Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Fokus penelitian ini adalah manajemen dokumen orang hilang sebagai respons bencana. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengidentifikasi makna manajemen dokumen dalam menanggapi bencana dalam kasus orang hilang di Timor Leste. Hasil analisis menghasilkan tiga perhatian seperti 1) dokumen tentang orang hilang, 2) manajemen dokumen tentang pencarian orang hilang yang sedang berlangsung, 3) makna dokumen orang hilang dan manajemen dokumen yang dicakup dari penanggulangan bencana sebagai kegiatan pada tahap respons. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep manajemen dokumen, orang hilang, manajemen bencana. Untuk mendapatkan makna dari masalah ini, penulis melakukan studi kasus kualitatif pada Komite Palang Merah Internasional (ICRC) yang sering terlibat dalam manajemen bencana terkait dengan konflik bersenjata. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kantor ICRC di Jakarta dan Dili melalui wawancara dengan menggunakan informan yang terdiri dari staf sebagai pengelola dokumen yang terlibat dan keluarga orang hilang yang telah dibantu oleh organisasi. Temuan mengidentifikasi pentingnya dokumen sebagai media yang mengembalikan kehidupan orang hilang setelah konflik Timor-Leste berakhir. ICRC bertindak sebagai pusat dokumentasi yang menyediakan sumber informasi yang terkait dengan orang hilang untuk memfasilitasi kegiatan pencarian. Sejalan dengan manajemen dokumen, fungsi kontrol muncul karena upaya dalam melindungi dan menghidupkan kembali masalah, orang, kegiatan, dan peristiwa. Pengelolaan dokumen melalui sejumlah proses mulai dari penciptaan, penggunaan, deskripsi, indeks, klasifikasi, penyimpanan, akses dan temu kembali, hingga pengawasan. Pengelolaan dilakukan terhadap dokumen karena terkandung isi yang sensitif, konfidensial, pembuktian, orisinalitas, dan hiraerki. Temuan ini juga menunjukkan bahwa perhatian utama organisasi adalah untuk mengelola dokumen untuk mencapai tujuannya seperti yang ditunjukkan oleh ICRC sebagai organisasi kemanusiaan dalam menanggapi pencarian orang hilang sebagai akibat dari konflik. Singkatnya, penelitian ini mengusulkan wawasan baru ke dalam studi dokumen melalui paparan proses manajemen dokumen orang hilang yang akan mendukung bentuk tahap respons terhadap bencana yang terjadi di Timor-Leste.

---

The focus of this study is missing persons document management as disaster response. The purpose of this paper is to identify the meaning of document management in response to disasters in the case of missing people of Timor-Leste. The outcomes of analysis yielded three concerns such as 1) documents about missing persons, 2) document management about searching missing persons in progress, 3) the meaning of documents of missing persons and document management that covered from disaster management as an activity on the response stage. The analysis was carried out by linking the concept of document management, missing persons, disaster management. To get the meaning of the issue, the author conducted a qualitative case study on the International Committee of the Red Cross (ICRC) which is often involved in disaster management related to armed conflict. Data collection techniques were carried out by direct observation of the ICRC offices in Jakarta and Dili through interviews using informants consisting of staff as managers of the documents involved and the families of missing people who had been assisted by the organization. The findings identified the importance of the document as a media that gave back the lives of missing persons after the Timor-Leste conflict ended. The ICRC acts as a documentation center that provides information resources related to missing people to facilitate search activities. In line with document management, the control function arises because of an interest in protecting and reviving problem, people, activities, and events. The assessments on the proposed processes of missing persons’ document management are ranging from creation, description and use, storage and maintenance, index and classification, storage, access and retrieval, to supervision. Management is carried out on documents due to its originality, confidentiality, evidence, hierarchy, and sensitivity contents. The findings also suggest that the primary concern of the organization is to manage documents to achieve its objectives as indicated by the ICRC as a humanitarian organization in response to the search for missing persons as a result of the conflict. To sum up, this study proposes a new insight into the study of documents through exposure to the missing persons’ document management process that will support a form of response stage to the disaster that occurred in Timor-Leste.

"

"Di dalam menjalankan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha terkadang muncul persoalan kompleks yang perlu mendapatkan penyelesaian secara hukum, salah satunya yaitu mengenai terjadinya peristiwa dimana pekerja dikategorikan sebagai orang hilang. Peristiwa tersebut dapat terjadi baik pada saat pekerja tersebut sedang melakukan pekerjaan atau terjadi pada saat pekerja tidak melakukan pekerjaan (diluar watu kerja). Bahwa pengusaha maupun keluarga pekerja membutuhkan kepastian mengenai status hubungan kerja dari Pekerja yang dikategorikan sebagai orang hilang, namun disisi lain ketentuan ketenagakerjaan yang ada (kaedah heteronom) tidak mengatur mengenai status hubungan kerja terhadap Pekerja yang dikategorikan sebagai orang hilang. Oleh karena itu, guna mencegah munculnya perselisihan, Pengusaha dan Pekerja perlu mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja dikategorikan sebagai orang hilang di dalam kaedah otonom yaitu Perjanjan Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Bahwa tujuan utama dari penulisan ini adalah memberikan usulan solusi terhadap salah satu permasalahan dalam praktek hubungan industrial yaitu tentang status hukum dari pekerja yang dikategorikan sebagai orang hilang. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode doktrinal/yuridis normatif. Bahwa di dalam konteks pekerja hilang, dibutuhkan kepastian hukum mengenai berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja, jenis pemutusan hubungan kerja, serta besaran kompensasi pemutusan hubungan kerja yang akan diberikan pengusaha kepada pekerja atau keluarganya. Ketiga hal tersebut dapat diatur di dalam  Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

---

In carrying out the working relationship between workers and employers sometimes complex problems arise that need to be resolved legally, one of which is regarding the occurrence of events where workers are categorized as missing persons. These events can occur either when the worker is doing work or when the worker is not doing work (outside of working hours). Whereas employers and workers' families need certainty regarding the employment relationship status of Workers who are categorized as missing persons, but on the other hand the existing employment provisions (heteronomous method) do not regulate the employment relationship status of Workers who are categorized as missing persons. Therefore, in order to prevent the emergence of disputes, Employers and Workers need to regulate Termination of Employment because workers are categorized as missing persons in an autonomous method, namely Employment Agreements, Company Regulations, or Collective Labor Agreements. That the main purpose of this paper is to provide a proposed solution to one of the problems in the practice of industrial relations, namely the legal status of workers who are categorized as missing persons. The writing method used is a normative doctrinal/juridical method. Whereas in the context of missing workers, legal certainty is needed regarding the termination of the employment relationship between the company and the worker, the type of termination of employment, as well as the amount of compensation for termination of employment that will be given by the employer to the worker or his family. These three things can be regulated in the Employment Agreement, Company Regulations or Collective Labor Agreement."

"Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. Sehingga, untuk keadaan yang demikian dibutuhkan penetapan kematian. Penelitian ini akan melihat keberlakuan ketentuan orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdata dalam kaitannya dengan kecelakaan pesawat udara dan kapal laut yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan memperhatikan beberapa penetapan pengadilan, penulis mendapati bahwa pendapat Hakim mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 467 KUHPerdata dalam memberikan penetapan atas permohonan orang hilang yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara dan kapal laut masih beragam. The regulation of absence (afwezigheid) on article 467 of The Indonesian Civil Code recognize any person that leaves their domicile. In many cases, Airplane crashes and Ship accidents left many problems regarding missing and disappeared victims. These particular circumstances do not appear to affect the victim’s status as a legal subject, in which situations, would evoke legal uncertainty. A person should retain the status of a legal subject until the day of their demise, and therefore a court decision regarding legal presumption of demise is needed in cases of missing and disappeared victims. This research aims to concise the implementation of article 467 of the Indonesian civil code concerning absence, in cases of missing person as a result of airplane crashes and ship accidents. The research method used in this research is of library research which uses secondary sources of data. After a look through few court orders, as a conclusion to this research, it is found that judges view on this matter still varies."

"Tesis ini berusaba menjeiaskan bagaimana strategi kebijakan pengelolaan keamanan di Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Les.le. Tesis ini berfokus pada kondisi wilayab perbatasan di Indonesia yang berbatasan iangsung dengan negara Timor Leste, khususnya di provinsi Nusa Tenggara Timur, Penerapan kebijakan pemerintab yang berbasis pada pendekatan kesejahteraan dan keamanan temyata tidak beljaian optimaL Hal ini te!jadi karena adanya sejumiab pennasaiaban di wilayab perbatasan yang beium terseiesaikan hingga sa.at ini. Sejumlah permasalahan tersebut antara lain belwn selesainya penentuan batas v.ilayab darnt di empat segmen, terbatasnya pembangunan inftastmktur di wilayah perbatasan, adanya upaya pengambilan kedaulatan teritorial terhadap pulau-pulau kecii di perbatasan, dan adanya eksodus pengungsi warga Timor Leste yang semakin mernperburuk kondisi perekonomian di perbatasan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalab untuk mengetabui dan memabami berbagai ancaman yang ada di wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste serta mencoba mencari strategi yang tepat dalam mengelola keamanan di perbatasan Indonesia­ Timor Leste. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Penelitian ini memberi rekomendasi agar keempat persoalan-persoalan yang menghambat berjalannya kebijakan pemerintab berbasis pendekatan kesejabteraan dan keamanan harus segera dise!esaikan dan ditangani dengan baik. Kombinasi antarn pendekatan kesejabternan dan pendekatan keamanan dalam pengelolaan keamanan di daerab perbatasan merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan saat ini. Di samping itu, pemberian peran inteiijen yang cukup besar di daerab perbatasan akan memberikan manfaat yang besar bagi Pemerintah

---

This thesis attempts to explain how the policy strategies of security management on land border between Indonesia and Timor Leste. This thesis focuses on conditions in Indonesian border areas directly adjacent to the state of Timor Leste. especially in Nusa Tenggara Timur Province. The implementation of government policies based on the approach to welfare and security was not running optimally. This happens because of some problems in border areas which have not been resolved until today. These problems include, have not completed the determination of land bonndaries in four segments, the limited development of infrastructure in border areas, the effort to capture the territorial sovereignty of smaU islands on the border and the exodus of East Timor refugees are increasingly worsening economic conditions in Indonesia border.

The purpose of this research is to know and understand the various threats on border areas between Indonesia and East Timor as well as trying to find the right strategy in managing the security on the border of Indonesia and Timor Leste. The study was a qualitative research design with descriptive analysis.

This study recommends thet the fuur issues that inhibit the passage of government policies based on the approach to welfare and security must be resolved and handled properly. The combination of welfare and security approaches in the management of security in border areas is an appropriate policy to be implemented at this time. In addition, the provision of substantial intelligence role in border areas vvitl provide great benefits for the Government in formulating and establishing a policy for the achievement of public welfare of the border. The intelligence sensitivity in seeing the action or policy made by neighboring countries that East Timor must be very necessary for the Indonesian government to avoid strategix surprises of state of East Timor."

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pencarian orang hilang dengan pendekatan user-centered design. Dalam upaya mengatasi permasalahan pencarian orang hilang akibat bencana alam dan kurangnya akses informasi, penelitian ini fokus pada analisis proses bisnis dan pengalaman pengguna. Responden penelitian termasuk lembaga resmi, keluarga korban yang hilang, relawan pencari, dan ahli di bidang sistem interaksi. Hasil penelitian menghasilkan sistem informasi dengan fitur seperti daftar orang hilang, membuat laporan orang hilang, membuat laporan klaim temuan orang hilang, face detection untuk verifikasi data, face recognition untuk pencarian data, sistem notifikasi untuk melibatkan komunitas, dan verifikasi data kependudukan melalui NIK. Penelitian ini dilakukan dalam tiga iterasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat penerimaan yang baik dari pengguna, dengan nilai SUS mencapai 70,779 dan nilai PSSUQ yang menunjukkan sistem yang berguna, berkualitas, dan mudah digunakan. Rancangan desain sistem informasi ini diharapkan dapat membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencarian orang hilang akibat bencana alam di Indonesia.

---

This study aimed to design a user-centered information system for searching for missing persons in Indonesia, especially in the context of natural disasters and extreme climate change. The research involved analyzing business processes and user experiences using Shneiderman's eight golden rules. The resulting system includes features like a list of missing persons, reporting missing persons, claims for finding missing persons, face detection for data verification, face recognition for data search, community notification, and population data verification using NIK. The research went through three iterations, producing low-fidelity and high-fidelity prototypes, and was evaluated qualitatively and quantitatively. The evaluations showed good usability and acceptance by users, with an SUS value reaching 70.779 and a PSSUQ value indicating a system that is useful, high quality and easy to use.. The hope is that this system design will assist the Indonesian National Police in their efforts to create an effective missing persons information system, particularly in disaster situations."

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pencarian orang hilang dengan pendekatan user-centered design. Dalam upaya mengatasi permasalahan pencarian orang hilang akibat bencana alam dan kurangnya akses informasi, penelitian ini fokus pada analisis proses bisnis dan pengalaman pengguna. Responden penelitian termasuk lembaga resmi, keluarga korban yang hilang, relawan pencari, dan ahli di bidang sistem interaksi. Hasil penelitian menghasilkan sistem informasi dengan fitur seperti daftar orang hilang, membuat laporan orang hilang, membuat laporan klaim temuan orang hilang, face detection untuk verifikasi data, face recognition untuk pencarian data, sistem notifikasi untuk melibatkan komunitas, dan verifikasi data kependudukan melalui NIK. Penelitian ini dilakukan dalam tiga iterasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat penerimaan yang baik dari pengguna, dengan nilai SUS mencapai 70,779 dan nilai PSSUQ yang menunjukkan sistem yang berguna, berkualitas, dan mudah digunakan. Rancangan desain sistem informasi ini diharapkan dapat membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencarian orang hilang akibat bencana alam di Indonesia.

---

This study aimed to design a user-centered information system for searching for missing persons in Indonesia, especially in the context of natural disasters and extreme climate change. The research involved analyzing business processes and user experiences using Shneiderman's eight golden rules. The resulting system includes features like a list of missing persons, reporting missing persons, claims for finding missing persons, face detection for data verification, face recognition for data search, community notification, and population data verification using NIK. The research went through three iterations, producing low-fidelity and high-fidelity prototypes, and was evaluated qualitatively and quantitatively. The evaluations showed good usability and acceptance by users, with an SUS value reaching 70.779 and a PSSUQ value indicating a system that is useful, high quality and easy to use.. The hope is that this system design will assist the Indonesian National Police in their efforts to create an effective missing persons information system, particularly in disaster situations."

"Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pencarian orang hilang dengan pendekatan user-centered design. Dalam upaya mengatasi permasalahan pencarian orang hilang akibat bencana alam dan kurangnya akses informasi, penelitian ini fokus pada analisis proses bisnis dan pengalaman pengguna. Responden penelitian termasuk lembaga resmi, keluarga korban yang hilang, relawan pencari, dan ahli di bidang sistem interaksi. Hasil penelitian menghasilkan sistem informasi dengan fitur seperti daftar orang hilang, membuat laporan orang hilang, membuat laporan klaim temuan orang hilang, face detection untuk verifikasi data, face recognition untuk pencarian data, sistem notifikasi untuk melibatkan komunitas, dan verifikasi data kependudukan melalui NIK. Penelitian ini dilakukan dalam tiga iterasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat penerimaan yang baik dari pengguna, dengan nilai SUS mencapai 70,779 dan nilai PSSUQ yang menunjukkan sistem yang berguna, berkualitas, dan mudah digunakan. Rancangan desain sistem informasi ini diharapkan dapat membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya pencarian orang hilang akibat bencana alam di Indonesia.

---

This study aimed to design a user-centered information system for searching for missing persons in Indonesia, especially in the context of natural disasters and extreme climate change. The research involved analyzing business processes and user experiences using Shneiderman's eight golden rules. The resulting system includes features like a list of missing persons, reporting missing persons, claims for finding missing persons, face detection for data verification, face recognition for data search, community notification, and population data verification using NIK. The research went through three iterations, producing low-fidelity and high-fidelity prototypes, and was evaluated qualitatively and quantitatively. The evaluations showed good usability and acceptance by users, with an SUS value reaching 70.779 and a PSSUQ value indicating a system that is useful, high quality and easy to use.. The hope is that this system design will assist the Indonesian National Police in their efforts to create an effective missing persons information system, particularly in disaster situations."

"Terjadinya pengampuan dikarenakan seseorang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap berbuat hukum dan tidak dapat menjalankan kesehariannya maka harus dengan pengampu yang ditetapkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Yang dapat menjadi pengampu adalah keluarga sedarah dalam garis lurus atau keluarga semenda dalam garis kesamping sampai derajat keempat. Pengelolaan harta warisan yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris selaku curandus atau orang yang berada dibawah pengampuan harus dengan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuat dihadapan Notaris dan untuk melakukan tindakan pengampuan harus disertai pihak ketiga yaitu Balai Harta Peninggalan. Dalam pengelolaan harta warisan akan timbul permasalahan hukum yang terjadi bila ahli warisnya memperbolehkan untuk menjual atau menyewa atas barang-barang tidak bergerak maka pengampu diperbolehkan untuk menjual atau menyewa. Tetapi jika ahli waris tidak memperbolehkan maka pewaris diwajibkan untuk mengganti rugi semua aset atau harta yang dijualnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik simpulan bahwa dalam kegiatan pengampuan harus dibuat laporan yang stabil dari kegiatan pengampuan yang dijalani dan laporan tersebut dibuat antara pengampu dengan Balai Harta Peninggalan guna mempermudahkan kedua belah pihak melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan orang yang dibawah pengampuan.

---

The occurrence of forgiveness is because someone who is an adult but is not capable of carrying out the law and cannot carry out his daily life must be with the guardian determined by the District Court Decision. Those who can become custodians are blood relatives in a straight line or a sibling family in a lateral line up to the fourth degree. The management of the inheritance given by the heir to the heirs as curandus or people who are under guardianship must be accompanied by a Certificate of Inheritance made before a Notary and to carry out the pardoning action must be accompanied by a third party, namely Balai Harta Peninggalan. In the management of inheritance, there will be legal problems that occur if the heirs allow to sell or rent immovable property, then the guardian is allowed to sell or rent. But if the heir does not allow it, the heir is obliged to compensate for all the assets or assets he sells. The research method used is normative juridical. Based on the results of the study, it was concluded that in custodial activities a stable report must be made of the custodial activities undertaken and the report was made between the custodian and the Heritage Treasurer to make it easier for both parties to take legal action related to the person under custodial."