Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan Reintegrasi Sosial bagi Klien Pemasyarakatan Dewasa (Studi deskriptif pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan). Adapun penelitian ini berlokasi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan mengenai peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan dalam melaksanakan reintegrasi sosial bagi Klien Permasyarakatan dewasa, serta melihat hambatan dalam proses reintegrasi sosial yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan bagi Klien Permasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Metode yang digunakan yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. Namun reintegrasi sosial yang diselenggarakan tidak lepas dari beberapa hal yang menghambat yang berasal dari faktor internal seperti ketidaksiapan klien ketika kembali ke masyarakat serta pemikiran dari klien maupun keluarga yang kurang sesuai dengan tujuan reintegrasi sosial dan juga berasal dari faktor eksternal seperti adanya aturan yang kurang mendukung dalam proses reintegrasi sosial serta adanya stigma negatif yang diberikan masyarakat kepada klien. Dalam temuan juga ditemukan beberapa upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan reintegrasi sosial yakni mengadakan koordinasi lintas sektoral antara Pembimbing Kemasyarakatan dengan berbagai lembaga terkait, adanya diklat yang disediakan oleh Balai Pemasyarakatan sebagai penunjang bentuk pemenuhan kebutuhan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian pelayanan bagi Klien Pemasyarakatan.

---

This study discusses the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Adult Clients (Descriptive Study at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research is located in Correctional Centers Class I South Jakarta. This study focuses on providing an overview the role of Correctional Advisor in Implementing Social Reintegration for Correctional Clients, as well as to see the obstacles in the process of social reintegration provided by the Correctional Advisor of Correctional Centers Class I South Jakarta for Correctional Adults Clients. This research is descriptive research with qualitative method. The method used is in-depth interview, observation, and literature study. The results of this study indicate that Correctional Advisor act as Enabler, empowerer, case management, educator, researcher, counseler, koordinator, broker, inisiator. However, the social reintegration held cannot be separated from several things that hinder that come from internal factors such as the unpreparedness of the client when returning to the community as well as the thoughts of the client and family that are not in accordance with the objectives of social reintegration and also comes from external factors such as the existence of rules that are less supportive in the process of social reintegration and the existence of negative stigma given by the community to clients. In the findings also found several efforts made in addressing the obstacles of social reintegration, namely cross-sectoral coordination between Correctional Advisor and various related institutions, the training provided by the Correctional Center as a form of fulfilling the needs of Correctional Advisor in providing services for Correctional Clients."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan support system keluarga pada klien anak berstatus pembebasan bersyarat yang menjalani bimbingan pemasyarakatan, untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pemasyarakatan dan faktor pendukung serta penghambat dalam proses bimbingan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Selatan. Penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dilakukan karena secara khusus menjelaskan peran keluarga sebagai support system dalam bimbingan pemasyarakatan dan pemenuhan HAM generasi kedua, yang hampir tidak ditemukan dalam penelitian lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi studi literatur, dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran keluarga sebagai support system belum menunjukkan hasil yang optimal, karena adanya ketidakkonsistenan keluarga dalam mendukung klien anak. Bimbingan yang didapat berupa bimbingan kepribadian terutama keagamaan dan bimbingan kemandirian kurang diminati oleh klien anak. Selama menjalani bimbingan, klien anak masih mendapatkan tindakan diskriminasi berupa cemoohan, pengucilan dan ancaman dari pihak keluarga korban sehingga mengganggu pada pemenuhan hak anak yang berkaitan dengan HAM generasi kedua terutama hak sosial. Melihat situasi ini perlu ada perhatian dari semua pihak khususnya keluarga dan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani situasi ini.

---

ABSTRACT

 

---

This study aimed to describe the role of the family as a support system on clients of parole status who undergo the correctional guidance, to find out how the correctional guidance process and supporting and inhibiting factors in the penal guidance process at the Correctional Center Class I in South Jakarta. This research is very important and interesting to be conducted because it specifically explains the role of the family as a support system in correctional guidance and fulfilment of the second generation human rights, which is hardly found in other research. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations. The results showed that the role of the family as a support system had not shown optimal results, due to the inconsistency of the family in supporting child clients. Guidance obtained in the form of personality guidance especially religious and independence guidance is less attractive to child clients. While undergoing guidance, child clients still get discrimination in the form of ridicule, exclusion, and threats from the families of victims so that it disrupts the fulfillment of children's rights relating to second-generation human rights, especially social rights. Finally, this research study suggests that all parties especially the family and community guide in handling this situation.

"

"Kemandirian klien pemasyarakatan dapat terwujud apabila klien mendapatkan pendampingan yang baik dari orang terdekatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku mandiri klien pemasyarakatan dalam proses pengembangan kemandirian, mengetahui bentuk pendampingan sosial yang diterima oleh klien pemasyarakatan guna pengembangan kemandirian serta pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas I Jakarta Pusat guna mendukung pengembangan kemandirian klien pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur, wawancara mendalam dan observasi, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah tujuh orang klien dewasa yang telah bekerja, dua orang anggota keluarga klien, satu orang tokoh masyarakat, dan tiga orang pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada klien yang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, namun klien mampu mengembangkan kemandiriannya berkat pendampingan yang diberikan dari orang terdekatnya. Klien yang telah mandiri memiliki perilaku mampu mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menguatkan diri untuk menjadi lebih baik, mampu mengembangkan potensi diri serta mampu mengakses lapangan pekerjaan sesuai keterampilan yang dimiliki. Selain itu, klien juga mendapatkan pendampingan dari keluarga dan pembimbing kemasyarakatannya berupa sikap menerima klien kembali, dukungan, saran serta informasi yang berhubungan dengan pengembangan potensi dirinya. Klien belum mendapatkan pendampingan sosial dari masyarakat karena ada rasa ketidakpedulian masyarakat terhadap upaya klien untuk mandiri. Masyarakat sekitar tempat tinggal klien hanya sebatas memenuhi hak sosial klien dengan menerima kembali keberadaan klien di lingkungan dan belum memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kemandiriannya.

---

The self-reliance of correctional clients can be realized if the client gets good assistance from the people closest to him. This study aims to describe the self-reliance behavior of correctional clients in the process of developing self-reliance, to find out the forms of social assistance received by correctional clients for the development of self-reliance and the implementation of self-reliance guidance at Correctional Center in Central Jakarta for supporting correctional client independence development. This study uses a qualitative approach with a descriptive design. Data gathering techniques include literature and documentary search, in-depth interviews and observations, while the informants in this study were seven adult clients who had worked, two members of the clients family, one community leader, and three community counselors. This study result described that there are still clients who get a negatif stigma from the community, but clients are able to develop their self-reliance thanks to the assistance provided from their closest people.The client who has independent has a behavior able to identified and solved their problem, reinforced themselves to be better, be able to developing their potency and be able to has a job accessed which could appropriate with their skills. Moreover, the clients also got a good social assistance from their family and community mentors in the form of accepting returning clients, support, advices and information which connected with their potential development. The client has not received social assistance from the community because there is a sense of public indifference to the clients efforts to be independent.Their neighborhood society just fulfilled client social rights with reacceptance them in society and has not paid more attention to the development of its self-reliance."

"Skripsi ini membahas tentang dukungan sosial pada pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap klien pemasyarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan melihat bagaimana peran dukungan sosial formal dan informal selama pelaksanaan pembimbingan dalam upaya reintegrasi dan mencegah residivisme. Penelitian berfokus kepada peranan dukungan sosial dalam upaya menghasilkan reintegrasi sosial dan mencegah residivisme pada kasus narkotika dengan menggunakan social support theory, social bond theory dan theory of desistance. Ketiga teori tersebut digunakan untuk melihat peran dukungan sosial dalam upaya membangun ikatan sosial dan membantu desistance dari pengulangan kembali pelanggaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dan dilakukan dengan teknik wawancara mendalam semi terstruktur dengan Klien Pemasyarakatan, PK Bapas Kelas IA Jakarta Pusat, Anggota Keluarga Klien, serta Masyarakat oleh staf YIIM. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dukungan sosial hadir baik secara formal maupun informal. Namun, dukungan formal dari Bapas serta PK diketahui belum maksimal didapatkan klien. Hal ini disebabkan karena terdapat berbagai hambatan internal Bapas dalam upaya menghasilkan berbagai dukungan selama pembimbingan klien. Sebaliknya, dukungan informal melalui keluarga dan masyarakat oleh YIIM memperlihatkan memiliki sumber daya yang lebih berlimpah, sehingga dukungan berjalan dengan lebih baik dan maksimal. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa dukungan yang diberikan baik formal maupun informal memiliki peranan dalam membentuk ikatan sosial dan mempertahankan desistance untuk mencegah residivisme dan reintegrasi yang sukses ke masyarakat.

---

This thesis discusses social support in the implementation of parole for correctional client. This research was conducted by looking at the role of formal and informal social support during the implementation of guidance in reintegration efforts and preventing recidivism. Research focuses on the role of social support in an effort to produce social reintegration and prevent recidivism in narcotics cases by using social support theory, social bond theory and theory of desistance. The three theories are used to see the role of social support in an effort to build social bond and helping desistance from reoffended. The method used in this study is a qualitative method and is carried out with semi-structured in-depth interviews with Client, Probation Officer, Family Members of Clients, and Society by YIIM (Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun) Staf. The results showed that social support was present both formally and informally. However, formal support from correctional centre and probation officer shows has not been maximally obtained. This is because there are various internal obstacles to correctional centre in an effort to generate various supports during client mentoring. On the other hand, informal support through family and community by YIIM show that it has more abundant resources, so that support runs better and maximally. This study also shows that the support provided both formal and informal has a role in forming social bonds of clients and maintaining good desistance to prevent recidivism and sucsees reintegration into society."

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan kelebihan penghuni pada Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta pemenjaraan penyalah guna narkotika yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk memjelaskan proses hukum yang harus dihadapi seorang penyalah guna narkotika, menjelajahi pemberian pidana penjara (pemenjaraan) bagi penyalah guna narkotika sebagai faktor penghambat tercapainya reintegrasi sosial dan menganalisa penanganan penyalah guna narkotika dalam lembaga pemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian socio legal yang melaksanakan studi dokumen dan studi lapangan untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan perbedaan perlakuan bagi penyalah guna narkotika. Lebih lanjut, kondisi sebuah lapas yang kelebihan penghuni dapat menghambat tercapainya reintegrasi sosial serta menghasilkan pola interaksi tidak sehat ketika seorang penyalah guna bertemu dengan pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

---

This research focuses on prison overcrowding issues in correctional institutions in Indonesia and imprisonment for drug abusers which tends to obstruct the aims and purposes of correctional institutions, which is social reintegration. The purposes of this research is to describe the legal process a drug abuser must proceed, explore the imprisonment of drug abusers as hindering factors to achieve social reintegration and to analyze the treatment of drug abusers in correctional institutions. The method used in this research is socio legal research method, which exercises document studies and field studies in order to answer the problem statement or this research. This research discovered that there are loopholes in Law No 35 of 2009 concerning Narcotics which leads to different treatments for drug abusers. Moreover, the overcrowding situation in correctional institutions hinders the pursuit of social reintegration and creates inhealthy interactions among inmates, especailly when drug abusers were put together with narcotics trafficker."

"ABSTRAKProgram Pembinaan Narapidana merupakan suatu usaha untuk mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan kepribadian dan kemandirian yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna dihubungkan dengan Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Pembinaan narapidana melibatkan seluruh komponen yaitu petugas sebagai pembina dan narapidana sebagai yang dibina serta sarana / fasilitas yang dimiliki Lembaga Pemasyarakatan.serta peran serta masyarakat. Pembinaan narapidana dipengaruhi pula oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai faktor pendukung dan penghambat. Melalui analisis SWOT akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung dan daftar dokumen. Pada kenyataannya arti penting peranan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang belum dapat diimbangi dengan kinerja Lembaga Pemasyarakatan secara optimal, hal itu terlihat dengan masih banyaknya narapidana sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatanyang tidak bekerja dan masih banyak pula narapidana yang sama sekali tidak punya keterampilan kerja, atau dengan kata lain masih banyak dijumpai narapidana yangmenganggur. Sepanjang sejarah, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang lebih banyak dihuni oleh para penganggur atau dengan kata lain adanya pengangguran yang tidak kentara di dalam Lapas dan banyaknya narapidana yang tidak memiliki keterampilan kerja. Maka dari itu arti dari sebuah Perencanaan Strategi di Bengkel Kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang menjadi sangatpenting, untuk menelaah dan mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Tesis ini bertujuan untukmengetahui bagaimana peranan kegiatan kerja bagi narapidana dapat ditingkatkan dalam memberikan bekal keterampilan dan keahlian bagi narapidana agar dapat digunakan mencari nafkah setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang.

---

ABSTRACTPrisoners Mentoring Program is an effort to restore the community to free prisoners armed with personality and independence skills needed to become good and useful citizens connected with the Indonesian Penal System. Coaching involves all components of the inmates as coaches and officials who supervised inmates as well as facility / facilities of the Institute Pemasyarakatan.serta community participation. Coaching inmates influenced by the internal environment and the external environment as enabling and inhibiting factors. Through the SWOT analysis will be able to know the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the Class I Cipinang Penitentiary.The method used in this study is a qualitative research method. Data were collected through interviews, direct observation and document lists. In fact the importance of the role of collaborative activities in Class I Cipinang Penitentiary can not be offset by the performance of Corrections optimally, it isstill seen by many inmates as residents Institute Pemasyarakatanyang not work and there are still many prisoners who had no job skills, or in other words, there's also a yang menganggur inmates. Throughout history, Class I Cipinang Penitentiary more populated by the unemployed or in other words theexistence of unemployment that are not apparent in the number of prisons and inmates who do not have job skills. Thus the meaning of a Strategic Planning Workshop Penitentiary in Class I Cipinang be extremely important, to examine and find solutions to these problems. This thesis aims untukmengetahui how the role of collaborative activities for inmates can be improved in providing sustenance for inmates skills and expertise that can be used to make a living after being released from prisons Class I Cipinang."

"Dilatar belakangi bahwa Lembaga Pemasyarakatan bertujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, perlu didukung oleh ketersediaan petugas yang memadai balk secara kuantitatif maupun secara kualitatif.Kenyataan kualitas pembinaan yang diberikan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang belum maksimal suatu contoh : narapidana sering kali membuat kerusuhan didalam bloklsel kamar, terjadi perkelahian antar sesama narapidana, Narapidana yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan. Hal-hal tersebut antara lain bisa disebabkan oleh motivasi petugas LAPAS yang dinilai bisa mempengaruhi semangat kerja misalnya : petugas yang tidak disiplin kerja, pada waktu melakukan penjagaan petugas tertidur, banyak izin tidak masuk kerja karena mencari tambahan bisnis di luar, bekerja malas-malasan tidak ada gairah kerja sehingga menghambat pembinaan dan hasil kerjanya tidak optimal. Masalah semangat kerja ini sangat penting bagi instansi LAPAS karena tugas yang diembannya Masalah semangat kerja ini bisa ditimbulkan antara lain dengan pemberian motivasi. Teori yang mendasarinya antara lain adalah teori dari R,Von Haller Gilnur (1961 :121) mengenai motivasi yang berhubungan dengan semangat kerja. Adapun yang menjadi rumusan masalah yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah "Apakah motivasi mempunyai hubungan dengan semangat kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta". Penelitian dibatasi dua variabel motivasi dan semangat kerja Teari motivasi yang digunakan teori dari Atkinson dalam William G Scott (1962 : 83) yang akan dijadikan indikator. Teori semangat kerja antara lain teori dari William W Kowles (1971:207) dari RC Davis dalam Edwin B Flippo (1971:364) dan Dab Yorke (1965:739) yang akan dijadikan indikator. Populasi penelitian seluruh petugas LAPAS sebanyak 4.41 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda, penentuan jumlah sampel mengacu kepada krejcie sedangkan dalam pengambilan sampel dipergunakan Purposive Sampling sehingga jumlah sampel yang diambil 205 orang sedangkan yang terjaring sebanyak 170 orang yang dijadikan responden. Sedangkan untuk mendapatkan data dari dua variabel tersebut menggunakan skala Likert.Metode penelitian explanatif, teknik analisis yang dipergunakan secara deskriptif serta analisis statistik karelasi, menguji validitas dan reliabilitas variabel motivasi dan semangat kerja kemudian mengukur distribusi frekuensi variabel motivasi dan semangat kerja Selanjutnya korelasi sperman's rho antara motivasi dan semangat kerja semua ini dilakukan dengan bantuan SPSS 10.0 For Windows.Berdasarkari basil perhitungan distribusi frekuensi variabel motivasi maka keadaan motivasi yang ada pada petugas LAPAS Cipinang niasih mempunyai motivasi cukup sedang cenderung rendah, besarnya 43.5 % dengan frekwensi 74 responden. Ini artinya motivasi yang ada masih bisa dikatakan cukup kondusif namun banyak hal yang perlu menjadi perhatian agar dapat meningkatkan motivasi petugas LAPAS. Salah satunya yaitu mengenai ketidak puasan yang menyangkut keadaan ekonomi petugas yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan dimana antara gaji yang diterima dengan beban kerja dan tanggung jawabnya sebagai petugas belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga perlu mendapat perhatian mengenai gaji dan tunjangan pemasyarakatannya Selanjutnya mengenai keadaan semangat kerja yang ada pada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Jakarta cukup tinggi besarnya 60 % dengan frekwensi 105 responden ini artinya bahwa petugas LAPAS mempunyai semangat kerja yang cukup baik. Namur demikian agar petugas lebih meningkatkan semangat kerjanya secara optimal ada yang perlu diperhatikan yaitu mengenai tingkat kedisiplinan petugas antara lain misainya petugas yang tidak mentaati perintah atasan pada jam kerja. Ketaatan bawahan kepada atasan didalarn tugas perlu dilakukan mengingat beban kerjamaupun waktu kerja yang terkadang tidak tetap.Dari hasil analisis statistik korelasi diketahui nilai koefisien korelasinya 0.583 artinya bahwa ada hub ungan antara motivasi dengan semangat kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Jakarta, secara kualitatif mempunyai hubungan yang positif tergolong sedang. menunjukan adanya hubungan yang positif dengan kekuatan sedang antara motivasi dengan semangat kerja.Saran kebijakan yang perlu diperhatikan antara lain : melakukan assesment bagi petugas LAPAS, mutasi pegawai secara periodik dan mutasi jabatan struktural dilakukan seleksi, menaikan tunjangan pemasyarakatan yang dinilai sangat minim. Sebagai tindak lanjut penelitian dilakukan penelitian lanjutan serupa dan menambah jumlah variabel penalitian sehingga akan didapat hasil analisis yang bervariasi dan lebih kuat korelasinya, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah maupun sebagai acuan praktis.

---

This research is based on the objectives of a Correctional Institution or prison i.e. to form prisoners to become complete human beings who are realizing their mistakes, willing to improve them selves and are committed not to do anymore crimes so that they can be accepted by the society, live a normal life and become a good and responsible citizen. In order to properly implement its functions and duties, a prison has to be equipped with the availability of officers in terms of quality as well as quantity.

It is a fact that quality of quality building (supervision) provided by officers of Cipinang Prison is not yet maximum. For examples; prisoners often create riots in their cells/blocks or behind their bars, fight between themselves, and escape from their cells. These take place due to, among other things, the motivation of officers that are deemed to be influential to their working spirit. For examples, officers that to do have good disciplines, falling asleep when doing surveillance, working in low spirit, or spending more time outside the office in order to earn extra income. These kinds of things will hamper their efforts in quality-building and supervision of the prisoners. Issues of working spirit are therefore very important for a correctional institution or prison because of its crucial functions and duties. Working spirit can emerge, among others, with the provision of motivation. This is based on a theory developed by R. Von Haller Gilnur (1961: 121) regarding motivation that is related to working spirit. The problem formulation of this research is " whether there is a relationship between motivation and working spirit of officers at the Cipinang Prison in Jakarta". The research focuses only on two variables i.e. motivation and working spirit. The theories on motivation by Atkinson (in William G. Scott 1962 : 83) and on working spirit by William W Knowles (1971 : 207) from RC Davis in Edwin B Flippo ( 1971 : 364) and Dab Yorke (1965 : 739) will be used as indicators. The population of the research includes all officers of Cipinang prison i.e. 441 having differents level of education. The determination of number of samples is based ` Krecjle'. Purposive sampling is used with 205 samples, 170 of them are used as respondents. Further, Likert Scale is used to obtain data from these two variables. The research method is explanatory, using desciptive analytical technique and correction statistical analysis, examining validity and reliability of motivation and working spirit variables and then measuring distribution frequency of motivation and working spirit variables. Next, there is sperman's rho correlation between motivation and working spirit. All of them were conducted by using SPSS 10.0 for Windows.

Based on the estimated result of distribution frequency of motivation variable, each officer of Cipinang Correctional Institution still has enough motivation although it tends to decrease, 43.5 % with frequency of 74 respondents. That means the existing motivation is quite conducive but there are many things that have to be concerned in order to improve their motivation. One of them is the dissatisfaction regarding their economic condition where there is imbalance between their salary and their tasks and responsibilities. Their salary hardly can meet their ends meet. Furthermore, the working spirit of the employees of First Class Cipinang Correctional Institution Jakarta is quite high of 60 % with frequency of 105 respondents, that is, the officer of First Class Correctional Institution of Cipinang of Jakarta have good working spirit. However, in order to develop their working spirit optimally, there is one thing that needs to be noticed, the employees, disciplinary level, for example the officer to officers is necessary considering the burden of their works and the unfixed working hours.

From this correction statistical analysis, it is known that correlation coefficient score 0.583, that is, there is the relationship between motivation and working spirit amongst officers of First Class Correctional Institution of Cipinang of Jakarta, qualitatively have moderate and positive link, show there is positive link with moderate strength between motivation and working spirit. The researcher suggest the following policies: conducting assessment to the officers, periodical officers? mutation and mutation for structural position which is selected, increasing their poor allowance. As follow up research, the advanced same research should be done and adding the number of research variables so that there will be various analysis result and stronger correlation, so it can be served as scientific and practical reference."

"Skripsi ini membahas tentang peran Petugas Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat terhadap Klien Pemasyarakatan. Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana peran Balai Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan pembimbingan untuk mencegah pengulangan kejahatan atau disebut reoffending. Penelitian berfokus untuk mencegah Klien Pemasyarakatan melakukan reoffending pada kasus narkotika dan kasus penggelapan uang dengan faktor ekonomi dengan menggunakan social control theory yang terdiri dari social bond dan containment, dan social reintegration serta desistance lalu dengan menggunakan model risk, need dan responsivity sebagai upaya untuk mengarahkan Petugas Kemasyarakatan dengan memperkuat pembimbingan dan memberikan kebutuhan yang Klien perlukan untuk mencegah melakukan reoffending. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam semi terstruktur dengan Petugas Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II A Bogor dan Klien Pemasyarakatan. Hasil yang ditemukan bahwa proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah reoffending belum terpenuhi dengan maksimal. Hal ini disebabkan belum adanya standarisasi pembimbingan yang berfokus pada pencegahan reoffending, sehingga menimbulkan Klien yang berpotensi berisiko tinggi tidak ditangani secara maksimal.

---

This thesis elaborates the role of Probation Officer in putting probation on probationer. Research was conducted with the perspective of Correctional Centre rsquo s role in checking on probationers in a probationary period in order to prevent them from committing a crime again or with a renowned term called ldquo reoffending rdquo . The research mainly focuses on preventing probationers from reoffending in narcotics cases and embezzlement cases with economic factors using terms of risk, need, and responsiveness in an attempt to give guidance for probation officer with strengthening the process while in a probationary period and giving probationers what they need as to prevent them from reoffending. Research method is qualitative which is applied in the profoundly semi structured interview with the probation officer of Correctional Centre in Bogor and the probationer. The result of research is elaborated that the process while in a probationary period in order to prevent probationer from reoffending has not been fully maximized. It is all caused by the absence of competent probationary process that focuses on reoffending prevention, so it will lead to a very high risk when the probationer is not fully assisted."

"Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tahapan dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum dalam system peradilan pidana.Sebagai suatu sistem, maka secara operasional sub-sub sistem dalam peradilan pidana harus bekerja secara integral. Petugas pelaksana hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan), organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana serta masyarakat harus bekerja secara sistemik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, dan hak-hak narapidana.Namun, dalam implementasinya di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta, menunjukkan, adanya ketidak-terpaduan dalam pengelolaan dan manajemen administrasi system pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi pembinaan dan penghitungan tatap-tahap pembinaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan,. Demikian pula sistem komunikasi dan informasi tentang hak-hak narapidana belum dilaksanakan secara transparan, akibatnya terjadi diskriminasi dan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi kurang optimal.Dalam subsistem pelaksana hukum, terdapat kecenderungan makin meningkatnya sikap egosentrisme diantara aparat pelaksana hukum. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ditandai dengan buruknya system pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, serta dalam subsistem masyarakat adalah rendahnya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembinaan pelanggar hukum.Salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi adalah bahwa secara faktual, fungsi﷓fungsi manajemen dan system administrasi pembinaan narapidana belum dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya mutu keterampilan teknis petugas pemasyarakatan, rendahnya integritas moral sumber daya manusia, kurang disiplin, system birokrasi yang berbelit-belit, buruknya system administrasi peradilan, rendahnya komitmen kepemimpinan, over kapasitas, rendahnya pengawasan,dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana.Ketidak-serasian dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dan pembinaan pelanggar hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan ini berarti bahwa system belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan jika kondisi tersebut tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan mengganggu stabilitas keamanan.Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki manajemen system pemasyarakatan, peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia dan melakukan optimalisasi pengawasan berdasarkan pendekatan system.

---

The accomplishment of the Assimilation and Reintegration Rights intrinsically represent a process of the execution of sentencing and the treatment of the offenders, in pursuant to the correctional system. Such step represents one segment of the criminal justice system.

As a system, the operation of such sub - system in the criminal justice have to work integrally. The criminal justice officers (Police, Prosecutors, Judges, and Correctional Officials), the organizational and the management, the facilities and also the society, have to work systematically in order to fulfilling the human right. and the inmate's rights.

But, its implementation in the Jakarta Correctional Institution/Detention Center has shown the existence of improper administration management of such correctional system, especially related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights. The result of this research indicates that the treatment administration system and the calculation of the treatment process have not conducted in accordance to the rule. Also, the communications and information system about the inmate's rights has not conducted transparently, and had resulted discrimination. Thus, the accomplishment of inmate's assimilation and reintegration has become less optimal as well.

In the sub-system of the sentence execution, there are tendency toward the increasing of egocentrism attitude among the criminal justice officers. And the organizational and management aspect is marked by the obsolesce of the service and the treatment administration management, as well as its facilities which are still far from adequate, also the lack of the society participation and support in the process of offender's treatment.

One of the important aspect related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights is, by factual, the management functions has not conducted properly. This situation is caused by the low quality of technical skill of the correctional officer, the low of human resource moral integrity, less discipline, the complicated bureaucracy system, the obsolesce of jurisdiction administration system, no leadership commitment, over capacities, the minimum of society controls and participation, and also the minimum facilities.

The un-inwrought in the execution of the correctional process indicate that the respect and the protection to human right has not become important consideration in accordance to the law, and this means that such system has not imposed as we might expected, and if the such condition is not performed a reformation, it would become a factor that cause a violation of criminal law and effecting the security stability."

"Penulisan ini berfokus pada proses pembuatan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Proses pembuatan tersebut, mempengaruhi proses pengambilan keputusan rekomendasi yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), proses pengambilan keputusan tersebut yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi pertimbangan pengambilan keputusan oleh aktor-aktor peradilan pidana anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Provinsi Banten. Masalah penulisan ini dilandasi pada fenomena pemberian rekomendasi dalam penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menghasilkan penempatan ABH di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Metode yang digunakan adalah data sekunder, data yang ditemukan kemudian dilakukan pengkategorisasian dan dilakukan uji tabulasi silang antar indikator yang ada di Litmas, indikator tersebut adalah usia anak, jenis kelamin anak, jenis tindak pelanggaran yang dilakukan anak, jenis kelamin Pembimbing Kemasyarakatan, pendidikan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) disilangkan dengan jenis rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Hasil uji tabulasi silang dianalisis menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pendekatan keadilan restoratif, dan teori peacemaking criminology.

---

The focus of this study is the process of making community research (Litmas) conducted by Community Counselors (PK) from the Correctional Center and the factors behind it. The process of making, influences the decision-making process carried out by the Community Advisor (PK) on children in conflict with the law (ABH), the decisionmaking process is carried out by Community Guidance (PK) to make decisions about requests by judicial actors.

The method used is secondary data, the data found are then categorized and cross tabulation tests are carried out between indicators in the Litmas, these indicators are the age of the child, the sex of the child, the type of violation committed by the child, the sex of the PK, the education of PK, crossed with the types of recommendations given by Community Counselors (PK). The results of cross tabulation tests were analyzed using the best interest principles for children, restorative justice approaches, and peacemaking criminology theory. "