Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai peran partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang  terdiri dari dua faktor utama yakni faktor manusia dan faktor non manusia serta upaya penanggulangan bencana kebakaran yang diimplementasikan oleh masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan pemberian sosialisasi terkait resiko kebakaran dan potensi di masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan simulasi mitigasi bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran, masyarakat juga secara partisipatif membuat konsep permukiman ideal yang layak dan aman dari bencana kebakaran yang sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat. Peran partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin rendah resiko terjadinya bencana kebakaran.

---

The task of this final project is to discuss the role of community participation in fire disaster management which consists of two main factors, namely human and non-human factors and fire disaster management efforts implemented by the community through increasing public awareness by providing socialization regarding fire risk and potential in the community can be optimized for fire disaster management and community capacity building through disaster mitigation simulation training.  In the effort of fire disaster management, the community is also participatory make the concept of an ideal settlement feasible and safe from the appropriate fire disaster with local wisdom in the community. The role of community participation shows that the higher the level of community participation, the lower the risk of disasters Fire."

"Penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Public Education dalam kesiapsiagaan Publik Bencana Kebakaran yang berada di wilayah RW.07 Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Public Education dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan dan pelatihan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana kebakaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi oleh pihak – pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, manfaat juga dirasakan terutama peningkatan kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran.

---

This study discusses the implementation of Public Education in Public Disaster Preparedness in term of Fire Disaster residing in RW.07, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, West Jakarta. This research uses a qualitative approach with descriptive study. The results are indicate that the implementation of Public Education is done by providing education and training related to the fire disaster management. Practically, there are contributing factors and barrier factors faced by parties that involved in it. However there are significant benefits such as increasing community capacity and cope to Fire Disaster."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman pustakawan dalam penanggulangan bencana kebakaran dan banjir yang sudah dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Barat dalam menghadapi bencana dan menganalisis faktor apa yang menjadi penghambat dalam melaksanakan penanggulangan bencana di KPAK Jakarta Barat serta menyimpulkan faktor apa yang menjadi pendukung untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana di KPAK Jakarta Barat. Penelitian ini didasarkan atas asumsi keletakan lokasi dari KPAK Jakarta Barat yang rawan ancaman bencana karena lokasinya yang berdampingan dengan Kali Krukut dan asumsi upaya menghadapi potensi kebakaran yang ada. Penelitian ini dilakukan pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 dan dilakukan selama 12 bulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode observasi, wawancara, dan melakukan kajian dokumen pendukung yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa KPAK Jakarta Barat, telah melakukan upaya yang baik dalam menanggulangi kebakaran dengan adanya APAR serta melakukan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sebagai faktor yang mendukung rencana penanggulangan kebakaran dan menjadi rencana preventive, preparedness, dan reaction. Namun dengan tidak adanya rencana recovery menjadi faktor penghambat penanggulangan bencana kebakaran di KPAK Jakarta Barat. Untuk penanggulangan banjir perpustakaan mempunyai elevasi yang tinggi dan adanya basement yang menjadi faktor pendukung penanggulangan bencana banjir sekaligus rencana preventive di KPAK Jakarta Barat, untuk rencana preparedness dan reaction perpustakaan menyerahkan semuanya ke UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang bertugas untuk mencegah terjadinya banjir di Kali Krukut. Kesimpulan yang dapat diambil adalah perpustakaan tidak terlalu memfokuskan diri menanggulangi banjir dan lebih memfokuskan diri dalam kesiapan menghadapi bencana kebakaran dikarenakan bencana banjir sudah diserahkan ke UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

---

This research aims to identify librarians' understanding of fire and flood disaster management that has been carried out by the West Jakarta City Library and Archives Office in dealing with disasters and analyze what factors are obstacles in implementing disaster management at CLAO West Jakarta and conclude what factors are supporting Overcoming obstacles in implementing disaster management at CLAO West Jakarta. This research is based on the assumption of the location of West Jakarta CLAO which is prone to disaster threats because of its location adjacent to the Krukut River and the assumption of efforts to deal with existing potential fires. This research was conducted in mid-June 2022 and carried out for 12 months. This research uses a qualitative approach, using observation methods, interviews, and reviewing supporting documents relevant to the research being conducted. The results of the research show that West Jakarta CLAO has made good efforts in dealing with fires with APAR and implementing Building Fire Safety Management (BFSM) as a factor that supports fire management plans and becomes a preventive, preparedness and reaction plan. However, the absence of a recovery plan is an inhibiting factor in dealing with fire disasters at CLAO West Jakarta. For flood prevention, the library has a high elevation and the presence of a basement which is a supporting factor for flood disaster management as well as preventive plans at CLAO West Jakarta. For preparedness and reaction plans, the library handed over everything to the UPK of the DKI Jakarta Environmental Service Water Agency which is tasked with preventing the occurrence of flood in Krukut River. The conclusion that can be drawn is that the library is not focusing too much on dealing with floods and is focusing more on preparing for fire disasters because the flood disaster has been handed over UPK of the DKI Jakarta Environmental Service Water Agency."

"Berdasarkan hapir setiap tahun terjadi bencana maka dibentuklah Tagana di Kabupaten Deli Serdang yang bertindak dalam penanggulangan bencana. Maka untuk itu melalui pendekatan kualitatif, penelitian tesis ini bermaksud mendeskripsikan bagaimana intervensi komunitas oleh Tagana di Kabupaten Deli Serdang dalam penanggulangan bencana alam sehingga menciptakan kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan masalah terutama kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Hasil temuan di lapangan, pelaksanaan intervensi komunitas oleh Tagana dalam penanggulangan bencana alam sudah maksimal karena adanya beberapa faktor pendukung seperti: (a) partisipasi masyarakat; dan (b) tenaga profesional dalam hal kebencanaan. Tidak terlepas dari itu, Tagana juga menghadapi faktor penghambat dalam pelaksanaan intervensi komunitas seperti : (a) predisposisi; dan (b) ketergantungan masalah dana.

---

Based on the high possibility of disaster in the region, hence, Tagana was established in Deli Serdang regency which acted alertly and responsively when a disaster occurred. Therefore, through a qualitative approach, this thesis was conducted to describe how community intervention applied by Tagana in Deli Serdang regency in managing natural disaster so that it creates self-community in solving the problems, particularly the alertness in preparation to face natural disaster.

The research findings show that, implementation of community interventions by Tagana in disaster management in Deli Serdang has a maximum are because of several supporting factors such as: (a) people’s participation; and (b) professional personnel in terms of disaster expertise. In addition, Tagana is also facing the obstacle factors in the implementation of community interventions such as: (a) the predisposition; and (b) the dependence on funding."

"ABSTRAK

Peningkatan jumlah penduduk di daerah Jakarta menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan pentingnya melakukan pengelolaan yang tepat terhadap RTH itu sendiri. Salah satu jenis RTH yaitu hutan kota, lokasi hutan kota pada daerah DKI Jakarta yang bersinggungan langsung dengan permukiman masyarakat membuat partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota menjadi penting. Pengelolaan hutan kota terdiri dari perencanaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pemantauan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota dan menganalaisa tingkat partisipasi masyarakat serta faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota. Lokasi penelitian ini terletak di empat hutan kota yaitu Hutan Kota Rawa Malang, Hutan Kota Srengseng Sawah, Hutan Kota Rawa Buaya, dan Hutan Kota Pondok Kelapa.  Pada setiap hutan kota terdapat 3 klaster permukiman yaitu satu permukiman dekat dengan hutan kota dan dua permukiman lainnya jauh dari hutan kota. Untuk melihat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota, maka penelitian ini membandingkan variabel jarak masyarakat terhadap hutan kota, persepsi masyarakat, pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. Melalui 90 kuesioner yang di sebar di setiap hutan kota dengan teknik Scoring system dan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil bahwa variabel tingkat pendidikan dan pendapatan masyarakat tidak mempengaruhi partisipasi. Variabel jarak dan persepsi masyarakat cukup besar pengaruhnya terhadap partisipasi pengelolaan hutan kota. Berdasarkan temuan, kondisi hutan kota merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan kota.

---

ABSTRACT

---

Increase in the population in the Jakarta area has led to the construction of Green Open Space (RTH) being one of the main focuses of the DKI Jakarta Provincial Government. The limited land that exists causes the importance of proper management of the green space itself.One type of green open space, which is urban forest, the location of urban forest in the DKI Jakarta area which is directly in contact with community settlements, makes community participation and community perceptions of urban forest management important. The management consists of planning, maintenance, protection, utilization and monitoring. This study aims to determine the spatial pattern of community participation in urban forest management and analyze the level of community participation and factors that influence community participation in urban forest management. The location of this research is located in four urban forests, namely Rawa Malang Urban Forest, Srengseng Sawah Urban Forest, Rawa Buaya Urban Forest and Pondok Kelapa Urban Forest. The urban forest was divided into three clusters, i.e : one cluster located close to the urban forest and two other clusters located farther away from the urban forests. To see community participation in urban forest management, this study compares the variables of community distance to urban forests, community perceptions, community income and the level of community education. Through 90 questionnaires distributed in each urban forest with Scoring system technique and multiple linear regression analysis, it was found that the level of education and income of the community did not affect to participation.Variable distance and community perception have a significant influence on the participation of urban forest management. Based on the findings, the condition of urban forests is a factor that influences people's perception and participation in urban forest management

"

"ABSTRAKPengelolaan sampah di Indonesia selama ini banyak bertumpu padapendekatan akhir, yaitu dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempatpembuangan akhir sampah (TPA). Pendekatan konvensional ini menimbulkansejumlah persoalan mulai dari pengangkutan sampai keterbatasan lahan sebagaitempat pembuangan akhir sampah. Pengelolaan sampah secara konvensionalterbukti beum mampu mengatasi masalah sampah di Jakarta yang sangatkompleks. Perlu ada paradigma pengelolaan baru yang berbasiskan padakomunitas. Hal ini karena sampah di Jakarta sebagian besar merupakansumbangan dari sampah rumah tangga.Oleh karena itu penyelesaianya pun harisdimulai dari hulu penghasil sampah itu sendiri. Pengelolaan sampah ini padakomunita harus berprinsip pada 3 R (Reduce, Reuse dan Recycle).Komunitas Delima merupakan sebuah kegiatan dimasyarakat yangberupaya mengelola sampah secara mandiri. Komunitas ini ada dan masih bisaberlangsung sampai dengan sekarang karena ada proses diskusi dan musyawarahsecara bersama sama dalam setiap perjalanan komunitas ini. Terdapat komunikasiyang dilakukan secara terus menerus oleh komunitas ini, baik didalam internaldan juga dengan kelompok lain (eksternal). Komunikasi berulang ulang secaraintens menuju kearah kemajuan dan memecahkan masalah secara bersama-samamenjadi kunci dalam keberlanjutan program ini.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Denganmenggunakan pendekatan studi kasus, fokus penelitian ini akan dapat dipahamisecara mendalam dan komprehensif. Pendekatan ini diharapkan bisa mengkajiproses, aktivitas, dan peristiwa komunitas dalam melakukan dialog yang setarasehingga program pengelolaan sampah dapat berlanjut. Tekhnik pengumpulandata menggunakan metode wawancara mendalam, observasi dan juga datasekunder. Untuk membuktikan apakah data valid atau tidak, penelitimenggunakan metode trianggulasi data, yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahandata yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluanpengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah diperoleh

---

ABSTRACTNowadays, managing waste in Indonesia mostly based on the finalapproach, which is collecting, transporting and taken away to the final wastelocation (TPA). But this conventional approach bring more problem, such astransporting until the limitation of land as the final waste location. It proveif waste problem in Jakarta is deliberative complex. There must be a newparadigm of managing which basis on community, because most of waste inJakarta are household waste. So the solution is must on the onstream. In alsomust be based on 3 R (Reduce, Reuse and Recycle).Komunitas Delima is a community activity which managing wasteindependently. This community is still alive because of discussion anddeliberation. Communication in continuity is the key, internal and external.Intensity to the forward and solving problem together is the key of life ofthis program.This study using qualitative method. Using case study approach, thisresearch focus can be understanding correctly and deeply. This approach isexpected could determine the process, activity, and community event on thedialogue so the program could be extended. The data collection used deepinterview, observation and secondary data. To prove if this data valid or not,the research could use triangulation data method, which is data validatingchecking method who used item outside the data for the purpose ofchecking of comparing to the received data."

"Kondisi Indonesia yang berada pada zona rawan bencana, maka pada saat keadaan genting dan darurat dibutuhkan penanganan yang tanggap dan tepat di setiap kejadian bencana untuk menyelamatkan nyawa dan membantu korban. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi lembaga pemerintah menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat pusat. Sedangkan di daerah, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi (BPBD Provinsi) dan Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini hendak membahas identifikasi pembagian kewenangan dalam penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan penanggulangan bencana oleh BNPB dan BPBD yang mengaitkan dengan hubungan antar wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pembagian kewenangan dalam BNPB dan BPBD berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah dengan membagi kewenangan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan urusan, status dan tingkatan bencana yang terjadi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan tersebut diberikan kepada atasan melalui laporan. Oleh karena itu lembaga yang terkait penanggulangan bencana perlu mengkaji kembali pengaturan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan ketangguhan bangsa Indonesia pada bencana.

---

The emergence of condition of Indonesia that placed in a disaster-prone zone requires prompt and appropriate handling in every disaster event to save lives and help victims. National Disaster Management Agency (BNPB) was formed to organize disaster management at the central level. Meanwhile in the regions, the implementation of disaster management is carried out by the Local Disaster Management Agency (BPBD). By conducting normative research, this study aims to discuss the identification of the division of authority in disaster management based on legislation and accountability mechanisms in the implementation of disaster management authority by BNPB and BPBD associated with the relationship between authorities and local governments. This thesis observes that the division of authority in BNPB and BPBD is by dividing the authority for disaster implementation according to the affairs, status and management of disasters that occur as well as implementation accountability given to superiors through reports. Therefore, institutions related to disaster management need to review the regulations regarding disaster management at the central and regional levels to realize the resilience of the Indonesian nation in disasters. "

"Indonesia merupakan negara yang sangat berpotensi mengalami bencana baik bencana alam ataupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, 2013 menyebutkan bencana kebakaran adalah bencana yang terbanyak kedua yang terdapat di provinsi DKI Jakarta. Sumber dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta 2017, frekuensi kejadian kebakaran terbanyak di Jakarta Pusat khususnya kecamatan Johar Baru. Faktor penyebab kebakaran tertinggi adalah hubungan arus pendek listrik 34 dan kebocoran gas 26 . Peneliti melakukan program intervensi yang dilakukan pada komunitas warga di Rukun Warga RW 03 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru dengan menggunakan pendekatan Empowerment Community Setting ECS. Dimana dengan pendekatan ini mempunyai tujuan agar komunitas membentuk organisasi, yang dimana organisasi tersebut berfungsi sebagai agen perubahan di daerahnya.Intervensi ini mencakup kegiatan diskusi FGD mengenai permasalahan kebakaran, pembentukan organisasi yang meliputi penyusunan struktur organisasi, pemilihan ketua, penunjukan anggota, penentuan visi organisasi, penyusunan rencana kegiatan organisasi dan penyelenggaraan kegiatan inti salah satunya adalah workshop. Setelah dilakukan intervensi didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil pre-test dan post-test yang diukur menggunakan kuesioner disaster risk awareness dan resilience. Hal yang sama terjadi juga terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kelompok yang diintervensi n=19 dan kelompok yang tidak diintervensi n=21.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience disasters either natural disasters or disasters caused by humans. The National Disaster Management Agency BNPB, 2013 mentions that the fire disaster is the second most prevalent disaster in the province of DKI Jakarta. Source from Jakarta Fire and Rescue Agency 2017, the frequency of most fires in Central Jakarta, especially Johar Baru district. The highest cause of fire was short circuit 34 and gas leakage 26.

Researchers conducted an intervention program conducted on community residents in Rukun Warga RW 03 Tanah Tinggi Sub District, Johar Baru District using the Empowerment Community Setting ECS approach. Where this approach has a purpose for the community to form an organization, which where the organization serves as an agent of change in the region.

This intervention includes focus group discussion activities on fire issues, the formation of organizations that include the preparation of organizational structure, election chairman, appointment of members, the determination of organizational vision, organizational activity plan and organizing core activities one of them is made a workshop.

After the intervention, it was found that there were significant differences in pre post test results measured using disaster risk awareness and resilience questionnaires. Similarly, there were significant differences in the intervention group n 19 and the control group n 21."

"Peraturan Perundang-undangan adalah dasar hukum tertulis, landasan hukum atau dasar hukum adalah landasan hukum atau legal basis. Indonesia sebagai Negara hukum tentu memiliki norma yang mengatur terkait dengan Proses pembentukannya dari tingkat pusat sampai daerah. Kemudian salah satu proses formil pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu adanya Partisipasi Masyarakat. Partisipasi Masyarakat didalam Proses Pembentukan peraturan daerah adalah salah satunya syarat terwujudnya peraturan daerah yang ideal. Partisipasi Masyarakat didalam Pembentukan peraturan daerah berkaitan dengan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Mulai dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan sampai saat pada disahkannya menjadi sebuah Peraturan Daerah, serta disebarluaskannya peraturan daerah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka, seperti Peraturan Perundang- undangan, Buku, jurnal, majalah ilmiah, kamus, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di provinsi Banten dalam proses pembentukan Perda, belum maksimal terlaksana, selain terkendala didalam hal sosialisasi terkait dengan pembentukan perda, lembaga pembentuk dalam hal ini DPRD bersama Gubernur, terlihat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, karena masyarakat yang dilibatkan, bukan masyarakt atau kelompok yang terdampak dan terkait dengan perda yang akan dibentuk oleh DPRD bersama Gubernur. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Perda di Provinsi Banten, hal ini dapat dilihat dari dokumen risalah siding paripurna, dimana didalam risalah tersebut absensi dari mastyarakat yang hadir cenderung bukan merupakan masyarakat yang terdapak langsung dari subtansi perda yang akan dibuat. Konsep ideal dalam hal ini seharusnya pemerintah dan DPRD menyerap aspirasi tersebut melalui Musrenbang, dengan demikian aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan perda dapat di inventarisir permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

---

Legislation is the written legal basis, the legal basis or legal basis is the legal basis or legal basis. Indonesia as a rule of law country certainly has norms that regulate the process of its formation from the central to the regional level. Then one of the formal processes of forming laws and regulations is Community Participation. Community Participation in the Formation Process of regional regulations is one of the requirements for the realization of ideal regional regulations. Community Participation in the Formation of regional regulations is related to the procedures regulated by the Law and its implementing regulations. Starting from planning, drafting, discussing until the moment when it becomes a regional regulation, as well as the dissemination of the regional regulation. By using the normative juridical research method, the normative juridical research method is library law research which is carried out by examining library materials, such as laws and regulations, books, journals, scientific magazines, dictionaries, and newspapers. The results of the study show that community participation in the province of Banten in the process of forming regional regulations has not been maximally implemented, apart from being constrained in terms of socialization related to the formation of regional regulations, the forming institutions in this case the DPRD and the Governor, are seen as merely aborting obligations, because the community is involved, not the community. or groups that are affected and related to regional regulations that will be formed by the DPRD together with the Governor. The results of the study show that there is still a lack of community participation in the process of forming regional regulations in Banten Province, this can be seen from the minutes of the plenary session, where in the minutes the absences of the people present tend not to be people who are directly affected by the substance of the regional regulations that will be made. The ideal concept in this case should be that the government and DPRD absorb these aspirations through the Musrenbang, so that people's aspirations in the process of forming local regulations can take an inventory of people's problems and needs."