Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini didasari pada interaksi diplomasi antara dua tokoh besar Perang Salib III dan V, yaitu Salahuddin al-Ayyubi dan Santo Fransiskus terhadap rival perangnya masing-masing. Semangat memperjuangkan perdamaian yang mereka upayakan dilandasi latar belakang agama dan sosial yang kuat. Ketika sebagian orang beranggapan bahwa agama menjadi alasan berperang, mereka justru sebaliknya. Dan penelitian yang berbasis studi pustaka ini bertujuan untuk menangkal anggapan tersebut. Dengan teori Segitiga ABC ala Johan Galtung dan teori Shopkeeper milik Harold Nicolson, penelitian ini mengkaji bahwa sikap dan perilaku seorang diplomat menentukan hasil dari resolusi konflik. Segitiga ABC ialah elemen penting dalam mengupayakan resolusi berbasis diplomasi; (A) untuk Attitude dan (B) untuk Behavior dan (C) untuk Contradiction. Ketiganya menempati ruang diplomasi yang signifikan. Begitu juga kepiawaian mereka bernegosiasi turut menjadi andil dalam menentukan akhir konflik, sebagaimana paparan teori Nicolson. Alhasil, dua tokoh abad pertengahan tersebut menunjukkan sikap-sikap bijaksana dan diplomatis yang tidak ditemui padanannya. Misi perdamaian yang sama dari dua keyakinan berbeda secara faktual mampu meredam kobaran api konflik Perang Salib menjadi kesepakatan atau perjanjian damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

---

This research is based on the actions of two great figures, Saladin al-Ayyubi and Saint Francis, who used diplomatic interactions to reach peace agreements with their respective rivals in Crusades III and V. Their enthusiasm in fighting for peace was based on their strong religious and social backgrounds. Many people consider that religion is a reason for going to war, but these two men showed just the opposite, and so this library-based study aims to counteract the assumption that religions lead to war. Using the ABC Triangle theory of Johan Galtung and Harold Nicolson`s Shopkeeper theory, this study examines how the attitude and behavior of a diplomat can determine the outcome of conflict resolution efforts. The ABC Triangle theory is an important element in seeking a diplomacy-based resolution; (A) for Attitude, (B) for Behavior, and (C) for Contradiction. All three elements occupy significant diplomatic space. Likewise, a diplomat`s expertise in negotiating will contribute to determining the end of the conflict, as explained by Nicolson`s theory. As a result, we can see that the two medieval figures mentioned above showed wise and diplomatic attitudes that were not demonstrated by their counterparts. The same peace mission from two different religious beliefs was able to reduce the flames of the Crusade and create a peace agreement or an agreement that benefited both parties."

"Skripsi ini membahas Perang Salib yang merupakan serangkaian operasi militer yang dilancarkan oleh Kaum Kristen Eropa terhadap kaum Muslimin pada abad ke-11, dan berlangsung selama kurang lebih dua ratus tahun. Babak paling dahsyat dari seluruh rangkaian Perang Salib ini adalah Perang Salib III (1187- 1192 M.). Pada babak itu muncul seorang pemimpin dari kalangan Islam Sunni bernama Salahuddin al-Ayyubi. Dia berhasil memimpin pasukan Islam dengan gemilang dan merebut kembali Yerusalem dari tangan kaum Kristen Eropa. Faktor yang mendasari kesuksesannya adalah konsep jihad yang dijalankannya, yaitu dengan memadukan antara jihad individu dan jihad kolektif, serta upayanya memperbarui strategi jihad."

"Tulisan ini berusaha untuk mcnjabarkan moralitas atau elika perang dan damai. Fokus perhatian diberikan kepada doktrin ius ad bellumm yang mcmpermasalahkan tiga prinsip yaitu penggunaan instrumen perang sebagai bagian dari resolusi konflik, motivasi suatu negara untuk berperang, dan prinsip-prinsip moralitas yang membatasi altematif penggunaan strategi dan taktik militer. Dalam tulisan ini. bentuk kongkret aplikasi doktrin ias ad bellum akan terlihat dengan memperhatikan dua rangkaian aktivitas untuk mcnjabarkan doktrin lersebut yailu (1) pembentukan tata hukum international untuk menegakkan doktrin iua ad bellum; dan (2) usaha untuk mencari alternatif-allernatif resolusi konflik."

"Perseteruan Palestina-Israel sudah berlangsung demikian lama. Sejak awal konflik, masing-masing pihak, baik Palestina dan Israel, merasa berhak atas wilayah yang dipersengketakan dan berusaha menguasai serta mengembangkan kehidupan nasionalnya secara mutlak tanpa melakukan power sharing. Pihak Israel berusaha bersikeras mempertahankan wilayah yang telah didudukinya dengan alasan: ruang hidup (lebensraum), keamanan (buffer zone), strategis, ikatan emosional, dan masalah sumber daya. Sedangkan pihak Palestina berupaya keras pula untuk memperjuangkan kemerdekaan wilayah yang diduduki Israel dengan alasan sebagai tanah leluhur mereka.Sikap yang keras dari kedua belah pihak ini juga telah menyebabkan berbagai perundingan yang pernah diadakan selama ini berakhir tanpa menghasilkan kesepakatan yang berarti bagi perdamaian kedua belah pihak. Kini Peta Jalan Perdamaian kembali disodorkan yang didukung oleh kelompok Kuartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) sebagai sebuah upaya untuk memecahkan kebuntuan masalah konflik Palestina-Israel.Kehadiran Peta Jalan Damai ini diharapkan menjadi obat bagi konflik Palestina-Israel yang telah memakan banyak korban warga sipil yang tidak berdosa akibat kekerasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam mewujudkan harapan ini, maka Peta Jalan Damai menawarkan beberapa tuntutan kepada kedua belah pihak untuk memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu dalam proses perdamaian. Efektivitas Peta Jalan Damai ini akan diuji dan dianalisa dari perspektif Resolusi Konflik dengan harapan dapat menemukan faktor-faktor yang akan menjadi pendukung dan penghambat bagi terlaksananya Peta Jalan Damai ini dalam memberikan solusi bagi konflik Palestina-Israel dengan tanpa meninggalkan pengalaman-pengalaman sejarah perdamaian yang pernah dilakukan sebagai cerminan dan pelajaran bagi upaya pencarian problem solving, walaupun kegagalan demi kegagalan adalah selalu menjadi jawaban atas semua upaya perdamaian yang telah dan pernah dilakukan oleh Palestina dan Israel.

---

The war of Palestina-Israel has been happened for a long time. Since the first conflict, both Palestine and Israel claimed that they had the right for the conflict district without doing a power sharing. The Israel tried very hard to depend the land that they had took control for some reasons: for the life, safety, strategic zone, emotional link, and natural resources. Palestine also tried very hard to struggle the - freedom of their district that have been holded by the Israel with the reason that the land was their ancestor land.

The persistent of the both side also caused all the negotiation that were helded by UN, US, Rusia, UE ended without having a good deal for the peace of the both side. Recently, the peace road map have offered again which was supported by US , Rusia, UE, and UN as the problem solving for breaking the conflict of Palestine-Israel. The present of this peace road map was expected by the world to be the problem solving of Palestine and Israel conflict, which had many victims from the civilian because of the both side war.

For getting this goal, the Peace Road Map offered some solutions for the both side to do the wisdom or the action that could help in peace processing. The effectiveness of the Peace Road Map will be exercised and analyzed by the perspective of conflict resolution to find some factors which can support or hamper for the Peace Road Map to give a solution for the conflict Palestine-Israel without leaving the peace history experiences which have been done as a reflection and a lesson for getting a problem solving. Even though, unsuccessful is always be the answer for the peace effort that have been done by Palestine and Israel."

"Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan umum tentang kemungkinan entitas politik di wilayah tak berpemerintahan membentuk otoritas alternatif, melalui studi kasus kelompok Ahrar Syam dalam perang Suriah selama 2011-2016. Untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat, pesan-pesan Ahrar Syam dianalisis dengan teori citra dan teori identitas sosial. Temuan menunjukkan bahwa Ahrar Syam adalah metamorfosis gerakan Salafi Jihadi yang terbuka terhadap kelompok luar dan strategi moderat untuk membentuk negara Islam di Suriah. Ahrar Syam tidak menerima negosiasi apa pun yang melibatkan rezim Suriah, sehingga beberapa upaya penyelesaian konflik menemui jalan buntu. Implikasi temuan ini, perang Suriah akan cenderung berlanjut dan solusi apa pun yang dipaksakan dari luar tidak akan mencerminkan realitas di dalam wilayah Suriah dan berakhir dengan kegagalan berulang.

---

This study aims to find a conclusion about the possibility of political entities in the ungoverned territories forming an alternative authority, through case studies of Ahrar Sham group in Syria's war during the 2011-2016 war. To get an accurate conclusion, the messages of Ahrar Sham analyzed by image theory and social identity theory. The findings indicate that the Ahrar Sham is the metamorphosis of Salafi Jihadi movement that opens itself to the outside groups and implement a moderate strategy to establish Islamic state in Syria. Ahrar Sham does not accept any negotiations involving the Syrian regime, so some efforts to resolve the conflict ended in a stalemate. Implications of these findings, Syria's war would be likely to continue and any solution imposed from outside may not reflect the realities inside Syria and ended up with repeated failure."

"Resolusi Uniting for Peace diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1950. Tujuannya adalah untuk memungkinkan Majelis Umum menanggapi suatu permasalahan yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia apabila Dewan Keamanan sedang buntu karena penggunaan hak veto oleh salah satu negara anggota tetapnya. Skripsi ini melihat bagaimana penggunaan Resolusi Uniting for Peace oleh Majelis Umum. Hal tersebut dilakukan dengan melihat kepada sejarah resolusi tersebut dan juga perkembangan penggunaan Resolusi Uniting for Peace. Pembahasan dalam skripsi ini juga akan melihat kepada praktik penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam dua kasus yaitu Krisis Suez pada tahun 1956 dan konflik Israel-Palestina dalam emergency special session ke-7. Untuk melaksanakan pembahasan tersebut, penelitian yang dilakukan akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu dengan melihat kepada perihal seperti asas-asas hukum dan sejarah hukum. Analisis yang dilakukan akan melihat penggunaan Resolusi Uniting for Peace dalam konteks Piagam PBB dan sejarah PBB. Dari penelitian dan pembahasan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa Resolusi Uniting for Peace diadopsi sebagai suatu upaya untuk memperkuat sistem collective security di Piagam PBB dan membantu PBB dalam mewujudkan perdamaian dan keamannan internasional. Tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin sudah terlupakan, hal ini bisa terlihat dalam penggunaannya pada emergency special session ke-7.

---

The Uniting for Peace Resolution was adopted by the United Nations General Assembly in 1950. Its purpose was to allow the General Assembly to respond to a problem threatening international peace and security if the Security Council was frozen in place because of the use of the veto by a permanent member. This thesis looks into how the Uniting for Peace Resolution was used by the General Assembly. This is done by reviewing the history of the resolution and the development of its usage. This thesis also looks at how the Uniting for Peace Resolution is used in the Suez Crises of 1956 and in the Israeli-Palestinian Conflict, specifically during the 7th emergency special session. To conduct this discussion, the research will be carried out using the normative method where I will discuss it based on points such as the principles of law and the history of law. This analysis will be conducted by viewing the Uniting for Peace Resolution in the context of the UN Charter and the History of the UN. From that research and discussion, I have arrived at the conclusion that the Uniting for Peace Resolution was adopted as a means to strengthen the collective security system of the UN Charter and to aide the UN in realizing international peace and security. But its development shows me that that purpose might have been forgotten, this can be seen in its usage during the 7th emergency special session."

"Penyelesaian sengketa perdata pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali melalui perdamaian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak banyak menjadi pilihan penyelesaian sengketa perdata oleh para pihak yang bersengketa di Pengadilan. Sementara perdamaian pada tingkat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode normatif atau doktrinal, yaitu dengan melihat bagaimana pengintegrasian mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa perdata pada tingkat upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan perdamaian pada tingkat upaya hukum dengan bantuan mediator di pengadilan negeri, sehingga para pihak yang berperkara lebih memilih berdamai di luar pengadilan dan mencabut perkara dalam upaya hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

---

Settlement of civil disputes at the level of an appeal, appeal and review through peace, as stipulated in Article 21 and Article 22 of Indonesian Supreme Court Rule No 1/2008 on Procedures for Mediation in the Court, not a lot of choice of civil disputes by the parties to the dispute in court. While the peace at the level of an appeal, an appeal and a review of alternative dispute resolution is a simple, fast and low cost.

This research is descriptive and normative or doctrinal methods, is to see how the integration of mediation as a form of dispute resolution in civil procedural law in Indonesia in settling civil disputes at the appeal, appeal and judicial review. There are several obstacles in the implementation of the peace at the level of legal action with the help of a mediator in the district court, so that the litigants would prefer to settle out of court and withdraw the case in an appeal, an appeal or reconsideration."