Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pendirian dan pendaftaran Perkumpulan yang menggunakan nama instansi pemerintah. Permasalahan yang terjadi di dalam kasus tersebut adalah pemakaian nama Perkumpulan yang menggunakan nama lembaga pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang ("UU No. 16 Tahun 2017"). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yaitu mengacu pada asas-asas hukum tertulis. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan sumber dari website atau dokumen dari internet yang dapat mendukung kepentingan penelitian yang ditulis oleh Penulis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan hukum Perkumpulan tersebut sebagai badan hukum telah melanggar ketentuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2017 dan tindakan notaris yang membuat akta pendirian dan mendaftarkan Perkumpulan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ("UUJN") dan Kode Etik Notaris. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran tersebut, Perkumpulan tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 80A UU No. 16 Tahun 2017 dan notaris yang membuat akta pendirian dan mendaftarkan Perkumpulan tersebut dijatuhi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN dan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Notaris.

---

This Thesis discusses the responsibility of the Notary for making deed of establishment and registration of Association that using government institution name. The problem that occurs in the case is the use of the name of the Association that using government institution name as stipulated in Article 59 paragraph (1) letter a of Law Number 16 of 2017 about the Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 2 of 2017 about Amendments to Law Number 17 of 2013 about Community Organizations Becoming Laws ("Law No. 16 of 2017"). This research is juridical-normative research which refers to the principles of written law. While the type of data used is secondary data, namely in the form of legistation, books relating to research and sources from websites or documents from the internet that can support research interests written by the author. The results of this study are that the legal position of the Association as a legal entity has violated the provisions stipulated in Law No. 16 of 2017 and the actions of the notary who made the deed of establishment and registered the Association violated the provisions of Law Number 30 of 2004 about Notary Position ("UUJN") and Notary Code of Ethics. Therefore, for these violations, the Association was given administrative sanctions as stipulated in Article 61 paragraph (1) and Article 80A of Law No. 16 of 2017 and the notary who makes the deed of establishment and registers the Association is subject to administrative sanctions as provided in Article 85 of the UUJN and organizational sanctions as stipulated in the Notary Code of Ethics."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh karena adanya ketidaksesuaian dalam pembuatan suatu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ABC dengan Anggaran Dasar Perseroan, yang dibuat oleh Notaris X, yaitu perihal ketentuan masa jabatan Direksi, yang mana dalam Anggaran Dasar Perseroan telah ditentukan bahwa masa jabatan Direksi adalah untuk 2 tahun, namun dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut menentukan hanya untuk 1 tahun. Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut, bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanpa dipenuhinya ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, kemudian bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan penunjukan Direksi, Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya, hal ini dikarenakan Notaris tersebut telah melakukan kelalaian dalam melaksanakan jabatannya, kemudian bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya, kepada Notaris X pada kasus dalam penulisan ini adalah dengan adanya kehadiran Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur Pasal 66 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014.

---

This study is based on the discrepancy in the making of a Deed of Decision Statement of Meeting of PT ABC with the Articles of Association of the Company, which made by Notary X, concerning the term of office of the Board of Directors, which in the Articles of Association of the Company has been determined that the term shall be for 2 years, but in the Deed of Decision Statement of Meeting determined only for 1 year. In the absence of this discrepancy, what is the responsibility of Notary in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting without complying with the Articles of Association of the Company in relation to the appointment of the Board of Directors, then what kind of protection that provided by Notary Law and its amendments for Notary X in the case of this study. This study is normative juridical research, with data collection through literature study. This study concludes that in the making of the Deed of Decision Statement of Meeting which does not comply the provisions of the Articles of Association of the Company, the Notary may be held accountable due to negligence that has been made while carrying out his duty, then the protection that provided by Notary Law for Notary X in the case of this study is by the presence of Honorary Council of Notary as regulated in Article 66 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Notary as amended by Law Number 2 Year 2014."

"Notaris semestinya membuat akta autentik untuk semua perbuatan dan perjanjian yang diminta oleh pihak yang berkepentingan sepanjang syarat subjektif dan objektif dari perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dipenuhi. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2853K/Pdt/2019 ditemukan bahwa notaris menunda bahkan menolak pembuatan akta dengan mengembalikan uang muka pembayaran pembuatan akta. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab notaris terhadap penundaan pembuatan akta yang dilakukan dan upaya hukum yang seharusnya dilakukan pembeli untuk mendapatkan kepastian hukum. Penelitian hukum doktrinal ini, mengkaji objek hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Objek hukum yang diteliti tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik primer dan sekunder, yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, notaris tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum karena penundaan pembuatan akta didasarkan pada tidak adanya bukti peralihan hak yang sah dan juga tidak adanya izin persetujuan dari Direksi Perusahaan Daerah Pasar Jaya. Kedua, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada penjual karena meskipun penjual bukanlah pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum, penjual tetap melakukannya

---

Notaries should make authentic deeds for all actions and agreements requested by interested parties as long as the subjective and objective conditions of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code are met. However, in the Supreme Court Decision Number 2853K/Pdt/2019 it was found that the notary delayed and even refused to make the deed by returning the down payment for making the deed. For this reason, this research was carried out by raising issues related to the notary's responsibility for the delay in making the deed and the legal remedies that the buyer should have taken to obtain legal certainty. This doctrinal legal research examines legal objects in their concept as statutory regulations and court decisions. The legal objects studied were collected through document studies in the form of legal materials, both primary and secondary, which were then analyzed to answer research problems. Based on the results of the analysis carried out, it can be explained as follows: First, the notary cannot be said to be a party who committed an unlawful act because the delay in making the deed was based on the absence of evidence of legal transfer of rights and also the absence of approval from the Directors of the Pasar Jaya Regional Company. Second, the aggrieved party can file a lawsuit against the seller because even though the seller is not the party authorized to take legal action, the seller still does it. "

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "

"Penelitian ini membahas mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum pada pembuatan akta sebagai perbuatan penyertaan. Perbuatan penyertaan atas turut serta Notaris yang menguntungkan pihak lain dalam membuat Akta sewa menyewa dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan awal dari sengketa permasalahan. Pembuatan Akta tersebut tidak dilakukan atas permintaan kedua penghadap dihadapan Notaris melainkan hanya satu penghadap yang menyampaikan keinginan pembuatan aktanya kepada Notaris sehingga menimbulkan perbedaan pada maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud dan tujuan yang dimaksud adalah pinjam meminjam uang bukan untuk mengalihkan aset dalam bentuk jual beli sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Kerugian pihak lain atas pembuatan akta tersebut mengakibatkan sertifikatnya menjadi beralih secara melawan hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta yang dikategorikan sebagai perbuatan penyertaan dan implikasi hukum atas kesalahan penerapan konstruksi hukum dalam pembuatan akta. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian ekplanatoris. Hasil analisis bahwa terpenuhinya Notaris EN untuk mengambil bagian melakukan tindakan pelanggaran penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1. Adanya tindakan Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap aktanya karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dan syarat materiil suatu akta sehingga menjadi batal demi hukum. Implikasi pelanggaran tersebut juga mewajibkan Notaris untuk bertanggung jawab secara pidana, administratif, perdata dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the errors in the application of legal construction in the making of deeds as acts of participation. The act of participating in the participation of a Notary that benefits other parties in making the Lease Act with the Sale and Purchase Binding Agreement Act is the beginning of a problematic dispute. The making of the Deed is not done at the request of both parties before the Notary but only one person who conveys the desire to make the deed to the Notary so as to cause a difference in the intent and purpose of the parties. The purpose and objective is to borrow money and not to transfer assets in the form of sale and purchase so as to cause losses to other parties. The loss of the other party for the making of the deed resulted in the certificate being transferred against the law. The issues raised in this study are about the errors in the application of legal construction in the making of deeds which are categorized as acts of participation and legal implications for the errors in the application of legal construction in the making of deeds. To answer these problems used normative juridical law research methods with explanatory research typology. The result of the analysis that the fulfillment of Notary EN to take part in committing acts of violation of participation as per Article 55 paragraph (1) 1st. The action of the Notary who commits the violation has implications for the deed due to non -fulfillment of the legal requirements of the agreement in Article 1320 of the Civil Code and the material requirements of a deed so that it becomes void by law. The implications of such violations also oblige Notaries to be liable for criminal, administrative, civil and Notary Code of Conduct."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari kewajiban notaris yang harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak khususnya dalam RUPS dalam putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 dan Bagaimana urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril (Studi kasus putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014).Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat persepktif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris dengan penerimaan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris akibat kesalahan akta yang dibuatnya ketika terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang dilakukannya dalam pembuatan akta Notaril dan urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril yang mutlak penting keberadaannya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Notaris.

---

Republic of Indonesia as a country to ensure certainty of law, order and legal protection for every citizen who is the subject of law. Legal subjects made up of individuals and enterprises, for example limited liability company, which in legal actions using authentic notarial deed is made by the competent public authority called the Notary. The problem in this thesis is how the responsibility of the notary in the making of Deed relevant General Meeting of Shareholders be seen from the obligation notary must act honestly, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties, especially in the GMS in the decision or MPPN No.02/B/Mj.PPN/VI/2014 and How the urgency of the wording in the deed Notaril (verdict Case study No.02/B/Mj.PPN/VI/2014).

To answer these problems do legal research with normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, and research results are an analytical perspective, because it is intended to provide data as accurately as possible on the implementation of the Notary responsibilities by accepting the sanction imposed on the Notary due to fault the deed is made when there is a deviation to the obligations it does in deed Notaril and urgency of the wording in the deed that is absolutely essential Notaril existence as a form of implementation of the obligations of the Notary."

"Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi Akta Wasiat tidak berdasarkan syari’at Islam. Akta Wasiat diberikan kepada ahli waris sebagai penerima wasiat. Isi Akta Wasiat tentang pembagian Harta Warisan dan tidak menjabarkan nilai/jumlahnya dari Harta Warisan. Akta Wasiat tidak disertai pernyataan persetujuan ahli waris. Pada saat setelah Pewasiat meninggal, Akta Wasiat diberitahukan kepada penerima wasiat, mereka menyetujui. Namun selang setahun salah satu ahli waris merasa keberatan dan tidak adil dengan adanya Akta Wasiat, lalu ia mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum terhadap Akta Wasiat Pewasiat beragama Islam yang melakukan pembagian harta warisan dan tidak secara faraidh, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Wasiat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Ag/2018 menyatakan gugatan a quo tidak memenuhi rukun waris. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara evaluatif dengan menilai dan menguji kasus yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil penelitian menyatakan bahwa isi wasiat tidak memenuhi rukun waris, maka waris tidak bisa dilaksanakan. Notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum agar pelaksanaan wasiat dapat terwujud. Majelis Hakim menyatakan gugatannya tidak memenuhi rukun waris, yaitu adanya harta warisan karena harta peninggalan Pewasiat sudah habis dibagi-bagi melalui Akta Wasiat. Akhirnya, kewarisan tidak berlaku lagi.

---

A will is the gift of an item from the testator to another person or entity that takes effect once the testator passes away. One of the type of will is a will signed in front of a notary. The authorities and responsibilities of a notary in making a will for Muslims is discussed in this study. The issue is that the contents of the will are not based on Islamic law. The heirs are the beneficiaries of the will. The contents of the Will regarding the distribution of the Inheritance Assets and do not describe the value/amount of the Inheritance Assets. The will is not accompanied by a statement from the heirs approving it. They agree that the will is notified to the beneficiary once the testator dies. After a year, one of the heirs protested to the Will, claiming that it was unfair, then he filed an inheritance lawsuit in the Religious Court. This study looks at the legal implications of Islamic Wills and Wills that distribute inheritance but do not automatically faraidh, what the authorities and responsibilities of a Notary has when it comes to making a Will, and how the judge's legal considerations in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 112K/Ag/2018 stated that the a quo lawsuit did not meet the pillars of inheritance. By reviewing and testing cases resolved by the Panel of Judges, the secondary legal materials gathered will be assessed of the Will did not fulfill the pillars of inheritance, the inheritance could not be carried out according to the study’s findings. Notaries are permitted to provide legal advice in order to facilitate the execution of wills. The litigation did not satisfy the pillars of inheritance, namely the testator’s inheritance was dispersed through the will, according to the The Panel of Judges. Finally, the inheritance is not valid any longer."

"Notaris dalam menjalankan jabatan harus mengetahui batasan tanggung jawab serta wewenang agar terlindungi semua hak dan kewajiban serta kepentingan notaris dan para pihak. Dalam kasus, penghadap datang menghadap Notaris dengan keterangan telah diberi kuasa secara lisan, yang pada kenyataannya kuasa tersebut tidak pernah diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat berdasarkan kuasa lisan, menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas ketiadaan pemberian kuasa dan mendeskripsikan sikap yang dapat dilakukan oleh Notaris atas penggunaan kuasa lisan oleh penghadap. Notaris tidak bertindak seksama akan kedudukan serta kewenangan bertindak dari si penghadap serta tidak memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, yang akibat kelalaian tersebut penghadap dan Notaris dituntut di muka pengadilan atas dasar perbuatan melawan hukum dan akta yang diterbitkan menjadi batal dan/atau batal demi hukum. Bentuk tanggung jawab dapat diterapkan dalam tiga aspek yaitu tanggung gugat perdata, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab pidana. Unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum ialah adanya perbuatan yang melawan hukum, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sikap Notaris di kemudian hari terhadap penggunaan kuasa lisan oleh penghadap ialah menolak atau meminta klien untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Penolakan tersebut haruslah dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum.

---

Notary in running his position must know about the limitation of his responsibility and authority in carrying out the position to be protected all rights and obligations and interests of notaries and parties. In the case, the confronts comes to the Notary with the evidence has been verbally authorized, which in fact the power is never given. This research aims to identify the responsibily of a notary to make a deed based on verbal, to analyze the elements of act against the law in the absence of authorization and to describe the attitude of the Notary towards the use of verbal authority by the confronts. Notary doesn rsquo t act carefully about the rank and authority to act from the confronts and does not provide legal counselling, due to negligence the confronts and the notary was prosecuted in court based on act against the law and the published deed becomes void and or annulled by law. The forms of responsibility can be applied in three aspects civil liability, administrative responsibility and criminal responsibility. Elements that must be regarded as an act against the law is the unlawful act, the loss, the causal relationship between acts and losses. The attitude that may be performed by a Notary in the future towards the use of verbal authority is to refuse or ask the client to complete the required document. The rejection should be done by providing legal counseling."

"Tesis ini mengkaji peristiwa pembacaan akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris pada Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, Notaris Muhammad Irsan melakukan pembacaan akta perjanjian jual beli di hadapan pihak pembeli dan pihak penjual secara terpisah dari segi tempat dan waktu pembacaan akta autentik. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum pembacaan akta dihadapan penghadap dengan waktu dan tempat yang berbeda serta tanggung jawab notaris terhadap pembacaan akta yang tidak sempurna. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum dari pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 dan menjelaskan tanggung jawab notaris terhadap prosedur pembacaan akta dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018, penelitian ini memnggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan analisa data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa akibat hukum dari proses pembacaan akta diwaktu yang berbeda berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 oleh Notaris Muhammad Irsan mengakibatkan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat sebagai akta autentik menjadi hanya memiliki kekuatan pembuktian sebatas akta dibawah tangan. Tanggung jawab Notaris Muhammad Irsan terhadap prosedur pembacaan akta yang tidak sempurna dalam pembuatan akta autentik pada kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 adalah penggantian kerugian materil dan immateril berupa penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai honorarium notaris dan biaya penyelengaraan perkara di Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang diderita penghadap dikarenakan penurunan kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta dibawah tangan dan berikut dengan pemberhentian dengan tidak hormat

---

This thesis study about the deeds reading procedure that doesnt corresponding with provisions in Notarial Law Bill within verdict of Central Supervisory Council Of Notary Number 11/B/MPPN/XII/2018 whom is done by Muhammad Irsan with the deed reading procedure that been done in separate place and time in front of buyer and seller. The problem that being solved in this thesis is about legal consequence from deed reading procedure that been done in separate time and places and also notary responsibility from the defective deed reading procedure. The purpose for this research is to know about the legal consequence from the deed reading procedure that been done in separate time and places and to explain about the notary responsibility from defective deed reading procedure within verdict in case of Central Supervisory Council Of Notary Number 11/B/MPPN/XII/2018, this research uses juridical normative as research method with qualitative data analysis and analytical descriptive as type of research.

This research conclusion is legal consequence from the deed reading procedure that been done in separate time and places makes the deed not longer has a verification power as authentic deeds but has only verification power as private deeds and the Muhammad Irsan responsibility as Notary for the defective deed reading procedure is the compensations such as, compensation for notary honorarium alongside for all court fee for the parties that been harmed for the loss of authenticity verification power within the authentic deeds and he also was sentenced with dishonorable discharge for his actions."

"Perjanjian simulasi dapat terjadi ketika ada penyimpangan antara kehendak dan pernyataan. Penyimpangan ini memberi kesan bahwa para pihak telah melakukan suatu perbuatan hukum, padahal sebenarnya di antara keduanya diakui bahwa tidak ada akibat hukum dari perbuatan hukum yang terjadi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta yang di dalamnya terdapat kausa palsu dan akibat hukum bagi notaris yang terlibat dalam pembuatan perjnjian dengan kausa palsu. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder. Analisa kasus dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 166/ Pid.B/ 2016/ PT.PBR mengenai notaris yang terlibat dalam pembuatan perjanjian dengan kausa palsu yang terlarang. Simpulan dari penelitian adalah bahwa perjanjian yang mengandung kausa palsu terlarang menjadi batal demi hukum dan notaris yang terlibat dijatuhi sanksi pidana serta dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi dari organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris sebaiknya bersikap professional dan paham mengenai perjanjian simulasi beserta kausanya sehingga dalam pembuatan perjanjian dapat memastikan apakah perjanjian tersebut benar dan tidak bertentangan dengan hukum.

---

Simulation agreements can occur when there is a deviation between will and statement. This deviation gives the impression that the parties have committed a legal act, even though in fact both of them are recognized that there are no legal consequences of legal actions that occured. The problems that raised in this study are about the validity of the deed in which there are fake causes and legal consequences for the notary who involved in making of deed with fake causes. This study uses the library method by collecting secondary data. Case analysis was conducted on the Decision of the Pekanbaru High Court Number 166 / Pid.B / 2016 / PT.PBR regarding the notary who involved in the making of agreement with fake causes.

The conclusion of the study is the deed that contain prohibited fake causes is null and void and the notary who involved in making of deed with prohibited fake causes get criminal sanctions and may get administrative sanctions, also sanctions from the organization of the Indonesian Notary Association (INI). Notaries should be professional and understand about the simulation agreement and the causal so can be certain in making of deed whether the deed is true and does not conflict with the law."