Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 71956 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Satya Rakasiwi
Pelayanan kesehatan home care yang diakses melalui alikasi ditinjau berdasarkan hukum kesehatan = App-based services home care according to health law
"Belakangan ini muncul aplikasi yang dapat memenuhi kebutuhan pasien. Aplikasi tersebut berfungsi menghubungkan pencari layanan kesehatan dengan tenaga kesehatan. Salah satu pelayanan yang dapat diakses melalui aplikasi tersebut adalah home care dan doctor visit, yang memungkinkan dokter dan/atau tenaga kesehatan lain dapat melaksanakan praktik kesehatan di rumah pasien. Tetapi, kenyataannya belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan praktik kedokteran secara home care. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum mengenai legalitas praktik kedokteran secara home care, wewenang dan tanggung jawab hukum dokter saat menjalankan praktik kedokteran secara home care, mengatur terkait dengan Surat Izin Praktik Dokter yang menjalankan praktik kedokteran secara home care. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dalam skripsi ini pengaturan pelayanan kesehatan home care di Indonesia secara umum dapat mengacu pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang pelaksanaannya di rumah pasien, secara khusus dapat berlandaskan pada Peraturan Daerah masing-masing daerah dan wewenang dan pertanggungjawaban hukum dokter dan penyedia aplikasi terhadap pelayanan kesehatan home care dapat dilihat dari hubungannya kerja antara keduanya. Saran untuk penelitian ini Kementerian Kesehatan sebaiknya membentuk peraturan yang secara khusus mengatur mengenai home care.
There are many applications that can meet patient needs. The application serves to connect health care seekers with health workers. One of the services that can be accessed through the application is home care and doctor visits, which allows the doctor and/or other health workers to practice health in the patients home. However, in reality there is no legislation regulating related to home care medical practice. It causes the absence of legal certainty regarding the legality of medical practice in home care, the authority and legal responsibility of doctors when carrying out home care medical practices, regulating related to the Doctors Practice Permit that runs home care medical practice. My research method in this thesis is normative juridical. Conclusion of this thesis is regulation of home care in general can refer to Law No. 29 Year 2004 concerning Medical Practice which is carried out in patients homes, can be based specifically on the Regional Regulations of each region. The authority and legal responsibility of doctors and application providers for home care health services can seen from the working relationship between doctors and application providers. Suggestions for this research is Ministry of Health should make regulation that specifically reglulate home care."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arifin
Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Jasa Home Care Perawat melalui Aplikasi Kesehatan = Description of Patient Satisfaction Levels for Services Home Care Nurses Through Health Applications
"Saat ini tren perawatan di rumah atau home care semakin meningkat. Kemajuan teknologi membuat pasien dapat mencari layanan perawatan dan perawat home care melalui aplikasi kesehatan. Kepuasan pasien merupakan salah satu indikator pemberian pelayanan yang berkualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kepuasan pasien terhadap jasa home care perawat melalui aplikasi kesehatan. Penelitian menggunakan desain cross sectional. 104 dipilih menggunakan consecutive sampling. Pengambilan data menggunakan instrumen Home Care Client Satisfaction Instrument-Revised (HCCSI-R) yang telah diadaprasi sesuai konteks aplikasi kesehatan.
Hasil menunjukan sebagian besar pasien sangat puas dengan jasa home care perawat. Selain itu diperoleh hasil bahwa dimensi kepuasan dengan nilai tertinggi adalah reliability, yaitu kemampuan untuk melakukan layanan yang menjanjikan dengan andal dan akurat. Sedangkan dimensi dengan nilai terendah adalah tangible, yaitu dimensi yang menilai fasilitas fisik, perlengkapan, dan penampilan personel. Penyedia aplikasi kesehatan dan perawat diharapkan mempertahankan dan meningkatkan layanan home care yang diberikan.
Currently, the trend of home care is increasing. Advances in technology allow patients to seek care and home care services through health applications. Patient satisfaction is one indicator of quality service delivery. The purpose of this study was to describe patient satisfaction with nurses' home care services through health applications. This study used a cross-sectional design which involved 104 respondents using consecutive sampling. Data collection used the Adapted Home Care Client Satisfaction Instrument-Revised (HCCSI-R) instrument based on health application context.
The results showed that most of the patients were very satisfied with the home care services of the nurses. In addition, the results show that the dimension of satisfaction with the highest score is reliability, namely the ability to perform promised services reliably and accurately. While the dimension with the lowest value is tangible, namely the dimension that assesses physical facilities, equipment, and personal appearance. Health application providers and nurses are expected to maintain and improve the home care services provided."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2023
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syukron Ma'ruf
Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan (Analisis Penerapan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kabupaten Purworejo Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan) = Fulfillment of The Right to Health Care in Health Insurance (Analysis of The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency Based on Health Law)
"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sesuai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan jaminan kesehatan merupakan usaha pemerintah untuk menjamin pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun belum semua masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi peserta program penerima bantuan iuran BPJS (BPJS PBI) karena proses pendataan yang lama. Oleh karena itu, pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan lain di daerah masing-masing. Di Kabupaten Purworejo, penyelenggaraan Jamkesda diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Dalam skripsi ini akan dijelaskan mengenai pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dalam Jamkesda di Kabupaten Purworejo. Skripsi ini diteliti dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang berupa bahan pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis. Dengan hadirnya program Jamkesda di Kabupaten Purworejo, hak atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu telah terpenuhi berdasarkan parameter ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan kualitas. Akan tetapi Jamkesda belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat maupun instansi terkait. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo sebaiknya melakukan sosialisasi penyelenggaraan Jamkesda secara komprehensif dan mendalam baik kepada masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat mengurangi kesalahan informasi dan prosedur penyelenggaraan Jamkesda.
The right to health care is one of the rights that must be fulfilled by the government in accordance with the mandate of Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution. The implementation of health insurance is an effort by the government to ensure the fulfillment of the to health care. The government organizes health insurance based on National Social Security System (SJSN) which is managed by the Social Security Organizing Agency (BPJS), but not everyone, especially the poor are not become the participants of BPJS PBI yet, due to long data collection process. Therefore, regional government based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government organizes Regional Health Insurance (Jamkesda) as a form of protection for the poor who do not have other health insurance in each regional. In Purworejo Regency, the implementation of Jamkesda is regulated by the Regent Regulation Number 2 of 2019 concerning The Implementation of Regional Health Insurance (Jamkesda) in Purworejo Regency. This thesis will explain the fulfillment of the right to health care in the implementation of Jamkesda in Purworejo Regency. This thesis was researched by normative juridical method that use secondary data which obtained from library materials and interviews. This type of thesis research is descriptive analytical. The presence of Jamkesda program in Purworejo Regency, makes the right to health care for the poor can be fulfilled based on availability, accessibility, acceptability, and quality. However, the implementation of Jamkesda has not been well socialized to the community and related institutions Therefore, The Regional Government of Purworejo Regency should conduct a comprehensive and in-depth socialization of Jamkesda’s implementation both to the community and related institutions, so it can reduces misinformation and wrong procedures of Jamkesda."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
In-home care for older people: health and supportive services
Newbury Park: Sage , 1992
362.16 HOM
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mega Intan Laurencia
Penerapan pelayanan kesehatan jiwa daring pada era pandemi di rumah sakit ditinjau berdasarkan hukum kesehatan = Application of online mental health services in the pandemic era in hospitals based on the perspective of health law
"Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan secara fisik, mental dan sosial, sehingga aspek kesehatan jiwa juga merupakan aspek yang penting. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa menyatakan 20% dari populasi di Indonesia memiliki potensi gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akan kesehatan jiwa merupakan persoalan yang penting, terlebih di era pandemi Corona Virus Diseease (COVID-19) di mana terjadi peningkatan akan permasalahan jiwa yang disebabkan oleh pengalaman atau melihat peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Untuk menekan angka penyebaran virus, dilakukan pembatasan pelayanan kesehatan secara langsung sehingga pemberian layanan kesehatan mulai dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa juga mulai mengambil langkah untuk memberikan layanan secara daring yaitu dalam bentuk konsultasi jiwa secara daring. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan di mana belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akan penerapan pelayanan konsultasi jiwa secara daring di era pandemi yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan kesehatan jiwa secara daring yang diberikan rumah sakit masih terbatas pada konsultasi awal saja. Pemberian layanan ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan atau kebijakan dari Kementrian Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring juga sangat membantu dalam peningkatan akses kesehatan. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai layanan kesehatan jiwa secara daring serta pelaksanannya agar terdapat keseragaman akan pelaksanaanya.
Health is a state of complete physical, mental and social well-being, so mental health is also an important aspect. The Directorate of Prevention and Control of Mental Health Problems states that 20% population in Indonesia has the potential for mental disorders. This shows that the issue of mental health is important, especially during the era of Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic where there is an increase in mental problems caused by experiences or seeing unpleasant events related to COVID-19. To reduce the spread of the virus, direct health services were limited so that the provision of health services began to be carried out online. Hospitals also take steps to provide online mental health consultations. In its implementation, there are several problems where there is no regulation that specifically regulates the implementation of online mental health services. For that, the purpose of this research is to analyze the application of online mental consultation services by hospitals in the pandemic. The research method used is juridical normative with a descriptive type of research. The result from this research stated that online mental health services provided by hospitals were still limited to just early consultations. The provision of this service is carried out in accordance with regulations or policies from the Ministry of Health. Mental health services online is very helpful in increasing access to health. There is a need for special regulations that regulate about online mental health services and how the implementation work so that there is uniformity in their implementation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghaida Mastura
Prosedur dan pengawasan warga negara asing dalam memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia ditinjau dari hukum kesehatan: studi klinik chiropractic first = Procedure and supervision of foreign nationals in providing health services in indonesia according to health law: studies of chiropractic first clinic
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaturan mengenai prosedur bagi warga negara asing
dalam memberikan pelayanan kesehatan, mekanisme pengawasannya, serta dapat
atau tidaknya klinik mendayagunakan warga negara asing. Pembahasan dilakukan
melalui studi Klinik Chiropractic First. Bentuk penelitian ini yuridis normatif
dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan warga negara asing
haruslah melakukan registrasi dan memiliki izin untuk dapat memberikan
pelayanan kesehatan. Pengawasan terhadap warga negara asing yang melakukan
pemberian pelayanan kesehatan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kab/Kota sesuai kewenangannya, yang
juga bekerja sama dengan Tim Pengawas Orang Asing. Dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan, klinik tidak dapat mendayagunakan warga negara asing.
ABSTRACT
This thesis discusses the regulation concerning the procedure for foreign nationals
in providing health services, control mechanisms, as well as whether or not the
clinic can utilize foreign nationals. The discussion conducted through studies of
Chiropractic First Clinic. This research form is normative juridical with
qualitative method. The study concluded foreign nationals must be registered and
have a license to be able to provide health services. Supervision of the foreign
nationals who carry out delivery of health services are conducted by the Ministry
of Health, the Provincial Health Office, and Regency Health Office/City
accordance with its authority, which is also working with the Supervisory Team
of Foreign Nationals. In the provision of health services, clinics can not utilize
foreign nationals."
2016
S64777
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Walsh, Jolleen
Manual home health care nursing
London: J.B. Lippincott, 1987
362.16 WAL m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Walsh, Joleen
Manual of home health care nursing
London: J.B. Lippincott, 1987
610.734 3 WAL m
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Fithriyah Salsabila
Tindakan Penghentian Kehamilan terhadap Janin Pengidap Talasemia ditinjau berdasarkan Hukum Kesehatan = Termination of Pregnancy for Fetuses with Thalassemia Major according to Health Law
"Tindakan aborsi merupakan tindakan kriminal di Indonesia, akan tertapi terdapat pengecualian dalam pelaksanaannya apabila terdapat indikasi kedaruratan medis atau kehamilan terjadi akibat perkosaan. Talasemia merupakan penyakit genetik kelainan sel darah merah. Talasemia mayor merupakan keadaan klinis talasemia yang paling berat karena pengidapnya membutuhkan transfusi darah seumur hidup. Penelitian ini mengkaji permasalahan pengaturan tindakan penghentian kehamilan di Indonesia, pengaturan dan penanganan pasien pengidap talasemia mayor, serta menganalisis tindakan penghentian kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor. penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara narasumber, dengan metode analisis data kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai aborsi atas indikasi kedaruratan medis sebenarnya mengakomodir kasus terminasi kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor setelah dilakukannya prenatal diagnosis, namun dalam pelaksanaannya, dokter kandungan di Indonesia memilih untuk mengikuti hati nuraninya dan menolak untuk melakukan terminasi kehamilan terhadap janin pengidap talasemia mayor. Perlu adanya pengaturan lebih detail mengenai batas usia kehamilan serta penyakit apa saja yang termasuk sebagai hal kedaruratan medis sebagai pengecualian diperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi.
Termination of pregnancy is illegal in Indonesia, but there are exceptions in its implementation if there are indications of a medical emergency or pregnancy due to rape. Thalassemia is a genetic disease of red blood cell disorders. Thalassemia major is the most severe clinical condition of thalassemia because the sufferer requires blood transfusion for life. This study examines the problems of regulating termination of pregnancy in Indonesia, the regulation and management patients with thalassemia major, and analyzing the termination of pregnancy for fetuses with thalassemia major. This research is a descriptive-juridical-normative research by examining secondary data obtained from legal materials, as well as primary data through interviewing sources, using qualitative data analysis methods. The conclusion of this study is that the regulation of abortion for medical emergency situation is sufficient to acommodates cases of termination of pregnancy for fetuses with thalassemia major after prenatal diagnosis, but in practice, obstetricians in Indonesia choose to follow their conscience and refuse to terminate pregnancy for fetuses with major thalassemia. . There needs to be a more detailed regulation regarding the age limit for pregnancy and what diseases are included as medical emergencies as an exception to the permissible act of abortion."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sianturi, Sarah Mega Ridho
Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ODHA (orang dengan HIV-AIDS) ditinjau berdasarkan hukum kesehatan = The right to health service for PLWHA (people living with HIV-AIDS) reviewed by health law
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penolakan pasien ODHA dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penolakan pasien ODHA ini disebabkan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang HIV-AIDS yang menyebabkan timbulnya rasa takut tertular virus HIV sehingga timbul sikap diskriminasi dan tidak rasional terhadap ODHA. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam skipsi ini adalah terkait perlindungan hukum bagi ODHA sebagai konsumen jasa pelayaan kesehatan, pengaturan standar pelayanan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ODHA, dan pertanggungjawaban rumah sakit atas penolakan terhadap ODHA dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak pasien ODHA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, adanya peraturan mengenai standar pelayanan kesehatan rumah sakit bagi ODHA dan juga pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada rumah sakit apabila menolak pasien ODHA dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan alasan yang tidak rasional. Pertanggungjawaban rumah sakit meliputi pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi.
ABSTRACT
This thesis discusses the rejection of patients living with HIV-AIDS (PLWHA) in getting health services in the hospital. The rejection of PLWHA is due to the limited information and knowledge about HIV-AIDS that causes fear of contracting HIV virus so that there is discrimination and irrational attitude toward PLWHA. In writing this thesis, the form of research used is juridicalnormative study by using secondary data as the main data source. The problems discussed in this thesis are related to legal protection for PLWHA as consumers
of health services, standard setting of hospital services in meeting the needs of health services for PLWHA, and the hospital's responsibility for the rejection of PLWHA in providing health services. The conclusion of this research is the existence of regulation which guarantee the rights of PLWHA to get health services, the regulation about hospital standard for PLWHA and also legal liability can be applied to hospital if reject PLWHA in giving health service with irrational reasons. Hospital liability includes civil liability, criminal liability, and administrative law liability."
2017
S69347
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>