universal coverage to all Indonesians by 2019. One of the main obstacles to improve health development is the limited access to health services. Private midwives participants in the JKN program in Salatiga is still insufficient, only 7 out of the 32 private midwives (22%) have been included in the BPJS Health network. This study aims to understand the issues in private midwives participancy in JKN program in Salatiga. Qualitative approach is used with case study using informan of private midewives networked, as well as private midwives that are not yet networked with BPJS Kesehatan. The study was conducted from February to October 2017. The research indicated that decisions of Private Midwives successfully networked with BPJS Health is heavily influenced by years of experience, where the majority of private midwives networked is are retired. Meanwhile, the non-network private midwives are still actively working in primary health care, and not time left for private practice. Another aspect is that the amount of rewards earned is deemed insufficient and the flow of claims is more complicated when compared with Jampersal. Private midwives not in the network have yet to feel the loss with the decrease in patient visits since their offices already receive additional funding services from JKN. A review of the mechanism of cooperation between private midwives and BPJS Health is necessary, as well as socialization of benefits to the private midwives not yet included."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan peraturan perundangan skema program antara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan dalam program BPJS Kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia dan National Health Insurance (NHI) di Taiwan. Dua fokus permasalahan yang diteliti adalah pengaturan hukum yang mengatur skema program jaminan kesehatan nasional kedua negara dan juga perbandingan kedua skema tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema program JKN di Indonesia, diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, National Health Insurance di Taiwan, yang dijalankan oleh National Health Insurance Administration, diatur oleh National Health Insurance Act Taiwan Tahun 1994. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aspek kepesertaan, fasilitas dan pelayanan kesehatan, serta sumber pendanaan di kedua skema tersebut. Baik program BPJS Kesehatan maupun National Health Insurance menerapkan kepesertaan wajib dan dibiayai melalui iuran peserta, hasil investasi, dan alokasi dana pemerintah. Namun, klasifikasi kepesertaan dan fleksibilitas pemilihan layanan kesehatan di kedua negara berbeda. Skripsi ini menyarankan agar program BPJS Kesehatan mengadopsi pemberlakuan premi tambahan yang besarannya ditentukan berdasarkan kondisi finansial masing-masing peserta, seperti yang dilakukan oleh NHI Taiwan, untuk menciptakan sistem premi yang lebih adil. Program BPJS Kesehatan juga disarankan untuk memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pemilihan layanan kesehatan, tanpa terpaku pada sistem rujukan berjenjang. Selain itu, integrasi pengobatan alternatif ke dalam program BPJS Kesehatan, sebagaimana dilakukan NHI di Taiwan, juga disarankan.

---

This thesis discusses the comparison of legal regulations for the National Health Insurance scheme between Indonesia's Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), managed by Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) under the BPJS Kesehatan program, and Taiwan's National Health Insurance (NHI). The two main focuses of the research are the legal regulations governing the National Health Insurance schemes of both countries and the comparison between the two schemes. This research is conducted using a juridical-normative method and qualitative data analysis. The research results indicate that the JKN scheme in Indonesia is regulated by Law Number 40 Year 2004 concerning the National Social Security System and Law Number 24 Year 2011 concerning the Social Security Administering Body. Meanwhile, the National Health Insurance in Taiwan, managed by the National Health Insurance Administration, is regulated by the National Health Insurance Act Taiwan Year 1994. There are similarities and differences in aspects of membership, health facilities and services, and funding sources in both schemes. Both the BPJS Kesehatan program and the National Health Insurance implement mandatory membership and are funded through participant contributions, investment returns, and government fund allocations. However, there are differences in the classification of membership and the flexibility of choosing health services in both countries. This thesis suggests that the BPJS Kesehatan program should adopt the implementation of additional premiums, the amount of which is determined based on each participant's financial condition, as implemented by the Taiwan NHI, to create a fairer premium system. The BPJS Kesehatan program is also advised to provide greater flexibility in choosing health services, without being tied to a tiered referral system. Furthermore, the integration of alternative medicine into the BPJS Kesehatan program, as carried out by the Taiwan NHI, is also suggested."

"Sistem kesehatan bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengobatan yang dapat membuat perbedaan besar pada kesehatan masyarakat. Dalam memperoleh layanan kesehatan tersebut, rumah tangga berisiko sering kali harus mengeluarkan pengeluaran tunai untuk mengakses layanan kesehatan. Jumlah pengeluaran kesehatan yang kecil dapat berakibat besar bagi rumah tangga yang miskin. Sebaliknya jumlah pengeluran kesehatan yang besar, mungkin mempunyai dampak yang kecil bagi rumah tangga yang kaya. Terlepas dari jumlah yang dikeluarkan pada kesehatan, setiap rumah tangga berisiko menderita biaya kesehatan katastropik dan dimiskinkan olehnya. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya kesehatan katastropik dan faktor yang paling mempengaruhi biaya kesehatan katastropik. Metode yang digunakan adalah analisis univariat dan multivariate. Analisis multivariat menggunakan regresi IV Probit Endogen untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan paling mempengaruhi biaya kesehatan katastropik. Pengetahuan atas fasilitas puskesmas digunakan sebagai instrumen variable karena berkorelasi dengan variabel endogen namun tidak berkorelasi dengan variable dependen. Dari penelitian disimpulkan bahwa adanya kepemilikan asuransi (ASKES, ASKESKIN, JAMSOSTEK) merupakan faktor yang paling mempengaruhi biaya kesehatan katastropik. Rumah tangga yang tidak memiliki asuransi tersebut terbukti berisiko lebih besar menderita biaya kesehatan katastropik. Rumah tangga yang memiliki anggota rumah tangga dirawat inap, anggota rumah tangga cacat, dan anggota rumah tangga menderita penyakit kronis juga memberikan kontribusi risiko rumah tangga menderita biaya kesehatan katastropik. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan jaminan kesehatan merupakan keputusan yang paling. Terbukti bahwa rumah tangga yang dilindungi asuransi memiliki risiko terkecil menderita biaya kesehatan katastropik. Pemerintah didorong untuk melanjutkan kebijakannya memberlakukan jaminan kesehatan dan tetap mempertahankan rawat inap, kecacatan, dan penyakit kronis dalam paket manfaat untuk memperkecil kemungkinan rumah tangga menderita biaya kesehatan katastropik dan dimiskinkan olehnya.

---

The purpose of health system is to provide health services, disease prevention, and medication that can make great different to public health. In order to obtain such services, household frequently had to pay substantial amount of money in order to access health services. Such amount of money called out of pocket expenditure (OOP). Small amount of OOP could mean a great deal to poorer household, on the contrary, large amount of OOP could mean nothing to richer household. Set the the amount of OOP aside, each household is risky of suffering catastrophic health expenditure and therefore impoverished by it.

The purpose of this research is to know factors affecting catastrophic health expenditure and which factor affecting catastrophic health expenditure the most.

Method used is univariate and multivariate analysis. Multivariate analysis used is using Instrumental Variable Probit With Endogenous Treatment in order to know factors affecting and factor affecting the most catastrophic health expenditure. Knowledge for puskemas facility is used as instrumental variable due to its nature significantly correlated to endogenous variable but insignificantly correlated to outcome variable.

From this research, it is come to conclusion that Insurance Ownership (ASKES, ASKESKIN, JAMSOSTEK) is factor affecting catastrophic health expenditure the most. Household not holding such insurance is proven to be risky from suffering catastrophic health expenditure. Household having member using in patient services, having member with disabilities, and having member suffering chronic disease also contributing risk household suffering catastrophic health expenditure.

Government decision to enroll national health coverage is proofed to be wise decision. It is proven that household having insurance is protecting household from suffering catastrophic health expenditure. Government is encouraged to continue it?s policy in enrolling national health coverage and keeping in patient, disabilities, and chronic disease in the benefit package in order to prevent household suffering catastrophic health expenditure and impoverishment by it."