Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis seberapa kuat dan signifikan pengaruh parsial dan simultan dari teknologi, organisasi, lingkungan dan minat personel terhadap Kesiapan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mendukung pertahanan siber dan memberikan rekomendasi strategi dalam meningkatkan kesiapan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan guna mendukung pertahanan siber. Konsep yang digunakan adalah integrasi model dari konsep TAM (Technology Acceptance Model) Fred D. Davis dan Kerangka TOE (Technology, Organization, Environment) Tomatzky Anda Fleicher. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 3 hipotesis yang diterima, 7 hipotesis ditolak, serta 7 variabel konstruk yang dominan. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM, Mengembang kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi, Meningkatkan IT Service Quality, Reward System, dan Penerapan tata kelola dan dokumen prosedur yang baik.

---

This research is quantitative research which aims to analyze how strong and significant the partial and simultaneous influence of technology, organization, environment and personnel interests on Human Resources (HR) readiness in the use of information and communication technology (ICT) to supports cyber defense and provides strategy recommendations in improving HR readiness in the use of technology information and communication (ICT) at the Directorate General of Defense Strenght to support cyber defense. The concept used is the integration model of the TAM concept (Technology Acceptance Model) Fred D. Davis and TOE (Technology, Organization, Environment) Framework from Tomatzky and Fleicher.

The results of this study found that there were 3 accepted hypotheses, 7 hypotheses were rejected, and 7 dominant construct variables. The recommendations from the results of this study are to improve the quality and competence of HR, develop human resource capacity in the field of information and communication technology, improve IT service quality, reward system, and implement good governance and procedural documents."

"Digital technologies have prompted the emergence of new modes of regulation and governance, since they allow for more decentralized processes of elaboration and implementation of norms. Moreover, the Internet has been raising a wide set of governance issues since it affects many domains, such as individual rights, public liberties, property rights, economic competition, market regulation, conflict management, security and the sovereignty of states. There is therefore a need to understand how technical, political, economic and social norms are articulated, as well as to understand who the main actors of this process of transformation are, how they interact and how these changes may influence international rulings. This book brings together an international team of scholars to explain and analyse how collective regulations evolve in the broader context of the development of post-modern societies, globalization, the reshaping of international relations and the profound transformations of nation-states."

"Industri pesawat tempur termasuk industri strategis untuk menjaga pertahanan Indonesia sebagai negara maritim. Terdapat kendala, seperti teknologi terbatas, pendanaan kecil, dan prosedur pengadaan yang tidak jelas. Sehingga pengembangan yang berlandaskan pada strategi harus diimplementasikan pada industri strategis pesawat tempur agar dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi bisa tertata rapi dan mencapai hasil yang maksimal demi kemandirian industri strategis pesawat tempur. Studi ini bertujuan menjelaskan pengembangan industri strategis pesawat tempur guna mendukung TNI angkatan laut terhadap pertahanan negara di perbatasan maritim. Penelitian ini termasuk studi kualitatif dengan model explanatory. Temuan pertama, tahap perencanaan dan pelaksanaan pengembangan industri pesawat tempur dalam negeri dapat mendukung TNI AL dalam menjaga pertahanan negara di perbatasan maritim. Dalam tahap perencanaan, TNI AL dapat terlibat secara langsung dalam setiap aktivitas seperti: memasang target industri, menyiapkan SDM, menyiapkan anggaran, dan menyediakan bahan baku. Pada tahap pengembangan, TNI AL dapat dilibatkan secara langsung dalam kegiatan seperti penerapan kedisiplinan waktu dan kualitas produk, penanganan masalah selama produksi, dan melakukan pengawasan selama produksi. Temuan kedua, upaya strategi yang perlu dilakukan agar dapat memproduksi pesawat tempur secara mandiri adalah perlu adanya keputusan strategis dari elite, perlu adanya kajian mendalam mengenai jenis pesawat tempur yang akan disasar.

---

The fighter aircraft industry is a strategic industry to maintain Indonesia's defense as a maritime country. There are obstacles, such as limited technology, low costs, and unclear procurement procedures. So that development based on strategy must be implemented in the fighter aircraft industry strategy so that planning, implementation, and evaluation can be neatly arranged and achieve maximum results for the sake of the independence of the fighter industry. This study aims to explain the development of a fighter aircraft industry strategy to support the Indonesian Navy for national defense on maritime borders. This study is qualitative and employs an explanation model. The first finding is that the planning and development stages of the domestic fighter aircraft industry can support the Indonesian Navy in maintaining national defense on maritime borders. In the planning stage, the TNI AL can be directly involved in every activity such as: setting up target industries, preparing human resources, preparing budgets, and providing raw materials. At the development stage, the Indonesian Navy can be directly involved in activities such as applying time discipline and product quality, handling problems during production, and conducting supervision during production. The second finding, the strategic effort that needs to be carried out in order to be able to produce fighter aircraft independently is the need for strategic decisions from the elite, the need for in-depth studies regarding the type of fighter aircraft to be targeted"

"Kejahatan di dunia maya, sudah berkembang pesat dan membahayakan. Kejahatan tersebut muncul karena penyalahgunaan teknologi Internet atau jaringan komputer, seperti menyebar virus yang merusak akses informasi, membajak atau mencuri informasi, mengubah informasi secara ilegal, hingga memata-matai akses informasi. Salah satu kejadian yang terkait dengan terjadinya cybercrime diantaranya perentasan situs TNI AD pada Rabu, 15 Oktober 2013 melalui situs www.pusdikkav.mil.id yang merupakan situs Pusat Pendidikan Kavaleri TNI AD. Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam kerangka pertahanan di bidang siber, Indonesia masih belum optimal. Program pendidikan dan pelatihan cyberdefence diperlukan guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia SDM . Perlunya pemahaman langkah-langkah preventif dalam menangkal segala ancaman siber dengan membangun pertahanan siber yang kuat. Pengembangan kapasitas SDM dalam penangganan cyber-security, di tubuh TNI AD yaitu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan di bidang Informasi Teknologi dan komunikasi seperti kerjasama yang dilakukan oleh TNI AD dengan Institut Teknologi Del IT Del , Sumatera Utara. Kerjasama ini berlangsung dalam tiga program, antara lain: penyiapan model perang cyber/cybercamp, seminar military cyber intelligence and cyber operation, serta pekan/lomba cyber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupaya menganalisis sistem pertahanan siber TNI AD saat ini dan program kerjasama antara TNI AD dengan IT Del untuk meningkatkan kualitas SDM personil Disinfolahtad dalam rangka menghadapi ancaman cybersecurity sehingga dapat mendukung pertahanan negara.

---

Cybercrime grows rapidly and endangering in nature. This type of crime emerges due to malpractices of Internet technology or Computer Networks, such as computer virus contagion that destroys information access, information stealing and hacking, illegal information alteration, to information espionage. A cybercrime related incident occured on Wednesday, 15 October 2013, where the Indonesian Army 39 s Cavalry Education Centre website www.pusdikkav.mil.id was hacked. The incident shows lack of optimalization in Indonesia 39 s cyber defense framework. Cyber defense education and training programs are needed to increase the human resources competences. It requires comprehension on preventive ways as defenses from cyber threats by establishing a strong cyber protection. In the Indonesian Army, the human resources capacity building in cyber security is conducted through cooperation with higher education institution with capablilities in Technology and Information field, and communications such as cooperation between Indonesian Army Forces and Technology Institute of Del IT Del , North Sumatra. This cooperation run through three distinct programs such as cyber warfare modelling cybercamp , military cyber intelligence and cyber defense seminar, and cyberweek. This research utilizes qualitative approach, and determined to analyze current Indonesian Army cyber defense system and the cooperation with IT Del to increase human resources quality of Disinfolahtad personnel, in order to anticipate cyber security threats for national defense."

"Increasing technology and information caused new threat in cyberspace called cyber crime. Cyber crime is a crime that emerge as a negative impact of applications development on the internet. In analyzing the impact of cyber crime towards a state defense, it is necessary to identify risk management that can know how big the probability and consequences caused by cyber crime. The risks faced in overcoming the threat of cyber crimeis not inferior to conventional wars. This causes the identified risks has to be able to produce a state defense strategy in the face of cyber crime threat."

"Tesis ini membahas Pluralisme Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Hak Guna Usaha Perkebunan di Indonesia Studi Kasus Tumpang Tindih Dengan Pertambangan, Kehutanan dan Tanah Ulayat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Kebijakan pengaturan sektor pertanahan khususnya dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha dalam implementasi banyak aturan yang mendasarinya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha perkebunan di Indonesia dan permasalahan yang diakibatkan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha dan untuk mengetahui sejauh mana pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan pemberian Hak Guna Usaha di Indonesia mengakibatkan tumpang tindih Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lain khususnya perizinan pertambangan, perizinan kehutanan dan tanah ulayat beserta dampaknya. Hasil dari penelitian ini adalah pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tidak dapat terlepas dari kebijakan pemerintah dalam sektor lainnya yaitu sektor pertambangan dan kehutanan, serta tanah ulayat dan pluralisme kebijakan pemerintah dalam penetapan Hak Guna Usaha tersebut menyebabkan tumpang tindihnya Hak Guna Usaha perkebunan dengan sektor lainnya terutama dengan sektor pertambangan dan kehutanan, serta tumpang tindih dengan tanah ulayat penyelesaiannya tidak mudah karena masing-masing sektor berpegang kepada Undang-Undang sektoralnya dan Undang-Undang sektoral itu sama derajatnya.

---

This thesis focuses on the Pluralism of Government Policy in the Stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) for Plantation in Indonesia (Study Case on Overlapping of Mining, Forestry and Communal Rights). The research is legal norm in nature and the data collection to be used shall be conducted through library research with a statue approach. Regulation policy in the land sector, in particular the stipulation of Right of Cultivation (hak guna usaha) in practice is based on many regulations.

The objective of this research is to reveal the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation in Indonesia and the problems attributable to pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) and to reveal the extent of pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) in Indonesia causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) for plantation with other sectors, especially with the mining permit, forestry permit and communal rights along with its effects.

The result of this research reveals that the pluralism of government policy in the stipulation of right of cultivation (hak guna usaha) is closely related to the government’s policies in other sectors, namely the mining, forestry and communal rights sectors and therefore causing overlapping of right of cultivation (hak guna usaha) with other sectors, mainly with mining, forestry and communal rights sectors in which the settlement is not easy as each of those sectors has their own law having equal legal force."

"Kepemilikan senjata api telah menjadi isu penting di kalangan TNI/Polri belakangan ini. Bermula dari tertangkapnya anggota TNI AD yang menyuruh orang untuk membeli senjata api ilegal membuktikan adanya indikasi bahwa senjata api yang bebas dijual diluar berpangkal dari beberapa oknum militer maupun Polri. Pengawasan pendataan kepemilikan senjata api yang bersifat konvensional di DitIntelkam yang sarat dengan prosedur yang berbelit-belit dan panjangnya tahapan yang makan banyak waktu diduga menjadi salah satu faktor penyebab banyak pemilik senjata api enggan untuk meregistrasikan pucuk senjata yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan digitalisasi teknologi informasi dalam upaya mengawasi kepemilikan senjata api untuk mereduksi jumlah kasus-kasus penembakan dengan senjata api yang tidak teregistrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melibatkan wawancara kepada informan penelitian dan observasi terhadap proses pengawasan pendataan yang terjadi di DitIntelkam. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa sudah saatnya sistem konvensional yang diterapkan di DitIntelkam Polda Metro Jaya melakukan transformasi besar-besaran dengan basis Teknologi Informasi untuk mengoptimalkan pengawasan pendataan senjata api, khususnya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

---

The ownership of firearms among Army and Police personnel has become an important issue lately. Beginning with the seizure of an ex-army personnel who ordered an unknown individual to buy illegal firearms has empirically proven that are illegally sold out freely come from several personnel members of army and police. The conventional way of controlling data collection of firearms in DitIntelkam which involves some complicated procedures along with long stages and time consuming is presumed to be one of the factors of lots of firearms owners feel reluctant in registering their own firearms. The aim of this research is to describe the use of information technology digitilization in an attempt to control the firearms ownership addressed to reduce the number of shootings using the unregistered firearms. The research method in this reseearch is qualitative describe by involving research informants and observations of controlling data collection in DitIntelkam Polda Metro Jaya. The research finding is that it is the time for DitIntelkam to transform from conventional way to apply the digitilization in the basis of Information Technology to optimalize the control of data collection of firearms, particularly in the DitIntelkam, Polda Metro Jaya.

"

"Persandian adalah kegiatan terkait pengamanan informasi yang sejak lama digunakan dalam konteks pertahanan dan keamanan negara. Seiring perkembangan teknologi, keamanan siber muncul sebagai bagian dari keamanan nasional. Berdasarkan Perpres No. 53 Tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah lembaga yang mempunyai fungsi menyelenggarakan persandian dalam konteks keamanan siber di Indonesia. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, urusan pertahanan dan keamanan negara merupakan urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Di sisi lain, UU No. 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan persandian tidak dilakukan secara nasional oleh pemerintah pusat, melainkan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan pemerintahan wajib daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini antara lain mengenai kewenangan persandian yang ada pada BSSN, kewenangan persandian yang ada pada pemerintah daerah, serta hubungan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan persandian di Indonesia. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan antara BSSN dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan persandian di Indonesia. Saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah perlunya pengaturan yang lebih jelas dan terang terhadap pengaturan penyelenggaraan persandian di Indonesia, khususnya melalui instrumen undang-undang.

---

Coding is an activity related to securing information and has long been used in the context of state defense and security. As technology develops, cyber security emerges as part of the national security. Based on Presidential Regulation Number 53 of 2017, the State Code and Cyber Agency (BSSN) is an institution that has the function to administer the affair of coding in the context of cyber security in Indonesia. According to Act Number 23 of 2014, the affairs of state defense and security are absolute government affairs that are entirely belong to the authority of the central government. On the other hand, Act Number 23 of 2014 regulates the affair of coding is not administered nationally by the central government, rather submitted to the regional government as a mandatory regional governmental affair that is not related to basic services. This thesis will examine the authority of the affair of coding in the BSSN, the authority of the affair of coding in the regional government, and the connection between BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. This thesis is carried out using normative juridical legal research methods. This thesis concludes that there is an authority overlap between the BSSN and the regional government in administering the affair of coding in Indonesia. The advice that can be given through this thesis is the need for clearer regulation for the affair of coding in Indonesia, especially by an act."

"ABSTRAKKinerja aparat pajak memiliki peran yang signifikan bagi pembangunan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir ini sebagian besar penerimaan diperoleh dari pajak. Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2005 misalnya, Pajak menyumbang sejumlah Rp. 304,1 triliun. Program dan kegiatan dalam kerangka reformasi dan modernisasi perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi aspek software, hardware dan human ware. Tercakup dalam reformasi perangkat lunak (software) adalah perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan, serta penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi (mulai dari pengenalan dan penyebaran informasi perpajakan, pemeriksaan dan penagihan, pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih efektif dan efisien. Keseluruhan operasi berbasis teknologi informasi dan ditunjang oleh kerja sama operasi dengan instansi lain. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, tesis ini akan mengkaji bagaimana pengaruh sistem teknologi informasi dan perbaikan struktur organisasi dan kelembagaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori reorganisasi, teori penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan (e-government) dan teori produktivitas kerja. Masing-masing teori tersebut kemudian diturunkan menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini merupakan riset deskriplif yang dilakukan untuk mendeskripsikan karakteristik dan fungsi pasar atau entitas ekonomi tertentu. Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat terukur dan spesifik pada variabel-variabel yang ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang dikumpulkan diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden, yaitu wajib pajak, dimana kuesioner tersebut berisi indikator-indikator operasionalisasi variabel-variabel yang diteliti.Kesimpulan sebagai intisari dari hasil analisis data dan pembahasan bahwa penerapan sistem teknologi informasi atau pelaksanaan reorganisasi terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Sedangkan penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi pada Direktorat Jenderal Pajak secara bersama-sama juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja aparat pajak.Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian di atas, berikut ini disampaikan beberapa rekomendasi bagi pihak yang berkepentingan:1. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan sistem teknologi informasi belum memberikan pengaruh sebesar pelaksanaan reorganisasi, maka direkomendasikan untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada penerapan sistem teknologi informasi tersebut. Perhatian yang lebih besar tersebut dapat berupa sosialisasi pada Wajib Pajak untuk bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya melalui teknologi informasi yang disediakan. Selain kepada Wajib Pajak, sosialisasi tersebut juga perlu dilakukan kepada aparat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sehingga diharapkan dengan penerapan sistem teknologi informasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas aparat pajak dengan lebih baik.2. Berdasarkan hasil penelitian ini di mana variabel penerapan sistem teknologi informasi dan reorganisasi mampu menjelaskan 63% variansi produktivitas aparat pajak. Karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini baru sebagian dan belum lengkap, maka secara akademis direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya untuk mengidentifikasi dan menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja aparat pajak. Dengan peningkatan produktivitas kerja aparat pajak, maka target penerimaan pajak dapat diharapkan semakin meningkat.

---

ABSTRACTThe performance of tax officer apparatus has significant role on national development. In recent years, most of the state income comes from tax. For State Budget of Income and Expenditure in 2005, tax contributes Rp. 304.1 trillion. Programs and activities in the frame of tax reformation and modernization are applied comprehensively, which includes aspects of software, hardware, and human ware. Included in the software reformation is the improvement of structure of organization and institution; and also consummation and simplification of operational system (from introduction to distribution of information of tax, assessment, payment, service, to monitoring) to be more effective and efficient. The whole operation is based on information technology and supported by operational cooperation with other government institution. Based on that background, this thesis will explore the influence of information technology system and improvement of structure of organization and institution applied by Directorate General of Tax concurrently on productivity of tax apparatus.This research is examined using theory of reorganization, theory of information technology application in the state institution (e-government), and theory of productivity of work. Each theory then breaks down into research variable. This research is descriptive which is applied to describe the characteristic and function of certain market or economic entity. In this research, quantitative research is applied to measure variables identified before using statistical analysis to examine the influence of independent variables on dependent variable. To collect data survey is applied and questionnaires are distributed to selected respondents, who are taxpayer. In the questionnaire, there are several indicators to reflect variables of the research. The conclusion is that information technology or reorganization has significant influence on the raise of productivity of work of the apparatus."

"Dewasa ini teknologi informasi (TI) menjadi unsur yang semakin penting bagi organisasi untuk mengendalikan dan meningkatkan kinerja bisnis. Sebagai bagian yang dianggap penting bagi organisasi, sering kali TI mereprestasikan investasi yang sangat signifikan. Besarnya investasi dalam teknologi informasi perusahaan menimbulkan kebutuhan tata kelola teknologi informasi (IT Governance) yang layak untuk memastikan terwujudnya nilai, memitigasi risiko dan diterapkannya perilaku yang diharapkan. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu model penilaian yang dapat dipakai untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat, yaitu Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5. Terkait dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT. XYZ yang merupakan perusahaan penyedia teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menilai tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di PT. XYZ dengan menggunakan Process Assessment Model Using COBIT 5. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan dengan cara memberi peringkat atas atribut proses setiap tingkat kapabilitas dari 27 proses COBIT 5 terpilih yang dikelompokkan dalam domain EDM, APO, BAI, DSS dan MEA. Pencapaian tingkat kapabilitas proses tata kelola TI PT. XYZ secara rata-rata bernilai 3,5 atau berada di tingkat proses telah mapan (establised process). Berdasarkan penilaian ini, PT. XYZ telah menerapkan proses yang telah didefinisikan dan proses telah diukur serta dilaporkan menggunakan metode yang ditetapkan. Untuk peningkatan pencapaian ke tingkat kapabilitas 4, PT. XYZ direkomendasikan untuk menetapkan dan melakukan aktifitas analisis hasil pengukuran proses dan pengendalian atas proses tersebut.

---

Recently information technology (IT) is becoming more important for organization in controlling and improving their business performance. Considered as important role in organization, IT frequently represents significance amount of investment. High spending on IT investment raise the necessity of good IT Governance implementation to ensure value realization, risk mitigation and practice of expected behavior. Accordingly, ISACA defined Process Assessment Model (PAM) Using COBIT 5 for being a basis in conducting process capability assessment to measure the IT Governance practice in organization. In this research, the assessment takes place in one of information and communication provider company in Indonesia, PT. XYZ. In order to meet the research objective, this research collects data by literature review, observation and interview. Process capability level is determined by judging the process attributes for each of 27 processes selected in domain of EDM, APO, BAI, DSS and MEA. Assessment result shows that process capability of PT. XYZ has achieved level of 3 (established process). Recommendations for process improvement to level 4 are arranged with focus in defining and implementing analysis technique and control limits."